Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.677

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JUSTISI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Vyavahara Duta JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Dialogia Iuridica

Sherly Ayuna Putri

Fakultas Hukum - Universitas Padjadjaran

Author-ID : 623131

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT Sherly Ayuna Putri; Agus Takariawan
Dharmakarya Vol 6, No 4 (2017): Desember
Publisher : Universitas Padjadjaran

ABSTRAKBanyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi,politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.Peningkatan materi, pembinaan aparatur dan sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah nyata dan kesungguhan pemerintah dan para aparat hukum untuk menegakan supremasi hukum dan menyebabkan keracuan hukum yang mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia sehingga apabila dihubungkan dengan korban anak dalam perdagangan manusia maka terjadilah ketidakadilan dan tiadanya perlindungan hukum terhadap korban karena para aparat penegak hukum bertindak tidak sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang, sehingga banyak terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini dan tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk pemberantasan juga meminimalisir perdagangan anak dan pekerja anak di bawah umur.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia agus takariawan; sherly ayuna putri
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 25 No. 2: MEI 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art2

This study discussed the forms of legal protection for trafficking victims in the perspective of human rights and the mechanism of providing restitution and legal protection for trafficking victims in the perspective of human rights. The study used normative legal method with statute and case approahes. The data analysis was descriptive qualitative. The results concludes that the legal protection for trafficking victims are in the forms of restitution, compensation, and rehabilitation, while some other forms of legal protection are not applicable due to various factors. One of the inhibiting factors is the absence of a clear mechanism for paying restitution to trafficking victims. Thus, Article 48 in Law No.21 of 2007 concerning Human Trafficking is not applicable so that either the article needs amendment or its implementing regulation is made, so that the rights of victims in the trial can be implemented

Penerapan Ketentuan Praktik Sita Jaminan atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum Adelia Audiana Gerchikova; Anita Afriana; Sherly Ayuna Putri
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 7, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

This research is intended to assert the legal basis for Shares Guarantee Seizure implementation, and execution mechanism towards Court Judgement of Permanent Legal Force, based on positive laws as an actual legal basis in order to achieve legal certainty as a practice of Shares Guarantee Seizure. The research is conducted through normative juridical method approach with descriptive analytical research specifications, and data analysis performed with qualitative methods. This study results shown, first, the actual legal basis for the efforts of Shares Guarantee Seizure is contained in article 227 section (1) of HIR in conjunction with Article 511 of The Indonesian Civil Code, as long as its implementation fulfills the basic requirements. Secondly, there are several distinct in the execution mechanisms of Shares Guarantee Seizure towards limited companies and both mechanisms have not been asserted in HIR, therefore the rule itself became unclear, whereas rules supposed to achieve legal certainty. To obtain legal certainty, new product regulations for Procedure of Civil Law are required in legislation (wet) arrangement, which should accommodate most of legal issues dynamics in Indonesia.

RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKTimbulnya pekerja anak antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif, karena dengan anak bekerja dapat melatih kemampuan fisik, mental, sosial serta intelektualitas anak. Meskipun dalam prakteknya tidak dapat dihindari banyak terjadinya diskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerja anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana risiko bagi pekerja anak dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia? dan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan Library Research dengan menggunakan data-data sekunder. Mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.Kata kunci: Risiko, Perlindungan Hukum, Pekerja AnakABSTRACTThe incidence of child labor is influenced by various factors such as poverty, child's condition, family and community culture. Hiring a child does not always have a negative impact, because with working children can train the physical, mental, social and intellectual abilities of children. Although in practice there is inevitably much discrimination or exploitation experienced by child laborers. Every child shall have the right to survival, growth and development and shall be entitled to protection from violence and discrimination as provided for in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia Year 1945. A child is a person who is not yet 18 years of age, including a child who is still in the womb. The legal issues raised in this study are: What is the risk for underage child workers according to positive law in Indonesia? and how are child rights and legal protection for child labor under Law Number 13 Year 2003 regarding Employment connected with Law Number 35 Year 2014 on Children Protection? This research is normative juridical research with descriptive descriptive and descriptive descriptive research specification. This research is Library Research using secondary data. The employment of children as stipulated in the law is in fact closely related to the protection of the rights of children. The provisions prohibiting the employment of children as provided in the provisions of Article 68 of Law Number 13 Year 2003 regarding Employment which provides that every child has the right to protection by parents, family, community and state.Keyword: Risk, Legal Protection, Child Labor

Resiko dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Sherly Ayuna Putri
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana risiko bagi pekerja anak dibawah umur dan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak menjadi payung hukum bagi pekerja anak. Strategi mengatasi permasalahan pekerja anak dapat dilakukan melalui proses penyadaran, penyediaan program antara (intermediate program) guna menjembatani antara proses penyadaran dan penghapusan pekerja anak, serta proses eliminasi pekerja anak yang dimulai dari penghapusan sektor-sektor kerja terburuk.

Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Sherly Ayuna Putri; Tasya Safiranita Ramli; Hazar Kusmayanti
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i2.3182

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme prosedur hukum acara dalam penyelesaian sengketa tentang merek terkenal “Sephora” dan pembuktian perkara hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga berdasarkan HIR dan apakah Putusan Pengadilan Niaga No.34/Pdt.Sus.Merek/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang pelanggaran merek terkenal “Sephora”, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum merek yang diatur dalam TRIPs dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

PEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPASTIAN HUKUM Sherly Ayuna Putri Sherly; Agus Mulya Karsona; Revi Inayatillah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.307

ABSTRAK Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat terdiri dari banyak faktor adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disamping itu juga mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi dalam pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di peradilan Hubungan Industrial. Upaya untuk mengatasinya dengan pembaharuan di proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 dan dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial. Kata kunci: kepastian hukum; sengketa; peradilan hubungan industrial. ABSTRACT Settlement of industrial relations disputes in employment law after the birth of Law No. 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes is known as the voluntary settlement model through bipartite, conciliation, mediation, and arbitration; and mandatory settlement model, namely through the Industrial Relations Court. Phi existence raises problems, both the ability of workers/labor knowledge about formil law and material employment law, the old process, and the substance of the law is not adequate. The issue of settlement of industrial relations disputes can consist of many factors of disputes regarding rights, disputes of interest, disputes of termination of employment and disputes between unions/trade unions in one company, while also concerning the competence of the Industrial Relations Court so that it is not effectively able to resolve labor disputes. This research uses normative juridical research approach. Considering that this research is normative legal research, the approach used is a normative juridical approach based on positive legal assessment, namely Law No. 2 of 2004 and to examine the principles of the judiciary. The results identified several weaknesses, both in terms of legal structure and substance in the renewal of Industrial Relations Dispute Resolution in industrial relations judiciary. Efforts to overcome this, namely by forming PHI in each District Court/City. Revision of Law No. 2 of 2004 and considered unable to accommodate and has not reflected the principle of simple, fast and low cost in the process of proceedings in the Industrial Relations Court.. Keywords: legal certainty; disputes; industrial relations judiciary

Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum Melin Simorangkir; Anita Afriana; Sherly Ayuna Putri
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19392

Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana pada kedua putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya. Namun, terdapat inkonsistensi hakim dalam memutuskan gugatan nebis in idem pada perkara perceraian yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan alasan perceraian dalam UU Perkawinan serta penerapan asas nebis in idem pada perkara gugatan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan kembali dihubungkan dengan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif, yang mana objek dari penelitian ini akan diteliti dan dianalisis dengan mengedepankan norma serta asas yang terdapat dalam hukum positif berupa data sekunder dan dilengkapi data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu pada putusan yang menjadi objek penelitian telah memenuhi alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif dan terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas nebis in idem pada putusan tersebut, yang mana Majelis Hakim pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung unsur nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002, sedangkan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2007.

Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/PDT.G/2018/PA.CJR tentang Pembatalan Perkawinan dikarenakan Pemalsuan Akta Cerai Elsa Nurjanah; Djanuardi Djanuardi; Sherly Ayuna Putri
Syntax Idea Vol 4 No 9 (2022): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i9.1950

Divorce is the breakdown of the marital relationship between husband and wife. A divorce must have a compelling reason that husband and wife cannot get along again as husband and wife. In Article 65 of the Law on Religious Courts it is asserted that divorce can only be carried out before a Court hearing after the Court concerned has tried and unsuccessfully reconciled the two parties. One of the cases in the Cianjur Religious Court Number 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr where the Plaintiff filed a marriage annulment suit against the marriage of Defendant I and Defendant II who used the fake divorce certificate because Defendant I had never conducted a divorce trial in the Cianjur Religious Court with the Plaintiff. This study aims to determine the validity of marriage annulment because the forgery of divorce certificates and the legal consequences of marriage annulment against.

Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memotong Upah Pekerja Sepihak Karena Perusahaan Merugi Akibat Terdampak Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari KEPMENAKER No. 104 Tahun 2021 Yovinda Hermita; Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8222

Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan melakukan pemotongan upah pekerja sepihak, yang mana melanggar hak pekerja dan merugikan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tindakan hukum terhadap perusahaan yang memotong upah sepihak karena terdampak Covid-19 dan mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber data yang didasarkan pada sumber hukum positif. Berdasarkan penelitian, pemotongan upah sepihak karena Covid-19 tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan perselisihan hak. Belum ada tindakan hukum yang pasti pada perusahaan, namun pekerja dapat melaporkan perusahaan pada dinas ketenagakerjaan setempat jika dipotong sepihak upahnya. Untuk melindungi upah pekerja, dikeluarkan Kepmenaker No. 104 Tahun 2021, dimana upah pekerja yang WFO, WFH ataupun yang dirumahkan tetap dibayarkan. Jika ternyata perusahaan tidak mampu membayar, dapat dilakukan perubahan besaran upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.Kata Kunci: Pemotongan Upah, Covid-19, Ketenagakerjaan Abstract: The COVID-19 pandemic has resulted in a decline in economic activity, causing companies to suffer losses. To maintain business continuity, the company conducts unilateral wage deductions for workers, which violates workers' rights and harms workers. Therefore, this study is intended to find legal actions against companies that cut wages unilaterally because they are affected by COVID-19 and to find legal protection for affected workers. The research method used is normative juridical, namely using data sources based on positive legal sources. Based on research, unilateral wage cuts due to COVID-19 are not based on the law and cause rights disputes. There has been no definite legal action against the company, but workers can report the company to the local manpower office if their wages are cut unilaterally. To protect workers' wages, the Decree of the Minister of Manpower No. 104 of 2021, where wages for workers who are WFO, WFH or laid off are still paid. If it turns out that the company is unable to pay, changes in the amount of wages can be made based on an agreement with the workers.Keywords: Wage Deduction, COVID-19, Employment.

Co-Authors Achmad Syauqi Nugraha Adelia Audiana Gerchikova Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Takariawan Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad M Ramli Anggun Apriliani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Annisa Dita Setiawan Artaji, Artaji Ayu, Maria Efita Bestari Prahastani Intan Sekarwangi Djanuardi, Monica L. Dzahra Amanda Fricilia Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakhriah Elsa Nurjanah Etty Haryati Djukardi Etty Mulyati Eva Sihombing Fatmi Utarie Nasution Fauziyah Rahmah Izzati Fricilia, Dzahra Amanda Hardian Eko Nurseto Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermita, Yovinda Holyness Nurdin Singadimedja Inayatillah, Revi Intan Sekarwangi, Bestari Prahastani Kartikasari, Luciana Asih Kayla Baria Nanditha Komalawati, Veronica Laina Rafianti Lestari, Maudy Andreana Lies Sulistiani Linda Rachmainy Malika Najla Fadhilah Mayesha Andreana Yasmine Megabriella, Roro Melin Simorangkir Muhammad Ridwan Fadhly Nadia Astriani Nadine Adika Tifana Namira Fadhya Yogasara Nathania Amadea Olive Ozora Tesalonika Simanjuntak Rachmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rai Mantili Rajamanickam, Ramalinggam Ramli, Ahmad M Resa Rismayanti Rohim Hidayah Rosandra Nabila Nugraha Rusmiati, Elis Salwa Alifiah Putri Kamal Sihombing, Eva Simorangkir, Melin Sinta Dewi Somawijaya -, Somawijaya Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Veronica Komalawati Veronica Komalawati Yovinda Hermita Yulinda Adharani

Title

Found 55 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 55 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 55 Documents
Search