Articles
<![CDATA[Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan ]]>
<![CDATA[Abdulhalil Hi Ibrahim]]>;
<![CDATA[Bakri La Suhu]]>;
<![CDATA[Saiful Madjid]]>;
<![CDATA[Rulex Sonotox]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jssh.v4i2.11541
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai dengan persepsi politik masyarakat dalam pembentukan daerah otonomi baru di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode ini digunakan dengan maksud membuat penggambaran secara sistimatis, factual, dan akurat dalam menganalisis fakta-fakta secara langsung dilapangan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi politik masyarakat dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tahun 2014 tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, padahal awal tahun 2014 isu pemekaran sangatlah direspon baik oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Loleba sehingga masyarakat tidak segan-segan dalam memberikan dukungan mereka. Persepsi ini muncul karena, pertama rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten induk dengan Kecamatan Wasile Selatan. Kedua, pemikiran politik ini lahir karena dalam proses pengurusan administrasi misalnya KTP, KK, Akta Kelahiran, seringkali terkendala pada biaya transportasi yang terlalu tinggi. Alasan inilah yang mendorong semangat masyarakat tetap mendukung agenda rencana pemekaran Wasile Raya menjjadi kabupaten yang baru.]]>
<![CDATA[SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village) ]]>
<![CDATA[Marno Wance]]>;
<![CDATA[Bakri La Suhu]]>;
<![CDATA[Marsel M Girato]]>
<![CDATA[ POLITICO Vol 19, No 2 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/politico.v19i2.1930
<![CDATA[The church conflict that occurred in Adu Village, South Ibu Subdistrict, West Halmahera Regency was caused by unjust church leadership. Conflicts in the construction of places of worship often lead to violence, attacks and sealing of houses of worship by the community. This study aims to determine the occurrence of social conflict between residents in the construction of church in Adu village and to find out the resolution of the conflict. This research uses descriptive qualitative research that can be understood as a series of procedures used in solving problems, namely the cause of conflict between residents related to the construction of church in Adu Village by investigating and describing research objects based on facts in the field. Data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques namely observation, interviews and document analysis. The research findings show that the cause of conflict in church construction is because (1) the church leadership is no longer neutral in serving the community, for example when visiting a sick Adu village community, the church leader only visits one group while the other group is ignored, and (2) the regulations of church leaders regarding residents’ responsibilities to the church such as the obligation for each person to contribute IDR 200,000 per year for church construction is considered too burdensome for the community. From the factors causing the conflict, conflict resolution is carried out by way of negotiations (consensus agreement) between the Old GMIH and the GMIH Renewal. From these negotiations, a mutual agreement ensued that the construction of a new church planned by the GMIH Renewal would continue.]]>
<![CDATA[Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat ]]>
<![CDATA[Maria A. V. Touwe]]>;
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775.298 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i2.688
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Negeri Murnaten dengan masalah penelitian yaitu Adat Dan Demokrasi (studi tentang Pemilihan Raja) dengan tujuan penelitian bagaimana penerapan ketentuan adat dalam era demokrasi terkait Pemilihan Raja di Negeri Murnaten, Kecematan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) sudah ada kesepakaan bersama terhadap pemberlakuan ketentuan adat akan tetapi sekarang sudah terbagi. (2) pada awalnya pemerintah dan masyarakat konsisten dalam menerapkan ketentuan adat dalam pemilihan raja namun, saat ini masyarakat mengalami perubahan pemikiran dalam hal ketentuan adat mengenai pemilihan raja. (3) dukungan masyarakat terhadap ketentuan adat saat ini telah terbagi akibat dari perbedaan pendapat. (4) ketaatan masyarakat terhadap seluruh keputusan adat mengalami perubahan akibat dari kepentingan politik. Oleh karena itu disimpulkan bahwa saat ini antara pemerintah dan masyarakat Negeri Murnaten tidak sejalan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan adat terkait proses Pemilihan Raja.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan ]]>
<![CDATA[Marno Wance]]>;
<![CDATA[Abd Halil Hi Ibrahim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v1i2.20
<![CDATA[ABSTRACT Pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaaan pilkades tahap pertama mengalami konflik pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selainitu,konflik pilkades terjadi karenaaktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik pilkades di Halmahera selatan di lakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesain kondlik pilkades. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat pada konflik pilkades di Halmahera Selatan. Manfaat dari hasil penelitian untuk menambah khasanah keilmuan tentang konflik pikades di tingkat desa. Keywords: Pilkades, konflik pemilihan, kandidat ABSTRACT Simultaneous village head elections in 2016 held in South Halmahera Regencyended up with conflicts. There were 249villagesspread across 32 sub-districts participating in the village head elections. The simultaneous village headelections were divided into two phases in which the first one was held on 20 November 2018 taken by 189 villages. While 60 villages were held in the second phase. The first electionleft 16 casesof conflicts. The fact in the field revealed that the conclicts occured because there were some complaints coming from the losing candidatesthat the election organizers had taken side on one of the candidatesand their supporting teamwhichhad closeness to the regional leader. Besides,there were some actors intervening in the election that caused conflicts among candidates. Consideringthefacts, thisresearchwas conducted in two villages with the aim of comparing the conflicts in the villages andthe resolution models. The research method used was descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with parties involved in the election conflicts. The benefits ofthe research is to increase the repertoire of knowledge about election conflict at the village level. Keywords:head village election, election conflict, candidates]]>
<![CDATA[Faktor Pemicu Utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada Anggaran 2018 ]]>
<![CDATA[Raoda M Djae]]>;
<![CDATA[Rasid Pora]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v1i2.22
<![CDATA[Penelitian ini akan menjelaskan tentang faktor pemicu hutang pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pengawasan APBD provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2018. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam mengenai bagiamana faktor pemicu hutang Pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018 serta menganalis bentuk pengawasan APBD pada tahun anggaran 2018. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan untuk menggali berbagai data dari berbagai informasi mengenai masalah penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dengan jalan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Manfaat yang diharapkan dari hasil temuan penelitian dapat menambah pengetahuan kita tentang faktor pemicu hutang pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018, serta model perencanaan APBD tahun anggaran 2018. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis praktek perencanan anggaran sehingga pemerintah dapat melakukan tata kelola keuangan publik secara transparan dan terbuka. Hasil penelitian menemukan bahwa pemicu Akibat hutang pemerintah provinsi Maluku Utara dari tahun 2016 sebesar 412 milyar. Beban pembiayaan semakin besar sehingga APBD belum mampu melakukan pembiayaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan hutang kepada pihak ketiga selama tiga tahun yaitu 2016 sampai 2018 sebanyak 105 milyar. Terjadinya penyimpangan hutang itu akibat dari lemahnya mekanisme pengelolaan anggaran. Sehingga menyebabkan pengelolaan anggaran jauh dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku Kata kunci: Hutang Pemerintah, Perencanaan Anggaran, Tata Kelola Keuangan, Perencanaan APBD ABSTRACT This study explains the factors of North Maluku government debt and its supervision on 2018 provincial budget. The purposes of this study are to analyze in depth about the factors that trigger the North Maluku government debt in the year 2018 and to analyze the form of regional budget supervision in 2018 fiscal year. In order to achieve the outlined objectives, this study was carried out for 3 (three) months to explore various data from various information related to the problems. This study type was qualitative with a descriptive analysis approach. The expected benefits of the findings are to add our knowledge and understanding of the factors of North Maluku government debt in the year 2018, as well as the budget planning model for the 2018 fiscal year. Meanwhile, practically this study produces study material from various interested parties to analyze budget planning practices so that the government can conduct public financial governance in a transparent and open way. The results of the study found that the North Maluku government debt from 2016 amounted to 412 billion. Financing costs are increasing in the line that the regional budget has not been able to carry out overall financing. Therefore, the government made debt to the third party for three years from 2016 to 2018 as many as 105 billion. The occurrence of debt irregularities was a result of weak budget management mechanisms. This was due to the budget management which was far from the principles of transparency and accountability required by applicable laws and regulations. Keywords: Government Debt, Budget Planning, Financial Governance, Regional Budget Planning]]>
<![CDATA[Analisis Permasalahan Pemerintahan, Pengembangan Bumdes, Kemisikinan Masyarakat desa dan Solusi yang ditawarkan Melalui Edukasi Kepada Masyarakat dan Praktek Kuliah Lapangan ]]>
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 2, No 5 (2022): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Widina, Widina Media Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59818/jpm.v2i5.284
<![CDATA[Field practice lectures conducted by lecturers of Government Science study program, FISIP University of Pattimura to the second semester students of the Government Fundamentals class A. A total of 44 students. The targets of field practice for second semester students are (1). Increase students' knowledge about actual issues related to village government problems and the development of Village Owned Enterprises (BUMDES). (2). Increase student knowledge about Bumdes management and settlement models that can be carried out by the Village Government (Pemdes). (3). Increasing students' knowledge of understanding the strength of Bumdes' position as a training ground and developing democracy in a country's life. The field practice method is carried out in stages, namely (1). The survey stages include an initial assessment to the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of Maluku Province to become one of the FGD resource persons, compiling materials and activity times (2). The implementation stages are activities carried out in Study Room 10 FISIP campus, Pattimura University, Focus Grub Discussion (FGD), problem analysis of Maluku Village Owned Enterprises (Bumdes). The field practicum used an approach, namely the training method and FGD for FISIP students, Pattimura University. The primary data carried out is a literature review and analysis of students' understanding of the discussion. The findings obtained are (1) the Realization of Village Funds (DD) has increased and can facilitate development programs and village community empowerment. (2). The distribution of village funds has the impact of reducing the poverty rate from 2014-2019, which has decreased by 1.32 percent. (3). The factors that become problems in the management of Bumdes in Maluku are (1). Extremely poor (2). Dependence on Central Government Transfer Funds. (3). Natural Resources Potential Not yet managed optimally. (4). Village Owned Enterprises (Bumdes) have not operated as they should. (5). The King/To the State Village Hasn't Been an Economic Driver. (6). Misuse of Village Funds]]>
<![CDATA[Covid-19 dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability (Kapasitas Pemerintah) dalam Pengambilan Kebijakan Sektor Strategis di Provinsi Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Ali Lating]]>;
<![CDATA[Bakri La Suhu]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>;
<![CDATA[Fajri Thaib]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.26 KB)
|
DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p
<![CDATA[Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin memperlihatkan peningkatan jumlah pasien positif di wilayah Provinsi Maluku Utara, dibutuhkan kebijakan reaktif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penanganan, tata kelola hubungan kewenangan dan koordinasi lintas level pemerintahan yang masih bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penanganan kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di tengah pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan strategismengalami ancaman yang serius karena pandemi Covid-19. Imbasnya adalah berhentinya sektor produksi yang berakibat kerugian bagi para nelayan. Efek yang terjadi yakni adanya gap antara produksi ikan dan tenaga yang harus dikeluarkan para nelayan. Sedangkan pada sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan perluasan rumah sakit cadangan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan alat atau mesin polymerase chain reaction (PCR) sehingga pemerintah pusat menyediakan 1 unit PCR untuk Maluku Utara.]]>
<![CDATA[THE SCHEME OF CASH TRANSFER DISTRIBUTION DURING THE COVID-19 PERIOD THROUGH THE WAEHERU VILLAGE FUND, CITY OF AMBON ]]>
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i3.40801
<![CDATA[The Covid-19 outbreak has caused the loss of jobs and sources of income for the community to become the worst so that intervention is needed in the form of social aid to communities affected by Covid-19. Because of these problems, the purpose of this research is to find out the scheme for distributing social aid in the form of cash transfer to the community during the Covid-19 period. The research method used is descriptive qualitative by conducting direct interviews with the village government, the community receiving cash transfer, and conducting secondary data analysis. The research findings reveal that the procedure for distributing cash transfer to the community are (1) the village government records the residents of the Waeheru community as initial data then validates the recipient data (2) for those who receive cash transfer through the Village Fund (DD) scheme, they must have Bank Rakyat Indonesia account to be able to receive the funds, (3) The process of receiving cash transfer is through the stages of planning, implementation, administration, reporting to the level of accountability in a transparent manner to the village government, community, and Village Consultative Board (Badan Permusyawaratan Desa ―BPD).]]>
<![CDATA[THE SCHEME OF CASH TRANSFER DISTRIBUTION DURING THE COVID-19 PERIOD THROUGH THE WAEHERU VILLAGE FUND, CITY OF AMBON ]]>
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i3.40801
<![CDATA[The Covid-19 outbreak has caused the loss of jobs and sources of income for the community to become the worst so that intervention is needed in the form of social aid to communities affected by Covid-19. Because of these problems, the purpose of this research is to find out the scheme for distributing social aid in the form of cash transfer to the community during the Covid-19 period. The research method used is descriptive qualitative by conducting direct interviews with the village government, the community receiving cash transfer, and conducting secondary data analysis. The research findings reveal that the procedure for distributing cash transfer to the community are (1) the village government records the residents of the Waeheru community as initial data then validates the recipient data (2) for those who receive cash transfer through the Village Fund (DD) scheme, they must have Bank Rakyat Indonesia account to be able to receive the funds, (3) The process of receiving cash transfer is through the stages of planning, implementation, administration, reporting to the level of accountability in a transparent manner to the village government, community, and Village Consultative Board (Badan Permusyawaratan Desa ―BPD).]]>
<![CDATA[Model Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Covid-19 Melalui Dana Desa Waeheru Kota Ambon ]]>
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 8, No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/ijpa.v8i2.5668
<![CDATA[Covid-19 yang mewabah dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan sumber ekonomi masyarakat menjadi terburuk dan membutuhkan intervensi dalam bentuk bantuan social kepada masyarakat terdampak Covid-19. Permasalahan tersebut sehingga tujuan dilakukan penelitian adalah mengetahui model penyeluran bantuan sosial kepada masyarakat pada masa Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Pemerintah Desa, masyarakat penerima bantuan sosial dan melakukan analisis data sekunder. Adapun hasil temuan penelitian adalah prosedur penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat adalah (1). Pemerintah desa berdasarkan data kependudukan masyarakat waeheru sebagai data awal kemudian pemerintah desa melakukan validasi data penerima bantuan. (2). Bagi masyarat yang menerima bantuan sosial melalui skema Dana Desa (DD) untuk dapat membukan rekening Bank Rakyat Indonesia untuk dapat diterima. (3) Tahapan penerima melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada tingkat pertanggunngjawaban secara tranparan kepada pemerintah desa, masyarakat dan BPD]]>
