Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG Eka Purbaseta; Mohammad Benny Alexandri; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i1.34761

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandug. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketertarikan penulis mengenai Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, yang mana peraturan tersebut diterbitkan dengan latar belakang pemberian tambahan penghasilan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin kerja pegawai, namum masih ada sebagian pegawai yang belum dapat melakukan tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung belum bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung belum optimal karena belum terpenuhinya variabel-variabel dalam implementasi kebijakan.  This research is entitled Implementation of Policy on Giving Additional Employee Income at Majalaya District Office, Bandug Regency. This research is motivated by the author's interest regarding the implementation of the Bandung Regent Regulation Number Bandung Regent Regulation Number 33 of 2020 concerning the Second Amendment to the Bandung Regent's Regulation Number 12 of 2020 and the Bandung Regent's Regulation Number 92 of 2019 concerning Additional Income for State Civil Apparatus in the Bandung Regency Government. , which the regulation was issued with the background of providing additional employee income which aims to improve employee performance and work discipline, but there are still some employees who have not been able to carry out this goal. In this study, the author uses the theory of George C. Edward III's model which consists of communication, policy resources, disposition or attitude of implementers, and bureaucratic structure. The method used in this study is a qualitative research method with data collection techniques carried out by collecting primary and secondary data through interviews and observations, for secondary data obtained from official documents, in the form of activity reports and applicable laws and regulations. The results showed that the implementation of the Policy for Providing Additional Employee Income at the Majalaya District Office, Bandung Regency, was not yet optimal.
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Diani Utami Nafisah; Mohammad Benny Alexandri; R. Ira Irawati
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.72 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i3.20746

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang sudah masuk ke dalam fase Bencana di Indonesia. Jawa Barat adalah salah satu wilayah dengan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika tertinggi dari 34 Provinsi pada tahun 2017 yaitu sebesar 645,482 jiwa dengan populasi sebanyak 35,242,100 jiwa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Jawa Barat dalam penanganan pecandu narkotika di Jawa Barat. Evaluasi adalah cara untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penulis menggunakan enam dimensi langkah-langkah evaluasi yang dikemukakan oleh Milstein untuk mengevaluasi penanganan pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Langkah-langkah evaluasi tersebut yaitu Engage stakeholder, Describe the program, Focus the Evaluation Design, Gather Credible Evidence, Justify Conlusions, Ensure Use and Share Lessons Learned.
PENGARUH AKSESIBILITAS, IT DAN AKSI KOMPETITIF PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Zeis Zultaqawa; Mohammad Benny Alexandri; Muhammad Rizal; Nenden Kostini; Muhammad Donie Aulia
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (760.687 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i1.23020

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas dan infrastruktur teknologi informasi berdampak pada tindakan kompetitif sektor usaha kecil dan menengah di industri pakaian di Kabupaten Bandung, Indonesia. Sampel diambil dengan teknik random sampling. Survei dilakukan pada 110 industri pakaian. Data diproses menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares. Temuan menunjukkan bahwa aksesibilitas memiliki efek positif pada tindakan kompetitif dan infrastruktur teknologi informasi memiliki efek positif pada tindakan kompetitif. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan infrastruktur teknologi informasi dapat menciptakan tindakan kompetitif dalam industri pakaian di Kabupaten Bandung, Indonesia. Makalah ini menyoroti perlunya perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan perusahaan dalam lingkup manajemen strategis, tidak hanya dalam menciptakan tindakan kompetitif tetapi juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Orisinalitas / nilai dari penelitian ini adalah teknologi informasi dan komunikasi adalah studi yang sedang berkembang dari literatur manajemen strategis berdasarkan teori pandangan berbasis sumber daya, infrastruktur teknologi informasi dapat menciptakan tindakan kompetitif bagi perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. industri.
Employee Empowerment, Psycological Contract, Employee Engagement di Universitas di Indonesia Mohammad Benny Alexandri; Nenden Kostini; Erna Maulina
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.832 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20678

Abstract

Some of the problems faced by lecturers in higher education are the lack of time for research because of teaching. Another problem is: a career as a lecturer is an endpoint or basis for a career elsewhere? The question is that the position of lecturer or being a Professor is still something interesting, prestigious, or not? Padjadjaran University is the number 6 Best University in Indonesia in QS World version in 2018. The number of lectuJrers is 1780 Lecturers. The purpose of this research is to find out Employee Empowerment, Psychological Contract and Employee Engagement at Padjadjaran University. The unit of analysis is 65 Permanent Lecturers at Padjadjaran University. The results of this study found that the effect of Employee Empowerment, Psycological Contract on Employee Engagement was only 15%. This indicates that the Padjadjaran University Lecturer does not yet have a strong Empowerment and Psychological Contract to produce a strong attachment to the University.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG Asep Suryadi; Budiman Rusli; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i1.34563

Abstract

Pendirian BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perokonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa-desa jika dikelola dengan baik juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar termasuk di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Namun, yang terjadi pemanfaatan Dana Desa khususnya untuk Bumdes di Kabupaten Bandung belum cukup memuaskan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, dalam acara Rapat di Kantor DPMD Kabupaten Bandung, 30 Maret 2019 menyatakan bahwa di Kabupaten Bandung dari 270 desa hanya ada satu BUMDes yang pengelolaannya baik yaitu BUMDes Niagara, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat impelementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. Guna menjawab pertanyaan makan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Setelah data-data penelitian berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik interaktif model. Dari penelitian ditemukan hasil bahwa, secara teknik implementasi kebijakan BUMDes dalam aspek pembentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk karena secara administrasi telah memenuhi persyaratan yang ada di peraturan yang berlaku. Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan BUMDes diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya berupa modal, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial masyarakat dan disposisi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan BUMDes adalah sumber daya manusia, kondisi politik dan ekonomi, serta karakter agen pelaksana.Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan BUMDes di kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung berdasarkan aspek teknis sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena ada beberapa variabel implementasi kebijakan tidak terpenuhi.  The establishment of BUMDes basically aims to increase village productivity and ultimately improve the community's economy. If managed properly, the existence of BUMDes in villages can also contribute to increasing Village Original Income (PADes), which is large, including in the Pameungpeuk District area. However, what has happened is that the use of Village Funds, especially for Bumdes in Bandung Regency, has not been satisfactory. This is in accordance with the presentation of the Head of the Bandung Regency Village Community Empowerment Service (DPMD), in an event at the Bandung Regency DPMD Office, March 30, 2019, stating that in Bandung Regency there is only one BUMDes that is well managed, namely Niagara BUMDes, Wangisagara Village, Majalaya Sub-district. This research generally aims to 1) determine the implementation of BUMDes management policies in Pameungpeuk District. 2) find out the supporting and inhibiting factors for implementing BUMDes management policies in Pameungpeuk District. In order to answer the question of the eating approach used in this study is a qualitative descriptive approach. Research data were collected using observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted on research informants who were determined by using the purposive sampling technique. After the research data has been collected, data analysis is carried out using an interactive model. From the research, the implementation of BUMDes policies in the aspect of formation can be implemented properly. This can be seen from the process of forming BUMDes in Pameungpeuk District because administratively it meets the requirements in the applicable regulations. Factors that support the implementation of BUMDes policies include the size and objectives of the policy, resource support in the form of capital, communication between organizations, social conditions of the community and disposition. The factors that hinder the implementation of BUMDes policies are human resources, political and economic conditions, and the character of implementing agents. The conclusion of this study is that the implementation of BUMDes policies in the Pameungpeuk sub-district, Bandung Regency based on technical aspects, has been implemented well. However, in its implementation it has not run optimally, because there are several policy implementation variables that are not met.
DIFUSI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rochmat Bahtiar; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 4 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i4.31890

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui mekanisme difusi kebijakan. Empat mekanisme utama difusi kebijakan yaitu, pembelajaran, persaingan, peniruan dan pemaksaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan dipaparkan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan begitu dapat secara eksplisit dapat terlihat berbagai upaya yang dilakukan dalam menentukan pilihan kebijakan yang dipengaruhi oleh penerapan kebijakan serupa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain.  The study was conducted to see how the Government of Bandung Barat District implemented the Public Information Disclosure policy through policy diffusion mechanism. The four main mechanism of policy diffusion, namely, learning, competition, imitation and coercion that have been carried out by the Government of Bandung Barat District will be presented through descriptive qualitative research methods. In this way, it can be seen explicitly from the various policies made in determining policy choices that can be based on policies taken by other local governments. 
IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPIL (GADGET MOBILE APPLICATION FOR LICENCE) DI KOTA BANDUNG Awang Setiawan; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 4 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34740

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung pada pada tahun 2021. Peneliti menemukan bahwa implementasi program Gampil yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung masih menyisakan permasalahan-permasalahan seperti efektifitas, efisiensi yang masih lemah dan kualitas daya dukung aparatur yang belum optimal sehingga berimbas pada kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui program Gampil. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di mana penulis memerlukan data primer berupa wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitan. Informan dalam peneltian ini adalah Kepala Subbag Umum, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,B,C,D, Para pegawai dan masyarakat yang mengurus perizinan di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui program Gampil sudah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu perbaikan perbaikan terutama pada proses komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat dan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal tersebut peneliti temukan berdasarkan hasil penelitian dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadi ukuran dalam penelitian.  This research was carried out at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) in 2021. Researchers found that the implementation of the Gampil program which has been implemented since 2015 by the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) still leaves problems such as effectiveness, efficiency that is still weak and the quality of the carrying capacity of the apparatus that has not been optimal so that the impact on community satisfaction with government performance does not experience a significant increase. So here the researcher is interested in analyzing the implementation of licensing services at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) through the Gampil program. In this study, the method used is descriptive analysis research with a qualitative approach where the author requires primary data in the form of interviews and direct field observations and secondary data in the form of data or information related to the focus of the research. Informants in this research are the Head of the General Subdivision, the Head of Licensing and Non-Licensing Services A, B, C, D, employees and the community who take care of licensing in the city of Bandung. Based on the results of this study, the implementation of licensing services at the Bandung City Investment Office and One Stop Integrated Service through the Gampil program has been carried out well but still needs improvements, especially in the communication process, outreach to the community and Human Resources at the Investment and Integrated Services Office. Doors (DPMPTSP). The researchers found this based on the results of the study seen from communication, resources, disposition and bureaucratic structure which were the measurements in the study
DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TENTANG PANGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA Ahmad Hadi; Budiman Rusli; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.649 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26085

Abstract

ABSTRAKPangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersedian, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bermutu. Undang – Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tugas negara untuk mewujudkan ketahanan pangan. Artikel ini mencoba untuk memahami bagaimana dampak dari UU 18 Tahun 2012 dalam menciptakan ketahanan pangan di Indonesia yang dinilai dari pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan harus di revisi dengan memperhatikan pilar pilar ketahanan pangan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 Rusli Baijuri; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34710

Abstract

Penelitian berlatarbelakangkan dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Sehigga tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu  ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik  dan disposisi implementator. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan analitik induktif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelimpahan sebagai kewenangani Bupati kepada Camat Soreang telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu komunikasi terutama pada aspek konsistensi, sumber daya,  kondisi sosial ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Research set from the delegation of some government affairs from the regent to the camat in the District Office soreang Bandung regency is still uniform and has not been adjusted to the potential, characteristics and needs of each sub-district. The purpose of this study is to find out, review and analyze about the implementation of the policy of partial government affairs from the regent to the camat in the Soreang District Office of Bandung Regency. In this study, the authors used van meter and van horn theory which mentions there are six indicators namely the size and purpose of policy, resources, communication between organizations and strengthening activities, rusteristic implementing agents, social, economic and political conditions and disposition implementators. This research is descriptive qualitative research using inductive analytical approaches using data collection methods in the form of interviews and observations with predefined source sources. From the research can be concluded that the delegation as the authority of the Regent to the Soreang Camat has been implemented. However, in its implementation has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced, namely communication, especially in aspects of consistency, resources, socio-economic and political conditions and disposition of implementors.
PENGARUH KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA, PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG DIUKUR DENGAN METODE BSQ (BANK SERVICE QUALITY) PADA PT BANK CENTRAL ASIA TBK KCU WISMA MILLENIA Meita Pragiwani; Evi Rosmauli Manurung; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.856 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang diukur dengan metode BSQ (Bank Service Quality)  (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang diukur dengan metode BSQ (Bank Service Quality) (3)  Mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan yang diukur dengan metode BSQ (Bank Service Quality) (4)  Mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang diukur dengan metode BSQ (Bank Service Quality) pada PT Bank Central Asia Tbk KCU Wisma Millenia. Metodologi yang digunakan This study aims to: (1) Know and analyze the influence of leadership on employee performance as measured by the BSQ (Bank Service Quality) method (2) Know and analyze the influence of the work environment on employee performance as measured by the BSQ (Bank Service Quality) method (3 ) Knowing and analyzing the effect of training on employee performance measured by the BSQ (Bank Service Quality) method (4) Knowing and analyzing the effect of work motivation on employee performance as measured by the BSQ (Bank Service Quality) method at PT Bank Central Asia Tbk KCU Wisma Millenia . The methodology used
Co-Authors Adriansyah Adriansyah Agus Taryana Agus Taryana Ahmad Dzikriyansah Ahmad Hadi Amiruddin Amiruddin Arianis Chan Asep Hegantara Asep Subrata Asep Suryadi Aulia Hakim, Marsha Awang Setiawan Beni Gunadi Budiman Rusli Budiman Rusli Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Chandra P Cosvi Hardinata Danias Rahmanita Ruslan Deasy Silvya Sari Devi Melisa Damiri Devi Melisa Damiri, Devi Melisa Dian Fordian Diani Utami Nafisah Diki Suherman Dimas Taupik Hidayat Dini Noviani Dudi Ahmad Wardiana Dzikriyansah, Ahmad Eka Nurcahya Eka Purbaseta Eko Bayu Nugroho Eko Sunaryo Ema Fauziyah Enung Khusufmawati Erna Maulina Eva Nopalina Panjaitan Evi Rosmauli Manurung Farisadri Fauzan Friska Prastya Harlis Hamid, Muhammad Nawal Heru Bangkit Sanjaya Heru Nurasa Herwan Abdul Muhyi Hidayat, Dimas Taupik Hutagalung, Jeriko N.J. Ida Widianingsih Idris, Sofyan Kaenong, Hamiduddin Arief Keilan Rezkia Mumtaazah Kesuma, T Meldi Laksono Trisnantoro Lina Auliana M. Nur Hidayah Wiradika Mahdani Ibrahim Mahmudah, Fitria Manik, Hexsa Mutiara Virginia Margo Purnomo Marsha Aulia Hakim Mas Halimah Mas Rasmini Meita Pragiwani Meita Pragiwani Muhammad Adam, Muhammad Muhammad Donie Aulia Muhammad Rizal Mukhlis Yunus Nadhirah Fahrani Nadya Allyssia Putri Nenden Kostini Nisrina Thufailah Novia Elva Leni Nurcahya, Eka Nurdin, Tubagus Asep P, Chandra Pragiwani, Meita Pratiwi, Raenita R. Anang Muftiadi R. Dudy Heryadi R. Ira Irawati R. Widya Setiabudi Sumadinata R. Widya Setiabudi Sumadinata Raden Marsha Aulia Hakim Radhi, Fahrul Ratih Purbasari Ratna Meisa Dai Ria Arifianti Rochmat Bahtiar Ruslan Ruslan Rusli Baijuri Sam'un Jaja Raharja Sebastian, Felix Kenneth Silvianadewi, Silvia Slamet Usman Ismanto Suci Rahma Sundari Suhal Kusairi Sukirman Sukirman Sumadinata, Widya Supriyanto Supriyanto Suryanto Suryanto Suwandi, Imam Tribowo Rachmat Fauzan Tuzahro, Fatimah Ulima Nathania Tamba, Devina Umi Narimawati Wendy Merdekawan Widya Setiabudhi Wiradika, M. Nur Hidayah Yayan Nuryanto Yogi Suprayogi Sugandi Zeis Zultaqawa Zeis Zultaqawa Zultaqawa, Zeis