Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hesti, Andi; Hidjaz, M. Kamal; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resort Wajo). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empris, pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Wajo kurang efektif dalam pemenuhan hak-hak anak dan Diversi yang kurang efektif dalam hal upaya restorative justice terhadap anak. (2) Faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversi terhadap anak sehingga gagalnya upaya diversi, personil penyidik khusus anak yang terbatas, orangtua anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak kooperatif, serta kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of theft (Case Study of the Wajo Resort Police). This research uses empirical research methods, data collection is carried out by interviews and documentation. The results of this research indicate that: (1) The effectiveness of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of theft in the PPA (Women and Children Services) Unit of the Wajo Resort Police is less effective in fulfilling children's rights and Diversion is less effective in terms of restorative justice efforts towards child. (2) Factors that become obstacles to legal protection are the lack of public understanding regarding child diversion resulting in the failure of diversion efforts, limited special investigator personnel for children, parents of children as perpetrators of criminal acts of theft who are uncooperative, as well as a lack of facilities and infrastructure at the Wajo Resort Police PPA Unit.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru Safitri, Anis; Rahman, Abd; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perbandingan kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) KUHP lama tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) yaitu mengenai pidana kejahatan, sedangkan dalam KUHP baru tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana. Selain itu pidana penjara terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP lama lebih tinggi dibandingkan yang ada dalam KUHP baru, serta dalam KUHP lama memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana tersebut, sedangkan dalam KUHP baru tidak ditemukan adanya demikian melainkan terjadi penggabungan antara pasal tindak pidana pembunuhan hewan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP lama yaitu secara garis besar terletak pada unsur kesalahan dimana dalam hal ini haruslah unsur kesalahan yang disengaja agar dapat pelaku mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP lama mengenai unsur kesalahan tidak diatur secara jelas. The research objective is to analyze the comparative qualifications for the crime of killing animals according to the old Criminal Code and the new Criminal Code. This research uses a normative legal research type. The results of this research show that: (1) The old Criminal Code for the crime of killing animals was regulated in Book 2 (two), namely regarding crimes, while in the new Criminal Code, the crime of killing animals was regulated in Book 2 (two) regarding Criminal Offenses. Apart from that, the prison sentence for people who commit these criminal acts in the old Criminal Code is higher than in the new Criminal Code, and in the old Criminal Code there is a separate article regarding this criminal act, whereas in the new Criminal Code, this is not found, but there is a combination of criminal offence articles. killing animals under the criminal act of animal abuse. (2) Criminal liability for perpetrators of the crime of killing animals according to the old Criminal Code, in general, lies in the element of error, where in this case there must be an element of intentional error so that the perpetrator can be held responsible for the crime, whereas in the old Criminal Code the element of error is not regulated.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sulaiman, Hasri Ainun; Thalib, Hambali; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian Resor Gowa terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dengan demikian, melalui upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dengan menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan kesejahteraan anak sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum dan proses peradilan pidana anak, kita dapat menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak oleh pihak yang berwenang. Faktor internal seperti terhambatnya proses pemeriksaan akibat kesulitan menghadirkan saksi di persidangan, juga menimbulkan tantangan tambahan dalam penegakan hukum. Faktor eksternal, meliputi budaya dan adat masyarakat yang menghargai prinsip malu atau "siri" serta adat Bugis-Makassar yang memengaruhi laporan dan penanganan kasus. The research objective is to analyze the implementation of Gowa Police law enforcement regarding criminal acts of sexual abuse against children. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) Thus, through efforts to implement the values and provisions of applicable legislation, as mandated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and by using a progressive legal approach that prioritizes child welfare as the main principle in law enforcement and the child criminal justice process, we can guarantee adequate legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse against children. (2) Factors that influence the enforcement of criminal law against criminal acts of sexual abuse against children. Based on the explanation above, it can be concluded that internal and external factors influence efforts to enforce the law for criminal acts of sexual abuse against children by the authorities. Internal factors, such as delays in the examination process due to difficulties presenting witnesses at trial, also create additional challenges in law enforcement. External factors, including community culture and customs that respect the principle of shame or "siri" as well as Bugis-Makassar customs that influence reporting and handling cases.

Efektivitas Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Muis S, Abdul; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan hak atas tanah pada tahapan Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa guna memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).Efektivitas penyidik dalam penanganan tindak pidana siber di wilayah hukum Polres Gowa tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya, dan penyidik dalam memberikan kepastian hukum lebih banyak lanjut ke tahapan penuntutan dibanding dengan mengambil upaya hukum lain. 2).Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan hak Atas Tanah yaitu (1)faktor sarana dan prasarana, (2)faktor hukum, (3)faktor budaya, (4)faktor masyarakat, dan (5)faktor penegak hukum. The research objective is to analyze the National Police Investigators in enforcing the law on criminal acts of usurping land rights at the Investigation stage in the Legal Area of the Gowa Resort Police to provide legal certainty. This research uses primary data obtained directly from the field. Primary data in this research is data obtained directly from the Gowa Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim). The results of this research show that: 1). The effectiveness of investigators in handling cyber crimes in the jurisdiction of the Gowa Police is not much different from the process of investigating other conventional crimes, and investigators in providing legal certainty go further to the prosecution stage than by taking other legal measures. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of usurpation of land rights are (1) facilities and infrastructure factors, (2) legal factors, (3) cultural factors, (4) community factors, and (5) law enforcement factors.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Usman, Usman; Rahman, Abd; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada pokoknya dibebankan secara bersama-sama dengan pengurusnya dalam hal ini diwakili oleh direksi mengingat, korporasi merupakan badan hukum yang dijalankan oleh pengurusnya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan telah sesuai prinsip pelaksanaan pidana korporasi. Adapun dasar petimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks yakni menggunakan pasal 3 yo pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai dasar Pemeriksaan Pertimbangan tersebut mengacu kepada asas-asas pidana korporasi dan alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang termaksud dalam Pasal 73 huruf b, yaitu alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. The aim of analyzing corporate criminal liability for perpetrators who commit money laundering crimes in Decision Number: 284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. The approach used in this research is the Normative Law research type. The results of this research show that the criminal liability of corporations as perpetrators who commit money laundering crimes is principally borne jointly by their management, in this case, represented by the directors, bearing in mind that corporations are legal entities run by their management. Apart from that, corporate criminal liability in the decision is based on the principles of implementing corporate crime. The basis for the judge's legal considerations in Decision Number: 284/Pid.Sus/2019/Pn. Mks is to use Article 3 or Article 6 of Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering in conjunction with Article 55 Paragraph 1 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 Paragraph 1 of the Criminal Code as the basis for the Examination. The consideration refers to the principles of corporate crime and legal evidence as mentioned in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code as referred to in Article 73 letter b, namely other evidence in the form of spoken information. , sent, received, or stored electronically by optical or optical-like devices and documents.

Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara yang Disebabkan oleh Kesalahan Pemandu Lalu Lintas Udara Wiratama, Muh. Adhitya; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis politik hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) politik hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara meliputi kebijakan legislasi pidana dan kebijakan pertanggungjawaban hukum pidana, dan (2) bentuk-bentuk kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara meliputi pemberian instruksi yang salah atau tidak jelas, kegagalan memantau jalur penerbangan dan halangan di landasan pacu, ketidakpatuhan terhadap prosedur standar, penggunaan teknologi yang kurang optimal, serta faktor pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai. The research objective is to analyze the legal politics of criminal liability for aircraft accidents caused by air traffic control errors. The research method used is normative research. The research results show that: (1) the legal politics of criminal liability for aircraft accidents caused by air traffic control errors include criminal legislation policies and criminal law accountability policies, and (2) forms of aircraft accidents caused by traffic control errors. Air traffic includes giving incorrect or unclear instructions, failure to monitor flight paths and obstacles on the runway, non-compliance with standard procedures, use of less than optimal technology, as well as inadequate education and training factors

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Herisandi, Herisandi; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resort Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik. The research objective is to analyze the law enforcement against criminal acts of theft with weights in the Makassar City Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of criminal acts without permission to access other people's electronic systems at the Soppeng Resort Police is not running effectively because during the investigation process the Investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that at the time of implementing the criminal sanctions they are then included in the Minutes of Investigation by Investigators took quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of criminal acts without permission from accessing other people's electronic systems at the Soppeng Resort Police, several aspects hinder the investigation process by Investigators, including Evidence; Witnesses; Investigator.

Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Bontongan, Trilabali; Razak, Askari; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis implementasi pelaksanaan prinsip penerapan asas ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan prinsip asas ultimum remedium dalam penanganan tindak pidana cukai hasil tembakau harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, memprioritaskan pencegahan dan pemulihan daripada langsung menghukum. Efektifitas pelaksanaan ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau dalam penerapannya dianggap telah cukup efektif memberikan dampak secara materil dan moril kepada pelaku pelanggaran, karena kerugian negara yang ditimbulkan lansung dibayarkan ke negara sebesar tiga kali lipat dari nilai cukainya, dapt mengurangi jumlah kasus yang disidik dan dibawa ke Pengadilan, mengurangi biaya penegakan hukum, mengurangi over kapasitas lapas dan mengurangi dampak sosial terhadap pelaku tidak harus mengalami stigmastisasi sebagai terpidana. The research objective is to analyze the implementation of applying the principle of ultimum remedium to perpetrators of criminal acts in the field of excise on tobacco products in the Makassar Customs and Excise Service and customs service middle type B Makassar office. This research uses empirical research methods. The research results show that applying the principle of ultimum remedium in handling tobacco excise crimes must be carried out wisely, prioritizing prevention and recovery rather than direct punishment. The effectiveness of the implementation of ultimum remedium against perpetrators of criminal acts in the field of excise on tobacco products in its implementation is considered to have been quite effective in having a material and moral impact on perpetrators of violations because the state losses incurred are directly paid to the state at three times the value of the excise, able to reduce the number of cases. who are investigated and brought to court, reducing law enforcement costs, reducing prison overcapacity and reducing the social impact on perpetrators who do not have to experience stigmatization as convicts.

Urgensi Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ise, Muhammaf; Razak, Askari; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 1 Orang Anggota PPATK dan 10 Orang anggota Unit 3 Tipidkor. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu untuk kepentingan proses hukum dan kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor keterbatasan penyidik kepada pihak Bank dan faktor perhitungan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) relatif lama. The research objective is to analyze the urgency of confiscating the assets of perpetrators of criminal acts of corruption in law enforcement in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The type of research used in this writing is empirical legal research. This research uses primary data through interviews with 1 PPATK member and 10 members of Unit 3 Tipidkor. Data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) The urgency of confiscating the assets of perpetrators of criminal acts of corruption in law enforcement in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police is for the benefit of the legal process and the interest of recovering state financial losses. (2) Several factors influence law enforcement, namely the limited number of investigators at the Bank and the relatively long time it takes to calculate financial transactions by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Amri, Amri; Razak, Askari; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pemohon ingin membuktikan pada perkara praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks ini bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon itu tidak sah, demikian halnya dengan termohon juga mengajukan pembuktian bahwa penetapan tersangka pada perkara praperadilan dimaksud itu adalah sah; (2) Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks yang menerima seluruh pengajuan pemohon, termasuk memutuskan bahwa penetapan tersangka atas pemohon tidak sah itu berdasarkan alasan yuridis bahwa penetapan tersangka dimaksud tidak didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, baik secara formil maupun berdasarkan cara perolehannya. The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding the pretrial case with the object of determining the suspect for a corruption crime in Decision Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. The study uses a normative research method. The results of this study indicate that: (1) The applicant wants to prove in the pretrial case Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks that the determination of the suspect against the applicant is invalid, likewise the respondent also submits evidence that the determination of the suspect in the pretrial case in question is valid; (2) The judge's legal considerations regarding the pretrial case with the object of determining the suspect for a corruption crime in Decision Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks which accepted all of the applicant's submissions, including deciding that the determination of the suspect against the applicant is invalid based on the legal reason that the determination of the suspect in question is not based on at least 2 (two) valid pieces of evidence, both formally and based on the method of obtaining it.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search