Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.113
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Journal Analytica Islamica JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Pendidikan dan Konseling RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL OF EDUCATION (RDJE) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Law_Jurnal Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of General Education and Humanities MIMBAR INTEGRITAS QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Al-fiqh : Journal of Islamic Studies AL-SULTHANIYAH Cemara Education and Science Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan SYAHADAT: Journal of Islamic Studies Zeniusi Journal Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Mizan: Journal of Islamic Law
Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Hukum Keluarga Islam Pada Masa Penjajahan Belanda Uswatun Hasanah; Faisar Ananda Arfa; Ibnu Radwan Siddiq Turnip
Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan Vol. 2 No. 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji pengaruh hukum kolonial Belanda terhadap praktik dan keberlakuan hukum keluarga Islam di Indonesia pada masa penjajahan, serta respons yang ditunjukkan oleh masyarakat Muslim dalam mempertahankan norma syariat di tengah intervensi hukum asing. Dalam kebijakan hukum kolonial, hukum Islam diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum adat dan diberi ruang terbatas dalam ranah personal, seperti perkawinan, talak, dan warisan. Masyarakat Muslim merespons situasi ini dengan tetap menjalankan ajaran fikih klasik secara sosial dan kultural melalui peran ulama, penghulu, dan lembaga keagamaan lokal. Mereka mempertahankan prinsip-prinsip hukum keluarga berdasarkan mazhab Syafi’i meskipun praktiknya tidak selalu diakui oleh sistem hukum kolonial. Artikel ini menggunakan pendekatan historis-normatif dengan analisis terhadap dokumen hukum kolonial, teks fikih, serta studi-studi sejarah hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di masa kolonial merupakan arena kompromi antara dominasi hukum kolonial dan resistensi komunitas Muslim dalam menjaga keberlangsungan syariat.
STRATEGI PROMOSI UMKM MELALUI SPANDUK DAN GOOGLE MAPS PADA WARUNG KOPI BREMA PEPAYOSA Uswatun Hasanah; Zhavira Handayani; Farisah Keke Nola Padang; Siti Aisyah
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7780

Abstract

UMKM di wilayah pedesaan umumnya masih mengalami kendala dalam kegiatan promosi serta pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan spanduk dan pemetaan lokasi usaha melalui Google Maps pada Warung Kopi Brema Pepayosa yang berlokasi di Desa Sugihen, Kabupaten Karo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada Agustus 2025 dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan spanduk berkontribusi terhadap peningkatan visibilitas usaha dan mampu menarik sekitar empat hingga lima pelanggan baru per hari, sedangkan pemanfaatan Google Maps membantu memperluas jangkauan pasar serta memudahkan konsumen dalam mengakses lokasi usaha. Secara keseluruhan, strategi promosi berbasis perpaduan antara media konvensional dan digital ini terbukti praktis, hemat biaya, dan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM di wilayah pedesaan.
LEGAL IMPLICATIONS OF THE APPLICATION OF THE ONE-TIER BOARD SYSTEM ON THE MANAGEMENT ORGANS OF INDIVIDUAL COMPANIES Aida Nur Hasanah; Uswatun Hasanah
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 10, No 2: JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v10i2.1089

Abstract

The implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation offers Micro and Small Enterprises the opportunity to formalize their operations as legal organizations, namely as Individual Companies. Individual Companies have the same legal-entity concept as a Limited Liability Company, with limited liability. The management structure of a sole proprietorship uses a one-tier board system, in which the functions of commissioners and directors are integrated into a single entity. This research aims to explain the application of the one-tier board system in Indonesian sole proprietorships and to analyze its legal consequences for the company's management organs. This includes an examination of the legal entity status, management responsibilities, supervision and accountability, legal relationships with third parties, and financial and tax regulations. The results of the research show that an individual company provides legal entity status and limited liability protection for MSEs through simplified establishment procedures without the obligation of a notarial deed. The application of the one-board tier system optimizes decision-making efficiency. Still, it eliminates the function of internal control (checks and balances) by merging all organs of the company, which can increase legal risk and expose the company to potential liability piercing the corporate veil in the event of bad faith or managerial malpractice.
HUKUM MENGGADAIKAN KEMBALI OBJEK GADAI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Mae Syarah; Uswatun Hasanah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.906

Abstract

Praktik gadai telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. Umumnya, rahin menggadaikan benda atau tanahnya kepada murtahin sebagai jaminan pinjaman hingga hutangnya lunas. Namun, dalam praktiknya, ditemukan kasus di mana rahin kembali menggadaikan objek yang sama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau izin dari murtahin karena alasan mendesak. Padahal, tidak ada kesepakatan dalam perjanjian awal yang membolehkan penggadaian ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik menggadaikan kembali di Kabupaten Aceh Tenggara serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terkait objek gadai yang digadaikan kembali. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris,yaitu dengan mengkaji hukum sebagai gejala sosial di masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu living case study, statute approach and conceptual approach. Pendekatan konseptual, untuk memahami prinsip gadai dalam Hukum Islam serta pendekatan empiris, dengan menggali data melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai kembali di Kabupaten Aceh Tenggara melibatkan marhun (barang jaminan) dan marhun bih (utang/pinjaman) sesuai kebutuhan para pihak adalah hal umum dan terjadi karena kebutuhan ekonomi masyarakat. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dibenarkan dalam hukum Islam apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut ulama Klasik dan kontemporer, KHES, Fatwa DSN MUI, bahwa rahin tidak berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas seizin dari murtahin.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA OBJEK WISATA KARANG ANYAR KEC. GUNUNG MALIGAS, KAB SIMALUNGUN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Winda Maharani; Uswatun Hasanah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.912

Abstract

Objek wisata Karang Anyar di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata daerah. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu dibarengi dengan perlindungan konsumen yang memadai. Masalah seperti ketidakjelasan harga tiket, kurangnya kebersihan, serta keamanan dan kenyamanan yang belum optimal masih sering dikeluhkan pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen pada objek wisata Karang Anyar berdasarkan prespektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kuantitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengunjung dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum Islam dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di objek wisata Karang Anyar masih belum optimal terkait masalah transparansi informasi harga, fasilitas kebersihan, keamanan, serta penanganan keluhan. Dan dari perspektif Maslahah Mursalah perlindungan konsumen yang seharusnya menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari transaksi yang merugikan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung juga belum berjalan secara optimal. Hal ini bisa menimbulkan berbagai dampak negative seperti kerugian ekonomi, ketidakadilan bagi konsumen serta dampak sosial dan lingkungan.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN TAKARAN DALAM PENJUALAN MINYAK GORENG PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH Angga Wira Yuda Tarigan; Uswatun Hasanah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.914

Abstract

Praktik pengurangan takaran dalam penjualan minyak goreng bersubsidi Minyakita menimbulkan keresahan publik dan mencerminkan lemahnya pengawasan dalam distribusi pangan strategis. Produk yang seharusnya berisi 1 liter ditemukan hanya mengandung 750–800 mililiter, sehingga melanggar hak konsumen dan prinsip etika bisnis. Permasalahan ini menuntut kajian hukum yang tidak hanya berfokus pada regulasi positif, tetapi juga memerlukan pendekatan etis melalui pemikiran Islam klasik seperti pemikiran Ibnu Taimiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pengurangan takaran oleh pelaku usaha dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengurangan takaran disebabkan oleh tekanan ekonomi makro, ketidakseimbangan distribusi subsidi, harga CPO yang terus naik tanpa diikuti penyesuaian HET secara proporsional, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga menjadi celah untuk pelaku usaha dalam merugikan konsumen. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, praktik tersebut termasuk ghisy (penipuan) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Konsep hisbah mengamanatkan negara untuk melakukan pengawasan pasar, sementara pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999, pelaku dapat dikenai hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar. Sementara itu, Permendag No. 18 Tahun 2024 pada Pasal 26, 27 dan 28 menetapkan sanksi administratif, berupa teguran hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariah dan hukum positif diperlukan guna mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang adil dan berkelanjutan.
AKIBAT HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF ALMASLAHAH STUDI KASUS DOORSMEER KECAMATAN MEDAN POLONIA M. Dzaky Al-Razzaq Wahyudi; Uswatun Hasanah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1266

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor di Kecamatan Medan Polonia serta akibat hukumnya menurut regulasi lingkungan dan perspektif Al-Maslahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan analisis kualitatif  yaitu melalui observasi non-partisipatif dan wawancara. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketidak patuhan pelaku usaha doorsmeer disebabkan rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan biaya IPAL, orientasi keuntungan, dan lemahnya pengawasan. Secara hukum positif, tindakan ini melanggar  UU  No. 32 Tahun 2009 dan dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau perdata. Dalam perspektif Al-Maslahah, pembuangan limbah sembarangan merupakan mafsadah yang bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs dan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMALSUAN MEREK AIR KEMASAN LE MINERALE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Nur Mazidah Hasanah Hasibuan; Uswatun Hasanah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1287

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena pemalsuan merek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Le Minerale yang menduplikasikan atribut fisik produk secara presisi, sehingga menciptakan pemalsuan informasi dan kerugian bagi konsumen. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan meninjaunya dalam perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemalsuan merek merupakan pelanggaran hukum berlapis yang mencakup aspek mutu, label, dan izin edar sesuai Pasal 8 UUPK dan Undang-Undang Pangan. Dalam tinjauan Maqashid Syariah, tindakan ini dikategorikan sebagai Al-Aklu bi al-Bathil (pengambilan harta secara batil) yang merusak pilar Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa) karena risiko kesehatan, Hifzh an-Nasl (Menjaga Keturunan), serta Hifzh al-Maal (perlindungan harta) karena menyebabkan kerugian finansial pada konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme ganti rugi dan fungsi pengawasan pasar (Hisbah) sangat mendesak untuk menjamin keadilan bagi konsumen.
Co-Authors Ahmad Nubli Sitepu Ahyar Harundin Sagala Aida Nur Hasanah Al-Yusri Lubis Ali Daud Husad Amar Khairi Ahmad Amiruddin Siahaan Angga Wira Yuda Tarigan Arrumutya Lola Tamara Azsyura Safitri Cahaya Permata Chandra Wisnu Aji Pratama Dwi Hartina Elvina Fadila Putri Fahriza Hasri Siregar Faisar Ananda Arfa Farisah Keke Nola Padang Feby Ryana Dewi Fitri Handayani Hana Malika Rahmah Sitorus Hapni Madini Dlt Herni Hidayani Harahap Hidayat, Rahmat Hulga Ryan Shori Ibnu Radwan Siddiq Turnip Ifrah Mayanti Harahap Indah Nurhaliza Inom Nasution Intan Ramadhani Jian Alfarisi Sahuli Lithfia Zahra M Iqbal Irham M. Dzaky Al-Razzaq Wahyudi Mae Syarah Makmur Syukri Muhammad Aidil Akbar Martondang Muhammad Zali Neliwati Nur Mazidah Hasanah Hasibuan Nur Roudoh Harahap Nurleli Suseno Nurul Hidayani Pagar Pagar Pandi Akbar Putri Amelia Lubis Refi Mariska Retno Pringadi Riyzka Alfi Syahraini Nasution Saiful Akhyar Lubis Salsabila Hayatissa’idah Septika Amanda Siagian Sifa Maulida Siti Aisyah Siti Jamroh Rambe Siti Nurhaliza Siti Rahmah Susilawati Susilawati Waiz Haziq Winda Maharani Zhavira Handayani Zulkifli Nas