Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Di Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Terhadap Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Tri Astuti Handayani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencak silat adalah wadah pembinaan karakter khusunya para generasi muda, dimana pemuda adalah penerus estafet kepempinan bangsa, maka pribadi excellence serta bermoral tinggi sangat di perlukan, sejalan dengan inti ajaranya mendidik manusia untuk dapat menegetahui kebenaran dan kesalahan dalam hidupnya, serta meningkatakan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, maka di perlukan pembinaan yang intensif bagi para anggota pencak silat khususnya ( anggota berusia muda). Keberagaman pencak silat merupakan miniatur bangsa indonesia, akan tetepi terkadang juga menimbulkan banyak tantangan dan dinamika sosial yang menghasilkan Culture Animosity (interaksi saling menolak) yang bersifat kompetitif. Maka diperlukan solusi untuk merubah cara pandang dari Culture Animosity menjadi Demonstration Effect ( saling menerima satu sama lain). Bojonegoro kampoeng pesilat kecamatan purwosari merupakan tindak lanjut program di tingkat kabupaten ke kecamatan purwosari, dimana tujaunaya adalah menyatukan semua aliran pencak silat sebagai mitra kamtibmas yang dapat menciptakan kondisi kondusif di lingkunganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui kontribusi, bentuk kontribusi dan potensi adanya bojonegoro kampoeng pesilat di kecamatan purwosari terhadap peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat (mitra kamtibmas) di kecamatan purwosari, kabupaten bojonegoro. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan empat strategi yakni observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif dan materi audio dan visual, sedangkan analisis data menggunakan metode diskritif yakni tidak menggunakan angka angka sebagai metode utamanya, akan tetapi data yang terkumpul berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, data tersebut berupa naskah dokumen resmi yang dapat menunjuang penelitian ini.
Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Perkelahian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tri Astuti Handayani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai sanksi pidana terhadap anak pelaku perkelahian. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Bagaimana pengaturan tindak pidana perkelahian anak dengan anak. Kedua, Bagaimana sanksi pidana bagi anak pelaku perkelahian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian Pengaturan hukum pidana bagi anak pelaku perkelahian diatur didalam beberapa aturan perundang-undangan yaitu Pasal Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP dan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara Sanksi pidana bagi anak pelaku perkelahian dapat dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan bisa berupa sanksi tindakan dan pidana. Bahwa seharusnya Pemerintah melalui aparat penegak hukum agar memberi bantuan hukum bagi para pelajar yang terlibat tawuran dari awal penyidikan hingga pendampingan dalam proses pengadilan dan orang tua maupun guru turut aandil dalam mencegah anak yang melakukan perkelahian.
Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Tri Astuti Handayani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”. Dewasa ini sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, yang mana delik penganiayaan tersebut telah diatur dalam pasal 351-358 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pelaksanaannya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.
PELATIHAN PEMBUATAN VIDEO OFFICIAL PEMANDIAN SUMBERINGIN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DESA WISATA DI DESA WRINGINSONGO, KEC. TUMPANG, KAB. MALANG Agustina, Hiqma Nur; Anyassari, Nugrahaningtyas Fatma; Fauzia, Maya Rizki; Novitasari, Novitasari; Rahayu, Eka Listianing; Handayani, Tri Astuti
Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/dlppm.v5i1.12492

Abstract

Tourism village is a village that has various characteristics and uniqueness, and therefore designated as a tourist attraction. Tourist village is a form of community empowerment since the village is run and managed by local community. In addition, it also drives utilization of local resources and development of local businesses. Studies have shown the impact of tourism village toward the village economy since tourism is a substantial economic base for developing an area. Situated in Tumpang, Malang Regency, Wringinsongo village has a lot of potentials, namely agriculture, fisheries, creative industry and tourism. One of which is a natural swimming pond called Sumberingin. However, number of visitors are relatively low because very few people, particularly those living outside Tumpang, have heard about this attraction. With adequate promotion, Sumberingin swimming pond can be a major tourist attraction. Therefore, Polinema decided to conduct a training on video-making and editing for members of BUMDes Tirta Jaya Kreasi. The objective is to provide some assistance to promote Sumberingin swimming pond. The findings demonstrated that the training increased the participants’ knowledge and skills in video-making from several interesting angles.
Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Wahyu Septanti, Nidia; Astuti Handayani, Tri
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.403

Abstract

Pada umumnya persidangan perkara pidana dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan secara fisik diruang sidang pengadilan, namun akibat adanya pandemi covid-19, untuk mengurangi resiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas, maka pemerintah Indonesia memutuskan agar persidangan secara konvensional beralih menjadi persidangan secara elektronik menggunakan teleconference. Pengaturan hukum persidangan elektronik dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro diatur dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui teleconference. Penerapan persidangan elektronik dalam beracara selama pandemi covid-19 ini cukup efektif dan efisien . Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana degan cara biasa, hanya saja yang membedakan terletak pada keberadaan peserta sidang yang tidak berada di ruang yang sama. Disisi lain berdasarkan teknisnya persidangan elektronik ini juga sudah efektif namun tetap terdapat kendala yakni salah satunya pada akses komunikasi yang sulit saat server atau jaringannya tidak baik. Persidangan elektronik ini sebenarnya lebih cepat dan praktis karena terdakwanya tetap berada dilapas dengan hanya dihadirkan dihadapan media teleconference. Dengan adanya persidangan secara elektronik tidak perlu diadakannya pengamanan oleh pihak kepolisian dikarenakan pengunjung juga dibatasi, dan terdakwa tetap didalam lapas hanya dihadirkan dihadapan layar media teleconference yang berada di lapas.
KEJELASAN INFORMASI DAN SPESIFIKASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DITINJAU BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Febriyo Wahyudi Hasan; Tri Astuti Handayani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.550

Abstract

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen rokok elektrik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian yang dialami konsumen tidak tercantum kejelasan informasi dan spesifikasi produk cairan rokok elektrik (Liquid). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cairain rokok elektrik sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Merujuk pada rumusan masalah kedua, pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Kemudian pada rumusan masalah kedua menjelaskan bahwa sampai saat ini upaya kementrian Kesehatan dan BPOM melindungui konsumen rokok elektrik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektrik kepada masyarakat dengan mengambil hasil hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara negara yang terlebih dahulu melakukan Kata Kunci : Informasi; Rokok Elektrik; Undang-Undang; Perlindungan Konsumen.
Developing English Website for Customer Service of Best Gym Malang Salsabila, Tiara Devina; Handayani, Tri Astuti; Agustina, Hiqma Nur
Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET) Vol. 3 No. 4 (2024): Vol. 3 No. 4 2024
Publisher : Kirana Publisher (KNPub)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58526/jsret.v3i4.584

Abstract

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in the fitness industry play a vital role in economic growth but often face challenges in market visibility and operational efficiency. This research focuses on developing an English-language website for Best Gym Malang to improve its customer service, accessibility, and reach. Using the ADDIE model, the research followed a structured process: Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. The website provides detailed information about the gym's services, facilities, membership options, and schedules. Field testing with 40 respondents revealed that 50% strongly agreed the website was comprehensive and engaging, with features enhancing user satisfaction and driving action. The study concludes that the website effectively addresses customer needs, boosts engagement, and positions the business for digital growth.
Developing Bilingual Press Release for Malang Creative Center Arsita Dewi, Intan; Ulfah Hoesny, Mariana; Handayani, Tri Astuti
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 4b (2024): OKTOBER (Tambahan)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i4b.2304

Abstract

Communication is one of the important aspects of customer service; a company can be said to be a good company if it can provide quality customer service. One of the ways companies convey information to visitors is by making press releases. Malang Creative Center has problems in making press releases in two languages. As a result, Malang Creative Center does not have English-language information media aimed at foreign visitors. This research aims to develop a bilingual press release for Malang Creative Center. The press release contains information about what events are held and the latest information from Malang Creative Center. The design of this research is Design and Development Research (DDR). DDR ensures that press releases are systematically designed and developed based on empirical evidence and research findings. The method in this stage consists of five stages: analysis, design, development, implementation, and evaluation. At this stage, the researcher used several instruments, such as interviews and observations, to identify the problem. The researcher began to design the press release by organizing it step by step based on the information obtained. The next stage is the development stage, where researchers apply all concepts from the design stage and develop them into a press release. The next stage is the implementation stage, where the product is tested to expert validators. Then, the product is validated by expert validators, after which it is tested to the public in the evaluation stage. The results of this study are nineteen bilingual press releases published on the Malang Creative Center website that can provide information that visitors easily understand. Based on the questionnaire results, most respondents (47.5%) strongly agreed, and (52.5%) agreed that the information presented in the press releases was clear and easy to understand.
The Corporate Legal Responsibility for The Leak of Personal Data of Application Consumers in Indonesia Gesa Bimantara; Tri Astuti Handayani; Muhammad Ainul Yaqin Al Irsyad
JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i4.41409

Abstract

The importance of using identity in the form of personal data in all activities related to the fulfillment of rights encourages someone to provide personal data information. Voluntary and mandatory giving is a shame for individuals who seek more profit by using someone's personal data without the permission of the owner of the personal data concerned. The scope and formulation of this research problem focuses on the use of personal data without permission which can be qualified as a criminal offense and what criminal responsibility there is for perpetrators who use personal data without permission. The method used in this writing is the juridical-normative-conceptual legal research method. Research shows that the use of personal data without permission is a criminal offense by fulfilling the elements of general criminal regulations and related special regulations below. In Indonesia, criminal responsibility for perpetrators still does not have specific regulations regarding the imposition of criminal sanctions, so that responsibility is contained in separate regulations. The separate regulations contain several aspects of the protection of a person's personal data in general. The imposition of a crime against a corporation and/or its management does not preclude the possibility of a criminal being imposed on other perpetrators who, based on the provisions of the Law, are proven to be involved in the crime. Based on this research, the government, as the protector and guarantor of citizens' rights regarding the importance of personal data, must immediately ratify the Draft Law on Personal Data Protection for the sake of legal certainty.
SUSTAINABILITY ANALYSIS AND THE ROLE OF ENFORCEMENT LAW RELATING TO THE SILAT COLLEGE MONUMENT IN BOJONEGORO DISTRICT, EAST JAVA Putra, Reza Ananda; Handayani, Tri Astuti; Mansur, Mochamad
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2025): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v10i1.9379

Abstract

Pencak silat is a martial arts method created by the Indonesian people for protect yourself from danger. Pencak silat schools in Indonesia are synonymous with tugu universities which is the identity of a pencak silat school near the area with the symbol of a particular college. The existence of a martial arts monument can give rise to prolonged conflict between universities due to social jealousy and displeasure between other martial arts schools, to the detriment of civilians who live around the monument the martial arts. On the basis of frequent clashes due to pencak silat monuments made the governor of east java give an appeal to put in order the university monuments martial arts. Then the east java provincial government through the east java bakesbangpol issued an appeal for independently dismantle the martial arts school monument. The aim of this research is to determine the sustainability of the silat monument control program and to determine the role of law enforcement in controlling silat college monuments in Bojonegoro district, east java. The researcher used qualitative research methods with a type of empirical normative legal research.