Articles
<![CDATA[CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWEREJO ]]>
<![CDATA[Rukoyah Rukoyah]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 9: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v1i9.369
<![CDATA[Artikel pada penelitian ini melihat Calon tunggal kepada desa yang terjadi pada empat desa di kecamatan kemiri, Kabupaten Purwerejo. Metode deskriptif kualitatif untuk melakukan wawancara secara langsung di empat desa penelitian. Adapun hasil penelitia beberapa aspek yaitu : (1) Aspek kontestasi (Kompetisi): dua desa terdapat calon incambent dan dua desa lagi karena tidak adaanyaa tanah bengkok daan rendahnya perekonomian masyarakatnya. (2) Aspek Partisipasi Politik : ada dua desa politik lokal mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pencalonan kepala desa karena terdapat money politik dan dua desa politik lokal tidak mempengaruhi karena masyarakatnya memang menginginkan adanya masyarakat untuk maju mencalonkan diri di pemilihan kepada desa. (3) Aspek Partisipasi Sosial : Partisipasi Sosial dalam pemilihan kepala desa di empat des yaitu bagi calon kandidat yang akan maju mencalonkan diri harus benar-benar mempersiapkan mental dan siap materi karena untuk mengadakan selamatan (syukuran) dan lek-lekan (begadang). (4) Aspek Partisipasi Warga : rendahnya pendidikan masyarakat dan tidak adanya niatan masyarakat untuk mencalonkan diri karena melihat lawannya yang mau untuk maju mencalonkan diri kepala desa incambent.]]>
<![CDATA[ANALISIS WACANA KRITIS BERITA KONFLIK DI MEDIA AMBON EKSPRES DAN SIWALIMA ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Husein]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 9: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v1i9.392
<![CDATA[Artikel pada penelitian ini melihat analisis wacana kritis berita konflik di media Ambon Ekspres dan Siwalima. Metode deskriptif kualitatif untuk melakukan wawancara secara langsung di dua media. Adapun hasil analisis penelitian keenam teks berita di Harian Ambon Ekspres dan Siwalima, ditemukan, ideologi kelompok atau agama masih terlihat dari setiap konstruksi berita yang dimuat kedua koran ini. Hal ini juga teridentifikasi dalam Struktur Makro, Super Struktur dan Struktur Mikro, serta konteks sosial. (a). Struktur Makro: Ambon Ekspres dan Siwalima selalu mengambil sudut pandang pemberitaan melalui dua pilihan, menjelaskan tentang kita (agama atau kelompok) atau menjelaskan tentang mereka (agama lain atau kelompok lain). (b). Super Struktur: pemilihan sudut pandang, yang dipertegas dengan fakta-fakta atau penceritaan yang mendukung kita atau merugikan mereka. (c). Struktur Mikro: penyimpulan posisi kita (hasil penilaian wartawan) atau posisi mereka]]>
<![CDATA[PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah ]]>
<![CDATA[Marno Wance]]>;
<![CDATA[Muhtar Muhtar]]>;
<![CDATA[Pahrul Idham Kaliky]]>
<![CDATA[ CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Ilin Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.723 KB)
|
DOI: 10.31960/caradde.v2i2.372
<![CDATA[Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ini untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pemerintahan negeri Hila dalam berkolaborasi pada perencanaan pembangunan di desa. Pelatihan serta FGD dilakukan oleh Akademisi FISIP Universitas Pattimura bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah negeri Hila dalam penyelenggaran pemerintah yang baik berdasarkan prinsip tata kelola keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa. Metode pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan terbagi menjadi dalam dua tahapan yaitu persipanan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan meliputi survey lokasi, waktu dan menysun materi pelatihan. Sedangkan pelaksanaan meliputi turun ke lokasi, persentase materi dan analisis penyelenggaraan pemerintah desa.PKM Menggunakan pendekatan penelitian yaitu Metode pelatihan dan FGD di Kantor Desa bersama pemerintah negeri Hila dan Mahasiswa. Sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemerintah Negeri Hila dan perangkat Negeri. Simpulan pada PKM di Negeri Hila yaitu tata kelola penyelenggaran pemerintahan Negeri Hila dan lembaga saniri dalam merencanakan pembangunan di Desa Hila.]]>
<![CDATA[PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT ]]>
<![CDATA[Fahmi Afrizal Kaisupy]]>;
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411
<![CDATA[ Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.]]>
<![CDATA[Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan ]]>
<![CDATA[Abdulhalil Hi Ibrahim]]>;
<![CDATA[Bakri La Suhu]]>;
<![CDATA[Saiful Madjid]]>;
<![CDATA[Rulex Sonotox]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jssh.v4i2.11541
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai dengan persepsi politik masyarakat dalam pembentukan daerah otonomi baru di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode ini digunakan dengan maksud membuat penggambaran secara sistimatis, factual, dan akurat dalam menganalisis fakta-fakta secara langsung dilapangan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi politik masyarakat dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tahun 2014 tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, padahal awal tahun 2014 isu pemekaran sangatlah direspon baik oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Loleba sehingga masyarakat tidak segan-segan dalam memberikan dukungan mereka. Persepsi ini muncul karena, pertama rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten induk dengan Kecamatan Wasile Selatan. Kedua, pemikiran politik ini lahir karena dalam proses pengurusan administrasi misalnya KTP, KK, Akta Kelahiran, seringkali terkendala pada biaya transportasi yang terlalu tinggi. Alasan inilah yang mendorong semangat masyarakat tetap mendukung agenda rencana pemekaran Wasile Raya menjjadi kabupaten yang baru.]]>
<![CDATA[SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village) ]]>
<![CDATA[Marno Wance]]>;
<![CDATA[Bakri La Suhu]]>;
<![CDATA[Marsel M Girato]]>
<![CDATA[ POLITICO Vol 19, No 2 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/politico.v19i2.1930
<![CDATA[The church conflict that occurred in Adu Village, South Ibu Subdistrict, West Halmahera Regency was caused by unjust church leadership. Conflicts in the construction of places of worship often lead to violence, attacks and sealing of houses of worship by the community. This study aims to determine the occurrence of social conflict between residents in the construction of church in Adu village and to find out the resolution of the conflict. This research uses descriptive qualitative research that can be understood as a series of procedures used in solving problems, namely the cause of conflict between residents related to the construction of church in Adu Village by investigating and describing research objects based on facts in the field. Data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques namely observation, interviews and document analysis. The research findings show that the cause of conflict in church construction is because (1) the church leadership is no longer neutral in serving the community, for example when visiting a sick Adu village community, the church leader only visits one group while the other group is ignored, and (2) the regulations of church leaders regarding residents’ responsibilities to the church such as the obligation for each person to contribute IDR 200,000 per year for church construction is considered too burdensome for the community. From the factors causing the conflict, conflict resolution is carried out by way of negotiations (consensus agreement) between the Old GMIH and the GMIH Renewal. From these negotiations, a mutual agreement ensued that the construction of a new church planned by the GMIH Renewal would continue.]]>
<![CDATA[Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat ]]>
<![CDATA[Maria A. V. Touwe]]>;
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775.298 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i2.688
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Negeri Murnaten dengan masalah penelitian yaitu Adat Dan Demokrasi (studi tentang Pemilihan Raja) dengan tujuan penelitian bagaimana penerapan ketentuan adat dalam era demokrasi terkait Pemilihan Raja di Negeri Murnaten, Kecematan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) sudah ada kesepakaan bersama terhadap pemberlakuan ketentuan adat akan tetapi sekarang sudah terbagi. (2) pada awalnya pemerintah dan masyarakat konsisten dalam menerapkan ketentuan adat dalam pemilihan raja namun, saat ini masyarakat mengalami perubahan pemikiran dalam hal ketentuan adat mengenai pemilihan raja. (3) dukungan masyarakat terhadap ketentuan adat saat ini telah terbagi akibat dari perbedaan pendapat. (4) ketaatan masyarakat terhadap seluruh keputusan adat mengalami perubahan akibat dari kepentingan politik. Oleh karena itu disimpulkan bahwa saat ini antara pemerintah dan masyarakat Negeri Murnaten tidak sejalan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan adat terkait proses Pemilihan Raja.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan ]]>
<![CDATA[Marno Wance]]>;
<![CDATA[Abd Halil Hi Ibrahim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v1i2.20
<![CDATA[ABSTRACT Pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaaan pilkades tahap pertama mengalami konflik pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selainitu,konflik pilkades terjadi karenaaktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik pilkades di Halmahera selatan di lakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesain kondlik pilkades. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat pada konflik pilkades di Halmahera Selatan. Manfaat dari hasil penelitian untuk menambah khasanah keilmuan tentang konflik pikades di tingkat desa. Keywords: Pilkades, konflik pemilihan, kandidat ABSTRACT Simultaneous village head elections in 2016 held in South Halmahera Regencyended up with conflicts. There were 249villagesspread across 32 sub-districts participating in the village head elections. The simultaneous village headelections were divided into two phases in which the first one was held on 20 November 2018 taken by 189 villages. While 60 villages were held in the second phase. The first electionleft 16 casesof conflicts. The fact in the field revealed that the conclicts occured because there were some complaints coming from the losing candidatesthat the election organizers had taken side on one of the candidatesand their supporting teamwhichhad closeness to the regional leader. Besides,there were some actors intervening in the election that caused conflicts among candidates. Consideringthefacts, thisresearchwas conducted in two villages with the aim of comparing the conflicts in the villages andthe resolution models. The research method used was descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with parties involved in the election conflicts. The benefits ofthe research is to increase the repertoire of knowledge about election conflict at the village level. Keywords:head village election, election conflict, candidates]]>
<![CDATA[Faktor Pemicu Utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada Anggaran 2018 ]]>
<![CDATA[Raoda M Djae]]>;
<![CDATA[Rasid Pora]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v1i2.22
<![CDATA[Penelitian ini akan menjelaskan tentang faktor pemicu hutang pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pengawasan APBD provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2018. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam mengenai bagiamana faktor pemicu hutang Pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018 serta menganalis bentuk pengawasan APBD pada tahun anggaran 2018. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan untuk menggali berbagai data dari berbagai informasi mengenai masalah penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dengan jalan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Manfaat yang diharapkan dari hasil temuan penelitian dapat menambah pengetahuan kita tentang faktor pemicu hutang pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018, serta model perencanaan APBD tahun anggaran 2018. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis praktek perencanan anggaran sehingga pemerintah dapat melakukan tata kelola keuangan publik secara transparan dan terbuka. Hasil penelitian menemukan bahwa pemicu Akibat hutang pemerintah provinsi Maluku Utara dari tahun 2016 sebesar 412 milyar. Beban pembiayaan semakin besar sehingga APBD belum mampu melakukan pembiayaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan hutang kepada pihak ketiga selama tiga tahun yaitu 2016 sampai 2018 sebanyak 105 milyar. Terjadinya penyimpangan hutang itu akibat dari lemahnya mekanisme pengelolaan anggaran. Sehingga menyebabkan pengelolaan anggaran jauh dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku Kata kunci: Hutang Pemerintah, Perencanaan Anggaran, Tata Kelola Keuangan, Perencanaan APBD ABSTRACT This study explains the factors of North Maluku government debt and its supervision on 2018 provincial budget. The purposes of this study are to analyze in depth about the factors that trigger the North Maluku government debt in the year 2018 and to analyze the form of regional budget supervision in 2018 fiscal year. In order to achieve the outlined objectives, this study was carried out for 3 (three) months to explore various data from various information related to the problems. This study type was qualitative with a descriptive analysis approach. The expected benefits of the findings are to add our knowledge and understanding of the factors of North Maluku government debt in the year 2018, as well as the budget planning model for the 2018 fiscal year. Meanwhile, practically this study produces study material from various interested parties to analyze budget planning practices so that the government can conduct public financial governance in a transparent and open way. The results of the study found that the North Maluku government debt from 2016 amounted to 412 billion. Financing costs are increasing in the line that the regional budget has not been able to carry out overall financing. Therefore, the government made debt to the third party for three years from 2016 to 2018 as many as 105 billion. The occurrence of debt irregularities was a result of weak budget management mechanisms. This was due to the budget management which was far from the principles of transparency and accountability required by applicable laws and regulations. Keywords: Government Debt, Budget Planning, Financial Governance, Regional Budget Planning]]>
<![CDATA[Institutional Studies Of Saniri Institutions In Negeri Of Hila And Mamala As Pillars Of Local Democracy In Central Maluku ]]>
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Atikah Khairunissa]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Vol. 3 No. 5 (2022): October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v3i5.512
<![CDATA[The selection for a negeri (village) government is a selection process through done mata rumah perintah (the leaders of clans) that have been recognized for a long time. Among the negeri government elections in Central Maluku, there is an election conflict between Hila negeri and Mamala Negeri, which until now has not been resolved and needs further research to figure out the reasons behind the conflict. The purpose of this study is to analyze in depth the institutionalization of Saniri institutions of the Hila and Mamala negeris in the process of selecting the negerigovernment. In order to achieve the described objectives this research is designed to be carried out for 2 (two) months to explore various data from various information regarding the research problem. The type of research used is qualitative research with a descriptive analysis approach. With this approach, the author is able to provide a more detailed description and explanation of the problem of the raja (headman) election conflict in Mamala and Hila negeri, Central Maluku regency.The findings of the research field were found that (1) the conflict in the election of the Raja of the Hila negeri was caused by a conflict between mata rumah perintah, namely Ollong and Lating in carrying out the candidate for the head of the Hila negeri. The occurrence of the vacuum of the raja government because until now mata rumah parentah is still submitting a lawsuit to the Ambon City Administrative Court (PTUN). Meanwhile, the election process for the raja of Mamala government did not occur because of the election conflict in which the saniri handed over the election process to the mata rumah perintah of Malawat. Mamala negeri only has one mata rumah parentah that caused a conflict in the election of the headman (raja).]]>
