Articles
<![CDATA[Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik ]]>
<![CDATA[Herizal Herizal]]>;
<![CDATA[Mukhrijal Mukhrijal]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17327
<![CDATA[Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealisme dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas dibutuhkan organisasi publik dengan tujuan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada semua pihak (stakeholders), baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan evaluasi ataupun penilaian terhadap tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Metode yang digunakan untuk menyusun tulisan ini adalah pendekatan studi literatur dengan penelurusan dokumen akademis di bidang administrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil yang diperoleh adalah Akuntabilitas perspektif The New Publik Service mempunyai banyak segi dan menuntut pengakuan akan peran kompleks yang dimainkan oleh pemerintah (birokrat) dalam tata pemerintahan kontemporer. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMANFAATAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon ) ]]>
<![CDATA[J. Tuhumury, Yoana]]>;
<![CDATA[Wance, Marno]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v3i1.33
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemanfaatan Desa di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan desa Wayame dalam pengelolaan DD dan ADD sudah dapat dikatakan transparan. Sedangkan untuk Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban pemanfaatan dana desa di Desa Wayame sudah berjalan namun masih belum maksimal. Pemerintah desa wayame telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana. Sasaran pemanfaatan dana desa lebih dikhususkan untuk pemberdayaan dibandingkan dengan pembangunan fisik ternyata di desa wayame pemanfaatan dana desa lebih banyak diarahkan ke pembangunan fisik dengan demikian bahwa pemanfaatan dana desa di desa wayame diketahui belum sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang.]]>
<![CDATA[Covid-19 dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability (Kapasitas Pemerintah) dalam Pengambilan Kebijakan Sektor Strategis di Provinsi Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Lating, Ali]]>;
<![CDATA[La Suhu, Bakri]]>;
<![CDATA[Wance, Marno]]>;
<![CDATA[Thaib, Fajri]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v4i1.44
<![CDATA[Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin memperlihatkan peningkatan jumlah pasien positif di wilayah Provinsi Maluku Utara, dibutuhkan kebijakan reaktif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penanganan, tata kelola hubungan kewenangan dan koordinasi lintas level pemerintahan yang masih bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penanganan kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di tengah pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan strategismengalami ancaman yang serius karena pandemi Covid-19. Imbasnya adalah berhentinya sektor produksi yang berakibat kerugian bagi para nelayan. Efek yang terjadi yakni adanya gap antara produksi ikan dan tenaga yang harus dikeluarkan para nelayan. Sedangkan pada sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan perluasan rumah sakit cadangan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan alat atau mesin polymerase chain reaction (PCR) sehingga pemerintah pusat menyediakan 1 unit PCR untuk Maluku Utara.]]>
<![CDATA[KONFLIK ANTARA DESA DI KECAMATAN OBI ( Studi Tentang Resolusi Konflik Antara Desa Jikotamo dan Desa Taman Sari ) ]]>
<![CDATA[La Suhu, Bakri]]>;
<![CDATA[Wance, Marno]]>;
<![CDATA[Noviyanti, Vivi]]>;
<![CDATA[La Impi, Iswahyudi]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jgoa.v1i2.495
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ( 1 ) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antara Desa Jikotamo dan Desa Taman Sari, ( 2 ) mengetahui mekanisme resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua Pemerintah Desa. Dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara mendalam pada setiap informan sebagai data primer, serta melalui dokumentasi guna mencatat, mengutip pada dokumen atau arsip yang dimiliki oleh kedua Pemerintah Desa sebagai data sekunder.Konflik yang terjadi di Kecamatan Obi pada tahun 2014 antara Pemuda Desa Jikotamo dan Pemuda Desa Taman Sari dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya yaitu faktor ketersinggungan dan faktor kesalapahaman. faktor ketersinggungan dan kesalah pahaman yang di maksud yaitu pada suatu acara pesata/joget ronggeng dan di bawah pengaruh alkohol sampai menginjak kaki dan berbicara yang menurut mereka tidak pantas untuk di bicarakan, maka dari itu terj adilah konflik. Sedangkan mekanisme resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua Pemerintah Desa yaitu dengan cara negosiasi atau secara kekeluargaan sesuai budaya Buton ( Puroro’umpua mai Puatoro ) sehingga terjalin kesepakatan untuk berdamai. Negosiasi dan kekeluargaan yang dimaksud dengan mendatangi pemerintah Desa Taman Sari untuk membicarakan mengenai perdamaian sekaligus membuat kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian antara pemuda ke dua Desa apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sangsi. Hal ini di lakukan agar pertikaian/perkelahian antara kedua Desa tidak terjadi kembali.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KECIL MASYARAKAT DESA MADOPOLO MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI ]]>
<![CDATA[Alhadar, Helmi]]>;
<![CDATA[La Suhu, Bakri]]>;
<![CDATA[Wance, Marno]]>;
<![CDATA[Noviyanti, Vivi]]>;
<![CDATA[Adam, Karsan]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jgoa.v1i2.501
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Madapolo melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan. Dengan demikian dapat menjawab permasalahan di atas. Jenis digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dan pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam menjalankan Program Usaha Kecil dan Menengah khususnya sub program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Madapolo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan pada prinsipnya sudah terimplementasi dengan baik, walaupun ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Madapolo yaitu masalah keterbatasan anggaran (anggaran yang diberikan hanya Rp. 20.000.000/per kelompok), keterbatasan sumber daya manusia (SDM) anggota pelaksana PNPM-Mandiri dan rendahnya mutu pendidikan para anggota PNPM-MP Desa Madapolo serta tingkat kedisiplinan yang masih rendah, selain itu juga kurangnya pengembangan pendidikan dan pelatihan kepada para anggota PNPM-MP Desa Madapolo.]]>
<![CDATA[BENANG KUSUT BLT DANA DESA TAHUN 2020 DI PULAU GAMUMU KECAMATAN OBI SELATAN (Studi Tentang Implementasi Pembagian BLT-DD Di Desa Mano) ]]>
<![CDATA[La Suhu, Bakri]]>;
<![CDATA[Suaib, Rahmat]]>;
<![CDATA[Abdul, Isman]]>;
<![CDATA[Wance, Marno]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano, dan kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano. Adapun tipe dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dirancang untuk berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam tentang keadaan sekarang. Tujuan utama dalam menggunakan metode ini, yakni untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala-gejala tertentu Temuan penelitian menunjukkan bahwa ; pertama, implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, ini dikarenakan dalam proses pendataan calon penerima manfaat BLT-DD dan pembagian dana BLT-DD belum mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK No.50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kedua, dalam proses pelaksanaan pembagian BLT-DD di Desa Mano masih terdapat berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, yakni (1) kendala karena keterlambatan pencairan dana desa, (2) komitmen Ketua BPD yang seringkali berubah-rubah, sehingga tidak sejalan dengan pemerintah desa, dan (3) gerakan sosial masyarakat yang meminta kepada pemerintah desa agar transparansi dalam proses pembagian dana BLT-DD.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan) ]]>
<![CDATA[Suhu, Bakri La]]>;
<![CDATA[Wance, Marno]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.903 KB)
|
DOI: 10.52447/gov.v4i2.1456
<![CDATA[This study aims to find out the form of comunity of seaweed farming and the factors that inhibit the farming community in developing seaweed cultivation in Mano Village, South Obi Subdistrict, South Halmahera Regency. Using descriptive qualitative research as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observable behavior, This study is design explain things or problems that occur and are described according to the focus of the research problem. Data sources used are primary data and secondary data. Inahich data the collection are through observation, interviews and documents analysis.Based on the result of the study, it shows that there are several forms of empowerment program of the Mano seawid Regional Government in this marine office of the South Halmahera District case and Fisheries Service, including (1) the establishment of seaweed farmer groups, the formation of graps support this group was from 2011 to 2015 and now there are 19 groups of seaweed farmers, (2) Providing in the form of production equipment in the form of “pelompong” and seawed drying, but the assistance provided is not fully distributed to 19 groups due to limited budget so that assistance in the form of pelompong is only 192 units for 5 groups and seawed drying equipment 16 units for only 2 groups. While the inhibiting factors of farmers in cultivnting seawed include (1) lack of marketing program to sell the seaweed, (2) lack of business capital in the development of seaweed cultivation, and (3) absence of training and counseling activities on dewed cultivation for the farming communities.]]>
<![CDATA[POLITIK ANGGARAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA PEMBAHASAN APBD KABUPATEN BURU SELATAN 2015 ]]>
<![CDATA[Wance, Marno]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (871.749 KB)
|
DOI: 10.52447/gov.v2i2.623
<![CDATA[ABSTRAK Untuk menjawab permasalahan tersebut maka harus dilakukan analisis secara komprehensif untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif ini berfungsi untuk menjelaskan dan membaca pola relasi antara eksekutif dan legislatif dalam melakukan tahapan-tahapan pembahasan APBD. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan bahan-bahan yang terkait. Pendekatan yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menentukan hasil penelitian tentang pola relasi yang terjadi maka menggunakan teori pola interkasi dalam kekuasaan model stone yang yaitu Model interaksi Decisional, model interkasi Anticipated Reaction, Interaksi Nondecisional Making, Interaksi Sytemic. Dan teori model ROCCIPI (Rule, Capacity, Comunication, interest, process, ideologi). Kata Kunci: Relasi Eksekutif-Legislatif, Legislasi Daerah]]>
<![CDATA[Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Wance, Marno]]>;
<![CDATA[Suhu, Bakri La]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.315 KB)
|
DOI: 10.52447/gov.v4i2.1455
<![CDATA[This study aims to find out the participation of first-time voters in determining political choices and to find out the behavior of first-time voters in determining the candidates for regional elections in North Maluku. This study uses descriptive qualitative which is can as a series of procedures used in solving problems investigated / examined by describing the state of the objects of research at time based on existing facts. Data sources used are primary data and secondary data, Data collection done through observation, interviews and documents analysis.Based on the findings of the study, the level of political participation of first-time voters in determining their political choices in North Maluku regional head elections can be described; the voters are rational enough in deciding their political choices, because the indicators for chosing candidates are based on figures the and datas and the products of political issues sold by the candidatsin their qeetion programs. In addition it also turns out that the first time voters still use an emotional approach with the candidates in channeling voting rights in the elections.This study aims to find out the participation of first-time voters in determining political choices and to find out the behavior of first-time voters in determining the candidates for regional elections in North Maluku. This study uses descriptive qualitative which is can as a series of procedures used in solving problems investigated / examined by describing the state of the objects of research at time based on existing facts. Data sources used are primary data and secondary data, Data collection done through observation, interviews and documents analysis.Based on the findings of the study, the level of political participation of first-time voters in determining their political choices in North Maluku regional head elections can be described; the voters are rational enough in deciding their political choices, because the indicators for chosing candidates are based on figures the and datas and the products of political issues sold by the candidatsin their qeetion programs. In addition it also turns out that the first time voters still use an emotional approach with the candidates in channeling voting rights in the elections.]]>
<![CDATA[“EFEKTIVITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK (STUDI PELAYANAN P.T ASDP PELABUHAN BASTIONG TAHUN 2017)” ]]>
<![CDATA[wance, marno]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (862.375 KB)
|
DOI: 10.52447/gov.v3i2.1141
<![CDATA[The Effectiveness of Employee Service Effectiveness of PT ASDP Ferry Bastiong Ternate in 2017 is still inadequate. This is because there is still a lack of technical apparatus in field apparatus in providing an understanding of the effective model of accountable and prompt servants in responding to problems occurring at the port of PT ASDP Bastion Ternate . Therefore, innovation has been done by P.T ASDP Ferry Bastion in Ternate in striving for the achievement of service success on the aspect of public port governance. One of them establishes cooperation with several agencies and to address the passenger safety issues that continue to be experienced by other transport models at the crash point in the town ofTernate. To answer these problems it must be analyzed comprehensively to find facts that occur in the field. So the method used in this study is descriptive qualitative. This qualitative descriptive study serves to explain and read the model of effective service on the port of PT ASDP Bastiong. Data collection techniques used there are some of the observations, interviews, documentation and use of related materials. The approach used is primary and secondary data Primary data source is a source of data obtained directly from the respondent or object studied, while the secondary data source is the source of data obtained through written documents, archives and others at the agency or institution related to the research. In determining the results of research on the pattern of relationships that occur then the theory used is a model of effectiveness measurement using Open Systems Perspective approach presented by Richard M. Steers which is divided into indicators of organizational management, environmental characteristics, characteristics of workers and management practices.]]>
