Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA: STUDI KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. PELINDO II (PERSERO) Sherly Ayuna Putri
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Pengunduran diri sejumlah pekerja PT Pelindo II (Persero) dari jabatan mereka di perusahaan dengan alasan menolak kebijakan perusahaan yang dapat menjerumuskan mereka untuk melakukan tindak pidana sehingga berpotensi diperiksa oleh pihak penegak hukum berujung pada PHK secara sepihak oleh perusahaan. Perusahaan menganggap pengunduran diri tersebut adalah secara sukarela sehingga perusahaan tidak perlu membayar hak-hak normatif mereka dan tidak mempekerjakan mereka kembali. Tindakan perusahaan yang melakukan PHK tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, pengunduran diri pekerja dari jabatan mereka di perusahaan tidak dapat diartikan pengunduran diri sebagai pekerja perusahaan. Dalam penyelesaian perselisihan PHK perlu diperhatikan keseimbangan untuk memberikan kepada setiap pihak hasil dari penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan baik itu dapat berupa sanksi ataupun dapat berupa kesepakatan yang lebih lanjut yang akan disepakati antara pekerja dan pengusaha, serta perlindungan hukumnya mengenai hak-hak bagi para pekerja yang terkena PHK harus lebih diperhatikan lagi. Untuk itu perlu adanya peran aktif dari pemerintah dalam rangka fungsi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang hubungan industrial.Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri, BUMN

TINDAKAN CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SINGAPURA Muhammad Ridwan Fadhly; Anita Afriana; Sherly Ayuna Putri
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.126

Contempt of Court behavior is rife in the process of resolving court disputes in Indonesia including civil disputes. Contempt of Court actions constitute an insult to the judiciary so that it is appropriate to be sanctioned as a deterrent eff ect. This study aims to determine the actions that can be qualified as a Contempt of Court in the settlement of civil disputes, as well as understanding the law enforcement of the Contempt of Court in the practice of dispute resolution in court and its comparison with Singapore. This study uses normative juridical methods. This method is carried out by examining library materials in the form of legislation, doctrine, and other scientific papers related to the Contempt of Court and interviews with sources to obtain primary data as a secondary data extras, which is then analyzed in a qualitative juridical analysis. The results of the research show that Civil Contempt actions in the practice of civil dispute resolution processes can be interpreted as any act done intentionally not in compliance with every summons, orders, decrees, warnings, or decisions issued by the court resulting in losses to parties who litigate and undermine the authority, dignity and honor of the court. Law enforcement against the actions of Civil Contempt of Court in Indonesia is still considered less eff ective when compared to Singapore. Singapore has included its arrangements in written rules governing the qualifi cations of actions and sanctions imposed. In addition to administrative and civil sanctions, criminal sanctions also apply in order to increase the effectiveness of enforcement of the Civil Contempt of Court.

PERSPEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri; Etty Mulyati; R. Kartikasari
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.225

ABSTRAKHubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Sehubungan dengan itu perangkat Undang-Undang penyelesaian perselisihan perburuhan sangat diperlukan. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang menggantikan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ditandai dengan adanya perubahan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan dimaksudkan agar proses penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, adil dan murah seiring dengan perkembangan era industrialisasi dan ilmu pengetahuan. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu dilaksanakan secara cepat, karena berkaitan dengan proses produksi dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dalam suatu hubungan kerja. Dalam rangka menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu dipersiapkan Pengadilan Hubungan Industrial yang mampu menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan yang timbul di era globalisasi. Permasalahan yang timbul adalah sejauh mana prospek dan kesiapan PHI dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan secara global di era MEA.Kata kunci: ketenagakerjaan; globalisasi; pengadilan; sengketa.ABSTRACTIndustrial relations that are a relationship of interest between workers and entrepreneurs, potentially cause disagreements, even disputes between the two parties. In connection with the device the settlement law of labor disputes is indispensable. Industrial relations disputes are disagreements that result in conflicts between entrepreneurs or joint entrepreneurs with workers/laborers or trade unions/unions due to disputes over rights, conflicts of interest, disputes of termination of employment and disputes between trade unions/unions in one company. The existence of the Industrial Relations Court which replaces the position of the Labour Dispute Resolution Committee is characterized by the change of the labor dispute resolution mechanism intended for the dispute resolution process to be implemented quickly, precisely, fairly and with cheap as the era of industrialization and science. The Industrial Relations Court (PHI) is a special court formed in an area of the District Court which is authorized to examine, prosecute and give judgment against Industrial relations disputes. Settlement of industrial relations disputes needs to be implemented quickly, because it relates to the production process and the creation of a harmonious industrial relations in a working relationship. In order to face the ASEAN Economic Community era (MEA), the Industrial relations Court has been prepared to settle employment disputes arising in the globalization era. The problem arises is the extent of the prospect and readiness of PHI in resolving employment disputes globally in the MEA era.Keywords: employment; globalization; court; dispute.

IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI Annisa Dita Setiawan; Artaji; Sherly Ayuna Putri
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.352

ABSTRAK Sistem terobosan yang diberi nama sistem E-Court merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan terkait perkembangan kehidupan manusia yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini dibuat untuk menjembatani kendala geografis Indonesia, membuat sistem peradilan lebih sesuai dengan asas yang ada, dan memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data dianalisis secara kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar sudah terlaksana dengan efektif, namun beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat perdebatan terkait asas hukum. Kata kunci: e-court; penegakan hukum; persidangan elektronik. ABSTRACT The E-Court system is one of the Supreme Court's innovations in facing challenges related to the development of human life, regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically. This system was designed to solve Indonesia's geographic constraints, make the judicial system simpler and faster, reduce court costs, and increase public confidence in the judiciary in upholding law and justice. This study used an empirical juridical approach to the specifications of the research carried out in a descriptive analytical manner with data analyzed qualitatively. The results show that the implementation of Supreme Court Regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in District Courts has mostly been carried out effectively, but features such as electronic summons (E-Summon) and electronic trials (E-Litigation) have not fully implemented. There are still obstacles such as the trial schedule not appearing. The current E-Court regulations do not regulate access to court for the public, additional evidence, and fee refunds. Public trust in the security of the E-Court system is still low, so further socialization is needed to the public and judicial apparatus to maximize E-Court users. Keywords: e-court; law enforcement; electronic trial.

OPTIMALISASI LIMBAH AGROINDUSTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA BANYURESMI KABUPATEN SUMEDANG Sherly Ayuna Putri; Rohim Hidayah; Resa Rismayanti; Anggun Apriliani; Salwa Alifiah Putri Kamal
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2019): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v2i3.24556

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Banyuresmi dilakukan dengan observasi lapangan mengenai permasalahan limbah agroindustri. Mayoritas masyarakat disana menghasilkan limbah dari kegiatan pengelolaan pascapanen kopi dan tembakau. Sampai saat ini di Desa Banyuresmi masih terbatas dalam mengelola limbah agroindustri berupa kulit kopi dan tembakau. Disisi lain, limbah tersebut dapat menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. BOTALIKA merupakan sebuah inovasi pembuatan boneka horta berbentuk macan dari limbah kopi dan tembakau. Produk tersebut dapat mendukung Desa Banyuresmi sebagai desa wisata Pasirmacan dengan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Proyek ini kami kembangkan setelah melihat besarnya potensi lokal dari limbah kopi dan tembakau yang terdapat di Desa Banyuresmi. Keindahan alam yang dimiliki Desa Banyuresmi sangat mendukung untuk menjadikan desa tersebut menjadi sebuah desa wisata. Nantinya, boneka horta “BOTALIKA” dapat menjadi souvenir khas Desa Banyuresmi sebagai desa wisata Pasirmacan. The social service program in Banyuresmi village was done through field observations regarding the issues of agroindustrial waste. The majority of the public there created waste from the post-harvest activities of coffee and tobacco. To this day the utilization of agroindustrial waste in Banyuresmi village is limited to coffee been skin and tobacco. On the other hand, the waste can become a product with high economical value. BOTALIKA is a new innovation that creates horta dolls in the shape of a tiger from coffee and tobacco waste. The product can support Banyuresmi village as a the Pasirmacan tourism village through the utilization of local potentials in order to increase the community’s economy. The project was developed after identifying the local potential from coffee and tobacco waste that is in Banyuresmi village. The natural beauty of Banyuresmi village bolsters its efforts to become a tourism village. With time, the BOTALIKA horta dolls can become a souvenir from Banyuresmi village as the Pasirmacan tourisme village.

SOSIALISASI PENANGANAN COVID-19 DENGAN PROGRAM TELEHEALTH DI KELURAHAN CIBEREUM KOTA CIMAHI Sherly Ayuna Putri; Hazar Kusmayanti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.29898

Sejak awal masa penyebaran COVID-19 di Indonesia, tercatat hingga saat ini Indonesia telah menyumbang 100.303 angka kasus positif COVID-19. Hal ini menunjukan perlu adanya suatu tindakan penanganan serta pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu upaya yang digagas Universitas Padjajaran sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan kesehatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi virus COVID-19 adalah dengan meluncurkan program ADA AMARI COVID-19. Program ADA AMARI diselenggarakan untuk mengembangkan model sistem respon masyarakat melalui pendidikan dan pemantauan penduduk berisiko tinggi yang telah diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan setempat. Pada kegiatan ini dosen dan mahasiswa bergabung menjadi relawan untuk melakukan upaya pemberdayaan dan memberikan layanan bagi masyarakat yang siaga COVID-19. Salah satu sasaran kegiatan ini adalah warga Kota Cimahi, Kelurahan Cibeureum. Pendataan ini menggunakan aplikasi REDCap sebagai aplikasi berbasis web yang aman untuk membuat dan mengatur survey dan database berbasis online. Di dalam aplikasi REDCap terdapat survei ADA AMARI COVID-19 yang bertujuan untuk mendeteksi keadaan kesehatan masyarakat dan mengetahui data mortalitas penduduk. Mengingat bahwa pemahaman mengenai aplikasi REDCap dan survei ADA AMARI COVID-19 ini penting untuk dimiliki oleh peserta kegiatan dan belum familiarnya kedua hal tersebut maka perlu diadakan sosialisasi kepada masing-masing kader kelurahan Cibeureum.

Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBG Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.105

The verdict of Verstek is the ruling that where the defendant, although called legitimately, does not come on a given day, and does not tell others to be facing his deputy, the claim is accepted with a decision without the presence (Verstek). Resistance is a legal effort against the verdict that was dropped outside the presence of the defendant. Essentially the resistance was provided for the defendant who (in general) was defeated. The Verzet is governed in article 125 paragraph (3) and 129 HIR, article 149 clause (3) Jo. 153 RBg. The research method which is conducted in this study is normative juridical research that emphasizes on the science of law and conduct an inventory of positive law relating to the effectiveness of statutory regulations in the ﬁ eld of legal and descriptive analytical describing and analyzing the problems based on the legislation governing the law of civil proceedings regarding the legal efforts of Verstek decision. Based on the results of the study obtained ﬁ rst problem of Verstek decision to be ﬁ led by the defendant on the decision of the District Court of Bale Bandung Case Number: 37/PDT. G/2018/PN. BLB and the state court ruling of the Simalungun case number: 36/PDT. G/2013/PN. LICENSE does not conform to the norm in article 125 HIR and section 149 RBg. The two remedies that can be done by the plaintiff or the appeal is to apply for the appeal with the reasons set out in article 30 paragraph (1) of Law No. 5 of 2004 concerning the Supreme Court, among other things relating to the judge is not authorized or exceeds the limits of authority and or wrong in implementing or violating applicable laws.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA: STUDI KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. PELINDO II (PERSERO) Sherly Ayuna Putri
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v1i2.13

Pengunduran diri sejumlah pekerja PT Pelindo II (Persero) dari jabatan mereka di perusahaan dengan alasan menolak kebijakan perusahaan yang dapat menjerumuskan mereka untuk melakukan tindak pidana sehingga berpotensi diperiksa oleh pihak penegak hukum berujung pada PHK secara sepihak oleh perusahaan. Perusahaan menganggap pengunduran diri tersebut adalah secara sukarela sehingga perusahaan tidak perlu membayar hak-hak normatif mereka dan tidak mempekerjakan mereka kembali. Tindakan perusahaan yang melakukan PHK tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, pengunduran diri pekerja dari jabatan mereka di perusahaan tidak dapat diartikan pengunduran diri sebagai pekerja perusahaan. Dalam penyelesaian perselisihan PHK perlu diperhatikan keseimbangan untuk memberikan kepada setiap pihak hasil dari penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan baik itu dapat berupa sanksi ataupun dapat berupa kesepakatan yang lebih lanjut yang akan disepakati antara pekerja dan pengusaha, serta perlindungan hukumnya mengenai hak-hak bagi para pekerja yang terkena PHK harus lebih diperhatikan lagi. Untuk itu perlu adanya peran aktif dari pemerintah dalam rangka fungsi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang hubungan industrial.Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri, BUMN

TINDAKAN CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SINGAPURA Muhammad Ridwan Fadhly; Anita Afriana; Sherly Ayuna Putri
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.126

Contempt of Court behavior is rife in the process of resolving court disputes in Indonesia including civil disputes. Contempt of Court actions constitute an insult to the judiciary so that it is appropriate to be sanctioned as a deterrent eff ect. This study aims to determine the actions that can be qualified as a Contempt of Court in the settlement of civil disputes, as well as understanding the law enforcement of the Contempt of Court in the practice of dispute resolution in court and its comparison with Singapore. This study uses normative juridical methods. This method is carried out by examining library materials in the form of legislation, doctrine, and other scientific papers related to the Contempt of Court and interviews with sources to obtain primary data as a secondary data extras, which is then analyzed in a qualitative juridical analysis. The results of the research show that Civil Contempt actions in the practice of civil dispute resolution processes can be interpreted as any act done intentionally not in compliance with every summons, orders, decrees, warnings, or decisions issued by the court resulting in losses to parties who litigate and undermine the authority, dignity and honor of the court. Law enforcement against the actions of Civil Contempt of Court in Indonesia is still considered less eff ective when compared to Singapore. Singapore has included its arrangements in written rules governing the qualifi cations of actions and sanctions imposed. In addition to administrative and civil sanctions, criminal sanctions also apply in order to increase the effectiveness of enforcement of the Civil Contempt of Court.

DIRUMAHKANNYA PEKERJA YANG BERUJUNG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19 SECARA SEPIHAK BERDASARKAN PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN SECARA NON LITIGASI Sherly Ayuna Putri; Agus Mulya Karsona; Holyness Singadimedja
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.176

Pada awal tahun 2020, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi masalah kesehatan global yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 ini menyebar di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Telah meninggalkan beberapa permasalahan tidak saja dari sisi perekonomian, sosial, bahkan problematika hukum. Ketika berbagai kegiatan harus dilakukan Work From Home (WFH) berdasarkan instruksi dan berbagai aturan pemerintah pusat dan daerah menyebabkan beberapa perusahaan dengan sangat terpaksa berhenti beroperasi serta merumahkan karyawan (pekerja). Dampak lebih jauh dari merumahkan pekerja adalah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penyelesaian PHK menimbulkan polemik lebih jauh dan persepsi yang berbeda diantara para pihak dalam hal ini perusahaan dan pekerja sehingga berujung pada terjadinya sengketa. Penelitian ini bersifat kebaruan dan sesuai dengan kepakaran para peneliti, dengan permasalahan yang hendak diteliti meliputi perlindungan bagi pekerja yang terkena pengrumahan berujung pemutusan hubungan kerja akibat dari adanya pandemi Covid 19 dan solusi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak akibat pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Perlindungan bagi pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang mengalami kerugian akibat adanya pandemi Covid-19, maka solusi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan terkait PHK sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang dapat menguntungkan dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui perundingan bipartit dapat dijadikan alternatif, oleh para pihak yang berselisih

Title

Found 52 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 52 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 52 Documents
Search