Claim Missing Document
Check
Articles

PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KECIL MASYARAKAT DESA MADOPOLO MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI Alhadar, Helmi; La Suhu, Bakri; Wance, Marno; Noviyanti, Vivi; Adam, Karsan
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v1i2.501

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Madapolo melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan. Dengan demikian dapat menjawab permasalahan di atas. Jenis digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dan pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam menjalankan Program Usaha Kecil dan Menengah khususnya sub program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Madapolo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan pada prinsipnya sudah terimplementasi dengan baik, walaupun ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Madapolo yaitu masalah keterbatasan anggaran (anggaran yang diberikan hanya Rp. 20.000.000/per kelompok), keterbatasan sumber daya manusia (SDM) anggota pelaksana PNPM-Mandiri dan rendahnya mutu pendidikan para anggota PNPM-MP Desa Madapolo serta tingkat kedisiplinan yang masih rendah, selain itu juga kurangnya pengembangan pendidikan dan pelatihan kepada para anggota PNPM-MP Desa Madapolo.
BENANG KUSUT BLT DANA DESA TAHUN 2020 DI PULAU GAMUMU KECAMATAN OBI SELATAN (Studi Tentang Implementasi Pembagian BLT-DD Di Desa Mano) La Suhu, Bakri; Suaib, Rahmat; Abdul, Isman; Wance, Marno
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano, dan kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano. Adapun tipe dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dirancang untuk berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam tentang keadaan sekarang. Tujuan utama dalam menggunakan metode ini, yakni untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala-gejala tertentu Temuan penelitian menunjukkan bahwa ; pertama, implementasi pembagian BLT-DD di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, ini dikarenakan dalam proses pendataan calon penerima manfaat BLT-DD dan pembagian dana BLT-DD belum mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK No.50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kedua, dalam proses pelaksanaan pembagian BLT-DD di Desa Mano masih terdapat berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, yakni (1) kendala karena keterlambatan pencairan dana desa, (2) komitmen Ketua BPD yang seringkali berubah-rubah, sehingga tidak sejalan dengan pemerintah desa, dan (3) gerakan sosial masyarakat yang meminta kepada pemerintah desa agar transparansi dalam proses pembagian dana BLT-DD.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan) Suhu, Bakri La; Wance, Marno
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.903 KB) | DOI: 10.52447/gov.v4i2.1456

Abstract

This study aims to find out the form of comunity of seaweed farming and the factors that inhibit the farming community in developing seaweed cultivation in Mano Village, South Obi Subdistrict, South Halmahera Regency. Using descriptive qualitative research as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observable behavior, This study is design explain things or problems that occur and are described according to the focus of the research problem. Data sources used are primary data and secondary data. Inahich data the collection are through observation, interviews and documents analysis.Based on the result of the study, it shows that there are several forms of empowerment program of the Mano seawid Regional Government in this marine office of the South Halmahera District case and Fisheries Service, including (1) the establishment of seaweed farmer groups, the formation of graps support this group was from 2011 to 2015 and now there are 19 groups of seaweed farmers, (2) Providing in the form of production equipment in the form of “pelompong” and seawed drying, but the assistance provided is not fully distributed to 19 groups due to limited budget so that assistance in the form of pelompong is only 192 units for 5 groups and seawed drying equipment 16 units for only 2 groups. While the inhibiting factors of farmers in cultivnting seawed include (1) lack of marketing program to sell the seaweed, (2) lack of business capital in the development of seaweed cultivation, and (3) absence of training and counseling activities on dewed cultivation for the farming communities.
POLITIK ANGGARAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA PEMBAHASAN APBD KABUPATEN BURU SELATAN 2015 Wance, Marno
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.749 KB) | DOI: 10.52447/gov.v2i2.623

Abstract

ABSTRAK Untuk menjawab permasalahan tersebut maka harus dilakukan analisis secara komprehensif untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif ini berfungsi untuk menjelaskan dan membaca pola relasi antara eksekutif dan legislatif dalam melakukan tahapan-tahapan pembahasan APBD. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan bahan-bahan yang terkait. Pendekatan yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menentukan hasil penelitian tentang pola relasi yang terjadi maka menggunakan teori pola interkasi dalam kekuasaan model stone yang yaitu Model interaksi Decisional, model interkasi Anticipated Reaction, Interaksi Nondecisional Making, Interaksi Sytemic. Dan teori model ROCCIPI (Rule, Capacity, Comunication, interest, process, ideologi). Kata Kunci: Relasi Eksekutif-Legislatif, Legislasi Daerah
Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara Wance, Marno; Suhu, Bakri La
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.315 KB) | DOI: 10.52447/gov.v4i2.1455

Abstract

This study aims to find out the participation of first-time voters in determining political choices and to find out the behavior of first-time voters in determining the candidates for regional elections in North Maluku. This study uses descriptive qualitative which is can as a series of procedures used in solving problems investigated / examined by describing the state of the objects of research at time based on existing facts. Data sources used are primary data and secondary data, Data collection done through observation, interviews and documents analysis.Based on the findings of the study, the level of political participation of first-time voters in determining their political choices in North Maluku regional head elections can be described; the voters are rational enough in deciding their political choices, because the indicators for chosing candidates are based on figures the and datas and the products of political issues sold by the candidatsin their qeetion programs. In addition it also turns out that the first time voters still use an emotional approach with the candidates in channeling voting rights in the elections.This study aims to find out the participation of first-time voters in determining political choices and to find out the behavior of first-time voters in determining the candidates for regional elections in North Maluku. This study uses descriptive qualitative which is can as a series of procedures used in solving problems investigated / examined by describing the state of the objects of research at time based on existing facts. Data sources used are primary data and secondary data, Data collection done through observation, interviews and documents analysis.Based on the findings of the study, the level of political participation of first-time voters in determining their political choices in North Maluku regional head elections can be described; the voters are rational enough in deciding their political choices, because the indicators for chosing candidates are based on figures the and datas and the products of political issues sold by the candidatsin their qeetion programs. In addition it also turns out that the first time voters still use an emotional approach with the candidates in channeling voting rights in the elections.
“EFEKTIVITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK (STUDI PELAYANAN P.T ASDP PELABUHAN BASTIONG TAHUN 2017)” wance, marno
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (862.375 KB) | DOI: 10.52447/gov.v3i2.1141

Abstract

The Effectiveness of Employee Service Effectiveness of PT ASDP Ferry Bastiong Ternate in 2017 is still inadequate. This is because there is still a lack of technical apparatus in field apparatus in providing an understanding of the effective model of accountable and prompt servants in responding to problems occurring at the port of PT ASDP Bastion Ternate . Therefore, innovation has been done by P.T ASDP Ferry Bastion in Ternate in striving for the achievement of service success on the aspect of public port governance. One of them establishes cooperation with several agencies and to address the passenger safety issues that continue to be experienced by other transport models at the crash point in the town ofTernate. To answer these problems it must be analyzed comprehensively to find facts that occur in the field. So the method used in this study is descriptive qualitative. This qualitative descriptive study serves to explain and read the model of effective service on the port of PT ASDP Bastiong. Data collection techniques used there are some of the observations, interviews, documentation and use of related materials. The approach used is primary and secondary data Primary data source is a source of data obtained directly from the respondent or object studied, while the secondary data source is the source of data obtained through written documents, archives and others at the agency or institution related to the research. In determining the results of research on the pattern of relationships that occur then the theory used is a model of effectiveness measurement using Open Systems Perspective approach presented by Richard M. Steers which is divided into indicators of organizational management, environmental characteristics, characteristics of workers and management practices.
Traditional Ledership in Negeri Tulehu: Transformation and Dynamics in the Modern Context Tuanaya, Wahab; Layn, Safrudin Butsma; Wance, Marno
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2024): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Buton.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v5i1.6832

Abstract

This study aims to examine issues related to the existence of traditional leadership in Tulehu, Central Maluku Regency, particularly in the context of conflicts that occurred during the election of the king or village head. The main focus of this study is on the delay in the ratification of the King by the Regent of Central Maluku, the protests by the community against the decision to appoint a King who did not follow the lineage of the matarumah Ohorella, and the decision of the Saniri Negeri that did not base the selection of the King on the royal lineage. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach and was conducted over a period of five months. Data collection techniques include interviews, direct observation, and documentation of various primary and secondary sources. The results of this study indicate that local government officials need to strengthen their role as traditional leaders who have strong legitimacy among the community. The Saniri Negeri plays an important role in maintaining the traditional selection process based on royal lineage (matarumah perintah), which contributes to social stability and harmonious relations among citizens. The implications of these findings indicate the importance of collaboration between the government and traditional institutions in resolving leadership conflicts in order to create a government that is accepted by all elements of society. However, the limitations of this study lie in its scope, which is restricted to one region, as well as the limited time available to capture dynamics that may arise after the study period ends. Further studies are recommended to cover a broader geographical area and timeframe to gain a more comprehensive understanding.
The Existence and Role of Indigenous Leadership in Local Governance: A Systematic Review of Indonesian Case Studies Wance, Marno; Layn, Safrudin Bustam; Collins, James T.; Syahidah, Ummu
Journal of Government Science Studies Vol 4 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jgssvol4issue1page1-11

Abstract

This research aims to analyze the distribution of studies related to customary leadership and local governance in Indonesia, which includes the distribution of articles per year, types of research, research targets, distribution by province and district in Maluku, as well as the fields of science used. The method used is a systematic review using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) approach to filter and select relevant articles. The analysis results show that the trend of publishing articles on customary leadership increased, peaking in 2022, but declined in the following years. The type of research is dominated by qualitative and normative legal approaches, indicating the need for in-depth analysis and regulatory strategies in understanding the role of customary leadership. The research targets focus on customary leadership and local government, reflecting the importance of these two elements in local governance. In terms of region, Maluku, particularly Central Maluku Regency, is the primary focus of the research, followed by Bali, South Sulawesi, and Central Java. Field analysis shows that this research is primarily reviewed from the perspectives of legal science, governance science, sociology, and anthropology, reflecting the complexity of studying traditional leadership from legal, social, and cultural aspects. These findings indicate that conventional leadership plays a significant role in maintaining cultural identity and social stability but also faces challenges in adapting to formal regulations. This research opens up opportunities for more in-depth studies in less accessible areas and with a richer multidisciplinary approach.
Government Policy on Retribution Services at the Traditional Bahari Market Suhu, Bakri La; Wance, Marno; Ibrahim, Abdul Halil Hi.; Radjak, Darwin Abd
ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July : Forthcoming
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Ternate City Government Policy in Market Retribution Services at Bahari Berkesan Traditional Market, using a qualitative descriptive approach because the problems discussed in this study are not related to numbers, but describe, outline and depict situations and conditions in accordance with reality. Data collection techniques are carried out through observation, document interviews and secondary data assistance. while data collection techniques are carried out through observation, document interviews and secondary data assistance.The results of the study indicate that the Implementation of Ternate City Government Policy in Market Retribution Services at Bahari Berkesan Traditional Market is in accordance with the expected objectives, the parties involved in collecting market retribution, namely the Market Service as the person in charge of market management in Ternate City and the amount of retribution collected from retribution payers is in accordance with existing provisions, although sometimes the amount of retribution collected with tickets given to retribution payers (traders) does not comply with the rules. In addition, in the implementation of market retribution collection, especially in the Bahari Berkesan traditional market, there are four factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, in this study, the resource factor has a more sufficient influence to support the implementation of policies in collecting market retribution at the Bahari Berkesan Traditional Market. Policy Implementation; Government, Services; Market Retribution;
MODERATED IDENTITY POLITICS: MUSLIM VOTERS AND RELIGIOUS DEPOLARIZATION IN NORTH MALUKU’S 2024 GUBERNATORIAL ELECTION Deni, Aji; Wance, Marno; Muhtar, Muhtar
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 3 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) September
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i3.63113

Abstract

This study examines religious polarization in North Maluku, proposing moderated identity politics and a hybrid representation model to explain post-conflict electoral behavior. It highlights local leaders who strategically balance identity appeals with cross-group alliances, integrating structural and agential factors to advance electoral theory and offer a replicable model for mitigating identity-based conflict in plural Indonesian regions. Using a mixed-methods sequential explanatory design, quantitative data were first collected from 100 proportionally sampled respondents. Subsequently, in-depth qualitative interviews were conducted with 17 key informants. Data triangulation, comparing survey results with interview findings, ensured consistency and strengthened the validity of the research conclusions. The study presents four novel contribution findings. First, it challenges conventional religious voting, demonstrating Sherly Tjoanda’s Catholic victory in a Muslim-majority province, attributed to economic pragmatism, political legacy, and networks over religious affiliation. Second, it introduces the Hybrid Representation Model, combining development performance with a moderate religious figure. Third, it refines voter decision-making through Post-Conflict Electoral Rationality and welfare populism, illustrating how trauma fosters pragmatism. Finally, it develops Moderated Identity Politics, integrating local factors like Nahdlatul Ulama’s influence and conflict trauma to reduce polarization and promote electoral pragmatism. The 2024 North Maluku gubernatorial election, with the Sherly-Sarbin ticket’s victory, exemplified pragmatic considerations outweighing religious identity. This model outcome establishes Moderated Identity Politics that can depolarize elections by endorsing competence-based, cross-faith alliances, and prioritizes a competence-plus-credibility approach. In contexts with a dominant, moderate Islamic organization and where economic competition is not a zero-sum game.