Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.132
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta VRIJSPRAAK : International Journal of Law Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Varia Justicia Halu Oleo Law Review Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Indonesian Research Journal on Education Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Hardianto Djanggih, Hardianto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tanggung Jawab Hukum Orang Tua pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur dan Menyebabkan Kematian di Kota Makassar Wijaya, Bayu Krisna; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 1 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i1.2144

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan menyebabkan kematian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan menyebabkan kematian di Kota Makassar.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode ini berfokus pada isu hukum yang berkaitan dengan praktik dan penerapan hukum di masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan terkait tanggung jawab hukum Orang tua pada kasus lakalantas anak yaitu Orang tua tidak dapat dipidana atas tindakan anak. pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas tetap dibebankan kepada anak sebagai pelaku utama., tetapi Orang tua dapat digugat atas kerugian materi dan imateri yang ditimbulkan oleh tindakan anaknya. Melalui proses diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan, dengan melibatkan peran orang tua dan pihak terkait lainnya.dan Beberapa faktor seperti pengawasan orang tua, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, budaya sosial, penegakan hukum, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam mempengaruhi sejauh mana tanggung jawab orang tua. Orang tua, perlu lebih proaktif dalam mengawasi dan mendidik anak tentang keselamatan di jalan raya, termasuk memberikan edukasi terkait peraturan lalu lintas, begitu juga kerjasama antar pihak terkait, seperti kepolisian, sekolah, dan organisasi masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh anak dan Perlu dikembangkan program edukasi dan pembinaan yang lebih terarah bagi anak-anak, khususnya terkait dengan keselamatan di jalan raya dan pengembangan karakter positif.
Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bima, Muhammad Rinaldy; Kamal, Muhammad; Djanggih, Hardianto
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jipemas.v3i1.5011

Abstract

The problem of village fund management in 2015 and until 2018, the budget of village funds from the central government to South Sulawesi has reached a total of Rp.5.7 trillion spread over 2,255 villages. With that much budget, it should be a trigger for the performance of village officials to increase development as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law. But in its development, the abundant village funds were prone to be misused. Based on ICW monitoring since from 2015 to 2018, cases of corruption in village funds have increased from year to year and there have been at least 181 cases of corruption in village funds with 184 suspects of corruption and a loss of Rp. 40.6 billion. Increasing abuse of village funds has also occurred in South Sulawesi, namely 22 cases have been recorded with state losses of 3.4 billion, so it is deemed necessary to take efforts through preemptive and preventive patterns so that misuse of village funds is not repeated in various regions, particularly in Baji Mangngai Village, Mandai District, Maros Regency. we make a legal study, as it is believed that jurisprudence ha dir in an effort to provide legal problem solving.
Criminalization of Marijuana Plants in Indonesia Hidayatullah, Muhammad Fachri Syarif; Khalid, Hasbuddin; Djanggih, Hardianto
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.566

Abstract

This study aims to determine and analyze the regulation and scope of the act of planting marijuana for medical purposes, a comparative study between Indonesia and the Netherlands. This study uses a normative research method, namely legal research using library materials or secondary data, also known as doctrinal research. Where the law is often conceptualized as what is written in the laws and regulations (law in books) the conclusion of the research results shows that the application of formal criminal law and material law in Indonesia is appropriate. However, on the other hand, Indonesian state law is still stringent regarding marijuana as a treatment, making marijuana researchers taboo and afraid of it. The research recommendation in the Legal Analysis of the Criminal Act of Planting Marijuana for Medical Purposes (Comparative Study Between Indonesia and the Netherlands) is that Indonesia needs to review the regulation of the Law on the criminal act of planting marijuana for medical purposes as in the Netherlands so that this medical marijuana is strictly monitored but can be used for medical purposes for the good of the Indonesian people. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana penenaman ganja di Indonesia dan Belanda serta ruang lingkup tentang tindak penanaman ganja untuk pengobatan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder, yang dikenal juga dengan dengan sebutan penelitian doktrinal. Yang Dimana hukum sering kali dikensepkan sebagi apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (law in books) kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana formil dan penerapan hukum materil di Indonesia sudah sesuai. Namun sisi lain hukum negara Indonesia masih sangat keras mengenai ganja sebagai pengobatan sehingga membuat para peneliti ganja menjadi tabu dan takut akan akan hal itu. Rekomendasi penelitian dalam Analisis Hukum Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Belanda) bahwa Indonesia perlu mengkaji ulang tentang pengaturan Undang-Undang tindak pidana penanaman ganja untuk tujuan medis seperti halnya yang ada di negara Belanda, agar ganja medis ini diawasi degan ketat namun dapat dipergunakan untuk tujuan pengobatan demi kebaikan masyarkat bangsa Indonesia.
Legal Protection for Child Victims of Crime Sexual Sahrani, Nanda; Abbas, Ilham; Djanggih, Hardianto
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.985

Abstract

The purpose of this study is to find out how to analyze legal protection efforts for child victims of sexual crimes as well as preventive efforts by the police in reducing the number of cases of child victims of sexual crimes in the South Sulawesi regional police. This research is included in the category of empirical legal research, where this research is carried out by accumulating data by direct interviews with the research object, which is supported by legal materials and using qualitative data analysis methods. The results of this study show that legal protection for children victims of sexual crimes in the South Sulawesi Regional Police has not been optimally implemented, although there are several efforts such as an empathetic reporting process, assistance by the police, and collaboration with LPSK, the establishment of a special unit, a sexual violence prevention program in schools, and a rehabilitation program, but these efforts have not gone well. Although there have been various preventive measures, cases of sexual violence against children are still high, indicating the need for increased education and more effective protection policies. The recommendations given by the author are that it is hoped that increased training of investigators to handle sexual crimes against children, strengthen collaboration with related institutions, and expand the socialization of children's rights, and regular monitoring of protection programs also needs to be carried out.
Reverse Proof System In Gratification In Criminal Acts Of Corruption Hamid, Muh Rifaldy Palorongi; Qamar, Nurul; Djanggih, Hardianto
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 2 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/cojml.v1i2.1252

Abstract

This study aims to examine the application of the reversal of the burden of proof in gratification-related corruption cases, using Decision No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks as a case study. In the context of Indonesian law, the reversal of the burden of proof is a legal mechanism that enables defendants to demonstrate that the gratuities received are not connected to acts of corruption. This research adopts a normative juridical method combined with a case study approach to analyze how judges interpret and implement the reversal of proof provisions as stipulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. The findings indicate that the panel of judges concluded the defendant failed to prove that the received gratuities were unrelated to their official position or authority. Consequently, the reversed burden of proof did not exonerate the defendant from legal accountability. These results highlight the inherent challenges defendants face in fulfilling the evidentiary burden and underscore the necessity for a comprehensive understanding of both substantive and procedural aspects of law in the application of reversed proof mechanisms. This research is expected to contribute to the development of criminal procedural law, particularly in corruption cases in Indonesia.    
Law Enforcement of Forest Protection by Forest Police of Tellu Limpoe Resort, Cenrana Forest Management Unit, Bone Regency Alif Rama Tadampali, Andi; Djanggih, Hardianto; Tenri Sapada, Andi
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/xbh2dr27

Abstract

This study aims to examine in depth the law enforcement efforts carried out by the Forest Police in the Tellu Limpoe Resort, Cenrana Forest Management Unit, Bone Regency, and to analyze the factors that influence the effectiveness of these efforts. The research method used was an empirical approach by examining the reality in the field through interviews, observations, and official data studies. The research location was chosen because of the high rate of forest destruction, which indicates the urgency of strengthening forestry law enforcement. The results of the study show that the Forest Police carry out a number of important efforts, including patrolling forest areas, checking documents related to the distribution of forest products, receiving reports of violations, collecting information and evidence, and making temporary arrests in cases of caught in the act. These efforts contribute significantly to preventing and combating forestry crimes. To overcome the various obstacles that exist, it is necessary to increase human resource capacity, provide adequate facilities and infrastructure, and procure special Civil Servant Investigators (PPNS) in the forestry sector to strengthen the investigation process of forestry crimes, especially illegal logging, so that forest protection can be carried out optimally and sustainably.
Judges’ Legal Reasoning in Determining the Success or Failure of Diversion in Juvenile Justice: A Normative Analysis of Indonesian Court Decisions Dahlan, Anwar; Bima, Muhammad Rinaldy; Djanggih, Hardianto
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28 No 2: Juni - November 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/enf7mg34

Abstract

This study examines judges’ legal reasoning in determining the success or failure of diversion in juvenile cases within Indonesia’s Juvenile Criminal Justice System. Using a normative juridical approach with a doctrinal character, the research analyzes statutory provisions under Law Number 11 of 2012 and selected district court decisions that reflect diverse diversion outcomes. The findings reveal that although diversion is an imperative legal mandate, its implementation varies significantly in judicial practice. Diversion may succeed substantively when judges actively facilitate restorative dialogue and involve probation officers effectively, but it may fail when reduced to procedural formality or financial compensation negotiations. The study also identifies instances where diversion is entirely omitted despite meeting normative requirements, reflecting a persistent retributive bias in juvenile adjudication. These inconsistencies demonstrate that diversion outcomes are strongly influenced by judicial discretion, victim willingness, socio-economic factors, and the availability of non-material restoration mechanisms. The study concludes that diversion must be reinforced as a substantive right of the child rather than a mere administrative obligation. Strengthening judicial guidelines, enhancing probation services, and promoting restorative justice-oriented judicial training are essential to ensure consistent, child-centered, and restorative diversion practices
Effectiveness of Narcotics Investigations in Central Sulawesi: A Procedural and Evidentiary Assessment under KUHAP and the Narcotics Law Fality, Firmansyah; Pawennei, Mulyati; Djanggih, Hardianto
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28 No 2: Juni - November 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/4qb6jd85

Abstract

This study examines the effectiveness of narcotics crime investigations within the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police through a procedural and evidentiary lens. Narcotics crimes pose a serious and evolving threat, requiring law enforcement responses that are legally sound, professional, and outcome-oriented. Using an empirical juridical approach with a descriptive-analytical design, the research analyzes the implementation of investigative stages, from inquiry, case exposition, to formal investigation, under Indonesia’s Criminal Procedure Code (KUHAP), the Narcotics Law, the Police Law, and Police Regulation No. 6 of 2019. Primary data were collected through interviews with narcotics investigators and questionnaires capturing perceptions of investigative effectiveness, while secondary data were drawn from legislation, scholarly literature, and prior studies. The findings indicate that, although procedural compliance and case-completion rates are relatively high, particularly in high-burden areas such as Palu City, investigative effectiveness is constrained by limited personnel capacity, uneven technical expertise, low public literacy on narcotics, and risks of intimidation against investigators. These constraints contribute to a gap between administrative outputs and perceived social impact. The study concludes that investigative effectiveness should be measured not merely by arrest numbers or case completion, but by procedural integrity, evidentiary resilience, human rights protection, and tangible disruption of narcotics networks.
A Comparative Study of the Concept of Adultery Offenders in At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami and the Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law Tamin, Andi Muhammad Firdaus; Nawi, Syahruddin; Djanggih, Hardianto; Makkuasa, Anzar
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 29 No 1 (2026): December 2025 - May 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/452j1j81

Abstract

This study aims to analyze and compare the concept of zina offenders in At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami by Abdul Qadir Audah with the provisions stipulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This study is important to understand how the concepts of classical Islamic criminal law found in the literature of fiqh jinayah are adopted and adapted within the regional positive legal system in Aceh, which has special authority in implementing Islamic law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary legal sources, namely At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami and Aceh Qanun Number 6 of 2014, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant previous studies. The analysis is conducted using a descriptive-comparative method to identify similarities and differences in the legal concepts contained in the two sources. The results show that both share similarities in their theological foundation, objectives of punishment, and the principle of caution in proving the offense of zina through confession and the testimony of four witnesses. However, fundamental differences exist in the definition of zina, the classification of offenders, and the types of sanctions imposed. At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami distinguishes offenders between muhsan and ghairu muhsan with sanctions of stoning and flogging, whereas the Aceh Qanun simplifies the classification of offenders and only imposes flogging as the principal punishment. These differences indicate a process of adaptation and positivization of Islamic law within the Indonesian national legal system by considering aspects of public welfare, the effectiveness of law enforcement, and human rights principles
Co-Authors Abbas, Ilham Abd Rahman Alif Rama Tadampali, Andi Amir, Muhammad Amri Amri Anha, Ahmad Maulana Anis Safitri, Anis Aswari, Aan Bambang Supriyono Bontongan, Trilabali Dahlan, Anwar Fality, Firmansyah Febrianty Chalid, Irma Habib Adjie Halim, Paisal Hamid, Muh Rifaldy Palorongi Hasriadi K, M Herisandi, Herisandi Hesti, Andi Hidayatullah, Muhammad Fachri Syarif Hidjaz, M. Kamal Husen, La Ode Ise, Muhammaf Ismail, Nurwita Karepoan, Julia Kristi Khalid, Hasbuddin Makkuasa, Anzar Marif, Marif Marten Bunga Mirnawanti Wahab, Mirnawanti Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muis S, Abdul Muslim Mamulai, Muslim Nawi, Syahruddin Nurul Qamar Pawennei, Mulyati Permatasari, Elfira Permatasari, Elfira Rahmah, ST. Muflihah Rahman, Sufirman Ramadani, Amelia Razak, Askari Rismawati Rismawati Rosdianah, Siti Roy Marten Moonti Sahrani, Nanda Salle, Salle Satriawan, Rio Sulaiman, Hasri Ainun Syamsiah Badruddin Syamsul Haling, Syamsul Tamin, Andi Muhammad Firdaus Tenri Sapada, Andi Thalib, Hambali Usman Usman Waldiansah, Waldiansah Wijaya, Bayu Krisna Wiratama, Muh. Adhitya Yani, Ramlah