Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Sri Dharmayanti; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6381

Abstract

Artikel bertujuan untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia serta untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kelas rawat inap standar merupakan amanah dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mendapatkan manfaat non medis dan merupakan prinsip universal dalam penyelenggaraan kebijakan negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selanjutnya dalam pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif hak asasi manusia bahwa negara dalam pemenuhan hak atas kesesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat bersifat wajib karena sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kampar Armen, Armen; Ardiansah, H.; Kadaryanto, Bagio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaporan belum berjalan maksimal karena sering melibatkan pihak luar, sehingga mengurangi efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis yang memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk hambatan administratif, politik, dan sosial yang memengaruhi pelaporan dana desa. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas administratif, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta intervensi politik. Untuk mengatasi masalah ini, langkah strategis yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaporan penggunaan dana desa di Kabupaten Kampar dapat lebih efektif dan efisien, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur oleh undang-undang.
Implementasi Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Arifin, Dhani Fratama; Harahap, Irawan; Kadaryanto, Bagio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lampu strobo, yang seharusnya hanya digunakan oleh kendaraan dinas atau kendaraan dengan kepentingan tertentu, sering disalahgunakan oleh pengendara kendaraan pribadi untuk mendapatkan prioritas di jalan raya. Hal ini berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis, yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam masyarakat dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan larangan tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, dan pendekatan analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan, dengan sampel yang melibatkan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, serta pengguna lampu strobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan tersebut telah diatur dalam undang-undang, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kerjasama antara instansi terkait untuk mengatasi permasalahan ini.
Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Sudargo, Ryan; Asnawi, Eddy; Kadaryanto, Bagio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16708

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau, dengan landasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan pada penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melanggar hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar penerapan hukum dapat berjalan lebih efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan hukum terhadap penanggung jawab aksi unjuk rasa yang melakukan tindak pidana di Provinsi Riau; (2) hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan hukum tersebut; dan (3) upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam kegiatan unjuk rasa di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Riau.