Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Development Research Jurnal Akta PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Surakarta Law and Society Journal Indonesia Berdaya Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pelita Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Scientific Research, Education, and Technology JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Khidmah Nusantara PESHUM Journal of Education, Pedagogy and Teacher Training INTERACTION: Jurnal Pendidikan Bahasa
Tri Astuti Handayani
Universitas Bojonegoro
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah Prabowo, Andrianto; Handayani, Tri Astuti
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5856

Abstract

This study aims to explore the extent to which local regulations (Perda) are synchronized with the principles of Human Rights. As an integral part of the national legal system, Perda has an important role in organizing and regulating the lives of local communities. However, there is often a mismatch between local policies and human rights standards, which can lead to discrimination and violations of citizens' basic rights. The research methods used include literature studies, legal analysis, and interviews with legal experts and human rights activists in several selected regions. The results of the study indicate a mismatch between several Perda and human rights principles, which threatens the implementation of fair regional autonomy. Therefore, this study recommends the need for harmonization between Perda and human rights principles to improve human rights protection at the local level. These findings are expected to contribute to the development of legal science and produce more inclusive and fair policies in society
Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin Dalam Infrastruktur Pada Dpmptsp Bojonegoro Qurotul Aini; Tri Astuti Handayani; Mochamad Mansur
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7377

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua tindakan pemerintah dan individu berlandasan pada hukum, termasuk dalam sektor telekomunikasi yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penyedia layanan harus memperoleh izin resmi saat menggunkan infrastruktur publik seperti tiang PLN untuk membangun jaringan telekomunikasi. Meskipun terdapat regulasi yang ketat, praktik di lapangan menujukan bahwa banyak penyedia jasa yang memasang jaringan internet Wi-Fi tanpa izin dalam infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemasangan kabel internet yang harus dipatuhi dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian Pemasangan kabel internet Wi-Fi oleh penyedia jasa telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro harus mematuhi persyaratan izin yang diusahakan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), izin usaha penunjang, dan izin persetujuan pembangunan gedung. Pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat penting untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi, namun mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menghubungi penanggung jawab perusahaan yang berada di luar kota. Meskipun sudah terdapat mekanisme surat peringatan, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.
Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik ditinjau dari Permenhub No. 45 Tahun 2020 di Satlantas Bojonegoro Rohman, M. Kholilur; Tri Astuti Handayani; Mochamad Mansur
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7401

Abstract

Perkembangan teknologi transportasi dengan hadirnya kendaraan listrik, khususnya sepeda listrik, sebagai alternatif ramah lingkungan. Untuk mendukung keamanan, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 45 Tahun 2020 yang mengatur persyaratan teknis, operasional, dan pengguna kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Namun, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur khusus, serta ketiadaan sanksi hukum yang jelas untuk pelanggaran. Penegakan hukum oleh Satlantas Bojonegoro, yang didasarkan pada edukasi dan teguran, menghadapi keterbatasan akibat tidak adanya regulasi sanksi eksplisit dalam peraturan yang berlaku. Fenomena pelanggaran penggunaan sepeda listrik di luar kawasan yang diizinkan, seperti jalan raya, menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna, yang sering kali melibatkan anak-anak tanpa pengawasan. Dampaknya adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, dengan beberapa kasus fatal yang tercatat.Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, termasuk pengaturan sanksi yang jelas. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan pendekatan preventif serta represif dapat meningkatkan kepatuhan pengguna. Dengan langkah ini, diharapkan regulasi mampu menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, sekaligus mendukung keberlanjutan transportasi berbasis kendaraan listrik di masa depan.
PEMANFAATAN TUMBUHAN BAMBU UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS GENERASI MUDA Hadi Susilo, Joko; Handayani, Tri Astuti; Rahmawati, Laily Agustina; Astuti, Hartiningsih; Endang; Suprastiyo, Ahmad; Erwanto
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.4940

Abstract

The purpose bamboo trees to have economic value. The method used in this activity is PAR (Participatory Action Research). PAR has three words that are always related to one another, namely participation, research, and action. All research must be implemented in action. PAR-based research is designed to examine something in order to change and make improvements to it. The results of theassistance explained that the education carried out was well received by the target group with the evaluation results that there were obstacles encountered in utilizing bamboo trees as creativity with economic value due to the interests and desires of the target group, lack of motivation and due to the impact of changing lifestyles drastically so that one looks at the benefits of bamboo trees and the results of education and discussion it can be explained that the bamboo tree craft made is a chicken cage because it suits the needs of the village community in general. Meanwhile, the implementation process of making crafts can run smoothly and with the constraints that the target group still does not understand the agreed systematics of making crafts. 
PENDAMPINGAN ALTERNATIF METODE PENJUALAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH TEMBAKAU Hadi Susilo, Joko; Handayani, Tri Astuti; Rahmawati, Laily Agustina; Astuti, Hartiningsih; Endang, Endang; Suprastiyo, Ahmad; Erwanto, Erwanto; Dawud, Moh. Yusuf; Abid, M. Alwi; Atmaja, Dimas Surya
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat Mei 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i2.5493

Abstract

The aim of this assistance is to provide insight and knowledge about alternative ways of selling tobacco and recommend tobacco waste management to the younger generation in Banggle Village, Sukorame District, Lamongan Regency. The reason for determining the location and focus on mentoring the younger generation is to maintain the regeneration of tobacco farmers as a form of improving the quality of the agricultural sector in the future and at the same time the majority of farmers in Banggle Village are tobacco farmers. . Assistance is carried out in stages starting with basic observations in the field regarding the management and sales system of tobacco plants. The results of this assistance concluded that there were three sales methods, namely the direct sales system, the sales system through the enumeration stage using sugar additives and not using sugar additives. The most recommended sales method in this assistance is the sales system through the chopping stage using sugar additives, followed by the sales method through the chopping stage without using sugar additives and finally the alternative direct sales method. The results of the assistance recommended that the most appropriate management of tobacco waste is to use organic fertilizer. The evaluation results show a lack of resources that understand detailed calculations regarding tobacco sales methods.
Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) Handayani, Tri Astuti; Pramono, Agus
Indonesia Berdaya Vol 4, No 4 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023566

Abstract

This study aims to examine the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions on Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, as well as reviewing the application of criminal sanctions against perpetrators in Decision Number 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI reviewed under progressive law. The research was carried out by applying normative legal research methods, using statutory, conceptual and case approaches. From the results of the research, it shows that both the juridical and non-juridical considerations above, the authors consider that the basis for the judge's considerations is not in accordance with the principle of equality before the law and does not consider the status of the defendant as a law enforcer but instead commits a criminal act of corruption. In the concept of progressive law, judges can actually be more flexible in giving decisions, namely by making discoveries or breakthroughs related to what according to him is currently irrelevant. However, the application of the non-criminal sanction against Attorney Pinangki in Decision Number 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI if viewed based on progressive law has not been fulfilled. Because the reduction in prison sentences by the Panel of Judges was not matched by an increase in fines, and in considering the imposition of criminal sanctions, the Panel of Judges only seemed to focus on the gender status of the accused.
Legal Protection for Children from the Impact of Violence in Online Games Handayani, Tri Astuti; Mangar, Irma
Journal of Development Research Vol. 9 No. 2 (2025): Volume 9, Number 2, November 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v9i2.497

Abstract

Digital games offer fast and wide access, even allowing players from different countries to connect with each other. Purchasing goods or services in the game is relatively easy and can be done from anywhere. Due to the ease of access and support for internet connections, digital games are now more popular than traditional games, especially by children. This research is normative research Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms which of course is descriptive, this research is carried out in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data fillers in this research so that later the point of solving the problem will also be found. That in accordance with the mandate of the law, children who are victims of violence have the right to protection. This research is seen as very important to be carried out. Although a number of previous studies have discussed legal protection for children as victims of pornography crimes, the authors feel the need to conduct a more in-depth study regarding legal protection for children from the impact of violence in online games. This focus is expected to make a new and relevant contribution to child protection efforts in the digital era.
PENDAMPINGAN KUALITAS INTERNAL USAHA MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LEGALITAS USAHA Hadi Susilo, Joko; Tri Astuti Handayani; Laily Agustina Rahmawati; Ahmad Suprastiyo; Erwanto; Dimas Surya Atmaja; Sahra Dwi Irma Rosida
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Abdi Masyarakat November 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v9i1.6857

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro Es Cao Pak Tata melalui pengelolaan keuangan dan legalitas usaha. Mitra menghadapi tantangan pencatatan keuangan yang tidak terstruktur dan kurangnya Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menghambat pengambilan keputusan bisnis dan akses terhadap program pemerintah. Program ini memberikan pendampingan dengan memperkenalkan aplikasi Buku Warung untuk pencatatan keuangan digital. Para pelaku usaha dipandu untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut, yang memungkinkan mereka memisahkan keuangan pribadi dan bisnis serta mengelola laporan keuangan dengan lebih baik. Untuk legalitas, pendampingan meliputi pendaftaran di platform Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan NIB. Program yang berlangsung selama lima bulan ini menunjukkan peningkatan kesadaran manajerial para mitra. Hal ini berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha mikro dan dapat menjadi contoh bagi UKM lain di Bojonegoro.
Co-Authors Abid, M. Alwi Achmad Noerkhaerin Putra Agus Pramono Agustina, Hiqma Nur Aqiel Alam, M. Arsita Dewi, Intan Atmaja, Dimas Surya Beny Prasetya, Ammad Diding Rahmat Dimas Surya Atmaja Eka Listianing Rahayu Endang Endang Endang, Endang Erwanto Erwanto Febriyo Wahyudi Hasan Gesa Bimantara Hartiningsih Astuti Irma Mangar Jeferson Kameo Maya Rizki Fauzia, Maya Rizki Mochamad Mansur Moh. Yusuf Dawud Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad Noverita Wahyuningsih Novitasari Novitasari Nugrahaningtyas Fatma Anyassari Nurdjizah Prabowo, Andrianto Prasetyo, Teguh Putra, Reza Ananda Qurotul Aini Rahayu, Eka Listianing Rahmawati, Laily Agustina Rina Rachmawati Rohman, M. Kholilur Sahra Dwi Irma Rosida Salsabila, Tiara Devina Sekarsari, Putri Suharto, Ririn Pratiwi Surya Atmaja, Dimas Susilo, Joko Hadi Tina, Neli Agus Ulfah Hoesny, Mariana Wahyu Septanti, Nidia