Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unes Law Review Jurnal Agregasi Journal of Humanities and Social Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Aspirasi PERSPEKTIF JOELS: Journal of Election and Leadership Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal of Research in Community Services Journal La Sociale International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Ratnia Solihah
Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Urgensi Sosialisasi Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda pada Pemilu 2024 Tito, Tumpal George; Solihah, Ratnia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.499-505

Abstract

Komisi Pemilihan Umum memegang peran krusial dalam setiap tahapan pemilihan umum, terutama terkait sosialisasi politik, yang menjadi fokus utama dalam menjelang pemilihan presiden 2024. Pemilih muda, khususnya yang berusia 17 hingga 40 tahun, mendominasi pemilihan presiden, mencapai 55 persen dari total pemilih. Dalam konteks ini, KPU harus melakukan sosialisasi politik yang progresif untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih muda. Sosialisasi mencakup pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, karakter calon presiden, prosedur pemilihan, hingga informasi terkait tanggal pelaksanaan dan partai politik yang terlibat. Dalam era digital, KPU perlu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi melalui berbagai platform. Kerjasama dengan media, baik lokal maupun nasional, menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan sosialisasi. Mendominasinya golongan pemilih muda dan tingginya tingkat golput pada pemilihan sebelumnya menjadi tantangan bagi KPU. Evaluasi terhadap program Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang telah dilaksanakan perlu dilakukan, sambil memperkuat upaya sosialisasi melalui berbagai media dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah serta universitas. KPU harus memastikan bahwa pesan-pesan sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh pemilih muda, memanfaatkan berbagai media dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyebarkan informasi secara efektif dan menyeluruh.Kata Kunci: Sosialisasi Politik, Pemilih Muda, Pemilihan Presiden
FENOMENA FRAGMENTASI PARTAI POLITIK VERSUS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD INDONESIA Ratnia Solihah; Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i1.2851

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia.Pasca reformasi, fenomena munculnya partai-partai baru di Indonesia, selain karena implikasi dari proses demokrasisertacorak masyarakat Indonesia yang plural, juga karenabelum ketatnya penerapan regulasi atau aturan-aturandidalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan threshold. Para elite yang partai politiknya tidak lolos threshold masihleluasa membentuk partai baru.Oleh karenanya secara langsung dan dalam jangka pendek, penggunaan thresholdseperti ini tidak akan mengurangi jumlah partai yang ada yang sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan multipartai yangsederhana, yang dapat mengurangi jumlah partai politik. Namun secara tidak langsung dan dalam jangka panjang,penggunaan threshold seperti ini diharapkan bisa mengurangi jumlah partai politik. Solusi untuk menyederhanakan sistemmultipartai antara lain membuat regulasi bahwa partai yang tidak lolos Parliamentary Threshold dilarang mengkuti pemiludua kali secara berturut-turut. Tidak hanya partai yang dilarang, melainkan elitenya juga dilarang untuk membuatpartai baru. Yang terakhir ini perlu untuk menghindari upaya metamorfosis partai politik sebagaimana yang terjadisebelumnya
FENOMENA FRAGMENTASI PARTAI POLITIK VERSUS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD INDONESIA Ratnia Solihah; Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i1.2851

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia.Pasca reformasi, fenomena munculnya partai-partai baru di Indonesia, selain karena implikasi dari proses demokrasisertacorak masyarakat Indonesia yang plural, juga karenabelum ketatnya penerapan regulasi atau aturan-aturandidalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan threshold. Para elite yang partai politiknya tidak lolos threshold masihleluasa membentuk partai baru.Oleh karenanya secara langsung dan dalam jangka pendek, penggunaan thresholdseperti ini tidak akan mengurangi jumlah partai yang ada yang sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan multipartai yangsederhana, yang dapat mengurangi jumlah partai politik. Namun secara tidak langsung dan dalam jangka panjang,penggunaan threshold seperti ini diharapkan bisa mengurangi jumlah partai politik. Solusi untuk menyederhanakan sistemmultipartai antara lain membuat regulasi bahwa partai yang tidak lolos Parliamentary Threshold dilarang mengkuti pemiludua kali secara berturut-turut. Tidak hanya partai yang dilarang, melainkan elitenya juga dilarang untuk membuatpartai baru. Yang terakhir ini perlu untuk menghindari upaya metamorfosis partai politik sebagaimana yang terjadisebelumnya
Co-Authors Adrian R, Wan Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto Arry Bainus, Arry Atthalah, Raihan Aziz, Yugni Maulana Azizi, Nur Qistina Sarah Brilliana, Diva Budi Antono Budi Antono Carissa Nabila Harijadi Caroline Paskarina Dede Sri Kartini Dewangga, Puja Diva Brilliana Fauzi P, M Harijadi, Carissa Nabila Hayckel, Edralin Hendra Hendra Heriyanto, Ariq Aqshal Alfaridzy Iding Rosyidin Indira, Mutiara M. Rizky Ganda Hutama Maduratmi, Rini Manan, Firman Mohd Norizam, Wan Anas Hadirah Mudiyati Rahmatunnisa Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nabila Raudhana Nasrudin, Rudi Nisangi, Sitti Nivada, Aryos Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Puja Dewangga Puja Dewangga Raihan Atthalah Ramadhani, Rahmah Ramlan, Aini Faezah Rantona, Safutra Raudhana, Nabila Rizki, Makbull Rizkiyansyah, Ferry Kurnia Sidik, Sholahudin Maulana Siti Witianti Siti Witianti Sri Zul Chaeriyah Suci Fauzi Karenina Suhaini, Zaidatul Insyirah Tasya Maurhena Pusparimba Tito, Tumpal George Triono Triono Triono Triono Triono Triono usep suhendar Utama, Rafif Sakti Wibowo, Raden Farhan Syahir Herdyatomo Woro Kandito Yusa Djuyandi Zazuli, Mohamad Zanuar Rafildy