Claim Missing Document
Check
Articles

FENOMENA FRAGMENTASI PARTAI POLITIK VERSUS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD INDONESIA Ratnia Solihah; Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i1.2851

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia.Pasca reformasi, fenomena munculnya partai-partai baru di Indonesia, selain karena implikasi dari proses demokrasisertacorak masyarakat Indonesia yang plural, juga karenabelum ketatnya penerapan regulasi atau aturan-aturandidalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan threshold. Para elite yang partai politiknya tidak lolos threshold masihleluasa membentuk partai baru.Oleh karenanya secara langsung dan dalam jangka pendek, penggunaan thresholdseperti ini tidak akan mengurangi jumlah partai yang ada yang sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan multipartai yangsederhana, yang dapat mengurangi jumlah partai politik. Namun secara tidak langsung dan dalam jangka panjang,penggunaan threshold seperti ini diharapkan bisa mengurangi jumlah partai politik. Solusi untuk menyederhanakan sistemmultipartai antara lain membuat regulasi bahwa partai yang tidak lolos Parliamentary Threshold dilarang mengkuti pemiludua kali secara berturut-turut. Tidak hanya partai yang dilarang, melainkan elitenya juga dilarang untuk membuatpartai baru. Yang terakhir ini perlu untuk menghindari upaya metamorfosis partai politik sebagaimana yang terjadisebelumnya
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.gb777
Dinamika Hubungan Institusionalisasi Partai dan Kepercayaan Politik: Menjelaskan Penurunan Dominasi Partai Aceh di Legislatif Kota Banda Aceh Aryos Nivada; Caroline Paskarina; Ratnia Solihah; Ari Ganjar Herdiansah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v24i2.891

Abstract

This study explores the reasons behind the decline of the Aceh Party in the Banda Aceh City legislative elections over four election cycles (2009, 2014, 2019 and 2024). After an initial success in 2009 with six seats, the party experienced a gradual decline, losing four seats in 2014, two in 2019, and ultimately losing all representation in 2024. This decline raises questions about the internal and external dynamics that influence the resilience of local parties in the post conflict period. The study employs a neo-institutional framework that combines the concepts of party institutionalization and public trust. The approach used is qualitative, using data collected through in-depth interviews, field observations, and secondary data analysis. The analysis reveals three main findings. First, the ideological foundation of the Aceh Party is increasingly disconnected from the diverse urban population. Second, its legislative performance fails to project a credible image in the performance of its oversight and public representation functions. Third, internal conflict and leadership changes create a fragile and unstable organizational structure. In conclusion, the party's decline is not only due to changing voter preferences but also reflects deeper institutional challenges, the inability to adapt ideology to local realities, maintain organizational coherence, and meet demands for political accountability. These findings emphasize that identity-rooted parties must adapt their historical narratives to contemporary issues and strengthen transparent governance to remain relevant in the competitive political arena.