Claim Missing Document
Check
Articles

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN CAKUNG JAKARTA TIMUR TAHUN 2019 Mohammad Benny Alexandri
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3275

Abstract

Kemiskinan menjadi fenomena yang dialami setiap negara termasuk Indonesia, Telah banyak upaya untuk mengatasi kemiskian yang dilakukan oleh pemerintah dari rezim ke rezim. Berbagai kebijkan terkait pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan, Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Metodologi yang digunakan adalah gabungan dari metode analisis dengan mengkaji berbagai dokumen, peraturan dan hasil studi terdahulu mengenai kebijakan Program Keluarga Harapan. Hasil analisa dari 6 Dimensi Evaluasi Kebijakan,  menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kecamatan Cakung Jakarta Timur  dinilai telah cukup berhasil dan efektif sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan, meskipun masih banyak dalam hal yang harus diperbaiki dari mekanisme pelaksanaannya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Adriansyah Adriansyah; Mohammad Benny Alexandri; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i1.34108

Abstract

Kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam proses penyusunan perencanaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan barang dan jasa, jadwal pengadaan barang dan jasa dan anggaran pengadaan barang dan jasa serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan belum dipahami sepenuhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal, ini terkait dengan masih ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen yang belum memiliki sertifikasi, pejabat pengadaan tidak berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negri Sipil. Dengan kata lain, tugas pengadaan barang dan jasa merupakan tugas tambahan, dimana porsi pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan. Perlunya adanya peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen melalui bimbingan teknis dalam kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. The planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung District Health Office has not been fully understood by the Commitment Making Officials. The purpose of this study was to determine the implementation of planning policies for the procurement of goods and services of the Bandung District Health Office. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung Regency Health Office has not run optimally, this is related to there are still some Commitment Making Officials who do not have certification, procurement officials do not focus on the procurement of government goods and services, but on their main duties and responsibilities as Civil Servants. In other words, the task of procuring goods and services is an additional task, where the portion of responsibility cannot be optimized. It is necessary to increase the competence of Commitment Making Officials through technical guidance in planning policies for the procurement of government goods and services. 
KEUNGGULAN BERSAING INDUSTRI KREATIF KRIYA Mohammad Benny Alexandri; Arianis Chan
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.524 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i2.23055

Abstract

Industri kreatif adalah pendorong utama penciptaan pekerjaan, inovasi, dan inklusi sosial. Industri kreatif juga memiliki pengaruh penting dalam kekayaan suatu daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat perkembangan industri kreatif, khususnya sub sektor kerajinan dan keunggulan bersaingnya. Desa Boneka Sukamulya telah berdiri sejak tahun 1990-an. Sebagai pusat industri, seperti Binong Jati, ada beberapa perintis utama pendirian di pusat industri boneka. Desa Boneka Sukamulya dipelopori oleh Haji Atang, karena ketika industri lain menurun secara drastis bisnis boneka buatan memiliki prospek peningkatan yang stabil dan cenderung positif. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode systematic mapping study  dan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman). Tujuan dari penelitian ini adalah, 1. Bagaimana kondisi saat ini Industri Kampung Boneka Sukamulya, 2. Apakah masalah yang dihadapi Industri Kampung Boneka Sukamulya, 3. Apakah keunggulan bersaing yang dapat diterapkan Industri Kampung Boneka Sukamulya dalam menghadapi permasalahan yang ada.. Kesimpulan untuk Desa Boneka Sukamulya adalah memiliki potensi besar. Potensi ini dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan lapangan kerja. Desa Boneka Sukamulya masih memiliki kendala yang harus dihadapi yaitu bahan baku dan pesaing.
BIAYA GAJI, BIAYA INSENTIF DAN BIAYA PELATIHAN TERHADAP PENJUALAN (STUDI KASUS PADA PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE) Mohammad Benny Alexandri; Meita Pragiwani; Wendy Merdekawan
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.712 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26308

Abstract

Tujuan penelitan ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh Biaya Gaji terhadap Penjualan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Tahun 2013-2018. (2) Untuk mengetahui pengaruh Biaya Insentif terhadap Penjualan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Tahun 2013-2018 (3) Untuk mengetahui pengaruh Biaya Pelatihan terhadap Penjualan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Tahun 2013-2018. Metodologi yang digunakan adalah Analisis Kuantitatif dengan Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh 1. Biaya gaji secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Biaya Insentif secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penjualan. Biaya pelatihan secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap penjualan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN BANDUNG Sukirman Sukirman; Mas Halimah; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i2.34691

Abstract

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)    yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Bandung dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai karakteristik lingkungan, pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan sehingga keterampilan para anggota dapat berkembang dalam pemasaran usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NILAI PENAWARAN DI BAWAH 80 % TERHADAP KUALITAS PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANDUNG Asep Subrata; Mas Halimah; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 3 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i3.31859

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari implementasi kebijakan nilai penawaran di bawah 80 % terhadap kualitas pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat asosiatif kausal yaitu menggambarkan pengaruh dari variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) dengan menggunakan analisis statistik uji-t, dan uji-f. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling sebanyak 48 responden terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan jasa konstruksi. Hasil temuan menunjukan  bahwa implementasi kebijakan dari segi organisasi, interpretasi, dan penerapan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif, artinya kalaupun implementasi kebijakannya diperbaiki, dan dimensi variabel dari organisasi ditingkatkan, interpretasinya diperbaiki, dan penerapannya diperbaiki maka akan mempengaruhi kualitas pekerjaan konstruksi menjadi lebih baik. Dimana besaran peresentase nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) diperoleh sebesar 87,7 % sedangkan sisanya sebesar (1-R2) =12,3 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, dengan besaran pengaruh dari masing–masing variabel untuk organisasi 18,4 %, interpretasi 46,6 %, dan penerapan 23,5 %. The purpose of this study as to determine the effect of the implementation of the bid value policy below 80 % 0n the quality of construction work in Bandung Regency. The method used in this study uses descriptive analysis techniques that are causal associative, which describes the effect of the independent variable on the dependent variable using statistical analysis t-test and f-test. The sample in this study used a probability sampling technique to the Commitment Making Officer (PPK) of construction service activities. The findings show that the implementation of policies in term of organization, interpretation, and application has a significant effect in a positive direction, meaning that even if the policy implementation is improved, and the variable dimensions of the organization are improved, the interpretation is improved, and the application is improved, it will affect the quality of construction ork for the better. Where the percentage value of the coefficient of determination (Adjusted R-Square) is obtained at 87,7% while the remaining (1-R2)=12,3% is explained by other causes outside the model, with the magnitude of the influence of each variable for the organization 18,4%, interpretation 46,6%, and application 23,5%.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN IBU, BAYI, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) DI KABUPATEN BANDUNG Asep Hegantara; Widya Setiabudi Sumadinata; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34743

Abstract

 Penelitian ini berjudul  implementasi kebijakan kesehatan Ibu, Bayi, Bayi baru lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus angka kematian bayi baru lahir, jumlah kunjungan ibu hamil menurun, kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak belum berjalam optimal, masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan, pembinaan terhadap tenaga  kesehatan belum optimal dilaksanakan apalagi selama masa pandemi Covid-19 ini, hal ini penulis merasa tertarik untuk meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 8 Tahun 2009 tentang KIBBLA. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui, mengenai implementasi dari Perda tentang KIBBLA ditingkat pelaksana berdasarkan teori implementasi model Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dan studi dokumen kemudian dianalis secara deskriptif. Informan yang dipilih berdasarkan kapasitas dan pengetahuan narasumber yang memang mengusai bidangnya, sebagai implementor Perda tingkat pelaksana, yaitu Camat kecamatan Ibun, Kepala Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun, UPT KB /P5A Kecamatan Ibun, bidan desa dan para kepala desa diwilayah kerja Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Perda KIBBLA di Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala dilapangan seperti pada keterbatasan  sumber daya, keterbatasan informasi, pada dimensi struktur birokrasi yaitu belum berjalannya sistem rujukan, dan SMS gate way belum berjalan sehingga penanganan kegawatdarutan KIBBLA menjadi terhambat, sebaiknya dilakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten Bandung sebagai pengambil kebijakan dengan implementor kebijakan KIBBLA. The title of this research is the implementation of maternal, infant, newborn and child health policies (KIBBLA) in Bandung Regency. This research is motivated by an increase in cases of newborn mortality, the number of visits by pregnant women has decreased, activities related to maternal and child health have not been optimal, there are still deliveries assisted by non-health workers, guidance for health workers has not been optimally implemented, especially during this period. In this Covid-19 pandemic, the author is interested in researching the Bandung Regency Regional Regulation Number 8 of 2009 concerning KIBBLA. The purpose of this research is to find out, regarding the implementation of the Perda on KIBBLA at the implementing level based on the theory of implementation of the Edward III model, by examining four factors or variables of the policy, namely bureaucratic structure, resources, communication, disposition. The method in this research is qualitative research. The data that was successfully obtained and collected through in-depth interviews and document studies were then analyzed descriptively. The informants were selected based on the capacity and knowledge of the resource persons who really mastered their fields, as implementers of the implementing level Perda, namely the Head of the Ibun sub-district, the head of the Sudi Health Center in the Ibun sub-district, the UPT KB / P5A in the Ibun sub-district, village midwives and village heads in the working area of the Sudi Public Health Center, Ibun sub-district. From this study, it can be concluded that the implementation of the Regional Regulation on KIBBLA in Bandung Regency has been implemented but in its implementation several obstacles were found in the field such as limited resources, limited information, the dimensions of the bureaucratic structure, namely the referral system has not been running, and SMS gate way has not been running so that handling emergencies KIBBLA becomes hampered, it is better to coordinate between the Bandung district government as a policy maker with the implementor of the KIBBLA policy. 
KINERJA KARYAWAN: GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA DI BANK Mohammad Benny Alexandri; Meita Pragiwani; Eva Nopalina Panjaitan
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.932 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i3.20745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bank Capital Indonesia (Kantor Pusat Operasional). Metode yang digunakan adalah menggunakan metode asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal adalah studi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan pengaruh dan pengaruh hubungan dari variabel yang akan dipelajari. Objek penelitian ini adalah karyawan di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk Kantor Pusat Operasional, tempat penulis mendistribusikan kuesioner tertulis untuk diberikan kepada karyawan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk Kantor Pusat Operasional dijawab dengan menggunakan "Skala Likert". Dalam penelitian ini, 150 karyawan diambil responden pada Maret 2017. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari 3 (tiga) variabel penelitian yang dianalisis, bahwa variabel motivasi adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan dan diikuti oleh variabel lingkungan kerja dan variabel gaya kepemimpinan.
PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI INDIA DAN DI INDONESIA (STUDI KASUS : KABUPATEN SUMEDANG) Friska Prastya Harlis; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.743 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i3.20747

Abstract

Negara India merupakan urutan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia dan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak di Asia. Dilihat dari tingkat pengangguran negara India berada di posisi 30 dan negara Indonesia berada di urutan ke 18 di Asia. Dengan perbandingan jumlah penduduk yang cukup banyak negara India relatif memiliki tingkat pengangguran lebih rendah daripada negara Indonesia. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dapat mengatasi permasalahan pengangguran. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana perbandingan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India dan di Kabupaten Sumedang. Metodologi yang digunakan menggunakan analisis dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India melalui Kebijakan Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional (MGNREGA) merupakan kebijakan inovatif yang dilakukan pemerintah India. Memiliki beberapa dampak yang positif antara lain meningkatkan upah pedesaan, mengurangi kesenjangan upah gender, meratakan dan menstabilkan konsumsi orang miskin, peningkatan dalam gizi, kesehatan dan pendidikan, peningkatan inklusi keuangan dan mengurangi migrasi. Sedangkan di Kabupaten Sumedang Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja mengacu pada tiga pilar utama yakni pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Melalui beberapa program pelatihan dan terselenggaranya kegiatan Job Fair yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang belum dapat memberikan dampak yang positif dilihat dari jumlah angka pengangguran di Kabupaten Sumedang.
PEMANFATAAN HASIL PENELITIAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK STUDI KASUS PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT Novia Elva Leni; Ida Widianingsih; Mohammad Benny Alexandri; Slamet Usman Ismanto
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.8 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20677

Abstract

Bukti menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Salah satu jenis bukti yang kini penggunaannya mulai menjadi perhatian adalah bukti penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga think tank milik pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk penelitian dan pengembangan. Salah satu dari misi lembaga ini adalah pemanfaaatan hadil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik. Penenelitian ini bertujuan untuk bagaimana pemanfataan hasil penelitian sebagai masukan dalam kebijakan publik dalam perspektif peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfataan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan pubik di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan data kepala daerah dan organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian agar mudah menjadi masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik perlu mendapat dukungan dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah melainkan juga pengetahuan politis, serta pengetahuan praktis implementasi. Tiga pengetahuan ini diperlukan bagi peneliti untuk mengurangi kesenjangan antara peneliti dan pembuat kebijakan sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.  Evidence is an important part of the process of public policy formulation so that the resulting policies are of high quality and effective. One type of evidence that is now being used is becoming a concern is research evidence. The West Sumatra Provincial Research and Development Agency is a think tank owned by the local government that has duties and functions for research and development. One of the mission of this institution is the use of research material as input or recommendation in public policy. This research aims at how the results of the study are used as input in public policy in the perspective of the researcher. The method used in this research is descriptive method. The technique of collecting data is through library research and interviews. The results showed that the use of research results as input or recommendations in public policy in the Research and Development Agency of West Sumatra Province was based on demand and adjusted to the data needs of regional heads and regional organizations. The results of research so that it is easy to become an input or recommendation in public policy needs to get support from policy makers and implementers. Therefore, researchers are expected to not only have scientific knowledge but also political knowledge, as well as practical knowledge of implementation. These three knowledge are needed for researchers to reduce the gap between researchers and policy makers so that research results can be more easily understood by policy makers and implementers.
Co-Authors Adriansyah Adriansyah Agus Taryana Agus Taryana Ahmad Dzikriyansah Ahmad Hadi Amiruddin Amiruddin Arianis Chan Asep Hegantara Asep Subrata Asep Suryadi Aulia Hakim, Marsha Awang Setiawan Beni Gunadi Budiman Rusli Budiman Rusli Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Chandra P Cosvi Hardinata Danias Rahmanita Ruslan Deasy Silvya Sari Devi Melisa Damiri Devi Melisa Damiri, Devi Melisa Dian Fordian Diani Utami Nafisah Diki Suherman Dimas Taupik Hidayat Dini Noviani Dudi Ahmad Wardiana Dzikriyansah, Ahmad Eka Nurcahya Eka Purbaseta Eko Bayu Nugroho Eko Sunaryo Ema Fauziyah Enung Khusufmawati Erna Maulina Eva Nopalina Panjaitan Evi Rosmauli Manurung Farisadri Fauzan Friska Prastya Harlis Hamid, Muhammad Nawal Heru Bangkit Sanjaya Heru Nurasa Herwan Abdul Muhyi Hidayat, Dimas Taupik Hutagalung, Jeriko N.J. Ida Widianingsih Idris, Sofyan Kaenong, Hamiduddin Arief Keilan Rezkia Mumtaazah Kesuma, T Meldi Laksono Trisnantoro Lina Auliana M. Nur Hidayah Wiradika Mahdani Ibrahim Margo Purnomo Marsha Aulia Hakim Mas Halimah Mas Rasmini Meita Pragiwani Meita Pragiwani Muhammad Adam, Muhammad Muhammad Donie Aulia Muhammad Rizal Mukhlis Yunus Nadhirah Fahrani Nadya Allyssia Putri Nenden Kostini Nisrina Thufailah Novia Elva Leni Nurcahya, Eka Nurdin, Tubagus Asep P, Chandra Pragiwani, Meita Pratiwi, Raenita R. Anang Muftiadi R. Dudy Heryadi R. Ira Irawati R. Widya Setiabudi Sumadinata R. Widya Setiabudi Sumadinata Raden Marsha Aulia Hakim Radhi, Fahrul Ratih Purbasari Ratna Meisa Dai Ria Arifianti Rochmat Bahtiar Ruslan Ruslan Rusli Baijuri Silvianadewi, Silvia Slamet Usman Ismanto Suci Rahma Sundari Suhal Kusairi Sukirman Sukirman Sumadinata, Widya Supriyanto Supriyanto Suryanto Suryanto Suwandi, Imam Tribowo Rachmat Fauzan Tuzahro, Fatimah Ulima Nathania Tamba, Devina Umi Narimawati Wendy Merdekawan Widya Setiabudhi Wiradika, M. Nur Hidayah Yayan Nuryanto Yogi Suprayogi Sugandi Zeis Zultaqawa Zeis Zultaqawa Zultaqawa, Zeis