Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Development Research Jurnal Akta PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Pagaruyuang Law Journal Indonesian Journal of Criminal Law JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Surakarta Law and Society Journal Indonesia Berdaya Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pelita Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Scientific Research, Education, and Technology Jurnal Penelitian Serambi Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Khidmah Nusantara PESHUM Journal of Education, Pedagogy and Teacher Training INTERACTION: Jurnal Pendidikan Bahasa
Tri Astuti Handayani
Universitas Bojonegoro
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Kekuatan Hukum Kepemilikan Bitcoin Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Bimantara, Gesa; Handayani, Tri Astuti; Tina, Neli Agus
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i2.2994

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran global, salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk uang elektronik berbasis kriptografi yang memungkinkan transaksi tanpa keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara. Namun, di Indonesia, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara menentukan kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, dan kekuatan hukum Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang maupun uang elektronik berdasarkan peraturan-undangan di Indonesia. Bitcoin digolongkan sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi sepenuhnya menjadi risiko pengguna tanpa jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat berfungsi dalam transaksi elektronik global, di Indonesia penggunaannya terbatas dan tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran resmi.
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN OTOPSI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN aza, Fadya Amalya; Handayani, Tri Astuti; Yasin, Bukhari
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi pada perkara tindak pidana pembunuhan serta mengidentifikasi penyebab tidak dilaksanakannya otopsi dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Otopsi sebagai salah satu bentuk visum et repertum memiliki peran penting dalam membuktikan sebab kematian dan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara kematian tidak wajar memperoleh tindakan otopsi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan standar pembuktian ilmiah dan implementasi kewenangan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyidik memiliki kewenangan penuh untuk meminta otopsi sebagai bagian dari visum et repertum forensik guna membuktikan tindak pidana pembunuhan. Namun, dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penyidik tidak melaksanakan otopsi dan justru mengandalkan resume medis, surat penolakan tindakan medis, rekaman CCTV, serta bukti obat-obatan untuk memenuhi unsur pembuktian. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kecukupan alat bukti dan efisiensi proses penyidikan, meskipun secara prosedural tidak sepenuhnya selaras dengan standar ideal penyidikan kematian tidak wajar. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimum pembuktian menurut KUHAP sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan otopsi dalam perkara kematian tidak wajar demi menjamin kualitas pembuktian ilmiah dan terpenuhinya asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana..
Co-Authors Abid, M. Alwi Achmad Noerkhaerin Putra Agus Pramono Agustina, Hiqma Nur Aqiel Alam, M. Arsita Dewi, Intan Atmaja, Dimas Surya aza, Fadya Amalya Beny Prasetya, Ammad Diding Rahmat Dimas Surya Atmaja Eka Listianing Rahayu Endang Endang Endang, Endang Erwanto Erwanto Febriyo Wahyudi Hasan Gesa Bimantara Hartiningsih Astuti Irma Mangar Jeferson Kameo Maya Rizki Fauzia, Maya Rizki Mochamad Mansur Moh. Yusuf Dawud Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad Noverita Wahyuningsih Novitasari Novitasari Nugrahaningtyas Fatma Anyassari Nurdjizah Prabowo, Andrianto Prasetyo, Teguh Pratiwi, Dinda Adelia Putra, Reza Ananda Qurotul Aini Rahayu, Eka Listianing Rahmawati, Laily Agustina Rina Rachmawati Rohman, M. Kholilur Sahra Dwi Irma Rosida Salsabila, Tiara Devina Sekarsari, Putri Spristisia, Arum Suharto, Ririn Pratiwi Surya Atmaja, Dimas Susilo, Joko Hadi Tina, Neli Agus Ulfah Hoesny, Mariana Wahyu Septanti, Nidia Yasin, Bukhari