Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.393
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Soumatera Law Review Ensiklopedia of Journal Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Marketing Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Gagasan Hukum Yuridika Ensiklopedia Research and Community Service Review Ekasakti Journal of law and Justice Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Justitia Jurnal Ilmu Hukum Journal of Global Legal Review Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Laurensius Arliman S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 131 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 131 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
MENGENAL BANTUAN HUKUM MELALUI PENDAPAT PARA AHLI HUKUM Arliman S, Laurensius
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i1.2236

Abstract

Abstract: Legal aid is an important aspect of the legal system which aims to provide access to justice for all individuals, especially those who are less fortunate. This concept is applied in various forms in different countries, with approaches ranging from government legal aid programs to services provided by non-governmental organizations and pro bono lawyers. Even though it still faces many challenges in its implementation, efforts to expand access to legal aid must continue to be made in order to create a fairer and more inclusive legal system.Keywords: Assistance, Law.
Kajian Kebijakan Kriminal Terhadap Rendahnya Kepercayaan Mayarakat Atas Kinerja Kepolisian  Sektor Sangir Jujuan Solok Selatan Marti, Tri Sukma; Arliman. S, Laurensius; Amiruddin
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rgtkr535

Abstract

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Kajian politik kriminal rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Sektor Sangir Jujuan berbentuk lambatnya penanganan laporan, di mana warga merasa tidak mendapat respons cepat saat melaporkan kasus. kurangnya transparansi dalam proses penanganan kasus membuat masyarakat merasa tidak mendapat kepastian dan solusi. Warga merasa diabaikan dan cenderung enggan melaporkan masalah, kurangnya transparansi dalam proses kasus.  Minimnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, Polsek hanya aktif dalam urusan keamanan, tetapi minim keterlibatan dalam kegiatan sosial dan adat. Masyarakat merasa hubungan dengan polisi hanya sebatas formalitas, bukan sebagai mitra keamanan. Terdapat adanya kesenjangan atas puas atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh petugas Polsek Sangir Jujuan yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polsek Sangir Jujuan. Rendahnya kepercayaan publik ini berdampak negatif pada stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Kendala dalam mengatasi rendahnya kepercayaan mayarakat terhadap kinerja Kepolisian Sektor Sangir Jujuan adalah Faktor Internal meliputi, keterbatasan sumber daya seperti jumlah personel dan fasilitas mempengaruhi kemampuan Polsek dalam merespons laporan secara cepat, sikap petugas yang dianggap kurang ramah dan empatik memperburuk hubungan dengan warga. Tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan. Penanganan kasus terlambat karenanya banyaknya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Sikap pelayanan yang kurang ramah dan empatik. Polisi kurang aktif dalam kegiatan sosial atau acara komunitas, sehingga interaksi antara warga dan polisi terbatas pada urusan penegakan hukum.
Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia S., Laurensius Arliman; Ratnawati, Elfrida; Razak, Aida Abdul
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 8 No 2 (2024): 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v8i2.4463

Abstract

Employment rights for people with disabilities are often neglected due to the lack of respect for equality before the law and respect for human rights. This study aims to examine: (1) the position and role of national and international law in regulating the right to work for people with disabilities; and (2) the implementation of regulations regarding the right to work for people with disabilities in Indonesia from a human rights perspective. Using normative legal research. The results of the study indicate that the international legal framework, especially the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), which has been ratified through Law Number 19 of 2011, provides a strong foundation for the recognition and protection of employment rights for people with disabilities. At the national level, this regulation is strengthened by the 1945 Constitution, Law Number 13 of 2003 concerning Employment, and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The impact of this study is that it must strengthen the implementation of non-discrimination experienced by people with disabilities in the world of work.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang Refdiantoni; Ismansyah; Arliman S, Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8kk9rr03

Abstract

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Satreskrim Polresta Padang menerima laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, tanggal 22 Januari 2024 tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang terhadap tersangka Basirun pada tanggal 22 Januari 2024 menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengungkap kejahatan terkait distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. Tersangka membeli BBM jenis pertalite dan solar dengan harga di bawah harga pasar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan fakta-fakta ini, penyidik berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Basirun telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik di Satreskrim Polresta Padang menghadapi berbagai kendala baik hukum maupun non-hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendala hukum seringkali terkait dengan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah, seperti dokumen distribusi yang tidak lengkap atau manipulasi data yang sulit dilacak.
Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat Terhadap Pelanggaran Muatan Kelapa Sawit Melebihi Kapasitas Candra, Fifriki; Delmiati, Susi; Arliman, Laurensius
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/qnmk4v14

Abstract

Ketentuan dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kelapa sawit melebihi kapasitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman Barat? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kelapa sawit melebihi kapasitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman Barat melalui Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berfokus pada upaya untuk memastikan keamanan dan keselamatan di jalan raya. Pasal 307 mengatur mengenai larangan membawa kendaraan yang muatannya melebihi batas yang ditetapkan, baik itu motor, mobil, maupun truk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lainnya. Di wilayah Pasaman Barat, muatan kelapa sawit yang melebihi kapasitas kendaraan seringkali menjadi masalah, terutama pada truk dan mobil pengangkut yang membawa lebih banyak dari yang diizinkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menindak kendaraan yang membawa muatan berlebih melalui pemeriksaan rutin dan selektif terhadap kendaraan yang melintas
KEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PELARANGAN ANALOGI DALAM PENETAPAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 2 KUHP NASIONAL S, Laurensius Arliman; Hutajulu, Andreas Fransiskus
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3336

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the progress of human rights (HR) in national criminal law through the prohibition of using analogy in determining an act as a criminal offense, as reflected in Article 1 Paragraph 2 of the new Indonesian Criminal Code (KUHP Nasional). The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. In the context of modern criminal law, the prohibition of analogy is considered a manifestation of the principle of legality (nullum crimen sine lege), ensuring legal certainty and protecting the fundamental rights of individuals from arbitrary state actions. By disallowing analogy, no individual can be punished unless based on a previously established law. This represents significant progress in the protection of human rights, especially in ensuring that criminal law is not used as a tool of repressive power. The findings indicate that Article 1 Paragraph 2 of the KUHP affirms human rights principles aligned with international instruments such as the ICCPR. Therefore, the prohibition of analogy in national criminal law is not merely a formal legal step, but an ethical milestone in the enforcement of criminal justice.Keywords: Human Rights, Analogy, National Criminal Code, Principle of Legality.
KUALITAS PELAYANAN SDM MEMPENGARUHI KEPUASAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION JEMBATAN KASIH KP TANJUNG UNCANG DI KOTA BATAM TAMBA, IMELDA; BUNGA MAKIN, MARIA FLORIDA; ARLIMAN S, LAURENSIUS
Jurnal Marketing Vol 1 No 1 (1): Jurnal Marketing
Publisher : STIE Perbankan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.249 KB)

Abstract

Komponen dalam pengembangan program pelatihan yang efektif dan efisien diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sumber daya manusia di lingkungan lembaga serikat kredit. Populasi penelitian adalah 400 orang. Sampel berjumlah 100 anggota CUJK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota Credit Union.
Upaya Kepolisian Dalam Penertiban Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Nugraha, Dian; Arliman, Laurensius; Pratama, Bisma Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z7ydw961

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya Direktorat Lalulintas Polda Sumbar dalam penertiban pengendara sepeda listrik di jalan raya dengan pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi aturan berlalu lintas kepada masyarakat pengguna sepeda listrik agar mereka memahami risiko dan tanggung jawab dalam berkendara. Pendekatan represif dapat dilakukan dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas atau mengendarai sepeda listrik secara sembarangan di jalan raya. Kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas. Kampanye keselamatan berlalu lintas dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung dalam bentuk penyuluhan kepada pengguna jalan maupun melalui media sosial dan platform digital. Kendala yang ditemui dalam penertiban pengendara sepeda listrik di jalan raya oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai status hukum kendaraan ini dan aturan penggunaannya. Tidak ada kepastian hukum tentang apakah sepeda listrik dikategorikan sebagai kendaraan bermotor atau non-motor juga menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan terkait kelengkapan kendaraan. Kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang mengatur penggunaan sepeda listrik. Di banyak titik rawan kecelakaan, masih belum tersedia rambu peringatan atau petunjuk yang memberikan informasi kepada pengguna sepeda listrik mengenai jalur yang aman untuk mereka lalui. Terbatasnya sumber daya dan personel penegak hukum juga menjadi kendala dalam penertiban pengguna sepeda listrik. Saat ini, jumlah petugas lalu lintas yang bertugas di lapangan masih belum mencukupi untuk secara efektif mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik.
PROSTITUSI ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI KEGAGALAN PERLINDUNGAN ANAK S, Laurensius Arliman
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child Protection is the key to the success of a country in the future, because children are the future generation of the nation. If it had been negligent care of a child, can guarantee a country it will be destroyed in the future, because there is no future generations. At this time many children being the object of sexual exploitation, not just the girls who made the object of sexual gratification by an adult male, a boy had already become victims of sexual abuse by an adult male, who has a deviant behavior. This paper tries to explain how the criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children? how to organize the protection of children well? and to socialize the concept of sustainable child protection. This research method is normative. From the results of the study found that offenders who commit sexual violence against boys under the age will be sanctioned in accordance with existing rules in the Code of Penal (Penal Code) and the Law on Child Protection. In restructuring the protection of children to be free from sexual violence, then any party relating to children, must work together. Introduced the concept of child protection is a concept that supports the fulfillment of children in daily practice, not just in any written rule. Perlindungan Anak merupakan kunci kesuksesan sebuah negara di masa depan, karena anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Jika sudah lalai mengurus anak, bisa dijamin sebuah negara itu akan hancur di masa depan, karena tidak ada generasi penerusnya. Pada saat ini anak banyak dijadikan objek eksploitasi seksual, bukan hanya anak perempuan saja yang dijadikan objek pemuas seksual oleh seorang laki-laki dewasa, anak laki-laki pun sudah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang laki-laki dewasa, yang memiliki perilaku menyimpang. Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana ancaman pidana bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak? bagaimana menata perlindungan anak dengan baik? serta mensosialisasikan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemui bahwa pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dibawah umur akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam menata perlindungan anak agar terbebas dari kekerasan seksual, maka setiap pihak yang berkaitan dengan anak, wajib bekerjasama. Konsep perlindungan anak yang diperkenalkan adalah suatu konsep yang mendukung pemenuhan anak didalam praktek keseharian, bukan hanya didalam aturan tertulis saja.
Kekosongan Hukum Terhadap Sosialisasi Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Yang Berkedok Kampanye S, Laurensius Arliman
Journal of Global Legal Review Vol. 1 No. 2 (2023): Journal of Global Legal Review
Publisher : Universitas Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59963/jglegar.v1i1.188

Abstract

Abstract: Indonesia has undergone various stages in the development of its democracy, one of which is the General Election. The phenomenon that has emerged today is the lack of clarity in the law regarding the socialization of legislative and presidential elections, which is sometimes disguised as campaign activities. The existing legal vacuum results in a lack of supervision over this kind of outreach, which can affect the integrity of elections and make it difficult for the public to differentiate between outreach and campaign activities. This research uses normative legal research methods, which explore and analyze applicable legal norms, including the Election Law and related regulations, as well as examining related cases that have been held previously. The research results show that the KPU plays a role in regulating and supervising the implementation of elections, including supervising campaign and outreach activities that have the potential to damage the rules. Bawaslu, as an independent monitoring institution, has an important role in monitoring violations during the election process, including in terms of socialization disguised as a campaign. The results of the second research, in order to strengthen democracy and election integrity, joint efforts by the KPU and Bawaslu to supervise socialization are essential to maintain a legitimate and fair election process. Regional governments, as implementers of elections at the local level, must also play a role in supervising socialization in their areas. Installing an APK under the guise of APS is a violation of Regional Regulations so that the regional institution executing it is the Civil Service Police Unit, where controlling socialization props that are considered illegal or violating can be carried out according to the authority of the institution concerned referring to the Regional Regulation. With this joint effort, we can minimize the potential for legal vacuum and promote an election process that is transparent, fair, and in accordance with democratic principles.
Co-Authors Amiruddin Bakir, Herman Bisma Putra Pratama BUNGA MAKIN, MARIA FLORIDA Candra, Fifriki Darmini Roza Dian Nugraha Elfitrayenti, Elfitrayenti Elfrida Ratnawati Ernita Arif Fitrian, Riko Gustiwarni, Gustiwarni Hariyadi, Hariyadi Helen, Zennis Hutajulu, Andreas Fransiskus Hutajulu, Maria Margaeta Indah Budhianti, Meta Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Kurnia Putra, Rommy Marti, Tri Sukma Multi Wijaya, Vience Ratna Munandar, Syaiful Murad, Irhas Pardosi, Debora Angelina Carissa Patmawanti, B. Ratnawati, Elfrida Razak, Aida Abdul Refdiantoni Romi, Ahmad Sakurawati, Ade Sarmiati Sarmiati Satria Trisna, Iqbal SH,MH, Dr. Yulfasni Suryanef Suryanef Susanto, Arisman Susi Delmiati Tamba, Imelda Veri, Isdal Yasri, Yasri Yulfasni, Yulfasni