Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Media Sosial sebagai Salah Satu Kekuatan Kampanye Politik pada Pemilihan Presiden 2024 Nisangi, Sitti; Solihah, Ratnia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.181-189

Abstract

Pemilu menjadi pilar utama di negara demokrasi. Setiap calon yang bertanding di arena politik ini membentuk strategi kampanye yang matang untuk memenangkan pemilihan umum.  Strategi itu mencakup analisis peta politik, penentuan target pemilih, pembentukan tim kampanye, perumusan strategi kampanye, jejaring, pengorganisasian kampanye, dan pengawalan perolehan suara. Mekanisme kegiatan kampanye terus berubah seiring perkembangan zaman. Kampanye politik di media sosial menjadi tren kampanye di berbagai dunia yang saat ini juga diterapkan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media sosial bekerja sebagai salah satu kekuatan kampanye politik pada Pemilihan Presiden 2024. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Tulisan ini menyimpulkan bahwa media sosial menjadi kekuatan yang signifikan dalam kampanye politik menjelang Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia. Pemanfaatan media sosial sudah digunakan oleh ketiga pasangan calon sebagai alat untuk membangun citra, menyebarkan pesan, dan berinteraksi dengan pemilih dalam memenangkan dukungan. Fenomena buzzer dan hoax terus mewarnai Pemilu dan tantangan ini perlu dicecah dan ditindak dengan regulasi yang tegas terkait kampanye pemilu di media sosial yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.  Kata Kunci : Kampanye, Media Sosial, Pemilihan Umum.  
Urgensi Sosialisasi Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda pada Pemilu 2024 Tito, Tumpal George; Solihah, Ratnia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.499-505

Abstract

Komisi Pemilihan Umum memegang peran krusial dalam setiap tahapan pemilihan umum, terutama terkait sosialisasi politik, yang menjadi fokus utama dalam menjelang pemilihan presiden 2024. Pemilih muda, khususnya yang berusia 17 hingga 40 tahun, mendominasi pemilihan presiden, mencapai 55 persen dari total pemilih. Dalam konteks ini, KPU harus melakukan sosialisasi politik yang progresif untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih muda. Sosialisasi mencakup pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, karakter calon presiden, prosedur pemilihan, hingga informasi terkait tanggal pelaksanaan dan partai politik yang terlibat. Dalam era digital, KPU perlu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi melalui berbagai platform. Kerjasama dengan media, baik lokal maupun nasional, menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan sosialisasi. Mendominasinya golongan pemilih muda dan tingginya tingkat golput pada pemilihan sebelumnya menjadi tantangan bagi KPU. Evaluasi terhadap program Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang telah dilaksanakan perlu dilakukan, sambil memperkuat upaya sosialisasi melalui berbagai media dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah serta universitas. KPU harus memastikan bahwa pesan-pesan sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh pemilih muda, memanfaatkan berbagai media dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyebarkan informasi secara efektif dan menyeluruh.Kata Kunci: Sosialisasi Politik, Pemilih Muda, Pemilihan Presiden
YOUTH MOBILIZATION IN THE 2019 ELECTION CAMPAIGN IN WEST JAVA, INDONESIA (STUDY OF THE GERINDRA PARTY, THE INDONESIA DEMOCRATIC PARTY OF STRUGGLE, AND THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY) Witianti, Siti; Paskarina, Caroline; Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 1 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) January
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i1.51917

Abstract

West Java has the largest number of voters including young elections, but there are symptoms where political parties have rarely been placed as subjects in elections by political parties. This study aims to describe the strategies of the Gerindra Party, PDIP, and PKS in mobilizing youth support in the 2019 elections in West Java and to analyze research phenomena based on the theory used so that it is hoped that new concepts will be obtained in mobilizing youth support during the election momentum, especially in implementing strategies mobilization that places the youth segment as a political subject, not only as an object of party strategy. The research method in this study used qualitative methods and descriptive techniques including literature review and in-depth interviews with party members and youth activists,. The research results show that in the 2019 Election the Gerindra Party, PDI Perjuangan, and PKS used several strategies in mobilizing youth support. However, not all strategies are carried out optimally. For example, the PKS does not utilize volunteers or its party wings in mobilizing youth due to differences in views within political parties, the use of mass media is not yet optimal, as well as the use of election data in formulating strategies is not optimal.
The influence of regional head candidates quality towards political participation of society in the local election RATNIA SOLIHAH; YUSA DJUYANDI; MUDIYATI RAHMATUNNISA
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 2 (2018): JARSSH
Publisher : Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aim: This study aims to analyse how the calibre of the candidates running for regional heads affects voter turnout in local elections.Method: Interviews and careful observation were used as part of this study’s qualitative methodology. Primary and secondary sources were used to compile the data. Because of its interpretive and semantic compatibility with the proposed research problems, this research strategy has been chosen and is considered appropriate.Findings: The democratic process in Indonesia relies heavily on voter turnout. Voter turnout is a good indicator of how politically engaged a community is, so when it rises, so does the quality of our democratic system. Several factors, including the calibre of the candidates running for the regional head, can influence voter turnout.Implications/Novel Contribution: Multiple studies and surveys have failed to uncover any literature on the effect of candidate quality on voter turnout, and this lack of knowledge extends to Indonesia. The research community, therefore, agrees that this essay contributes something new to the scientific discourse.
DECONSTRUCTING THE THREAT OF TECHNOLOGY: A CRITIQUE OF SURVEILLANCE CAPITALISM AND ITS IMPLICATIONS FOR E-DEMOCRACY Utama, Rafif Sakti; Rahmatunnisa, Mudiyati; Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 2 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) May
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i2.60814

Abstract

This study critiques the phenomenon of surveillance capitalism in the digital era, focusing on its impact on digital democracy or e-democracy in Indonesia. Drawing from Shoshana Zuboff’s framework, surveillance capitalism leverages human behavioural data as raw material for commercial predictions, threatening privacy, fostering polarization, and weakening the digital public sphere. Using a qualitative literature-based approach and semi-structured interviews with experts and practitioners, the research validates its findings through data triangulation across journal articles, policy reports, and interview insights. The results indicate that social media algorithms contribute to the spread of disinformation, political polarization, and the manipulation of public opinion. For instance, during the 2024 elections in Indonesia, algorithms were found to amplify echo chambers, reduce exposure to diverse perspectives, and promote sensational content. The study concludes that technology’s negative impacts are shaped by the economic structures and designs underlying its use, underscoring the need for regulatory frameworks and public awareness to address these challenges.
Meninjau Kembali Ruang Publik: Tinjauan Literatur Tentang Media Sosial Dan Pembentukan Agenda Politik Melalui Lensa Habermas Ramlan, Aini Faezah; Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; Suhaini, Zaidatul Insyirah; Azizi, Nur Qistina Sarah; Mohd Norizam, Wan Anas Hadirah; Solihah, Ratnia
Sosioglobal Vol 9, No 2 (2025): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v9i2.62982

Abstract

ABSTRAKDi era digital saat ini, platform media sosial telah menjadi sangat penting dalam membentuk persepsi publik dan agenda politik. Berita palsu, diperparah dengan adanya manipulasi media sosial, memiliki potensi untuk mempengaruhi opini publik dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisi bagaimana dampak berita palsu terhadap persepsi publik yang berdampak pada polarisasi dan posisi media sosial sebagai ruang publik dalam menentukan agenda politik. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kultivasi dan uses and gratification untuk menyelidiki kekuatan media sosial dalam membentuk agenda politik. Selain itu, penggunaan teori ruang publik Habermas digunakan untuk mengelaborasi dampak ruang publik di media sosial. Penelitian dilakukan dengan metode studi literature dengan analisis tematik berkaitan dengan kata kunci sosial media, ruang publik, komunikasi politik, dan agenda politik. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana individu secara aktif mengonsumsi berita palsu untuk mememnuhi kebutuhan psikologis dan penggunaan media sosial secara strategis oleh paraaktor politik untuk menyebarkan propaganda dan memajukan politik. Paparan informasi yang salah secara terus menerus di media sosial menumbuhkan persepsi yang terdistorsi tentang realitas politik di antara para pengguna, sementara mempertanyakan konstruksi ruang publik deliberative di media sosial manakala agenda politik di media sudah ditetapkan oleh para aktor politik. Penelitian ini memberikan sumbangsih pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks terkait media sosial, dalam membentuk wacana dan opini publik di era digital disaat bersamaa, ruang publik yang dikonstruksi oleh aktor politik berpengaruh.Kata Kunci: Agenda Politik, Polarisasi Politik, Ruang Publik, Sosial Media    ABSTRACTIn the contemporary digital era, social media platforms have assumed a pivotal role in shaping public perception and influencing political agendas. The dissemination of disinformation, exacerbated by the manipulation of social media platforms, possesses the capacity to influence public sentiment and potentially impact the outcomes of electoral processes. The present study aims to analyse the impact of fake news on public perceptions that lead to polarisation and the position of social media as a public space in determining the political agenda. The present study employs cultivation communication theory and uses and gratification to investigate the influence of social media in shaping the political agenda. Furthermore, Habermas' concept of the public sphere is employed to elucidate the influence of this sphere on social media. The research was conducted using a literature study method with thematic analysis related to the keywords social media, public sphere, political communication, and political agenda. The results indicate that individuals actively consume fake news to fulfil psychological needs. Furthermore, the strategic use of social media by political actors to spread propaganda and further their political agenda is evident. The pervasive dissemination of misinformation through social media engenders a distorted perception of political reality among users, thereby challenging the establishment of a deliberative public sphere within this digital domain. This is further compounded by the pre-established political agenda within media platforms, which is largely dictated by political actors. This research contributes to a more profound comprehension of the intricate dynamics associated with social media, in shaping public discourse and opinion in the digital age. Concurrently, the public sphere is constructed by influential political actors.Keywords: Political Agenda, Political Polarization, Public Space, Sosial Media     
Supervision By The Tasikmalaya Regency Bawaslu Of Campaign Violations Of Legislative Member Candidates (Dprd) In The 2024 General Elections In Tasikmalaya Regency Sidik, Sholahudin Maulana; Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v9i1.12220

Abstract

In organizing general elections, the government forms election organizers, one of which is Bawaslu, whose duties and authorities include supervision of violations that often occur during elections. The challenges ahead, especially for Bawaslu Tasikmalaya Regency, are very complex, starting from human resource adaptation to technical supervision. The problems in facing these challenges include the first. In this study, the researcher wants to know, identify and analyze Bawaslu Tasikmalaya Regency's Supervision of Campaign Violations of Legislative Candidates (DPRD) in the 2024 General Election in Tasikmalaya Regency. This study uses qualitative research by describing various problems and focusing on research. The results of this study still found campaign violations in the 2024 legislative elections, violations were still found during the campaign
PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PUBLIC HEARING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2039

Abstract

Abstrak Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam bentuk public hearing. Dengan public hearing, permasalahan terjadinya distorsi antara input dan output kebijakan akan dapat dihindari. Walaupun secara substansial partisipasi publik yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan publik atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan (tingkat DPR) atau peraturan daerah (tingkat DPRD) dijamin dan diatur dalam pasal 53 UU No.10 Tahun 2004, namun mekanisme dan teknik memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif. Selain itu, hasil public hearing juga masih dirasakan belum memuaskan  masyarakat/publik. Berdasarkan kajian melalui studi literatur dan dokumentasi, dapat ditunjukkan bahwa ruang-ruang partisipasi formal yang tersedia di DPR/DPRD berada pada tingkat konsultasi, di mana dalam ruang-ruang itu terjadi komunikasi dua arah antara publik dengan anggota DPR/DPRD. Tetapi seringkali ruang-ruang tersebut dijadikan sekedar alat melegitimasi pokok-pokok pikiran dan RUU/Raperda yang sudah disusun DPR/DPRD. Bila dipahami dengan cara pandang seperti ini, maka secara substansial  ruang-ruang partisipasi formal yang disediakan DPR/DPRD tersebut turun pangkat pada tingkat therapy dimana yang terjadi sebetulnya adalah semacam sosialisasi atau pengarahan dari DPR/DPRD kepada publik. Sebaliknya pada ruang partisipasi publik informal, dapat dilihat bahwa tinggi rendahnya partisipasi publik ditentukan sendiri oleh masyarakat/publik. Ruang partisipasi publik informal yang dibentuk kelompok masyarakat berada pada tingkat plakasi, dimana komunikasi sudah meningkat pada tahap negosiasi; tetapi otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan badan legislatif (DPR/DPRD). Kata Kunci: Partisipasi Publik, Public Hearing, Kebijakan Publik 
PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Solihah, Ratnia; Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v16i2.7764

Abstract

AbstractThe Covid-19 outbreak has had an impact on many aspects, including social and economic aspects. One of the government's efforts to overcome these economic and social impacts is through a social assistance program for the affected communities. The provision of social assistance funds in a pandemic situation opens gaps in corruption, where supervision and openness are weak and lacking because speed and wide affordability are prioritized, and are suspected of various irregularities and abuse of authority by irresponsible authorities. For this reason, the KPK as an agency in charge of preventing corruption, plays an active role in overseeing the allocation and use of Covid-19 social assistance funds at the Central and various regions. Through qualitative methods with literature studies, it can be identified and explained that the role of the KPK in overseeing the allocation of social assistance funds during the Covid-19 pandemic can be seen through the prevention, prosecution and education approach which is the implementation of KPK's duties based on Law Number 19 of 2019.Keywords: Role, KPK, Guarding, Allocating, Social AssistanceAbstrakWabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pemberian dana bansos di situasi pandemi  membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di Pusat & berbagai daerah. Melalui  metode kualitatif dengan studi literatur, dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat melalui pendekatan pencegahan, penindakan dan edukasi yang merupakan implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.Kata kunci: Peran, KPK, mengawal, pengalokasian, bantuan sosial
REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PARTAI GOLKAR DI KABUPATEN MAJALENGKA MENJELANG PEMILU 2024 Puja Dewangga; Ratnia Solihah; Dewangga, Puja; Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v19i1.15997

Abstract

Partai politik merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Dan partai politik jugalah yang bertanggung jawab untuk menjalankan serta menerapkan nilai-nilai dari demokrasi. Berbicara rekrutmen politik, maka akan berkesinambungan dengan kegiatan pengisian jabatan politik di dalam negara, yang diharapkan dapat menjalankan fungsi dari sistem politik dengan sebaik mungkin, dalam rangka melayani serta memberikan perlindungan bagi rakyat/masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024. Dalam proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka di Pemilu sebelumnya masih minim sosialisasi rekrutmen, kurangnya transparansi dan tidak terpenuhinya kuota Calon Anggota DPRD Partai Golkar di beberapa daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Majalengka di tahun 2019. Metode yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer, yakni dengan melakukan wawancara dan menggunakan data sekunder melalui studi literatur atau kepustakaan dan dokumen. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yang meliputi data collection, data reduction, data display, conclusion; drawing/verification. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu tahun 2024 yang meliputi kandidasi (candidacy) dan penyeleksi (selectorate) masih ditemukan minimnya sosialisasi dan kurangnya transparansi rekrutmen pada publik, adanya pragmatisme politik yang mengarah pada keharusan setiap calon mempunyai modal atau biaya politik, lokasi seleksi mudah di akses masyarakat umum dalam beberapa proses dan sisanya tertutup, serta proses pengambilan keputusan atau penetapan yang dilakukan secara tertutup. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses rekrutmen tersebut cenderung bersifat tertutup, karena di dalam prosesnya mengarah pada pola rekrutmen tertutup.