Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.342
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Development Research Jurnal Akta PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Pagaruyuang Law Journal Indonesian Journal of Criminal Law JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Surakarta Law and Society Journal Indonesia Berdaya Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Jurnal hukum IUS PUBLICUM ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pelita Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Scientific Research, Education, and Technology Jurnal Penelitian Serambi Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Keadilan Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Khidmah Nusantara PESHUM Journal of Education, Pedagogy and Teacher Training INTERACTION: Jurnal Pendidikan Bahasa
Tri Astuti Handayani
Universitas Bojonegoro
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Hukum Dalam Pengawasan Perdagangan Pada E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tri Astuti Handayani; Andrianto Prabowo
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5855

Abstract

The rapid development of e-commerce poses challenges in trade supervision, including the potential for monopolistic practices and unfair business competition. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations and provide policy recommendations to create a healthier and more competitive digital trade ecosystem. The method used is a juridical-normative approach with an analysis of regulations and cases of business competition in e-commerce. The results of the study show that although regulations are available, their implementation and supervision still face obstacles, such as low awareness of business actors regarding legal regulations and lack of coordination between supervisory institutions. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, educate business actors and consumers, and increase supervision based on digital technology to ensure compliance with competition law. This study is expected to be a reference in developing policies and law enforcement in digital trade in Indonesia
Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah Andrianto Prabowo; Tri Astuti Handayani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5856

Abstract

This study aims to explore the extent to which local regulations (Perda) are synchronized with the principles of Human Rights. As an integral part of the national legal system, Perda has an important role in organizing and regulating the lives of local communities. However, there is often a mismatch between local policies and human rights standards, which can lead to discrimination and violations of citizens' basic rights. The research methods used include literature studies, legal analysis, and interviews with legal experts and human rights activists in several selected regions. The results of the study indicate a mismatch between several Perda and human rights principles, which threatens the implementation of fair regional autonomy. Therefore, this study recommends the need for harmonization between Perda and human rights principles to improve human rights protection at the local level. These findings are expected to contribute to the development of legal science and produce more inclusive and fair policies in society
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO) Luluk Widyaningtiyas; Tri Astuti Handayani; Bukhari Yasin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sw7spa41

Abstract

Praktik kefarmasian ilegal merupakan permasalahan serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu sistem pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap praktik kefarmasian ilegal dibandingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku praktik kefarmasian ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bjn dengan ketentuan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana praktik kefarmasian ilegal secara lebih komprehensif melalui pengelompokan jenis pelanggaran dan gradasi sanksi pidana, serta menganut sistem pertanggungjawaban pidana dualistis yang menuntut pembuktian unsur objektif dan subjektif. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun masih terdapat kelemahan dalam pendalaman aspek pemilihan dakwaan, pembuktian unsur tidak memenuhi standar, dan analisis kesengajaan. Putusan pidana yang dijatuhkan dinilai proporsional menurut teori pemidanaan, meskipun relatif ringan dari perspektif kebijakan kriminal dalam penanggulangan praktik kefarmasian ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Praktik Kefarmasian Ilegal, Penegakan Hukum, Kesehatan, Putusan Pengadilan
Korupsi Di Lingkungan Peradilan: Implikasi Terhadap Integritas Hakim Dan Marwah Penegakan Hukum Di Indonesia Yasin, Bukhari; Tri Astuti Handayani; Irma Mangar
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/6697dk13

Abstract

The public is presented with various cases that show the practice of bribery, gratuities, and buying and selling cases involving judges at various levels of the judiciary. The arrest operation carried out by the Corruption Eradication Commission against a number of judges, including within the Supreme Court of the Republic of Indonesia, indicates that the problem of corruption in the judicial realm is not an incidental case, but has a structural and cultural dimension. This research uses a normative legal research method (normative juridical) with a focus on the analysis of legal norms, principles, and concepts related to corruption in the judicial environment and its implications for the integrity of judges and the credibility of law enforcement in Indonesia. Judges who are supposed to be the guardians of substantive justice and the implementer of the rule of law have the potential to turn into transactional actors when integrity is weakened. As a result, the judicial function is no longer distorted by the law on the basis of norms and conscience, but on the basis of certain economic-political interests and forces. Further implications of this condition are the erosion of the principle of equality before the law, increasing legal uncertainty, and weakening the legitimacy of judicial institutions.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO) Luluk Widyaningtiyas; Tri Astuti Handayani; Bukhari Yasin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sw7spa41

Abstract

Praktik kefarmasian ilegal merupakan permasalahan serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu sistem pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap praktik kefarmasian ilegal dibandingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku praktik kefarmasian ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bjn dengan ketentuan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana praktik kefarmasian ilegal secara lebih komprehensif melalui pengelompokan jenis pelanggaran dan gradasi sanksi pidana, serta menganut sistem pertanggungjawaban pidana dualistis yang menuntut pembuktian unsur objektif dan subjektif. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun masih terdapat kelemahan dalam pendalaman aspek pemilihan dakwaan, pembuktian unsur tidak memenuhi standar, dan analisis kesengajaan. Putusan pidana yang dijatuhkan dinilai proporsional menurut teori pemidanaan, meskipun relatif ringan dari perspektif kebijakan kriminal dalam penanggulangan praktik kefarmasian ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Praktik Kefarmasian Ilegal, Penegakan Hukum, Kesehatan, Putusan Pengadilan
Co-Authors Abid, M. Alwi Agus Pramono Agustina, Hiqma Nur Aqiel Alam, M. Arsita Dewi, Intan Atmaja, Dimas Surya aza, Fadya Amalya Beny Prasetya, Ammad Diding Rahmat Dimas Surya Atmaja Eka Listianing Rahayu Endang Endang Endang, Endang Erwanto Erwanto Febriyo Wahyudi Hasan Gesa Bimantara Hartiningsih Astuti Irma Mangar Jeferson Kameo Luluk Widyaningtiyas Maya Rizki Fauzia, Maya Rizki Mochamad Mansur Moh. Yusuf Dawud Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad Noverita Wahyuningsih Novitasari Novitasari Nugrahaningtyas Fatma Anyassari Nurdjizah Prabowo, Andrianto Prasetyo, Teguh Pratiwi, Dinda Adelia Putra, Reza Ananda Qurotul Aini Rahayu, Eka Listianing Rahmawati, Laily Agustina Rina Rachmawati Rohman, M. Kholilur Sahra Dwi Irma Rosida Salsabila, Tiara Devina Sekarsari, Putri Spristisia, Arum Suharto, Ririn Pratiwi Surya Atmaja, Dimas Susilo, Joko Hadi Tina, Neli Agus Ulfah Hoesny, Mariana Wahyu Septanti, Nidia Yasin, Bukhari