Garuda - Garba Rujukan Digital

Synergy in Accelerating the Reduction of Stunting in Seram Bagian Timur Regency, Maluku Province Takaba, Askiah; Azhar, Azhar; Imania, Katriza
ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July : Forthcoming
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v14i2.11931

This study aims to analyse the synergy in accelerating the reduction of stunting in Seram Bagian Timur Regency and to identify the factors that support and hinder the acceleration of stunting reduction in Seram Bagian Timur Regency. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and document studies. This study uses the concept of synergy which includes two main dimensions: communication and coordination. The results of the study indicate that synergy in accelerating the reduction of stunting in Seram Bagian Timur Regency has shown progress through the active role of the local government in communication, cross-sectoral coordination, and the implementation of specific and sensitive interventions. However, the synergy achieved is not yet optimal. In terms of communication, there are still limitations in communication media such as pocketbooks and leaflets, which hinder information dissemination, and two-way communication or feedback has not been effective, as evidenced by the presence of audiences providing irrelevant responses. In terms of coordination, weaknesses lie in the low capacity of some cadres and the lack of awareness among village governments and communities regarding the urgency of stunting. Budget constraints and shortages of health workers such as midwives, nurses, and nutrition educators limit the scope of services, particularly in remote areas. Difficult geographical conditions further complicate efforts to accelerate stunting reduction. Therefore, it is recommended to enhance synergy in accelerating stunting reduction in Seram Bagian Timur District through: strengthening human resources, including improving cadre capacity and equitable distribution of health workers; increasing awareness among village governments and communities about the urgency of stunting; strengthening programme funding; and implementing interventions tailored to the geographical conditions of the area. Keywords: Synergy; Stunting; Communication; Coordination;

The Quality of the Online Mail Information System and Its Influence on Service Satisfaction for Students of the Faculty of Teacher Training and Education Sriwijaya University Rizky, Agung Dwi; Imania, Katriza; Budiyanto, Muhammad Nur
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 4 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i4.5028

This study seeks to examine the impact of system quality, information quality, and service quality on user satisfaction with the online mail system among students at the Faculty of Teacher Training and Education (FKIP) at Sriwijaya University. Data were collected via a quantitative survey approach utilizing questionnaires and analyzed through multiple linear regression. The results indicate that system quality, information quality, and service quality positively and significantly influence user satisfaction. This suggests that enhancing system and information quality directly elevates student satisfaction. Thispoints out the importancethe necessity of creating a responsive, informative, and user-friendly online mail system. The administration of FKIP Universitas Sriwijaya ought to leverage these findings to foster ongoing enhancement, concentrating on the augmentation of technological infrastructure, data precision, and user service responsiveness to elevate administrative efficiency and the faculty's service reputation. This study theoretically enhances the DeLone and McLean model regarding digital academic services and offers practical recommendations for managing technology-based services in higher education settings.

AGAMA SEBAGAI ALAT POLITIK DI IBU KOTA: STUDI KASUS ANALISIS POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA DKI JAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL ADMINISTRASI PUBLIK BERBASIS DIALOG ANTAR UMAT Nur Shadrina A’dani; Achmad Rama Dandy; Ani Santia; Katriza Imania; Aji Pangestu S.A.P.
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan agama sebagai instrumen politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 serta menilai relevansi pendekatan dialog antar iman dalam mengurangi polarisasi sosial. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui telaah sistematis terhadap 20 jurnal terkait politik identitas, mobilisasi agama, dan dinamika sosial pada Pilkada DKI, Data dikumpulkan melalui pencarian literatur akademik dari berbagai database dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas agama menjadi faktor paling dominan dalam memengaruhi perilaku pemilih, diperkuat oleh narasi media dan mobilisasi kelompok keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa politik identitas tidak hanya menentukan hasil pemilihan, tetapi juga memunculkan polarisasi yang berlangsung setelah Pilkada. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan administrasi publik berbasis dialog antar umat, dan peningkatan literasi politik diperlukan untuk meredam dampak negatif politisasi agama dan menjaga kohesi sosial di wilayah ibu kota seperti Jakarta.

Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Widosari Mutiara Nazarani, Monica; Yosefin Eurolia, Ratna; Magdalena Nababan, Natalia; Damayanti , Suryani; Imania, Katriza; Efnol Adzan, Galuh; Maulidya, Ade
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 3 No 06 (2026): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Desa Wisata Widosari di Kabupaten Kulon Progo yang menerapkan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism/CBT). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan menggunakan model Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, berita, artikel, serta dokumen kebijakan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Widosari telah berjalan efektif melalui pemanfaatan sumber daya lokal, peran aktif Pokdarwis, serta dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan atraksi wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi prinsip Community-Based Tourism memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelestarian budaya lokal. Implementasi kebijakan di Desa Wisata Widosari telah berkontribusi dalam memajukan desa wisata yang berdaya secara ekonomi dan sosial

Analisis SP4N-LAPOR Dalam Transformasi Pelayanan Publik BPS Kota Palembang Tahun 2025 Saputri, Efrilia Wanda; Indriani, Tarisa Amelia; Maharani, Nabilla Dwi; Imania, Katriza; Pangestu, Aji
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v15i2.7953

Analisis terhadap implementasi SP4N-LAPOR di BPS Kota Palembang tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem pengaduan nasional berbasis digital ini memiliki peran penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) melalui telaah dokumen resmi, laporan pengelolaan SP4N-LAPOR, dan literatur terkait pengelolaan pengaduan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan laporan di BPS Kota Palembang telah berjalan sesuai prosedur, tercermin dari penyelesaian 100 persen laporan pada periode Januari–Mei 2025 disertai mekanisme verifikasi dan tindak lanjut yang jelas. Sistem ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan informasi serta mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital, minimnya pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola. Secara keseluruhan, SP4N-LAPOR berperan penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih responsif dan modern, meskipun diperlukan penguatan sosialisasi dan dukungan teknologi agar pemanfaatannya dapat lebih optimal.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi Ramawati, Selvi; Ningsih, Rahma Diana Oktavia; Turrahmi, Aulia; Imania, Katriza; Pangestu, Aji
Jurnal Media Ilmu Volume 4 No. 2 Desember 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmiu.v4i2.7457

Era Reformasi menandai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta meningkatkan kualitas administrasi publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi pada era Reformasi terhadap dinamika politik lokal serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber pustaka berupa artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi mendorong peningkatan peran aktor politik lokal dan memperluas partisipasi ruang politik di tingkat daerah. Namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain menguatnya oligarki politik lokal, praktik politik uang dan patronase, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Di sisi lain, otonomi daerah juga membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik, mengoptimalkan potensi dan identitas lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada penguatan institusi pemerintahan daerah, kepemimpinan yang berintegritas, dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.Kata Kunci: Desentralisasi; Otonomi Daerah; Era Reformasi; Dinamika Politik Lokal; Administrasi Publik

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi Ramawati, Selvi; Ningsih, Rahma Diana Oktavia; Turrahmi, Aulia; Imania, Katriza; Pangestu, Aji
Jurnal Media Ilmu Volume 4 No. 2 Desember 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmiu.v4i2.7457

Era Reformasi menandai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta meningkatkan kualitas administrasi publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi pada era Reformasi terhadap dinamika politik lokal serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber pustaka berupa artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi mendorong peningkatan peran aktor politik lokal dan memperluas partisipasi ruang politik di tingkat daerah. Namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain menguatnya oligarki politik lokal, praktik politik uang dan patronase, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Di sisi lain, otonomi daerah juga membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik, mengoptimalkan potensi dan identitas lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada penguatan institusi pemerintahan daerah, kepemimpinan yang berintegritas, dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.Kata Kunci: Desentralisasi; Otonomi Daerah; Era Reformasi; Dinamika Politik Lokal; Administrasi Publik

EMPOWERING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES THROUGH AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR BRANDING AND PROMOTING TRADITIONAL PALEMBANG CAKES Putri, Aulia Utami; Imania, Katriza; Rahmawati, Annisa; Sevtiani, Alvina; Saputri, Efrilia Wanda; Fathiyah, Nabila Trisya
Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): Volume 6 Nomor 3 November 2025
Publisher : LPPM Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/mahajana.v6i3.7016

Palembang city is known as a culinary destination with a variety of traditional cakes such as Kue Gandus, Ketan Kuning Serundeng, Kojo, Muso, and Srikaya, which are local cultural identities. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) like Dapoer Endungqu play an important role in preserving this culinary tradition, but face challenges in digital marketing and branding. This service activity aims to empower MSMEs through Augmented Reality (AR) technology to enhance the promotion and branding of traditional Palembang cake products. The implementation method uses a participatory approach that includes initial observation and identification of partner needs, product sampling, AR-based digital media design, and partner training and mentoring. The results show an increase in partner capacity in product photography, the use of interactive AR catalogues, and social media management, which strengthens visual appeal, consumer interaction, and promotional reach. The discussion confirms that AR effectively increases customer trust and loyalty without diminishing cultural value. The conclusion confirms that AR integration can strengthen the competitiveness of MSMEs in the digital age. Follow-up includes further development of the AR application, periodic monitoring, and program expansion to other culinary MSMEs for innovation and sustainability.

TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI CHATBOT GOVERNMENT TRANSFORMASI ADMINISTRASI DIGITAL DI INDONESIA Sasfiani, Serly; Putra, Raniasa; Imania, Katriza; Iriani, Atrika
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.67245

Transformed modern governance, particularly through the implementation of government chatbots as a public policy instrument. This study employs a literature review method with Winter’s Policy Implementation Model framework to analyze the opportunities and challenges of adopting government chatbots in Indonesia. The analysis reveals that successful implementation depends heavily on strong inter-organizational collaboration, readiness of lower-level bureaucracy, and digital literacy and access among target communities. Key challenges include limited digital infrastructure, technological access disparities, low human resource competencies, and regulatory and ethical issues concerning privacy and algorithm transparency. A comprehensive implementation strategy involves strengthening national data integration, enhancing human resource capacity, adaptive regulation, multi-stakeholder collaboration, and prioritizing digital security and sovereignty. AI implementation via government chatbots has the potential to revolutionize public governance towards inclusive, efficient, and responsive smart governance. The main challenges include limited digital infrastructure, unequal access to technology, low human resource competency, as well as regulatory and ethical issues related to privacy and algorithm transparency. A comprehensive implementation strategy includes strengthening national data integration, increasing human resource capacity, adaptive regulations, multi-party collaboration, as well as prioritizing digital security and sovereignty. The implementation of AI through government chatbots has the potential to revolutionize public governance towards smart governance that is inclusive, efficient and responsive to community needs. This research concludes that with the right strategy, the implementation of chatbot government can be optimized to support Electronic-Based Government Systems (SPBE) and accelerate the realization of more responsive and efficient public administration in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama serta merumuskan strategi yang efektif dalam mengimplementasikan chatbot pemerintah (GovChatbot) dalam rangka transformasi administrasi digital di Indonesia. Fokus utamanya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan kemungkinan besar melibatkan pendekatan kualitatif, seperti studi literatur, analisis dokumen kebijakan (misalnya, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE), atau studi kasus di beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan layanan digital. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, wawancara, atau observasi, dan dianalisis untuk memahami dinamika implementasi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi hubungan antarorganisasi, kesiapan birokrasi level bawah, serta kesiapan dan literasi digital masyarakat sebagai kelompok sasaran. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, ketimpangan akses teknologi, rendahnya kompetensi SDM, serta isu regulasi dan etika terkait privasi dan transparansi algoritma. Strategi implementasi yang komprehensif meliputi penguatan integrasi data nasional, peningkatan kapasitas SDM, regulasi adaptif, kolaborasi multipihak, serta prioritas keamanan dan kedaulatan digital. Implementasi AI melalui chatbot government berpotensi merevolusi tata kelola publik menuju smart governance yang inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan strategi yang tepat, implementasi chatbot government dapat dioptimalkan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mempercepat terwujudnya administrasi publik yang lebih responsif dan efisien di Indonesia.

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN ETLE DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Novasari, Romi Oktarian; Putra, Raniasa; Imania, Katriza; Iriani, Atrika
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.67172

The implementation of ETLE is a police innovation in enforcing traffic laws that utilizes information technology (CCTV cameras) to record violations automatically. This is done to minimize direct interaction between officers and violators, reduce the practice of illegal levies (extortion), and increase transparency. This research discusses how to implement the ETLE system as part of E-Government from a good governance perspective such as accountability, transparency, effectiveness and efficiency in public services and law enforcement. This research aims to analyze the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system and the challenges faced in realizing the principles of good governance in Indonesia, such as transparency, accountability, effectiveness and efficiency. The implementation of ETLE is part of bureaucratic reform and technology-based traffic law enforcement efforts to reduce direct interactions between officers and violators, which have historically been prone to the practice of illegal levies (extortion). This research uses a descriptive qualitative approach, by collecting data through literature study, observation, and interviews with relevant stakeholders (Polri, Transportation Service, and the community. The research results show that ETLE has great potential in increasing accountability and transparency of law enforcement through clear and systematic digital documentation. This is in line with the principles of good governance. However, in its implementation, there are a number of significant challenges. These challenges include: 1) Infrastructure requirements and large costs, 2) Digital inequality, 3) Identification of violators, 4) Coordination between agencies, 5) Compliance and community culture. This research concludes that although ETLE is a step forward towards good governance in public services, stronger government commitment is needed in improving infrastructure, regulations, outreach and coordination to overcome these challenges effectively. Penerapan ETLE merupakan inovasi kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi (kamera CCTV) untuk mencatat pelanggaran secara otomatis. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan interaksi langsung petugas dengan pelanggar, mengurangi praktik pungutan liar (pungli), dan meningkatkan transparansi.Penelitian ini membahas bagaimana penerapan sistem ETLE sebagai bagian dari E-Government dalam perspektif Good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ETLE mampu mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), mengkaji berdasarkan literatur review, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis penelitian mengadopsi teori implementasi kebiijakan dari George C. Edwards III yang mengutamakan empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian ini ialah secara konseptual, ETLE dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip Good governance dengan menghadirkan proses penegakan hukum lalu lintas yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran dan penerimaan masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan sistem. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh terkait komunikasi, penyediaan sumber daya, penguatan disposisi aparat, dan optimalisasi struktur birokrasi agar sistem ETLE dapat benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search