Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.83
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Aspirasi PERSPEKTIF JOELS: Journal of Election and Leadership International Journal of Research in Community Services Journal La Sociale International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Ratnia Solihah
Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA SERENTAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Ratnia Solihah
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 1 (2016): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.807 KB)

Abstract

Simultaneous implementation of the election already held on 9 December 2015, essentially is an alternative system of direct local elections in order to save significant budget of budget execution during the election is charged to the budget. But in its implementation, simultaneous election in 2015 was allegedly gave birth to the various phenomena associated with transactional politics that emerged in the process of election.This paper prepared using descriptive method through a qualitative approach. The data collection is done by using study of literature through the study of literature related to the phenomenon of transactional politics in the election simultaneously in Indonesia in 2015, and its implications for government formed from the election process.Concurrent election implementation in 2015 gave rise to various phenomena associated with transactional politics that political barter, stuffed politics, politics of high costs, and the existence of money politics in voting behavior. In general, transactional politics injure the realization of democratic elections and the implications for the process of the election itself less democratic. In particular, the transactional politics that can bring the seeds of mistrust support to political parties and may confuse its supporters over the choice of a political party, led to the behavior of corrupt government officials, and local autonomy are not positively correlated to improving the welfare and quality of life of the people.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg) Budi Antono; Ratnia Solihah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang ketertarikan penulis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Majalengka Tahun 2018, dilihat dari fenomena dan indikator Partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Selain darikemunculan beberapa kelompok, hal yang tak kalah menarik dalam pertarungan pilkada tersebut adalah persaingan sengit pasangan calon dalam merebut simpatik dari masyarakat penulis menganggap penting di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam Pemililan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pengembangan ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti terlibat secara langsung selama proses penelitian, berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis, strategi penelitian, metode pengumpulan data, maupun pengembangan interpretasi serta pemaparan atau persentasi. Teori yang digunakan teori partisipasi politik adalah salah satu kajian yang menguraikan mengenai pentingnya memahami demokrasi, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. partisipasi politik mempunyai unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik. Di penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam pilkada di Kecamatan Bantarujeg pada saat ini. Oleh karena itu, citra social, perasaan emosiaonal, citra kandidat, peristiwa mutakhir, dan peristiwa personal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018, dalam mengembangkan, memelihara dan mensejahterakan pemuda-pemuda atau masyarakat Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka untuk mencapai tujuannya.
Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik Ratnia Solihah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.699 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3234

Abstract

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan 2019 yang simultan, ada peluang dan tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif politik, yang dalam makalah ini dilakukan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan pemilihan umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.
DILEMA PENGGUNAAN FIGUR SENTRAL: ANTARA IDEALISME DAN KEBUTUHAN SUARA BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA M. Rizky Ganda Hutama; Ratnia Solihah; Firman Manan
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4 No 2 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.4353

Abstract

This study discusses the dilemma that occurs in PSI between maintaining party ideals by not using figures or maximizing votes in the first election. The purpose of this study is to discuss how figures play a role in the success of political parties in getting votes in elections. The method used in this study is a qualitative method using two data sources. The data collection technique used is through interviews and from other sources related to this research such as books, journals, and mass media. The theory used in this study is the social dilemma theory proposed by Weiten. The result of this study is that PSI's decision not to use figures as part of its political strategy had a negative impact on vote gains so that PSI failed to reach the parliamentary threshold in its first election. PSI was only able to reach the 12th position of the 19 competing parties. In contrast to the results at the national level, in DKI Jakarta PSI got quite significant results. This is inseparable from the figure of Ahok who indirectly influences PSI's political strategy in DKI Jakarta. As long as figures still play a role as determinants of people's choices, the existence of figures must be included as part of the strategy of every political party. By elaborating between party figures and platforms, the new party will get the maximum benefit
PENGARUH DINAMIKA INTERNAL PARTAI TERHADAP STRATEGI POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL PASCA KONGRES IV TAHUN 2015 Ratnia Solihah
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.166 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11053

Abstract

Internal conflict within a political party commonplaces in political institutions, especially in the context of fighting for power or leadership in a party. But internal conflicts in the electoral process currently Chairman of the PAN congressional IV in Bali in 2015 does not lead to a prolonged conflict until the dualism of leadership of a party or departure of chairman candidate who lost in the political competition by setting up a new political party. Post-election of Chairman of the National Mandate Party Zulkifli Hasan replacing Hatta Rajasa. Raises the political dynamics of internal new has happened in the PAN, which also affects changes in political strategy PAN good political strategy for the internal PAN and external PAN, which aims to increase the capabilities of the party, the public trust/ society against the PAN and to improve electability PAN in elections in 2019. 
POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING Ratnia Solihah
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.439 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10546

Abstract

Patterns of business and political relations in the reform period is one form of transformation of the pattern of political and business relations of the New Order. This relation involving actors in the political and economical sector through the actions taken to share the resources of the state, where the practice of rent seeking is done openly in a democratic regime. Rent seeking in the reform period was transformed through regime change, from the authoritarian New Order regime to democratic regime in reform period. In the transformation process, rent seeking growing not only among economical and political / governmental actors at the central level but also extends to localactors. The shift in the relation of power from the center to the regions shifting the map of corruption that was once centralized and then spread to smaller level of area. Pattern of business and political relationships was transformed due to the reorganization of the business actors during the New Order to the current political situation to keep control of economic resources; The appearance of new businesses as new economic powers; and the presence of political/governmental actors still dominated by predatory power relations and clientelism.
PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS Ratnia Solihah; Arry Bainus; Iding Rosyidin
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.232 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v3i1.16082

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat Daerah (Panwaslu), maupun DKPP sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun  dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi  penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Melalui studi literatur, tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. 
SOSIALISASI MODEL REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI Ratnia Solihah; Dede Sri Kartini; Ari Ganjar Herdiansah
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v5i2.36985

Abstract

Permasalahan yang terjadi pada partai-partai politik selama ini di masa  reformasi, salah satunya dipicu oleh permasalahan manajemen partai politik, baik terkait      krisis kepemimpinan partai politik, konflik internal partai politik, fenomena calon/kandidat dalam kontestasi pilkada yang mengarah pada politik dinasti atau fenomena calon tunggal, kurangnya kapasitas anggota legislatif terpilih dalam   menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan (controlling); serta dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.Ppersoalan internal dan eksternal partai tersebut disebabkan oleh proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik  yang dilakukan partai politik tidak berjalan dengan baik.     Menindaklanjuti permasalahan tersebut, tim PPM melakukan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang pelaksanaannya terintegrasi dengan kegiatan KKN Integratif Virtual Unpad. Kegiatan PPM dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi model rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik yang dalam implementasinya diperkaya dengan sosialisasi rekrutmen dan kaderisasi  Organisasi Kemasyarakatan, khususnya HMI untuk lebih memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi sasaran subyek PPM yaitu kalangan aktivis politik, pemuda dan mahasiswa di lingkungan wilayah tempat tinggal  mahasiswa yang ikut seta dalam PPM dosen maupun mahasiswa di lingkungan Unpad. 
Political Economic Transactions in Political Contest: Relationship Between Poverty and Money Politics in Indonesia Ratnia Solihah; Triono Triono
International Journal of Research in Community Services Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Research Collaboration Community (RCC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijrcs.v3i3.304

Abstract

In political contestation, the issue of poverty is still considered effective because it can be felt directly by the community. The contestants' use of poverty data for certain political purposes will make the sympathy of many people and prove to be able to gain people's votes because they feel represented. In the process, the contestants, both incumbent and opposition, will look for loopholes in each of their campaign programs regarding poverty suppression. On the other hand, our political contestation event is also still being polluted by the practice of money politics. The wide gap in economic inequality will trigger the practice of money politics. This practice is increasingly widespread by the presence of the rich elite as material givers and voters who are below the poverty line as recipients. Those who receive money sometimes do not really think about the consequences that will be received, such as bribery and vote buying which are clearly against the law, because the most important thing for them is to get money and be able to fulfill their needs. In this case, money politics is also growing and there are many kinds, not only in the form of money but those who carry out this practice will bandage it so that it is not too visible, such as by providing assistance, rewards, and material or other valuable things as well as by promising something. later inserted when campaigning by candidates or campaign teams in political contestations. To discuss these problems, the author uses a qualitative method through a literature study, namely collecting and analyzing data using various relevant references on poverty and money politics. This paper will explain about the existence of political-economic transactions in political contestation, the causal factors, the relationship between poverty and money politics, as well as efforts to prevent money politics in political contestation, which are explained through a poverty perspective.
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Ratnia Solihah; Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Siti Witianti
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 3 (2022): September, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i3.24953

Abstract

Fokus tulisan ini adalah tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial, sebagai upaya menindaklanjuti hasil survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri, observasi partisipan, melakukan design thinking, dan menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan Tim PPM, Tim KKN, Tim Ahli (instruktur), serta Pemerintah Desa, BUMDes, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan warga Desa Kutamandiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial; koordinasi, diskusi dan konsultasi tentang produk unggulan; uji coba produk, pelatihan pengolahan produk ubi cilembu dan manajemen usaha, serta sosialisasi/workshop website kepada admin Desa (pengelola BUMDes). Secara keseluruhan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh Tim PPM maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Co-Authors Adrian R, Wan Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto Arry Bainus, Arry Atthalah, Raihan Aziz, Yugni Maulana Azizi, Nur Qistina Sarah Brilliana, Diva Budi Antono Budi Antono Carissa Nabila Harijadi Caroline Paskarina Dede Sri Kartini Dewangga, Puja Diva Brilliana Fauzi P, M Harijadi, Carissa Nabila Hayckel, Edralin Hendra Hendra Heriyanto, Ariq Aqshal Alfaridzy Iding Rosyidin Indira, Mutiara M. Rizky Ganda Hutama Maduratmi, Rini Manan, Firman Mohd Norizam, Wan Anas Hadirah Mudiyati Rahmatunnisa Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nabila Raudhana Nasrudin, Rudi Nisangi, Sitti Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Puja Dewangga Puja Dewangga Raihan Atthalah Ramadhani, Rahmah Ramlan, Aini Faezah Raudhana, Nabila Sidik, Sholahudin Maulana Siti Witianti Siti Witianti Sri Zul Chaeriyah Suci Fauzi Karenina Suhaini, Zaidatul Insyirah Tasya Maurhena Pusparimba Tito, Tumpal George Triono Triono Triono Triono Triono Triono usep suhendar Utama, Rafif Sakti Wibowo, Raden Farhan Syahir Herdyatomo Woro Kandito Yusa Djuyandi Zazuli, Mohamad Zanuar Rafildy