Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta VRIJSPRAAK : International Journal of Law Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Varia Justicia Halu Oleo Law Review Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Indonesian Research Journal on Education Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Hardianto Djanggih, Hardianto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Moonti, Roy Marten; Ismail, Nurwita; Karepoan, Julia Kristi; Djanggih, Hardianto
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 2 (2018): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.71 KB) | DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.151-161

Abstract

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan sistem pengukuran prestasi kerja (SIRANSIJA). Permasalahan penelitian berfokus pada, Pertama, bagaimana pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provindi Gorontalo: Kedua faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan faktual terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sudah efektif dalam pengoptimalan absensi namun dari segi kinerja masih kurang efektif. Kedua, ditemukan faktor yang mempengaruhi, yaitu Faktor Pendukung: Keharusan Fingerprint dan Fitur yang mengontrol Kinerja Faktor Penghambat: Sistem Error, Mesin Finger Rusak, Jarak Lokasi Tugas dan Kantor, Listrik Padam, Tupoksi Timpang Tindih. Rekomendasi penelitian kepada Aparatur Sipil Negara di Dinas Provinsi Gorontalo agar menyempurnakan sistem SIRANSIJA untuk penggunaan yang lebih merasa nyaman.
Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan Qamar, Nurul; Djanggih, Hardianto
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 11, No 3 (2017): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2017.V11.337-347

Abstract

Peranan bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. lmu hukum adalah disiplin ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana pembedaan bahasa dalam perspektif ilmu hukum dan bagaimana bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum. Artikel ini  menitiktekankan pada studi kepustakaan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.
Penjatuhan Pidana Percobaan Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Perwujudan Prinsip Keadilan Restoratif Satriawan, Rio; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan pada pelaku kekerasan terhadap anak dalam nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana metode penelitian hukum yang mengamati argumentasi hukum dan alasan-alasan yang melatarbelakangi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre dalam putusannya menggunakan argumentasi hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif hal tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa 2. Dampak putusan pidana percobaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah Terdakwa sebagai ibu dan anak sebagai korban dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik karena ibu tersebut tidak dipisahkan dari anaknya melalui penjatuhan pidana penjara. The research objective is to analyse the legal arguments used by the Panel of Judges in imposing probation on perpetrators of violence against children in case number 38/Pid.Sus/2021/PN Pre. This study is empirical legal research, and the legal research method observes the legal arguments and reasons behind the Panel of Judges imposing probation. The results of this study indicate that 1. The Panel of Judges examining case Number 38/Pid.Sus/2021/PN Pre, in its decision, used legal arguments based on the principle of restorative justice, which was manifested by the imposition of probation on Defendant 2. The impact of the probation decision based on the principle of restorative justice imposed by the Panel of Judges is that the Defendant, as a mother, and the child, as a victim, can continue their lives better because the mother is not separated from her child through the imposition of a prison sentence.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Studi Di Pengadilan Negeri Watampone Rismawati, Rismawati; Djanggih, Hardianto; Amir, Muhammad; Marif, Marif
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder Hasill Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa meskipun diversi merupakan hak hukum anak yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi telah diupayakan dalam berbagai kasus pidana anak, namun tingkat keberhasilannya bervariasi. Bergantung pada tercapainya kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Akibatnya bahwa ketika diversi berhasil dilaksanakan, proses peradilan dihentikan, anak terbebas dari catatan pidana, dan mendapat pemulihan sosial. Sebaliknya, apabila diversi gagal, anak menjalani proses peradilan formal dan dapat dikenai pidana, meskipun dengan perlakuan khusus sesuai prinsip keadilan anak. The research objective is to analyse the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts. This study employs an empirical legal method that utilises both primary and secondary data. The results of the study show that the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts reveals that, although diversion is a legal right of children guaranteed in the Child Criminal Justice System Law, the level of success varies in various child criminal cases where diversion has been attempted. Depends on the agreement reached between the perpetrator, the victim, and the related parties. As a result, when diversion is successfully implemented, the judicial process is stopped, the child is free from criminal records, and receives social recovery. Conversely, if diversion fails, the child undergoes a formal judicial process and can be subject to criminal penalties, although with special treatment according to the principles of juvenile justice.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Adalah Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Rosdianah, Siti; Husen, La Ode; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya adalah istri merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, perlakuan kasar terhadap istri merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat perempuan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan suami terhadap istri dari perspektif hukum Islam dan menelaah peran aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengkaji literatur keislaman, regulasi nasional, dan hasil penelitian empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap istri dan mengedepankan prinsip musyawarah serta penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan dan edukasi yang holistik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai Islam, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis dan terbebas dari kekerasan. Domestic violence (DV) targeting wives remains a pervasive social and legal issue in Indonesian society. From the perspective of Islamic law, abusive behaviour toward wives constitutes a violation of the principles of justice, compassion, and the dignity of women, as emphasised in the Qur’an and Hadith. This study aims to explore the phenomenon of husband-to-wife violence through the lens of Islamic law and examine the roles of law enforcement agencies and society in preventing and addressing such cases. The research adopts a normative approach by analysing Islamic legal texts, national regulations, and relevant empirical studies. The findings reveal that Islam strictly prohibits all forms of violence against wives and promotes conflict resolution through peaceful dialogue and mutual understanding. Moreover, there is a crucial need for collaboration among law enforcement, religious leaders, and community organisations to establish an integrated system of protection and education. Through a comprehensive and Islam-based approach, this paper advocates for the formation of harmonious families free from violence and rooted in mutual respect and responsibility.
Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan Anha, Ahmad Maulana; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kel. Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak masyarakat atas tanah terhadap penetapan kawasan hutan di Lingkungan Batu Lapisi diatur dalam Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian dan penataan akses dilakukan melalui sertifikasi tanah untuk kemakmuran rakyat. Penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang menjelaskan bahwa untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan. The research objective is to analyz the Implementation of Legal Protection of Land Rights in the Determination of Forest Areas in the Batulapisi Kel. Malino District. Muzzle Height Kab. Gowa. The type of research used in this research is empirical research. The results of the research can be concluded that the form of implementation of legal protection of community rights to land regarding the establishment of forest areas in the Batu Lapisi Environment is regulated in Presidential Decree 86 of 2018 concerning Agrarian Reform as a restructuring of the structure of control, ownership, use and utilization of land that is more equitable through structuring assets are carried out through the redistribution of agricultural and non-agricultural land and access management is carried out through land certification for the prosperity of the people. Settlement of control and utilization of land in a forest area which explains that plots of land that have been controlled and utilized and/or have been given rights over them before the land plot is designated as a Forest Area is carried out by removing the land plot from within the Forest Area by changing the boundaries of the Forest Area.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan Yani, Ramlah; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas restorative jusctice serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui penerapan Restorative Justice di kepolisian resort kota makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian bahwa Sifat tindak pidana bermotif ringan adalah tindak pidana biasa yang sifatnya sederhana, tidak berbahaya dan kerugian yang dialami korban relatif lebih kecil. Oleh karena itu penaganan tindak pidana biasa bermotif ringan perlu dilakukan dengan pendekatan restorative justice, yaitu pendekatan yang lebih menitik beratkan kepada prinsip keadilan dan keseimbangan (pemulihan) antara pelaku dan korban Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan Restorative Justice di kepolisian resort Kota Makassar, terdapat beberapa faktor budaya hukum masyarakat yang sangat menjungjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara. The research objective is to analyze the effectiveness of restorative justice and what factors influence the resolution of minor criminal cases through the implementation of Restorative Justice in the Makassar City Resort Police. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the research show that the nature of criminal acts with light motives is ordinary criminal acts that are simple, not dangerous and the losses experienced by the victim are relatively small. Therefore, handling ordinary crimes with minor motives needs to be carried out with a restorative justice approach, namely an approach that focuses more on the principles of justice and balance (restoration) between the perpetrator and the victim. As for the factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Makassar City resort police, there are several legal cultural factors of the community which highly values the culture of togetherness and caring for each other, then the legal structure factor with the legal cultural values of the community which is close to togetherness and high concern, it is mandatory to explore these cultural values by using Restorative Justice as a case resolution concept.
Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Rahmah, ST. Muflihah; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dibawah minimum khusus Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibahwa minimum khusus yaitu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa adalah peyalah guna Narkotika akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai peyalah guna ttidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan dengan menyimpangi ketentuan minimum dengan pertimbangan yang cukup. Majelis Hakim dalam putusannya mendasari teori pemidanaan yangmana bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga dalam hal ini yang menjadi nilai utama hakim dalam hal menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus adalah aspek keadilan. The research objective is to analyze the basis of the judge's considerations in imposing sanctions below the special minimum Article 112 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research uses a normative research type using a statutory and regulatory approach. The sources of legal materials in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence is that a special minimum is based on legal facts proven at trial. The defendant is a narcotics abuser, but the defendant's position as a drug abuser is not charged in the Public Prosecutor's Indictment, so the judge decides based on the indictment by deviating from the provisions. minimum with sufficient consideration. The Panel of Judges in their decision based the theory of punishment which is that punishment is not merely a form of revenge against the defendant but also to educate the defendant to become a good member of society in the future, so that in this case the judge's main value in imposing a sentence below the special minimum is aspects of justice
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ramadani, Amelia; Thalib, Hambali; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada putusan: Nomor 164/Pid.B/PN.KLK, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Prespektif Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pidana bersyarat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan nomor perkara 164/Pid.B/PN.KLK bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil dimana terdakwa melanggar peraturan pidana dan korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya. 2). Prespektif rasa keadilan Masyarakat terhadap penjatuhan pidana bersyarat dimana dimana hakim semestinya menjatuhkan pidana lebih optimal kepada terdakwa. The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding conditional criminal decisions for perpetrators of crimes of domestic violence (KDRT) in decisions: Number 164/Pid.B/PN.KLK, and 2). To find out and analyze the Perspective of the Community's Sense of Justice Regarding Conditional Sentencing in Decision Number: 164/Pid.B/PN.KLK. This type of research is normative legal research. The author's research results found that: 1). The judge's legal consideration regarding the conditional criminal decision for the perpetrator of the crime of domestic violence (KDRT) with case number 164/Pid.B/PN.KLK is that the panel of judges has considered the formal conditions and material conditions where the defendant violated criminal regulations and the victim has forgiven the defendant for his actions. 2). The perspective of society's sense of justice towards the imposition of conditional sentences where the judge should impose a more optimal sentence on the defendant.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial Supriyono, Bambang; Pawennei, Mulyati; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial ialah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atas kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara ialah tidak boleh kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional warga negara dan DPR dan Pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU. The research objective is to analyze the criminal law policies regarding criminal acts of insulting the president on social media; (2) To find out and analyze the offence of insulting the president limiting freedom of expression as a constitutional right of every citizen. The research method is a Normative legal research type. The results of this research show that: (1) The criminal law policy regarding the criminal act of insulting the president on social media is that the President and/or Vice President are public officials elected by the people, then all policies taken are for the people's purposes, so when there is a policy which is taken and is not by the public interest, people who criticize, correct or insult policies that are inappropriate should not be punished but should evaluate the policies taken by the President and/or Vice President. (2) The offence of insulting the President limits freedom of expression as a constitutional right of every citizen, namely that the offence of insulting the President and/or Vice President cannot be repeated because it is considered to be contrary to the Constitutional Rights of citizens and the DPR and the Government has ignored Constitutional Court Decision Number 013- 022/PUU-IV/2006 which is the basis of the law.
Co-Authors Abbas, Ilham Abd Rahman Amir, Muhammad Amri Amri Anha, Ahmad Maulana Anis Safitri, Anis Aswari, Aan Bambang Supriyono Bontongan, Trilabali Bunga, Marten Febrianty Chalid, Irma Habib Adjie Halim, Paisal Hamid, Muh Rifaldy Palorongi Hasriadi K, M Herisandi, Herisandi Hesti, Andi Hidayatullah, Muhammad Fachri Syarif Hidjaz, M. Kamal Husen, La Ode Ise, Muhammaf Ismail, Nurwita Karepoan, Julia Kristi Khalid, Hasbuddin Marif, Marif Mirnawanti Wahab, Mirnawanti Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muis S, Abdul Muslim Mamulai, Muslim Nurul Qamar Pawennei, Mulyati Permatasari, Elfira Permatasari, Elfira Rahmah, ST. Muflihah Rahman, Sufirman Ramadani, Amelia Razak, Askari Rismawati Rismawati Rosdianah, Siti Roy Marten Moonti Sahrani, Nanda Salle, Salle Satriawan, Rio Sulaiman, Hasri Ainun Syamsiah Badruddin Syamsul Haling, Syamsul Thalib, Hambali Usman Usman Waldiansah, Waldiansah Wijaya, Bayu Krisna Wiratama, Muh. Adhitya Yani, Ramlah