Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.066

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Progresif DE JURE Spektrum Hukum Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Sriwijaya Law Review Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies WIDYA LAKSANA Kosmik Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum IJIIS: International Journal of Informatics and Information Systems Administrative and Environmental Law Review

Firman Muntaqo

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Author-ID : 661822

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Adat Law as a Foundation for Advancing Indonesian Agrarian Law to Maximise Societal Welfare Firman Muntaqo; Febrian Febrian; Alip Dian Pratama
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 2, July 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3710.pp376-392

The evolution of agrarian law in Indonesia, particularly land law, must adhere to the constitutional mandate of promoting the welfare of the populace. This subject is compelling because existing studies predominantly address the legal-formal dimensions of customary land law without adequately examining its practical implications for public welfare. This research investigates whether the development of Indonesian land law is in accordance with the Agrarian Law and explores how to formulate legal frameworks that mitigate land disputes and conflicts related to the utilisation of Ulayat Land for development purposes. The objective is to present alternative recommendations for resolving national agrarian law issues, often diverging from constitutional directives. Employing a normative research method, this study draws on both legal and non-legal materials through philosophical, legislative, historical, conceptual, comparative, and futuristic lenses. The findings reveal that the current development of national agrarian law does not fully align with the Agrarian Law's mandate to enhance the welfare of the Indonesian people. Therefore, this research offers alternative legislative methods aimed at producing agrarian legal instruments that more effectively promote the prosperity of the Indonesian population.

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Padilah Kurniawan; Firman Muntaqo
Lex LATA Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3155

Waris atau Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta seseorang ketika pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Seringkali suatu pembagian warisan di dalam masyarakat sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan menyebabkan hilangnya keakraban dalam persaudaraan. dalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menurut Hukum Islam, ahli waris tetap bertanggung jawab dan wajib melakukan pelunasan kredit namun hanya terbatas pada jumlah ataupun nilai harta yang ditinggalkan si pewaris kecuali pembayaran utang tersebut tidak memberi kemudharatan bagi para ahli waris. Sedangkan menurut Hukum Perdata, ahli waris yang menolak warisan tidak dapat dibebani hukum sama sekali, dikarenakan dia dianggap bukan sebagai ahli waris lagi sehingga ia tidak berhak lagi atas dasar harta warisan dan tidak dibebani kewajiban untuk membayar utang – utang pewaris.

Discretionary Policy Responses in India and Indonesia Amidst the COVID-19 Pandemic: Challenges, Strategies, and the Imperative for Legal Reform Rumesten RS, Iza; Muntaqo, Firman; Panjaitan, Saut Parulian; Bugaeva, Anna Sergeevna; Towadi, Mellisa
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 8 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law, Development, and Justice: Indonesian Context and Beyo
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v8i2.70143

This study endeavors to conduct a meticulous analysis and comparison of the discretionary policy frameworks employed by India and Indonesia in response to the challenges posed by the COVID-19 pandemic. The research delineates its focus into two primary dimensions: firstly, an examination of the structure and application of discretionary policies formulated by the central governments of both nations; secondly, an in-depth exploration of the challenges and strategic considerations in the local-level implementation of these policies, aligned with the dynamic nature of the pandemic. Employing a rigorous research methodology, this study entails the systematic analysis of pertinent legal and policy documents, a comprehensive review of existing literature, and a nuanced conceptual and philosophical interpretation of discretionary policies in the context of pandemic management. The findings of this research underscore the distinctive approaches undertaken by India and Indonesia in the implementation of discretionary policies. India adopts a more centralized model, whereas Indonesia pursues a decentralized trajectory. Both nations encounter challenges in inter-governmental coordination, with India grappling with the harmonization of central and state policies, and Indonesia contending with disparities between central and local governance. Furthermore, the research underscores the imperative for both countries to reassess and develop legislative frameworks that are adaptive and dynamic, harmonizing legal rigidity with the requisite flexibility to effectively respond to the rapidly evolving conditions of the pandemic. Crucially, the research emphasizes the necessity for enhanced transparency and accountability within the realm of discretionary policy. Both countries are urged to fortify these elements to cultivate public trust and ensure the efficacious and equitable implementation of policies during the ongoing public health crisis.

LELANG HAK TANGGUNGAN YANG OBJEKNYA DI KUASAI PIHAK KETIGA Oktiana, Dina; Muntaqo, Firman
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3679

Sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya Lex Spesialis. Kekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan/keterbukaan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri. Kepastian hukum karena dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta otentik yang dipergunakan untuk proses balik nama kepada pemenang lelang. Cepat dan efisien, karena sebelum proses lelang dilakukan selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat lelang dilaksanakan. Aman, karena dalam proses lelang disaksikan oleh pimpinan serta dilaksanakan oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang bersifat independent. Adil, hal ini dikarenakan bersifat terbuka atau transparan dan objektif. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Pembeli, Penjual, Pejabat Lelang (dulu disebut Juru Lelang), serta Pengawas Lelang (dulu disebut Superintendent). Pemberian tanggungan oleh pihak ketiga atau debitor kepada kreditor, sebab pihak kreditor memiliki sebuah kepentingan bahwa dalam ikatan ini debitur harus melakukan pemenuhan kewajiban pada berbagai perjanjian, kreditor sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitor membutuhkan suatu jaminan. Oleh karena itu perjanjian pokok tersebut biasanya terdapat perjanjian tambahan yakni perjanjian penjaminan. Pembuatan keduanya secara terpisah, akan tetapi kedudukan perjanjian penjaminan sangatlah bergantung pada perjanjian pokok. Hal tersebut harus dilaksanakan guna melindungi pihak kreditor, maka dari itu kreditor akan tetap memperoleh hak piutangnya jika terjadi wanprestasi pada debitor. Pada Perjanjian Pokok umumnya semua pihak sudah dengan tegas berjanji bahwa jika debitor wanprestasi, guna melunasi utang debitor, kreditor berhak melakukan pengambilan sebagian ataupun keseluruhan hasil penjualan harta jaminan tersebut.

Perolehan Tanah BUMN Berbadan Hukum PT(Pesero)Tbk Muntaqo, Firman
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Karya ini mengkaji sinkronisasi peraturan perundangan-undangan pengadaan/perolehan tanah untuk BUMN berstatus PT(Pesero)Tbk guna mendapatkan kepastian hukum mengenai perolehan tanah oleh PT (Pesero) Tbk sebagai tindakan bisnisnya, dan sebagai bagian pelaksanaan Good Corporate Governance/GCG; Kendala dan alternatif bagi PT (Pesero) Tbk dalam perolehan tanah sebagai bagian tindakan bisnisnya sebagai pelaksanaan GCG; dan alternatif pengaturan, figur hukum, dan transaksi ideal perolehan tanah oleh PT(Pesero)Tbk. Kajian normatif ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang digali dari kepustakaan maupun media sosial, ditunjang wawancara terstruktur dengan metode wawancara mendalam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengolahan bahan penelitian meliputi tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif meliputi tahapan skripsi, deskripsi diakhiri dengan tahapan preskripsi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil kajian menunjukkan, BUMN berstatus PT (Persero) Tbk sejatinya adalah Badan Hukum Perdata yang berhak melakukan perolehan tanah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tidak mendapat fasilitasi pengadaan tanah yang diatur dalam UU No.12/2002. Oleh karena itu berhak melakukan transaksi perdata berdasarkan Analisis Biaya dan Manfaat. Namun, harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara, serta menerapkan prinsip-prinsi GCG. Alternatif yang dapat ditempuh BUMN berstatus PT (Persero) Tbk dalam mengatasi kendala perolehan tanah atau perolehan apapun adalah, melakukan transaksi perdata sebagai mana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, misalnya melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik, dengan tetap memperhatikan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP sebagai masukan dan prinsip-prinsip GCG dalam menentukan bentuk dan/atau nilai harga perolehan tanah atau perolehan apapun. Rekomendasi kajian ini adalah, pemerintah seharusnya melakukan perubahan undang-undang badan usaha milik negara, yang memuat pasal secara tegas menyatakan bahwa, PT (Persero)Tbk adalah badan hukum perdata yang dalam melaksanakan usahanya didasarkan atas asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, tidak mendapat fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tidak tunduk pada hukum administrasi, terutama administrasi keuangan dalam melakukan usahanya, kecuali berkaitan dengan saham dan pembagian keuntungan yang diperoleh.

Examining IT Service Management at Company XYZ through the Lens of ITIL V3 Service Operation Domain Mutikno, Wiwit Gayuh Mugi; Rizaldi, Dani; Syanahieskara, Razel; Pratiwi, Widya Dian; Muntaqo, Firman; Aeni, Aisyah Nur; Jeenduang, Nutjaree
International Journal of Informatics and Information Systems Vol 7, No 2: March 2024
Publisher : International Journal of Informatics and Information Systems

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47738/ijiis.v7i2.199

The rapid development of information technology and good technology services is an expectation for all people, organisations, institutions, and universities in order to support activities, facilitate their activities and business processes. A business organisation needs to adapt to the current development of information technology. IT service management is a method of managing information technology systems that is centred on the consumer perspective of information technology services on the company's business. Company XYZ has implemented information technology that is intended for users to be able to carry out service management activities as well as processing company administrative data. Service Operation is a lifecycle phase that includes all the day-to-day operations of IT service management. Based on the results of research on 3 processes, namely Event Management, Request Fulfilment and Problem Management, it is necessary to increase the need for adequate hardware, software and infrastructure in meeting the needs of Company XYZ in working more effectively. Then the need for proper application of SOPs and modules to employees is somewhat more efficient in using information technology.

THE PRINCIPLES OF THE DE POUVOIR DETOURNEMENT ON THE ACTION OF SOE OFFICERS THAT AFFECT STATE LOSSES IN REGULATION NUMBER 17 OF 2003 CONCERNING STATE FINANCE: PENERAPAN PRINSIP DETOURNEMENT DE POUVOIR TERHADAP TINDAKAN PEJABAT BUMN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Arifin, Muhammad Zainul; Muntaqo, Firman
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.2741

To this day loss of state enterprises company ( BUMN ) still a problem absolutely crucial . In 2018 exists 22 State-owned business entities (BUMN) Who has lost up to 5,4 million. While 22 State-owned business entities Has raised its capital participation the state piety (PNM) To be able to run the business as well as possible . In his loss State-owned business entities (BUMN) Often defined as losses to the state . But the state is not a state a loss . In general the definition of losses to the state contain a major illegal actions . illegal actions in perspective contains the things that are causing the cash , securities , or the reduced state credit . In other words the state losses referred to are formil loss in meaning .For what is in soe is their countries to have separated

Konsep Hukum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Bahan Hukum Tanah Nasional (Studi Sejarah Hukum Tanah di Daerah Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumetera Selatan) muntaqo, firman; Syaifuddin, Muhammad; Rahmawati, Desi; Mahendra Putra, Bagoes
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3898

Ketimpangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia, karena Sebagian besar penduduk masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada pemanfaatan tanah dan hasil-hasilnya. Upaya memiminimalisir ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan reorientasi, yang dilanjutkan dengan rekonstruksi hukum agraria nasional, khususnya hukum tanah. Existing Condition pengelolaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan perundang-undangan mengarah pada konsep hukum perdata barat, yang menempatkan tanah sebatas komoditas, bukan sebagai asset. Hal ini menunjukkan pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUPA teridentifikasi menyimpang dari amanat Undang-Undang Pokok Agraria yang menempatkan Hukum Adat sebagai dasar pengaturannya, dengan prioritas pemilikan/penguasaan tanah pada rakyat, berdasarkan kedudukannya sebagai Natuurlijke Persoon atas dasar hubungan yang bersifat magis religius. Kajian normatif ini membahas konsep hukum hukum asli pengelolaan dan pemanfatan tanah oleh organisasi masyarakat hukum adat/penguasa adat, maupun individu sebagai anggota masyarakat hukum adat, serta menawarkan konsep yang seharusnya diambil berdasarkan hukum adat semende dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan agraria nasional, khususnya hukum tanah. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan konsep hukum tanah asli semede bahwa, pada hakekatnya tanah adalah milik Tuhan. Tuhan menetapkan hak memanfaatkan tanah bagi manusia, dan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut dilakukan dibawah pimpinan penguasa adat berdasarkan pembedaan kepentingan umum dan kepentingan pribadi, bukan dalam arti pemisahan, sebagai upaya menjaga akses individu sebagai anggota paguyuban masyarakat hukum adat terhadap tanah tetap terjamin.

Legal Consequences of Designating Cultivation Rights as Abandoned Land in the Context of Credit Collateral Objects Elmadiantini, Elmadiantini; Febrian, Febrian; Yahanan, Annalisa; Muntaqo, Firman
Sriwijaya Law Review Volume 9 Issue 1, January 2025
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol9.Iss1.4029.pp157-172

Land rights under the Cultivation Rights Title (HGU) can serve as collateral in credit agreements through the imposition of a mortgage right. However, legal challenges arise when the status of HGU land as collateral changes, particularly due to its designation as abandoned land by the Indonesian Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Such status changes have significant legal implications for credit agreements, mortgage rights, and the economic value of collateralized land. This study analyses the legal framework governing the determination of abandoned land status, examining statutory regulations and their impact on credit agreements and collateral objects. Employing a normative legal research methodology, the study utilises statutory analysis, conceptual exploration, and interpretative approaches to assess the legal consequences of such status changes. The findings reveal that the designation of land as abandoned results in the termination of cultivation rights and the extinguishment of mortgage rights. While the credit agreement itself remains legally binding, the loss of economic value in the collateral renders it non-executable, leading to financial losses for both creditors and debtors. To address these legal uncertainties, the study recommends amendments to the regulatory framework governing abandoned land to enhance legal certainty, ensure fairness, and provide adequate protection for both creditors and debtors.

Bimbingan Teknis Penerapan Prinsip Kejujuran Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Ekonomi Digital di Desa Pulau Panggung pada Masa Pandemi Global Yahanan, Annalisa; Murzal; Muntaqo, Firman; Nurhidayatuloh; Sulistiyaningrum, Helena Primadiantini
JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Pandemi global yang melanda dunia termasuk Indonesia, tidak hanya berdampak pada bisnis di perkotaan tetapi juga di pedesaan seperti menurunnya omzet penjualan. Perjanjian jual beli berbasis ekonomi digital merupakan salah satu solusi masyarakat pedesaan untuk memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis terkait dengan penerapan prinsip kejujuran dalam perjanjian jual beli berbasis ekonomi digital. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi serta dilanjutkan dengan praktik membuat iklan dengan aplikasi penggunaan gambar (canva) berisi prinsip kejujuran yang tujuannya untuk melindungi konsumen. Hasil dari bimbingan teknis menunjukkan bahwa peserta dapat membuat iklan dengan konten memberikan informasi yang jujur dan benar terkait dengan produk yang ditawarkan sesuai dengan peraturan. Namun dalam pelaksanaan pembuatan iklan berbasis ekonomi digital dalam menawarkan produk mengalami kendala karena keberadaan internet yang tidak stabil.

Co-Authors Aeni, Aisyah Nur Ahsanul Rizky Ramadhan Alip D Pratama Amelda Yunita Amin Mansur Amin Mansyur Annalisa Y Annalisa Yahanan, Annalisa Bagoes Mahendra Jaya Bugaeva, Anna Sergeevna chatib, idrus maulana Desi Rahmawati Elmadiantini, Elmadiantini Fachry Abda El Rahman Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi Fathoni Fathoni Febrian Febrian Fernando Fernando Fernando Fernando, Fernando Hasan, KN. Sopyan idrus maulana chatib Ilmi, Abdullah Rosikh Fil Iza Rumesten Iza Rumesten Iza Rumesten Iza Rumesten RS Iza Rumesten RS, Iza Jaya, Bagoes Mahendra Jeenduang, Nutjaree Joni Emirzon M. Syaifuddin Machdum Satria Machdum Satria Mahendra Putra, Bagoes Mansyur, Amin Mashudi hudi Mashudi Mashudi Meliana Meliana Mellisa Towadi meri aryani meri aryani Muhammad Alberto Persada Muhammad Syaifuddin Muhammad Zainul Arifin Murzal Murzal Murzal Murzal Zaidan Mutikno, Wiwit Gayuh Mugi Neisa Angrum Adisti NIZAR, MOHAMMAD Nurhidayatuloh Oktiana, Dina Padilah Kurniawan Panjaitan, Saut Parulian Pratama, Alip Dian Pratiwi, Widya Dian Putra, Julio Ramadhan, Ahsanul Rizky Rizaldi, Dani Ruben Achmad Salmudin, Salmudin - Satria, Machdum Sri Turatmiyah Sulistiyaningrum, Helena Primadiantini Syanahieskara, Razel Syarifuddin Pettanase Toni Abdullah Topo Santoso

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search