Claim Missing Document
Check
Articles

EVALUASI METODE REGISTRASI DATA PEMILIH DALAM JAMINAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK MEMILIH (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City) Woro Kandito; Caroline Paskarina; Ratnia Solihah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.736 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2708

Abstract

Perludem mengemukakan banyaknya pemilih di hunian vertikal Provinsi DKI Jakarta belum terdokumentasi dengan baik akibat sulitnya aparat melakukan pendataan maupun pencocokan dan penelitian yang terbentur oleh pengelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa metode registrasi pemilih yang digunakan belum optimal dalam mendata pemilih yang bermukim di area vertikal. Hasil penelitian mengetahui penggunaan dalam melindungi hak memilih saat pengumpulan data pemilih di Kalibata City maupun keterbatasannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data wawancara, kepustakaan, media cetak dan elektronik serta triangulasi sumber yang menghasilkan penelitian bahwa adanya jaminan universal suffrage dimana segala aturan lokal yang menghalangi pendataan dapat diindikasikan melanggar HAM, regulasi tersebut dapat dieksposisi menentang konstitusi. Pasifnya Partisipasi penghuni dengan tingginya migrasi memerlukan dukungan kemajuan teknologi dalam proses pendataan di wilayah vertikal. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghasilkan pemutakhiran data di hunian vertikal efisien dan valid. Karenanya, dorongan menuju teknologi biometrik telah difasilitasi oleh sebagian besar yang bersifat apolitis (IDEA, 2017). Area flat melengkapi hunian dengan RT/RW, tetapi yang belum memiliki, kepengurusan sementara berfusi dengan RT/RW terhampir sesuai keputusan kelurahan. KPU Kota Jakarta Selatan bersama pengelola area flat Kalibata City mengharmonisasi data secara berkelanjutan dengan disdukcapil dan memfasilitasi prosedural pindah memilih serta mendirikan TPS Khusus.
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA NGADAS KABUPATEN MALANG) Carissa Nabila Harijadi; Nabila Raudhana; Raihan Atthalah; Diva Brilliana; Ratnia Solihah
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.682

Abstract

The election of the village head is a form of democracy in the local political sphere of the village. This study focuses on voting behavior in village head elections in Ngadas Village, Malang Regency, which has a diversity of religions in its community. In addition to knowing whether religious factors influence voting behavior, this research also examines the possibility of other factors influencing the voting behavior of the people of Ngadas Village at the time of the village head election. To obtain information and data to answer the above, the researchers conducted a field study to Ngadas Village, Malang Regency by conducting interviews and documentation through a qualitative research approach. The informants interviewed consisted of the Village Head, Traditional Leaders, and several residents of Ngadas Village. Based on the results of field research, the voting behavior of the people of Ngadas Village was not influenced by religious diversity, but was more influenced by the figure of the village head candidate and the capacity of the village head candidate in carrying out the program as well as the vision and mission carried out during the village head election campaign. Thus, the voting behavior of the community in the election of the head of Ngadas Village tends to be based on psychological factors and rational choice factors.
PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PKS JAWA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2019 Suci Fauzi Karenina; Sri Zul Chaeriyah; Ratnia Solihah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.40770

Abstract

This research is entitled "Recruitment of Candidates Women for Members of the West Java PKS DPRD in the 2019 Election". This study sees the involvement of women in politics as important. However, the number of women's electability in legislative seats is still below the standard, and this problem also occurs in West Java PKS. Whereas PKS is known as a methodical cadre party that should produce female cadres who are able to compete and internalize strong party values. Seeing this phenomenon, this study wants to see how the recruitment of PKS women in West Java in the 2019 Election. In political recruitment itself, as formulated by Pippa Norris, who talked about criteria, nominations and results. The method used in this research is qualitative. This study sees that regeneration occupies an important criterion in the recruitment process. Meanwhile, the regeneration between male and female cadres did not differ significantly. In the context of nomination, UPA plays an important role because UPA is the body in charge of recommending names that are considered competent to advance in the contestation. In addition to party values, UPA also considers aspects of individual, economic and social capital, and for female cadres it is required to have permission from their husbands. In the 2019 Pileg, West Java PKS only passed 3 female members in legislative seats. Penelitian ini berjudul “Rekrutmen Calon Anggota DPRD Perempuan PKS Jawa Barat pada Pemilu 2019”. Penelitian ini melihat keterlibatan perempuan dalam politik sebagai hal yang penting. Akan tetapi angka keterpilihan perempuan dalam kursi legislatif masih di bawah standar, dan persoalan tersebut terjadi juga pada PKS Jawa Barat. Padahal PKS dikenal sebagai partai kader yang begitu metodik yang seharusnya menghasilkan kader perempuan yang mampu bersaing dan terinternalisasi nilai kepartaian yang kuat. Melihat fenomena tersebut studi ini ingin melihat bagaimana rekrutmen perempuan PKS di Jawa Barat pada Pemilu 2019. Dalam rekrutmen politik sendiri sebagaimana yang dirumuskan oleh Pippa Norris, yang berbicara soal kriteria, nominasi dan hasil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualititatif. Penelitian ini melihat kaderisasi menempati kriteria penting dalam proses rekrutmen. Sementara itu, kaderisasi antara kader laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan. Dalam konteks penominasian, UPA memainkan peranan penting karena UPA lah badan yang bertugas merekomendasikan nama-nama yang dianggap kompeten untuk maju dalam kontestasi. Selain nilai kepartaian, UPA pun mempertimbangkan aspek modal individu, ekonomi dan sosial, dan untuk kader perempuan diharuskan ada izin dari suami. Dalam Pileg 2019, PKS Jawa Barat hanya meloloskan 3 anggota perempuan dalam kursi legislatif.
Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024 Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto; Ratnia Solihah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.366-374

Abstract

Pada artikel ini lebih berfokus untuk mengkaji tentang strategi dalam pemanfaatan modal politik dan modal sosial salah satu aktor politik untuk mempertahankan kekuasaan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Kedua modalitas ini menjadi suatu kekuatan yang wajib dimiliki oleh para aktor politik saat hendak bersaing dalam kontestasi politik. Karena modalitas politik yang diusung oleh para aktor politik berupa modal politik dan modal sosial sangat efektif memenangkan kontestasi politik. Beberapa hasil temuan ini dapat membuktikan bahwa berbagai modalitas tersebut memberikan pengaruh saat menentukan kemenangan para calon kandidat atau aktor politik dalam kontestasi politik. Dapat terlihat keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di Kabupaten Majalengka ini masih relatif rendah keterpilihannya masih di bawah 30% kursi yang diperebutkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) dari tahun 2019-2024. Kemenangan Rinna Sri Isdiyati dalam Pemilu Legislatif (Pileg) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 terdapat perbedaan, karena modal politik dan modal sosial yang dibawa oleh beliau walaupun terbatas namun dapat memberikan kemenangan. Rinna Sri Isdiyati mempunyai keunggulan pada modal modal politik dan modal sosial yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh para lawan politiknya. Bagi para calon kandidat atau kontestan yang sama sekali tidak mempunyai kesiapan kedua basic tersebut tidak akan mampu bersaing di arena politik. Sehingga, apabila tidak ingin kalah dalam pertarungan politik dengan kontestan lainnya maka, para calon kandidat yang sudah terpilih harus mempunyai modal politik dan modal sosial yang memadai, kemudian konsisten juga dalam memperjuangkan segala hal aspirasi dari rakyat, melaksanakan fungsi representasi, selalu menyempatkan untuk hadir ditengah masyarakat ketika diperlukan, serta menjadi wakil rakyat yang bertanggungjawab di daerah pemilihannya.
SOSIALISASI PEMUDA CERDAS POLITIK: MEWUJUDKAN SWING VOTERS SEBAGAI SUBJEK POLTIIK DALAM PEMILU Witianti, Siti; Solihah, Ratnia; Paskarina, Caroline
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i2.41840

Abstract

Swing voters merupakan segmen yang diperebutkan dalam Pemilu. Salah satu bagian dari segmen swing voters adalah pemilih pemuda, sehingga pemuda seringkali dijadikan sebagai objek politik dari peserta pemilu. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupaya untuk membangun kembali potensi pemuda sebagai subjek politik, sehingga memiliki posisi penting dalam berbagai dimensi politik. Program ini dilakukan dengan cara seminar dan pengisian pre test dan post test. Hasil dari program ini menunjukan bahwa pemuda di Kota Bandung umumnya siap untuk memilih dan berpartisipasi aktif dalam politik. Selain itu, program ini menggambarkan bahwa pemuda di Kota Bandung dapat lebih berperan dalam politik, khususnya dalam Pemilu. 
MODAL SOSIAL JEJE-ADANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.001 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21048

Abstract

Tulisan ini menganalisis modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya mereka dalam memenangkan kontes politik lokal (pilkada). Kepemilikan modal sosial Jeje-Adang dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara purposive dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Jeje-Adang yang meliputi faktor ketokohan, kapabilitas dan integritasnya; kepercayaan dari masyarakat; interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya; dan jaringan-jaringan sosial pendukung Jeje-Adang, berperan dalam perolehan kemenangan mereka.
URGENSITAS MODAL SOSIAL DALAM MENGANTISIPASI POLITIK TRANSAKSIONAL: STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PILKADES DI DESA NGADAS KABUPATEN MALANG Wibowo, Raden Farhan Syahir Herdyatomo; Fauzi P, M; Indira, Mutiara; Adrian R, Wan; Solihah, Ratnia
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.5.1.85-102.2023

Abstract

Demokrasi Indonesia dewasa ini cenderung berdiri dengan dasar praktik Klientelisme dan jual-beli pengaruh, atau dikenal dengan wacana demokrasi transaksional. Dalam bentuk demokrasi tersebut, posisi tukar-menukar jasa, barang, atau modal uang dengan suara, dukungan, dan pengaruh menjadi tema pembentuk karakteristik demokrasi tersebut. Di tengah maraknya praktik politik uang yang bersifat transaksional dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, terlebih khusus pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan, Desa Ngadas memberikan gambaran antitesis dari realita yang terjadi. PilkaDes Ngadas Kabupaten Malang dapat menjadi piloting point dinamika kuasa di Indonesia dengan metode politik non-transaksional dalam pelaksanaannya, dengan modal sosial sebagai pendasarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki praktik politik di Desa Ngadas, dalam hal ini terkait dengan proses Pilkades non-transaksional. Pada pembahasannya, penelitian ini akan mengaktivasi beberapa bagian dalam menemukan poin-poin utama pelaksanaan Pilkades di Desa Ngadas yang tidak melibatkan materi dalam pelaksanaannya melalui tiga bagian utama intisari, yaitu, profiling Desa Ngadas sebagai sebuah desa otonom dan terikat adat-budaya; pendasaran teori terkait dengan unsur transaksional dalam konteks kontestasi elektoral; pembahasan faktual di lapangan dengan berdasarkan pada hasil wawancara bersama perangkat Desa Ngadas untuk membuktikan kondisi di lapangan serta pada akhirnya melakukan verifikasi dengan teori-teori yang digunakan, khususnya modal sosial sebagai tools of analysis dari fakta yang tampak.
PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Hayckel, Edralin; Paskarina, Caroline; Solihah, Ratnia
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.51666

Abstract

Tulisan ini mengkaji peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas proses dan hasil penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu sebagai electoral supervisory, bertugas mengawasi jalannya pemilu. Hadirnya Bawaslu adalah untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran atau kecurangan pemilu yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penulis menguraikan prinsip-prinsip International IDEA yang harus diterapkan, khususnya oleh Bawaslu sebagai penjaga integritas pemilu di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa isu integritas penyelenggara pemilu masih menjadi perhatian khusus bagaimana seharusnya Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan yang dapat mendukung terwujudnya integritas dengan dihadapkan banyaknya permasalahan dan tantangan dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Bawaslu harus memperkuat sumber daya untuk menghilangkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, sehingga integritas personal jajaran pengawas pemilu dapat mendukung terwujudnya integritas kelembagaan Bawaslu. This article examines the role of fundamental principles of election administration in improving the integrity of the election process and results. Not only the General Election Commission, Bawaslu as electoral supervisory, is tasked with supervising the course of the election. The presence of Bawaslu is to prevent and minimize election violations or fraud that may occur. Using descriptive analysis methods, the author outlines the principles of International IDEA that must be implemented, especially by Bawaslu as the guardian of election integrity in Indonesia. The results of the study show that the issue of election organizer integrity is still a particular concern for how Bawaslu should carry out supervisory functions that can support the realization of integrity in the face of many problems and challenges in election supervision in Indonesia. Bawaslu must strengthen its resources to eliminate its limitations, so that the personal integrity of the election supervisory staff can support the realization of Bawaslu's institutional integrity.
Political Communication Of West Java PDP PDIP In Winning The 2024 Presidential Election: Post-Jokowi Effects Maduratmi, Rini; Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 4, No 1 (2020): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i2.9905

Abstract

In the last centuries, the development of democracy cannot be separated from the role of political communication. In West Java, political communication of DPD (Regional Representative Council) PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) in winning the 2024 election requires structured and strategic planning in the contemporary political context. Effective politics can mobilize support, shape public opinion, and influence election outcomes. In the 2024 election, PDIP got a drastic drop in votes, namely being in fifth place with the badly loss of Ganjar-Mahfud in this province. This study aims to analyze the political communication of the West Java DPD PDIP in winning the 2024 election with the post-Jokowi-Effect. This qualitative study used a descriptive analysis. The results of the study showed that the political communication of the West Java DPD PDIP in winning the 2024 election was optimal in terms of communication elements such as the communicator, message content, media used, target audience, and final effect. The decline in PDIP votes in this province and the bad loss of Ganjar-Mahfud were caused by other factors, not by the political communication, namely the strong Jokowi-Effect in the use of "Jokowi Elements", the elite power factor of former PDIP and the performance of regional heads from PDIP. They all cause the poor work of this political party machine.Keywords: Political Communication, elections, political parties
The Correlation of Social, Political, and Economic Capital: A Study of Incumbent’s Capital ‎Utilization in the 2024 Legislative Elections Ramadhani, Rahmah; Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
Journal La Sociale Vol. 5 No. 4 (2024): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v5i4.1292

Abstract

This qualitative case study examines the strategic utilization of social, political, and economic capital ‎by Edi Sitorus, as an incumbent, in the 2024 legislative elections in Depok, Indonesia. The research ‎investigates how Sitorus effectively combines these forms of capital to enhance his electability and ‎secure electoral victories in a highly competitive environment. Data were collected through ‎interviews with the candidate, his campaign team, and some constituents, alongside observations of ‎campaign activities and analysis of relevant election documents. The findings reveal that Sitorus's ‎electoral success is significantly influenced by his adept use of social capital to engage with and ‎mobilize the community, political capital to exploit his incumbency advantages and party networks, ‎and economic capital to fund targeted campaign initiatives. This integrated approach not only ‎maximizes voter outreach but also aligns campaign strategies with the specific needs and ‎expectations of the electorate in Depok. The study underscores the importance of a synergistic use of ‎various capitals in legislative elections, highlighting their interdependent roles in building a ‎successful electoral strategy. By extracting into the dynamics of capital utilization in Indonesian ‎politics, this research contributes to a deeper understanding of electoral strategies and offers valuable ‎insights for candidates and political strategists in similar contexts.