Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.753
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Politeia: Jurnal Ilmu Politik Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Politeia: Jurnal Ilmu Politik MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) PERSPEKTIF Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Journal La Sociale Journal of Public Representative and Society Provision Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Warjio Warjio, Warjio
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dalam Pelayanan Ketatausahaan Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Manurung, Alia Gani; Warjio, Warjio; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.949 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1060

Abstract

Berbagai kebijakan publik senantiasa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat maupun lingkungan yang ada. Kecenderungan terlambatnya mengaplikasikan aspek teknologi terbarukan serta perangkat sistem yang mengikutinya akan berakibat pelayanan yang tidak maksimal serta bertimbunnya antrian kepentingan publik yang terhambat. Penerapan sistem Informasi kearsipan dalam pelayanan ketatausahaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah propinsi Sumatera Utara,  merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan publik agar kualitas pelayanan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan pengguna baik itu Pimpinan Daerah maupun pihak diluar organisasi yang sangat mengharapkan adanya pelayan yang cepat, sederhana, mudah dan senantiasa dapat mengikuti perkembangan modernisasi. Adapun penerapan sistem ini, meliputi Aspek Input berupa penyediaan perangkat komputer, petugas dan tata cara yang mengaturnya. Dalam hal proses penerapan sistem ini senantiasa dilakukan dengan pengarahan, pemantauan dan evaluasi agar sistem berjalan terarah. Output yang dihasilkan berupa surat keluar dengan barcode dan terdata secara komputerisasi serta data surat masuk dan posisioning surat secara akurat dan cepat dapat terdeteksi. Manfaat yang dirasakan dari penerapan sistem ini berupa kemudahan layanan, pencarian data secara cepat, responsive, akuntabel dan penggunaan ruang yang tidak terlalu luas dalam menyimpan data.
Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Salman, Ibnu; Warjio, Warjio; Isnaini, Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.972 KB) | DOI: 10.31289/jap.v8i1.1576

Abstract

Focus penelitian ini adalah Sekolah Dasar pada Yayasan Perguruan Al Manar Kecamatan Hamparan Perak, sebagai Sekolah Dasar Swasta yang mendapat bantuan BOS dari pemerintah. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode analisis deskriptif, pendekatan dilakukan adalah kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penyaluran  BOS  dilakukan  setiap  3  (tiga)  bulan  (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikelola  oleh  SD/SDLB/SMP/SMPLB  dan  SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan  pertanggung  jawaban  atas pelaksanaan  kegiatan yang  dibiayai  dana  BOS  dan buku  dibuat  setiap  triwulan. Pertanggungjawaban  keuangan BOS harus  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga  dituntut  sumberdaya  sekolah  yang membuat  SPJ BOS. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan  fungsional  internal  oleh  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi  dan  kabupaten/kota. Pengawasan  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  dengan  melakukan  audit  atas  permintaan  instansi  yang akan diaudit. Pemeriksaan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sesuai dengan kewenangan. serta Pengawasan masyarakat dalam  rangka  transparansi pelaksanaan program  BOS  oleh  unsur  masyarakat.
Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan Arifin, Arifin; Warjio, Warjio; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.248 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1039

Abstract

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang berinisiatif membuat mobil layanan yang diberi nama SIMOLA (Sistem Mobil Layanan) yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian dengan cara mengunjungi langsung PNS yang berada di wilayah kecamatan yang jauh. Pelayanan SIMOLA telah disusun untuk setiap kecamatan dan memperioritaskan kepada 10 (sepuluh) kecamatan yang jauh dari Lubuk Pakam dengan mengunjungi Kantor Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan disuatu wilayah kecamatan. PNS dikecamatan dapat langsung berurusan dengan petugas SIMOLA tanpa harus datang ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan tanpa adanya kutipan (gratis). Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 Tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan (SIMOLA) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel penelitian digunakan puposive sampling, yaitu sebanyak 34 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.
Perilaku Pemilih Etnik Batak terhadap Pemilihan Kepala Daerah Sari, Ika Ratna; Warjio, Warjio
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol 10, No 2 (2018): VOLUME 10 NO 2 JULI 2018
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.318 KB)

Abstract

This article discusses about the relationship of clan/ethnicity in choosing. Ethnic problems / clan similarities are a problem that’s often debated in Indonesia "do people choose based on ethnicity / clan similarity?". These are the questions that we often face. Because most people in Indonesia choose based on one tribe / one clan with the prospective leader. The type of research used in this study is a type of qualitative research that seeks to understand and interpret the meaning of an event. The data used in this study are data derived from library studies and also data from the field obtained by distributing questionnaires or questionnaires to voters in Balige District. From these results, most of the voters in the District of Balige chose the pairs of candidates who were one clan and a kinship with them. This is evident from the results of the voting in this area, where the couple Kasmin Simanjuntak / Liberty Pasaribu were the winners. From the data obtained by the author, the majority of those who chose this pair were subjected to the factors of clan / ethnicity and kinship factors.  
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Munthe, Susilawaty; Warjio, Warjio; Kariono, Kariono
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1518

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam pelaksanaan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melaksanakan impelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KELURAHAN BUNUT BARAT KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT) Afandi, Mohd Ibnu; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.888 KB) | DOI: 10.31289/jap.v5i2.70

Abstract

AbstrakPajak Bumi dan Bangunan dimana dalam era otonomi obyek dan jenisnya bertambah. Dari kenyataan tersebut potensi Pajak Bumi dan Pembangunan cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusinya secara terus menerus dan berkembang sesuai dengan pesatnya pembangunandanpertambahanjumlahpenduduk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya juga membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), factor penghambat PBB-P2 dalam pencapaian target dan upaya untuk mencapai target tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, dan didukung data-data kualitatif dan kuantitatif serta pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Dalam kebijakan pemungutan PBB-P2 Bupati Asahan memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan dan kelurahan dengan satu tujuan yaitu mencapai target PBB-P2 yang telah ditentukan. Kedua, Sumber daya manusia untuk proses PBB-P2 ini terbatas namun dengan bantuan masing-masing Kepala Lingkungan, hal ini dapat teratasi. Ketiga, Komunikasi dari pihak Dispenda, Kecamatan dan Kelurahan berjalan dengan baik, terlebih pihak kecamatan yang ikut dalam sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Keempat, Kepatuhan pelaksana belum berjalan dengan baik karena, sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPPT kepada pihak kelurahan, sehingga berdampak kurang baik kepada masyarakat.Selainitu, dalam hal penegasan sanksi masih dikatakan belum berjalan, untuk wajib pajak tertunggak yang sudah terlalu lama belum dibayar sertaterjadi perpindahan dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah namun memiliki objek pajak di Kelurahan Bunut Barat. Saran dalam penelitian ini adalah Penegasan sanksi dengan cara lisan dan tulisan, dan memberikan contoh sanksi kepada wajib pajak yang tidakperduli akanhutangataskewajibannya agar hal ini tidak dicontoh dengan wajib pajak yang lain dan dengan pendataan bangunan-bangunan baru dan melaporkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini bertujuan agar bangunan baru atau pun perpindahan pemilik atas tanah dapat diproses dan tercatat di DinasPendapatan Daerah.Kata Kunci : Implementasi, Pajak Daerah, PBB. IMPLEMENTATION REGULATION OF ASAHAN REGION NUMBER 11 IN YEAR 2011 ON LOCAL TAXES IN ACHIEVING THE TARGET OF PROPERTY TAX IN RURAL AND URBAN (A DESCRIPTIVE STUDY BUNUT BARAT VILLAGE KISARAN BARAT SUBDISTRICT CITY)AbstractThe object and type of  Property Tax n this autonomy era is always increasing. Based on that fact, the potential of the Development Land Tax  is big enough to be one of source of local revenue that could contribute and develop continuously among the rapid estab building and population growth. This research aims to determine the implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2011 on Local Taxes, which also discusses the Land and Building Tax Rural Urban (L&B TAX-P2), the L&B TAX -P2 inhibiting factor in the achievement of targets and efforts to achieve these targets. This study used a descriptive method with an inductive approach, and backed up data as well as qualitative and quantitative data collection by field observations and interviews with relevant parties in these empirically. This study concluded that: First, in the L&B TAX voting policy-P2 Regent shavings gives authority to the districts and villages with a goal of reaching the L&B TAX target of P2 that has been determined. Second, human resources for the L&B TAX -P2 process is limited, but with the help of the respective Head of the Environment, this can be resolved. Third, Communications from the Revenue, District and Village goes well, especially the districts that participated in the socialization in raising awareness of the taxpayer in paying taxes. Fourth, Compliance executor has not gone well because there is a delay in the delivery of SPPT to the village, so the negative impact to the community. Beside that, in the case of confirmation of the sanctions is not running yet, for taxpayers who are already too long overdue unpaid and also displacement thing and taxpayers who live outside the area but have to tax in the Village of  West Bunut. Suggestions in this study is the affirmation of sanctions by way of words and written, and provide examples of penalties to taxpayers who do not care about the liabilities for obligations that it is not emulated by other taxpayers and with the collection of new buildings and report it to the Department of Revenue . It is intended that the new building or the owner of the land transfer can be processed and recorded in the Department of Revenue.Key Word: Implementation, Local Tax, L&B TAX
Model Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Al Washliyah di Kota Medan Kusmanto, Heri; Warjio, Warjio
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782.187 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.2008

Abstract

This study discusses the political model of development of Islamic community organizations namely Muhammadiyah and Al-Washliyah in Medan City. Specifically, this study describes the politics of development of Islamic community organizations (Muhammadiyah and Al-Washliyah) in maintaining and developing their existence in development activities in Medan City. The context of the research carried out mainly concerns the orientation of the two Islamic community organizations which are known to have different schools of thought from each other, Muhammadiyah represents modern thought while Al-Washliyah represents traditional circles in the context of their development activities in Medan City. This study examines the form or model and strategy of development, as well as the direction or orientation that forms the basis of Muhammadiyah and Al-Washliyah's political development policies in Medan City, which of course will have differences because of the different schools of thought. In addition, of course, the development of directions or orientations that shape the political model of development will also have a system or a different way from what has been developed by the government which tends to develop with a secular approach that is felt to have a community side on one side poverty, inequality and moral degradation.
Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara Jamaluddin, Yanhar; Fitriani, Fitriani; Safrida, Safrida; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.814 KB) | DOI: 10.31289/jap.v9i1.2231

Abstract

This article was prepared on the background where the poor in North Sumatera are powerless and have no ability to place their position and role in government and development, whileefforts to empower the poor have not been optimally carried out by the North Sumatera Provincial government. This article was prepared to discuss ways to make the poor in North Sumatera powerless, and outline strategies and models to empower the poor in North Sumatera. The poor are powerless and the risk poses a factor of poverty, physical weakness, isolation, improvement, and powerlessness, the poor are not managed and tend to be left by the government, and are not liked by the community. The strategy for empowering the poor in North Sumatera can be carried out through the Need for Strengthening program, Strengthening Human Resources, Strengthening Institutions, Strengthening Access to Communication and Information, Strengthening Networks - Partnerships, and Strengthening Participation. While the effective model of Poor Community Empowerment in North Sumatera is an Advantage and Change Model (ACM)
Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang Ulfa, Mau Lida; Kusmanto, Heri; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (892.248 KB) | DOI: 10.31289/jap.v9i1.2229

Abstract

This study is about political development of halal tourism in Sabang city. The focuses of this study are to analyze the actors of political development of halal tourism in Sabang city, the strategy, also the chances and challenges. The method used is a qualitative method. The findings of this study, among others, there are three important points. First, the actors of political development who invlolved are categorized at the national, Individual (national), Local (Aceh Province), Individual (Aceh Province), Local (Sabang), Individual (Sabang), and Private (Sabang) levels. Second, the actors who involved use a political development strategy with a mixed approach. Third, the actors see the magnitude of opportunities in building halal tourism in Sabang city and also the challenges that must be overcome immediately to manifest this.
Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Indonesia – Malaysia Kusmanto, Heri; Warjio, Warjio
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.185 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v7i2.2415

Abstract

Politically, Kelantan is unique compared to other states in Malaysia. Manifestations of the doctrine of competition between UMNO and PAS occurred in this last fortress of the Malay states (the last bastions of Malayness). Different political doctrines has caused relations between PAS-led Kelantan State Government and Federal Government, the UMNO-led Alliance, is always hot. But the doctrine of competition began to simmer down, upon the occurrence of the May 13, 1969 event, which allows both parties to come up with a government known as the PAS-Alliance Coalition Government (1973-1974) and later to be replaced by the Barisan Nasional (National Front) Government in 1974. PAS position in the National Front only lasted for three and a half years, when a political turmoil brewed up and has caused the party's expulsion. The expulsion of PAS from the National Front has caused the defeat of PAS to lose Kelantan State Legislative Assembly in the 1978 General Election. This provides the opportunity to the UMNO-led Barisan Nasional to rule Kelantan for 12 years and engage itself in extensive political strategies to defend its position from being constantly attacks by the PAS opposition quarters. However, due to some internal and external problems in the UMNO, PAS has won back the administration of the state of Kelantan by winning State Legislative Assembly in the 1990 general election.
Co-Authors Abdul Kadir Adam Adam Adenan Adenan, Adenan Adikara, Muhammad Agam Amir Purba, Amir Anggreni Atmei Lubis, Anggreni Atmei Ansari Ansari Arianto, Boby Arifin, Arifin AS, Azalea Narita Badaruddin Badaruddin Badawi, Faisal Budi Hartono Elyta Elyta Fahrezi, Muhammad Alif Fauzan, Indra Halim, Farid Muhammad Harahap, Dumasari Harahap, Elly Warnisyah Haryanti, Dian Hendrawan, Ahmad Ibnu Herawati, Riana Heri Kusmanto, Heri Herlina Herlina Hidayat, Renir Hud Effendi, Hud Irmawati Irmawati Ismayadi, Ismayadi Isnaini Isnaini Isnaini, Isnaini Kariono Kariono, Kariono Kariono, Kariono Kariono, Kariono Katimin, Katimin Kusmanto, Heri Kusmanto, Heri Luh Putu Ratna Sundari Maksum Syahri Lubis Manurung, Alia Gani Marlon Sihombing Miraza, Mukhaira Mulia Mohd Ibnu Afandi, Mohd Ibnu Muhammad Jailani Munthe, Susilawaty Nasution, Syafriansyah Nina Siti Salmaniah Siregar Novita Anggraini Oding affandi Panjaitan, Deffi Erfian Poedjianto, Arief Rahmi Utami Razak, A Ridhoi Meilona Purba Ridwan, Ridwan Ridwanti Batubara Rosidi, Ismar Rudi Salam Sinaga Salman, Ibnu Samosir, Yanne Dian Sri Anggreini Santifa, Maria Sari, Ika Ratna Sari, Ika Ratna Sari, Yasmine Anggia Sirait, Masitoh Sirait, Novianti Diva Nilakrisna Siregar, Burhanuddin Sitorus, Hetty Malina Situmorang, Tony P. SUBHILHAR, SUBHILHAR Surbakti, Sriwati Ngena Kenca Suryadi, Agus Suryati, Irsa’ Susanti Susanti Sutejo, Denny Syahputra, Orang Kaya Hasnanda Syamsiar, Syamsiar Syari, Neny Ratika Tanjung, Mahmuddin Nur Tarigan, Tariolan Tarigan, Usman Tilarso, Diki Ulfa, Mau lida Yanhar Jamaluddin, Yanhar Yunita Br Sitepu, Sri