Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Dialogia Iuridica Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JUSTISI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Vyavahara Duta JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Sherly Ayuna Putri
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/PDT.G/2018/PA.CJR tentang Pembatalan Perkawinan dikarenakan Pemalsuan Akta Cerai Elsa Nurjanah; Djanuardi Djanuardi; Sherly Ayuna Putri
Syntax Idea Vol 4 No 9 (2022): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i9.1950

Abstract

Divorce is the breakdown of the marital relationship between husband and wife. A divorce must have a compelling reason that husband and wife cannot get along again as husband and wife. In Article 65 of the Law on Religious Courts it is asserted that divorce can only be carried out before a Court hearing after the Court concerned has tried and unsuccessfully reconciled the two parties. One of the cases in the Cianjur Religious Court Number 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr where the Plaintiff filed a marriage annulment suit against the marriage of Defendant I and Defendant II who used the fake divorce certificate because Defendant I had never conducted a divorce trial in the Cianjur Religious Court with the Plaintiff. This study aims to determine the validity of marriage annulment because the forgery of divorce certificates and the legal consequences of marriage annulment against.
Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memotong Upah Pekerja Sepihak Karena Perusahaan Merugi Akibat Terdampak Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari KEPMENAKER No. 104 Tahun 2021 Yovinda Hermita; Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8222

Abstract

Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan melakukan pemotongan upah pekerja sepihak, yang mana melanggar hak pekerja dan merugikan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tindakan hukum terhadap perusahaan yang memotong upah sepihak karena terdampak Covid-19 dan mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber data yang didasarkan pada sumber hukum positif. Berdasarkan penelitian, pemotongan upah sepihak karena Covid-19 tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan perselisihan hak. Belum ada tindakan hukum yang pasti pada perusahaan, namun pekerja dapat melaporkan perusahaan pada dinas ketenagakerjaan setempat jika dipotong sepihak upahnya. Untuk melindungi upah pekerja, dikeluarkan Kepmenaker No. 104 Tahun 2021, dimana upah pekerja yang WFO, WFH ataupun yang dirumahkan tetap dibayarkan. Jika ternyata perusahaan tidak mampu membayar, dapat dilakukan perubahan besaran upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.Kata Kunci: Pemotongan Upah, Covid-19, Ketenagakerjaan Abstract: The COVID-19 pandemic has resulted in a decline in economic activity, causing companies to suffer losses. To maintain business continuity, the company conducts unilateral wage deductions for workers, which violates workers' rights and harms workers. Therefore, this study is intended to find legal actions against companies that cut wages unilaterally because they are affected by COVID-19 and to find legal protection for affected workers. The research method used is normative juridical, namely using data sources based on positive legal sources. Based on research, unilateral wage cuts due to COVID-19 are not based on the law and cause rights disputes. There has been no definite legal action against the company, but workers can report the company to the local manpower office if their wages are cut unilaterally. To protect workers' wages, the Decree of the Minister of Manpower No. 104 of 2021, where wages for workers who are WFO, WFH or laid off are still paid. If it turns out that the company is unable to pay, changes in the amount of wages can be made based on an agreement with the workers.Keywords: Wage Deduction, COVID-19, Employment.
Penunjukan Wali Anak Berdasarkan Asas Audi Et Alteram Partem dan Asas Wali Anak Hanya Satu Nathania Amadea; Fatmi Utarie Nasution; Sherly Ayuna Putri
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i1.185

Abstract

This study examines and analyzes the dispute resolution of appointing a legal guardian based on the audi et alteram partem principle and only one legal guardian principle. This research combines normative juridical and empirical research methods. The types and sources of data used in this research are primary and secondary data. The primary data were collected using direct interviews with an informant. While the secondary data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained in this research were then analyzed juridically qualitatively. The results show that implementing the dispute resolution of appointing a legal guardian through a lawsuit realizes the principle of audi et alteram partem. Furthermore, with the realization of the audi et alteram partem principle, it will also directly realize the principle of only one guardian or what is known as the principle of one and indivisible. Therefore, it is recommended that the Government make amendments to Government Regulation No. 29 of 2019. In this case, explicitly and regulated disputes over guardianship rights should be examined through the jurisdictio contentiosa mechanism. Thus, anyone has the right to apply as a legal guardian, as long as they meet the requirements, have closeness, and the Child’s willingness.
BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA Anita Afriana; Ema Rahmawati; Rai Mantili; sherly Ayuna Putri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.1078

Abstract

ABSTRAKHakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menujukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif. ABSTRACTJudges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.
Penyuluhan Hukum Sosialisasi Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Lies Sulistiani; Elis Rusmiati; Somawijaya Somawijaya; Hazar Kusmayanti; Sherly Ayuna Putri
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28780

Abstract

Konstitusi di Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukan terkait pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat adat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat, dan diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini mengetahui dan memahami dengan baik terkait dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Penyuluhan Hukum Sosialisasi Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Lies Sulistiani; Elis Rusmiati; Somawijaya Somawijaya; Hazar Kusmayanti; Sherly Ayuna Putri
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28780

Abstract

Konstitusi di Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukan terkait pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat adat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat, dan diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini mengetahui dan memahami dengan baik terkait dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBAT KEGAGALAN HASIL KESEPAKATAN DALAM PELAYANAN REPRODUKSI MELALUI TEKNOLOGI BAYI TABUNG Namira Fadhya Yogasara; Veronica Komalawati; Sherly Ayuna Putri
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3094

Abstract

Pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung merupakan salah satu bentuk pelayanan kedokteran berupa pemberian pembantuan dokter dalam membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan karena ketidaksuburan (infertilitas). Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan jenis perikatan inspanningverbintenis, sehingga apabila terjadi suatu kegagalan dalam mencapai hasil maka tidak dapat dituntut berdasarkan suatu hubungan kontraktual. Namun, pada kenyataannya timbul permasalahan dari hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga menimbulkan gugatan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan terjadinya hubungan hukum dan akibatnya apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung ditinjau dari Buku III KUHPerdata tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum terjadi dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung apabila adanya kesepakatan yang dituangkan melalui informed consent (persetujuan didasarkan informasi sebelumnya), tindakan medik yang dilakukan dalam pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung meliputi fase pra tindakan, tindakan dan pasca tindakan. Didasarkan hukum perikatan, hubungan hukum antara dokter dan pasien dikategorikan sebagai jenis perikatan inspanningverbintenis sehingga apabila terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung, maka akibat hukumnya tidak bisa dilaksanakan karena dokter hanya memiliki kewajiban inspanningverbintenis yaitu terpenuhinya usaha maksimal (ikhtiar) dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi. Tetapi apabila terjadi kerugian pada pasien, pasien dapat menuntut ganti kerugian dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan kewajiban hukumnya.
Tinjauan Hukum tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Disbebakan Adanya Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Bestari Prahastani Intan Sekarwangi; Artaji Artaji; Sherly Ayuna Putri
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1089

Abstract

Perkawinan paksa menjadi permasalahan global dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan harus dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/PA.Bi/2018 dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/PA.Pwt/2023. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui keabsahan dan akibat hukum pembatalan paksa disebabkan adanya hubungan di luar nikah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama bagi pihak yang merasa dirugikan atas perkawinan paksa dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan paksa berlaku sejak putusnya Putusan Pengadilan, sedangkan batalnya suatu perkawinan paksa yang terdapat unsur larangan perkawinan berlaku sejak akad atau awal perkawinan. Kedua, akibat hukum pembatalan perkawinan adalah putusnya kedudukan suami dan istri dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Jangka waktu pembatalan perkawinan adalah 6 (enam) bulan dan bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan pembatalan perkawinan dapat mengajukan upaya hukum kasasi tanpa upaya hukum banding. Pembatalan perkawinan paksa tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga.
Emoji Thumbs Up Sebagai Bentuk Persetujuan Terhadap Kontrak Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Eva Sihombing; Tasya Safiranita Ramli; Sherly Ayuna Putri
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i03.1036

Abstract

Kemajuan teknologi yang terjadi menghasilkan banyak penemuan baru, salah satunya emoji dalam komunikasi. Masyarakat mulai beralih dari komunikasi secara konvensional menuju komunikasi melalui sistem elektronik. Walaupun esensi dari komunikasi tidak berubah signifikan, nyatanya terjadi konflik terkait penggunaan emoji itu sendiri, dalam hal ini terkait emoji thumbs up. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian komprehensif mengenai relevansi kedudukan emoji thumbs up di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yaitu meneliti sumber kepustakaan atau bahan sekunder. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan emoji thumbs up itu sendiri serta sejauh mana praktik di Indonesia dapat mengakomodir penggunaan emoji thumbs up di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur mengenai kedudukan emoji thumbs up. Namun, berdasarkan regulasi lainnya yang berkaitan dengan sistem elektronik, kedudukan emoji thumbs up sendiri belum dapat disamakan dengan bentuk-bentuk persetujuan elektronik lainnya.
Studi Kasus Gugatan dalam Rekonvensi tentang Pengangkatan Sita Jaminan pada Perkara Perlawanan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT Fauziyah Rahmah Izzati; Linda Rachmainy; Sherly Ayuna Putri
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i3.1365

Abstract

Reconvention can be filed in all cases except those which regulated in Article 132a HIR. HIR does not regulate material requirements regarding the substantial connection between convention and reconvention claim. Judicial practice tends to do so, as stated in Court Decision Number 452/Pdt.G/2023/PA JT. The Judges determined to reject the reconvention claim based on the consideration that the reconvention’s claim was closely related to the convention one, so the claim in the reconvention was rejected as the convention’s claim decided to be rejected. This research aims to determine the basis of the reconvention claim regarding the removal of collateral confiscation based on the Civil Procedure Law and determine the legal consequence of the court decision which rejected the reconvention claim regarding the collateral confiscation of dispute object. The results showed that the reconvention claim which requested the implementation of the confiscation of collateral is closely related to the convention one. The reconvention filed basically has fulfilled the regulations in Article 132a and Article 132b HIR. The decision to reject this claim was based on the fact that both claims, convention and reconvention, were closely related, this statement is supported by Jurisprudence Number 1527 K/Sip/1973. The legal consequence of rejecting both claims are that the dispute object is not under collateral confiscation status.
Co-Authors Achmad Syauqi Nugraha Adelia Audiana Gerchikova Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Takariawan Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Anggun Apriliani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Annisa Dita Setiawan Artaji, Artaji Ayu, Maria Efita Bestari Prahastani Intan Sekarwangi Djanuardi, Monica L. Dzahra Amanda Fricilia Efa Laela Fakhriah Elsa Nurjanah Etty Haryati Djukardi Etty Mulyati Eva Sihombing Fatmi Utarie Nasution Fauziyah Rahmah Izzati Fricilia, Dzahra Amanda Hardian Eko Nurseto Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Holyness Nurdin Singadimedja Intan Sekarwangi, Bestari Prahastani Kartikasari, Luciana Asih Kayla Baria Nanditha Komalawati, Veronica Laina Rafianti Laina Rafianti, Laina Rafianti Lestari, Maudy Andreana Lies Sulistiani Linda Rachmainy Malika Najla Fadhilah Megabriella, Roro Melin Simorangkir Muhammad Ridwan Fadhly Nadia Astriani Nadine Adika Tifana Namira Fadhya Yogasara Nathania Amadea Olive Ozora Tesalonika Simanjuntak Rachmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rai Mantili Rajamanickam, Ramalinggam Ramli, Ahmad M Ramli, Tasya Safiranita Resa Rismayanti Revi Inayatillah Rohim Hidayah Rosandra Nabila Nugraha Rusmiati, Elis Salwa Alifiah Putri Kamal Sihombing, Eva Simorangkir, Melin Sinta Dewi Somawijaya Somawijaya Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Veronica Komalawati Veronica Komalawati Yovinda Hermita Yulinda Adharani