Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JUSTISI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Vyavahara Duta JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Dialogia Iuridica Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Sherly Ayuna Putri
Fakultas Hukum - Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
RAHASIA DAGANG: INFORMASI DAN HUKUM POSITIF PADA JASA TELEKOMUNIKASI INDONESIA tasya safiranita; Mayesha Andreana Yasmine; Sherly Ayuna Putri; Ahmad M Ramli
Dialogia Iuridica Vol. 12 No. 1 (2020): Volume 12, Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v12i1.2851

Abstract

Rahasia Dagang merupakan suatu produk dari Hukum Kekayaan Intelektual (KI), memiliki kekhususan yang cukup tinggi berkaitan dengan informasi secara ekonomi dan bisnis, salah satu kaitannya yaitu dengan Perlindungan Data berlandaskan Hak Asasi Manusia yang menjadi hak secara universal , dalam hal ini ada kaitan antara Perlindungan Data pada Hukum Telekomunikasi. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), menyebutkan bahwa Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Latar Belakang Penelitian ini terdapat dua permasalahan hukum, yaitu yang Pertama : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Positif pada Jasa Telekomunikasi di Indonesia dan Kedua : Sejauhmana Perlindungan Hukum atas Informasi Data di Indonesia. Metode Penelitian yang dipakai yaitu kajian secara Yuridis Normatif, dimana metode ini menerangkan kajian berupa hukum positif di Indonesia. Dalam Penelitian ini juga berdasarkan kajian pada suatu perbandingan hukum yang berlandaskan pada pendekatan secara Yuridis Komparatif yaitu dengan melakukan perbandingan hukum baik secara nasional maupun internasional dengan ketentuan di negara-negara berkembang lainnya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Data yang berkembang secara umum melalui Jasa Telekomunikasi merupakan suatu hal yang perlu dilindungi secara hukum, terkait dengan Pengertian Rahasia Dagang sebagai suatu kajian atas Informasi dan juga ada pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perlindungan Data di Indonesia, yang seyogyanya bahwa suatu Informasi milik seseorang harus dilindungi secara utuh berdasarkan kekuatan Hukum Positif di Indonesia. Kata Kunci : Rahasia Dagang, Informasi, Perlindungan Data dan Telekomunikasi.
Implementing Combined Process (Mediation-Arbitration) in Industrial Relations Dispute Resolution: A Legal Justice Perspective Roro Megabriella; Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.51801

Abstract

Combined Process (Mediation-Arbitration) is an innovative Alternative Dispute Resolution mechanism that unifies mediation’s flexibility and party autonomy with arbitration’s finality and enforceability. This hybrid offers a potentially more effective means of resolving Industrial Relations disputes. Although successfully applied in countries like China, Singapore, and the United States, Indonesia’s legal system lacks explicit provisions for this mechanism, creating uncertainty in its regulation and enforceability. This study aims to examine the use of the Combined Process (Mediation-Arbitration) for resolving industrial relations disputes and analyze it through the principle of legal justice. Using a normative juridical approach, the research reviews relevant laws and regulations to explore how this mechanism is implemented. Indonesia’s Law No. 2 of 2004 governs mediation and arbitration separately but does not explicitly acknowledge the Combined Process, leading to procedural ambiguity and unclear jurisdictional boundaries. This regulatory gap hinders the mechanism’s effective implementation despite its advantages in promoting efficiency and party satisfaction. The study finds that the Combined Process (Mediation-Arbitration) aligns with legal justice principles by fostering balance, transparency, and participation in dispute resolution. However, it requires formal legislative recognition and clear procedural rules to ensure legal certainty and practical effectiveness within Indonesia’s industrial relations framework.
TRANSFORMASI PEMBELAJARAN: DARI UNIVERSITAS PADJADJARAN UNTUK PELAKU USAHA DESA NGAMPLANGSARI KABUPATEN GARUT Laina Rafianti Laina Rafianti; Nadia Astriani; Sherly Ayuna Putri; Yulinda Adharani; Hardian Eko Nurseto; Kayla Baria Nanditha; Malika Najla Fadhilah
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 3 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jpm.v4i3.43087

Abstract

Seringkali masih terdapat gap antara dunia kampus dengan permasalahan yang nyata terjadi di masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk mensinkronisasikan keduanya. Universitas Padjadjaran memiliki program Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa dan magang. Pada periode 2023-2025, tim dari berbagai fakultas yang diketuai oleh Fakultas Hukum, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Di wilayah ini, terdapat pelaku usaha kuliner lokal asal Garut yang berpotensi meningkatkan perekonomiannya namun masih terkendala dengan belum adanya merek dagang, misalnya. Tim dari Unpad memberikan pendampingan hukum untuk penelusuran hingga pendaftaran merek dagang. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, kegiatan ini berupaya untuk bersama-sama mencari solusi pengemasan pangan dan pengolahan limbah produksi yang ramah lingkungan. Strategi Branding yang menjadi ujung tombak hingga produk kuliner lokal para pelaku usaha tersebut sampai ke tangan konsumen perlu disentuh oleh para antropolog untuk memberikan story-telling. Tim pengabdian masyarakat dan mahasiswa dari akademisi berkolaborasi dengan masyarakat setempat, termasuk pemerintah desa dan pelaku usaha, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.   Kata kunci: kuliner, Garut, lokal, SDGs, merek dagang Keywords:  culinary, Garut, local, SDGs, trademark
Resiko dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Sherly Ayuna Putri
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v3i2.2893

Abstract

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana risiko bagi pekerja anak dibawah umur dan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak menjadi payung hukum bagi pekerja anak. Strategi mengatasi permasalahan pekerja anak dapat dilakukan melalui proses penyadaran, penyediaan program antara (intermediate program) guna menjembatani antara proses penyadaran dan penghapusan pekerja anak, serta proses eliminasi pekerja anak yang dimulai dari penghapusan sektor-sektor kerja terburuk.
Pelindungan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi Ahmad M Ramli; Sinta Dewi; Laina Rafianti; Tasya Safiranita Ramli; Sherly Ayuna Putri; Maudy Andreana Lestari
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15 No 2 (2021): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.215-230

Abstract

Tak dapat disangkal, pesatnya perubahan dunia pada era globalisasi berpangkal dari teknologi informasi yang kian berkembang. Berbaurnya teknologi dengan telekomunikasi menimbulkan revolusi pada sistem informasi. Dahulu, untuk mengakses atau mengolah data dan informasi, manusia membutuhkan proses yang panjang. Kini, dunia seolah diberikan kemudahan dalam mengakses dan terhubung dengan beragam informasi dan data yang tersaji. Lain halnya dengan Rahasia Dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi dalam kegiatan usaha di Indonesia. Nilai ekonomi dari Rahasia Dagang melekat karena adanya informasi yang sengaja untuk tidak diketahui oleh umum. Hal tersebut menjadikan elemen ini termasuk salah satu bagian yang cukup menarik atensi. Mengingat pada era ini, industri jasa telekomunikasi seolah menopang tanggung jawab besar untuk melindungi setiap data yang masuk ke dalam dunia digital. Terdapatnya resiko berupa kebocoran data yang bersifat rahasia menjadi problematika terhadap pelindungan data dalam industri jasa telekomunikasi. Dengan ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengumpulan data yang dilakukan secara daring. Penelitian ini menghasilkan sebuah rujukan perihal pengaturan yang tepat sesuai kebutuhan Indonesia dalam merespon pelindungan data sebagai rahasia dagang pada jasa telekomunikasi yang belum terakomodir dengan baik saat ini. Melalui optimalisasi keberadaan umbrella regulation dan penyusunan kebijakan khusus dalam sektor telekomunikasi berupa co-regulation atau self-regulation.
The Character of Peace in Judges’ Customary Criminal Receptions as Restorative Justice Hazar Kusmayanti; Sherly Ayuna Putri; Efa Laela Fakhriah; Ramalinggam Rajamanickam
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2518

Abstract

The idea that restorative justice primarily derives from indigenous communities' beliefs, which have existed for a very long time and have evolved into customary law from generation to generation, gave rise to the term restorative justice in Indonesia. According to Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law, it is the duty of the judge to investigate, adhere to, and comprehend the legal values and sense of justice that exist in society. The author of this study will examine how judges in courts use restorative justice in the process of interpreting local customary law to avoid conflicts with it. And discover what challenges judges in court face in accepting this customary law. The author's research strategy is normative juridical and is based on primary, secondary, and tertiary legal resources. According to research, district court judges can significantly contribute to the realization of restorative justice in the context of customary criminal law by having a thorough understanding of customary law, employing a mediation approach, enforcing restorative sanctions, offering education and counseling; and placing a high priority on reconciliation. The current national criminal justice system can be viewed as failing to represent the interests of victims. The social background of the judge's origin, the judge's educational background, the judge's ethnicity, and the environment at the time of the hearing are all barriers to judges accepting customary law in their decisions.
Co-Authors Achmad Syauqi Nugraha Adelia Audiana Gerchikova Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Takariawan Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad M Ramli Ahmad M Ramli Anggun Apriliani Anita Afriana Annisa Dita Setiawan Artaji, Artaji Ayu, Maria Efita Bestari Prahastani Intan Sekarwangi Djanuardi, Monica L. Dzahra Amanda Fricilia Efa Laela Fakhriah Elsa Nurjanah Etty Haryati Djukardi Etty Mulyati Eva Sihombing Fatmi Utarie Nasution Fauziyah Rahmah Izzati Fricilia, Dzahra Amanda Hardian Eko Nurseto Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermita, Yovinda Holyness Nurdin Singadimedja Inayatillah, Revi Intan Sekarwangi, Bestari Prahastani Kartikasari, Luciana Asih Kayla Baria Nanditha Komalawati, Veronica Laina Rafianti Laina Rafianti Laina Rafianti Lestari, Maudy Andreana Lies Sulistiani Linda Rachmainy Malika Najla Fadhilah Maudy Andreana Lestari Mayesha Andreana Yasmine Melin Simorangkir Muhammad Ridwan Fadhly Nadia Astriani Nadine Adika Tifana Namira Fadhya Yogasara Nathania Amadea Olive Ozora Tesalonika Simanjuntak Rachmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rai Mantili Ramalinggam Rajamanickam Ramli, Ahmad M Resa Rismayanti Rohim Hidayah Roro Megabriella Rosandra Nabila Nugraha Rusmiati, Elis Salwa Alifiah Putri Kamal Sihombing, Eva Simorangkir, Melin Sinta Dewi Sinta Dewi Somawijaya -, Somawijaya Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Veronica Komalawati Veronica Komalawati Yovinda Hermita Yulinda Adharani