Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN UMKM DESA MALALA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Andhy Saputra; Sarfika Pika; Siti Nur Hazanah; Moh Fadel Rifai; Mohammad Sawir
Makapande Mengabdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025): Maret
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2001/makapande.v1i1.1325

Abstract

The purpose of implementing community service outreach, particularly for MSMEs, is to provide entrepreneurs with knowledge on developing their economic potential. Utilizing social media as a primary tool for marketing MSME products is a necessary action, as social media serves as a platform for product promotion at a relatively low cost, even without cost. Research findings indicate that Malala Village has economic opportunities in the business sector. Most residents transact in that sector. This community service activity makes it easier for MSMEs in Malala Village to create online stores and market their products through marketplace platforms and social media, thereby increasing their income. MSMEs in Malala Village can increase their market reach by establishing online stores. Furthermore, this initiative supports government programs to strengthen the capacity of MSMEs to compete in the market and improve the welfare of the local community.
PEMBUATAN POSTER INFOGRAFIS SEBAGAI INOVASI PENYAJIAN PROFIL DESA YANG INFORMATIF DAN MENARIK: STUDI DI DESA BAMBAPULA KABUPATEN TOLITOLI Husna Annur; Mohammad Sawir; Mohammad Rosid
Makapande Mengabdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025): Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2001/makapande.v1i2.1326

Abstract

Referring to the Minister of Home Affairs Regulation No. 12 of 2007, village profiles are an important tool for accurately determining the potential and level of development of an area. Based on this understanding, the State Administration Study Program at Madako University Tolitoli, through its 2025 community service activities, took the initiative to assist Bambapula Village, North Dampal District, Tolitoli Regency in compiling a village profile. This profile is designed to describe the general conditions of the village as stipulated in the aforementioned Minister of Home Affairs Regulation. The methods used in implementing this community service activity include observation and planning, implementation, submission, and evaluation. The objective of creating an infographic poster of the Bambapula Village profile is to increase the target audience's knowledge of the Bambapula Village profile, thereby supporting transparency in the information system in Bambapula Village. The result of this community service activity is an informative visual medium that has been adapted to the latest data in an attractive style that is easy for the target audience to understand.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Padi di Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Mohammad Sawir; Nurhalisa
JAGO TOLIS : Jurnal Agrokompleks Tolis Vol 6 No 1 (2026): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jago.v6i1.1489

Abstract

Pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tolitoli khususnya di Desa Ogomoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah desa dalam memberdayakan petani padi di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga September 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan petani padi di Desa Ogomoli belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap petani padi, minimnya keterlibatan pemerintah desa secara langsung dalam mengidentifikasi kendala yang di alami para petani, baik dalam bentuk bantuan modal usaha, sarana dan prasarana pertanian, ataupun dalam pemerataan pembagian bantuan kepada petani padi.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Mustajab, Duta; Sawir, Muhammad; Fatimah, Siti; Noch, Muhamad Yamin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.948

Abstract

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Mustajab, Duta; Sawir, Muhammad; Fatimah, Siti; Noch, Muhamad Yamin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.948

Abstract

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.