Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.71
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Development Research Jurnal Akta PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation Pagaruyuang Law Journal Indonesian Journal of Criminal Law JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Surakarta Law and Society Journal Indonesia Berdaya Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Jurnal hukum IUS PUBLICUM ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pelita Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Scientific Research, Education, and Technology Jurnal Penelitian Serambi Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Keadilan Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies PESHUM INTERACTION: Jurnal Pendidikan Bahasa
Tri Astuti Handayani
Universitas Bojonegoro
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO) Luluk Widyaningtiyas; Tri Astuti Handayani; Bukhari Yasin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sw7spa41

Abstract

Praktik kefarmasian ilegal merupakan permasalahan serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu sistem pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap praktik kefarmasian ilegal dibandingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku praktik kefarmasian ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bjn dengan ketentuan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana praktik kefarmasian ilegal secara lebih komprehensif melalui pengelompokan jenis pelanggaran dan gradasi sanksi pidana, serta menganut sistem pertanggungjawaban pidana dualistis yang menuntut pembuktian unsur objektif dan subjektif. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun masih terdapat kelemahan dalam pendalaman aspek pemilihan dakwaan, pembuktian unsur tidak memenuhi standar, dan analisis kesengajaan. Putusan pidana yang dijatuhkan dinilai proporsional menurut teori pemidanaan, meskipun relatif ringan dari perspektif kebijakan kriminal dalam penanggulangan praktik kefarmasian ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Praktik Kefarmasian Ilegal, Penegakan Hukum, Kesehatan, Putusan Pengadilan
Sosialisasi penguatan bantuan hukum sebagai upaya preventif terhadap perkawinan usia anak Tri Astuti Handayani; Irma Mangar; Pingkan Widya Pangestika
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 3 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i3.39602

Abstract

Abstrak Perkawinan usia anak masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius di Indonesia karena menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, dan perlindungan hak anak. Meskipun batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan usia anak masih banyak terjadi akibat faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, pergaulan bebas, dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan usia anak melalui penguatan bantuan hukum sebagai upaya preventif. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, edukasi interaktif, seminar, pemanfaatan media digital, dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Hasil Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan perlunya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengambil keputusan terkait perkawinan dini. Selain itu, bantuan hukum dapat menjadi instrumen preventif yang efektif apabila didukung oleh peningkatan akses layanan hukum, penguatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kata Kunci: bantuan hukum; perlindungan anak; penyuluhan hukum; pencegahan perkawinan dini. Abstract  Child marriage is still a serious social and legal problem in Indonesia because it has various negative impacts on education, health, psychology, and the protection of children's rights. Although the minimum age limit for marriage has been regulated in Law Number 16 of 2019, the practice of child marriage still occurs due to economic factors, low education, culture, promiscuity, and lack of understanding of the law of the community. This service activity aims to increase public legal awareness regarding the importance of preventing child marriage through strengthening legal aid as a preventive effort. The methods used include legal counseling, interactive education, seminars, the use of digital media, and legal assistance to the community. The results of this service activity also show an increase in public legal awareness regarding the importance of protecting children's rights and the need to consider the best interests of children before making decisions related to early marriage. In addition, legal aid can be an effective preventive instrument if supported by increasing access to legal services, strengthening public education, and collaboration between legal aid institutions, the government, schools, and the community. Keywords: legal assistance; child protection; legal counseling; prevention of early marriage.
Sosialisasi legalitas konten kreatif menjaga hak dan menghindari pelanggaran Andrianto Prabowo; Tri Astuti Handayani; Irma Mangar; Sophia Bela Mariska
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 3 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i3.39601

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong meningkatnya jumlah kreator konten di berbagai platform digital. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait legalitas konten kreatif, khususnya mengenai hak cipta dan penggunaan karya secara sah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kreator digital, dalam menjaga hak serta menghindari pelanggaran dalam pembuatan dan distribusi konten. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta simulasi praktik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap legalitas konten kreatif masih tergolong rendah hingga sedang, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi, kesalahpahaman terhadap penggunaan konten digital, serta minimnya sosialisasi yang merata. Melalui kegiatan ini, peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait pentingnya hak cipta, penggunaan lisensi, serta etika dalam berkarya. Selain itu, pemateri juga menekankan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, seperti edukasi berkelanjutan, integrasi dalam pendidikan, peran platform digital, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta dukungan komunitas kreator. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta. Namun, diperlukan tindak lanjut berupa kegiatan berkelanjutan agar pemahaman tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem digital yang lebih tertib, aman, dan mendukung perkembangan kreativitas yang bertanggung jawab. Kata kunci: legalitas; kesadaran hukum; kreator digital; sosialisasi; media digital. Abstract  The rapid development of digital technology has encouraged the increasing number of content creators on various digital platforms. However, this increase has not been offset by an adequate understanding of the legality of creative content, especially regarding copyright and the legal use of works. This socialization activity aims to increase the understanding and legal awareness of the public, especially digital creators, in maintaining rights and avoiding violations in content creation and distribution. The methods used in this activity include material delivery, interactive discussions, case studies, and practice simulations. The results of the activity show that the level of public understanding of the legality of creative content is still relatively low to moderate, which is caused by a lack of education, misunderstanding of the use of digital content, and a lack of equitable socialization. Through this activity, participants experienced an increased understanding of the importance of copyright, the use of licenses, and ethics in work. In addition, the speaker also emphasized various efforts to increase legal awareness, such as continuous education, integration in education, the role of digital platforms, the provision of easily accessible information, and the support of the creator community. Overall, this socialization activity has a positive impact on increasing participants' legal awareness. However, follow-up in the form of sustainable activities is needed so that this understanding can be applied consistently. Thus, it is hoped that a digital ecosystem will be created that is more orderly, safe, and supports the development of responsible creativity.    Keywords: legality; legal awareness; digital creators; socialization; digital media. 
Analisis Kekuatan Hukum Kepemilikan Bitcoin Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Gesa Bimantara; Tri Astuti Handayani; Neli Agus Tina
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.2994

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran global, salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk uang elektronik berbasis kriptografi yang memungkinkan transaksi tanpa keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara. Namun, di Indonesia, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara menentukan kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, dan kekuatan hukum Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang maupun uang elektronik berdasarkan peraturan-undangan di Indonesia. Bitcoin digolongkan sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi sepenuhnya menjadi risiko pengguna tanpa jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat berfungsi dalam transaksi elektronik global, di Indonesia penggunaannya terbatas dan tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran resmi.
Legal Analysis of Bitcoin Ownership as a Medium of Exchange in the Digital Financial System Gesa Bimantara; Tri Astuti Handayani; M. Aqiel Alam
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1358

Abstract

This study examines the legal status and implications of Bitcoin ownership as a medium of exchange within Indonesia's evolving digital financial system. In light of persistent regulatory ambiguity, the research seeks to understand how legal uncertainty shapes the use and recognition of Bitcoin as a transactional asset. Employing a qualitative socio-legal approach, the study integrates doctrinal legal analysis with empirical findings obtained from in-depth interviews with cryptocurrency users, legal scholars, and financial regulators. The findings reveal that Bitcoin ownership in Indonesia lacks formal legal recognition, as there is no existing state-sanctioned registration system or institutional mechanism to validate cryptographic ownership. Instead, the private key remains the only accepted evidence of control and possession, creating a decentralized system of ownership that operates independently from conventional legal doctrines. Despite regulatory restrictions, Bitcoin continues to be used in informal peer-to-peer transactions, primarily driven by user preferences for privacy, decentralization, and efficiency. This disconnect between legal structures and technological realities generates vulnerabilities for users, particularly in cases involving fraud, inheritance, taxation, or contractual disputes, where no formal recourse exists. The research concludes that Indonesia’s legal framework remains ill-equipped to handle the complexities of decentralized financial assets, posing challenges to legal enforceability and consumer protection. The study recommends the establishment of a voluntary, state-recognized digital asset registration system, along with capacity-building initiatives for regulators. These measures aim to enhance legal certainty, bridge institutional gaps, and support the integration of blockchain-based assets into Indonesia’s formal financial and legal ecosystem.
Sosialisasi regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun Moch. Mansur; Tri Astuti Handayani; Irma Mangar; Nico Ferdian
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 3 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i3.39611

Abstract

Abstrak Penggunaan media sosial di kalangan anak di bawah usia 16 tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko, seperti cyberbullying, paparan konten negatif, kecanduan digital, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak dalam ruang digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun serta meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, terkait penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi penggunaan fitur keamanan media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan upaya penting dalam perlindungan anak di ruang digital yang mencakup pembatasan usia, pengawasan akses, serta peran pemerintah, orang tua, dan penyedia platform. Kegiatan sosialisasi ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai penggunaan media sosial yang aman, termasuk risiko seperti cyberbullying, konten negatif, dan kecanduan digital. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan seperti lemahnya verifikasi usia, rendahnya literasi digital orang tua, dan belum optimalnya fitur keamanan platform. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara berbagai pihak untuk mengoptimalkan perlindungan anak di dunia digital.  Kata Kunci: regulasi; media social; anak di bawah 16 tahun; perlindungan anak; literasi digital. Abstract  The use of social media among children under the age of 16 is increasing along with the development of digital technology. This condition poses various risks, such as cyberbullying, exposure to negative content, digital addiction, and misuse of personal data. Therefore, regulations are needed that aim to protect children in the digital space. This community service activity aims to socialize the regulation of the use of social media for children under the age of 16 and increase public understanding, especially parents and students, regarding the safe and wise use of social media. The methods used include counseling, interactive discussions, and simulations of the use of social media security features. The results of the activity show that the regulation of the use of social media for children under the age of 16 is an important effort in the protection of children in the digital space which includes age restrictions, access control, and the role of the government, parents, and platform providers. This socialization activity increased participants' understanding and awareness of the safe use of social media, including risks such as cyberbullying, negative content, and digital addiction. However, the implementation of regulations still faces challenges such as weak age verification, low parental digital literacy, and not optimal platform security features. Therefore, continuous synergy between various parties is needed to optimize child protection in the digital world. Keywords: regulation; social media; children under 16 years old; child protection; digital literacy.
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN OTOPSI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Fadya Amalya aza; Tri Astuti Handayani; Bukhari Yasin
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi pada perkara tindak pidana pembunuhan serta mengidentifikasi penyebab tidak dilaksanakannya otopsi dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Otopsi sebagai salah satu bentuk visum et repertum memiliki peran penting dalam membuktikan sebab kematian dan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara kematian tidak wajar memperoleh tindakan otopsi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan standar pembuktian ilmiah dan implementasi kewenangan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyidik memiliki kewenangan penuh untuk meminta otopsi sebagai bagian dari visum et repertum forensik guna membuktikan tindak pidana pembunuhan. Namun, dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penyidik tidak melaksanakan otopsi dan justru mengandalkan resume medis, surat penolakan tindakan medis, rekaman CCTV, serta bukti obat-obatan untuk memenuhi unsur pembuktian. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kecukupan alat bukti dan efisiensi proses penyidikan, meskipun secara prosedural tidak sepenuhnya selaras dengan standar ideal penyidikan kematian tidak wajar. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimum pembuktian menurut KUHAP sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan otopsi dalam perkara kematian tidak wajar demi menjamin kualitas pembuktian ilmiah dan terpenuhinya asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana..
Analyzing Domestic and Foreign Visitors’ Needs to Create Engaging Museum Experience for Young Generation Novitasari, Novitasari; Sari, Candrika Citra; Handayani, Tri Astuti; Wahyuningsih, Noverita
Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation Vol 8, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jithor.v8i1.80095

Abstract

AbstractThe younger generation has a huge influence and is considered to be the key agent who will popularize the museum. However, the young generation perceives museums as boring places. Museums are seen as places that tend to be rigid and are only visited if they want to do an assignment or dig up the history of something. Therefore, museums need to be able to change this perception so that the younger generation becomes more interested in visiting museums. This study aims to analyze the current generations’ perspectives on their ideal pictures of engaging museum activities and museum tour guides.  Questionnaire distribution and Focus Group Discussion were conducted to collect the data. The findings suggest several engaging activities to enhance visitors’ experience and  describe the ideal character of museum tour guides in the young generation’s eyes.   AbstrakGenerasi muda memiliki pengaruh besar dan dianggap sebagai agen kunci yang akan mempopulerkan museum. Namun, generasi muda memandang museum sebagai tempat yang membosankan. Museum sering kali dianggap sebagai tempat yang cenderung kaku dan hanya dikunjungi jika ada tugas atau untuk menggali sejarah sesuatu. Oleh karena itu, museum perlu mengubah persepsi ini agar generasi muda lebih tertarik untuk mengunjungi museum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan generasi saat ini tentang gambaran ideal mereka terkait aktivitas museum yang menarik dan pemandu tur museum. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan Focus Group Discussion. Temuan penelitian menyarankan beberapa aktivitas menarik untuk meningkatkan pengalaman pengunjung serta mendeskripsikan karakter ideal pemandu tur museum di mata generasi muda.
Co-Authors Abid, M. Alwi Agus Pramono Agustina, Hiqma Nur Ahmad Suprastiyo Aqiel Alam, M. Arsita Dewi, Intan Atmaja, Dimas Surya Beny Prasetya, Ammad Diding Rahmat Dimas Surya Atmaja Eka Listianing Rahayu Endang Endang Endang, Endang Erwanto Erwanto Fadya Amalya aza Febriyo Wahyudi Hasan Gesa Bimantara Hartiningsih Astuti Irma Mangar Jeferson Kameo Luluk Widyaningtiyas M. Aqiel Alam Maya Rizki Fauzia, Maya Rizki Moch. Mansur Mochamad Mansur Moh. Yusuf Dawud Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad Neli Agus Tina Nico Ferdian Noverita Wahyuningsih Novitasari Novitasari Nugrahaningtyas Fatma Anyassari Pingkan Widya Pangestika Prabowo, Andrianto Prasetyo, Teguh Pratiwi, Dinda Adelia Putra, Reza Ananda Qurotul Aini Rahayu, Eka Listianing Rahmawati, Laily Agustina Rina Rachmawati Rohman, M. Kholilur Sahra Dwi Irma Rosida Salsabila, Tiara Devina Sari, Candrika Citra Sophia Bela Mariska Spristisia, Arum Surya Atmaja, Dimas Susilo, Joko Hadi Tina, Neli Agus Ulfah Hoesny, Mariana Wahyu Septanti, Nidia Yasin, Bukhari