Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.588
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum DE JURE Spektrum Hukum Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Sriwijaya Law Review Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies WIDYA LAKSANA Kosmik Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum University Of Bengkulu Law Journal IJIIS: International Journal of Informatics and Information Systems PAMPAS: Journal of Criminal Law Administrative and Environmental Law Review PESHUM
Firman Muntaqo
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
LELANG HAK TANGGUNGAN YANG OBJEKNYA DI KUASAI PIHAK KETIGA Dina Oktiana; Firman Muntaqo
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3679

Abstract

Sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya Lex Spesialis. Kekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan/keterbukaan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri. Kepastian hukum karena dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta otentik yang dipergunakan untuk proses balik nama kepada pemenang lelang. Cepat dan efisien, karena sebelum proses lelang dilakukan selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat lelang dilaksanakan. Aman, karena dalam proses lelang disaksikan oleh pimpinan serta dilaksanakan oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang bersifat independent. Adil, hal ini dikarenakan bersifat terbuka atau transparan dan objektif. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Pembeli, Penjual, Pejabat Lelang (dulu disebut Juru Lelang), serta Pengawas Lelang (dulu disebut Superintendent). Pemberian tanggungan oleh pihak ketiga atau debitor kepada kreditor, sebab pihak kreditor memiliki sebuah kepentingan bahwa dalam ikatan ini debitur harus melakukan pemenuhan kewajiban pada berbagai perjanjian, kreditor sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitor membutuhkan suatu jaminan. Oleh karena itu perjanjian pokok tersebut biasanya terdapat perjanjian tambahan yakni perjanjian penjaminan. Pembuatan keduanya secara terpisah, akan tetapi kedudukan perjanjian penjaminan sangatlah bergantung pada perjanjian pokok. Hal tersebut harus dilaksanakan guna melindungi pihak kreditor, maka dari itu kreditor akan tetap memperoleh hak piutangnya jika terjadi wanprestasi pada debitor. Pada Perjanjian Pokok umumnya semua pihak sudah dengan tegas berjanji bahwa jika debitor wanprestasi, guna melunasi utang debitor, kreditor berhak melakukan pengambilan sebagian ataupun keseluruhan hasil penjualan harta jaminan tersebut.
Adat Law as a Foundation for Advancing Indonesian Agrarian Law to Maximise Societal Welfare Firman Muntaqo; Febrian Febrian; Alip Dian Pratama
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 2, July 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3710.pp376-392

Abstract

The evolution of agrarian law in Indonesia, particularly land law, must adhere to the constitutional mandate of promoting the welfare of the populace. This subject is compelling because existing studies predominantly address the legal-formal dimensions of customary land law without adequately examining its practical implications for public welfare. This research investigates whether the development of Indonesian land law is in accordance with the Agrarian Law and explores how to formulate legal frameworks that mitigate land disputes and conflicts related to the utilisation of Ulayat Land for development purposes. The objective is to present alternative recommendations for resolving national agrarian law issues, often diverging from constitutional directives. Employing a normative research method, this study draws on both legal and non-legal materials through philosophical, legislative, historical, conceptual, comparative, and futuristic lenses. The findings reveal that the current development of national agrarian law does not fully align with the Agrarian Law's mandate to enhance the welfare of the Indonesian people. Therefore, this research offers alternative legislative methods aimed at producing agrarian legal instruments that more effectively promote the prosperity of the Indonesian population.
Comparative Analysis of Environmental Permitting in Indonesia and Malaysia: Implications for National Strategic Projects Fathoni Fathoni; Febrian Febrian; Firman Muntaqo; Mohammad Nizar
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i1.4360

Abstract

This manuscript presents a comparative analysis of environmental permitting frameworks in Indonesia and Malaysia, specifically focusing on their application to large-scale development initiatives, particularly National Strategic Projects (PSN) . As developing economies, both nations grapple with the imperative of balancing economic growth with environmental sustainability. This study employs a comparative juridical–normative approach, drawing on statutory frameworks, secondary literature, and policy documents from Indonesia and Malaysia. Additionally, this study examines the legal and procedural aspects of environmental impact assessment [Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) in Indonesia and Environmental Impact Assessment (EIA) in Malaysia], highlighting key similarities and differences in their approaches. While both countries possess established legislative frameworks for environmental protection, Indonesia’s accelerated permitting for the PSN, commonly facilitated by the Online Single Submission system, has drawn criticism for potentially compromising environmental safeguards and exacerbating social and environmental conflicts. Conversely, Malaysia relies on its more standardized EIA process for major projects, although it faces challenges in ensuring effective enforcement and public participation. The analysis demonstrates that despite distinct regulatory evolutions and implementation strategies, both nations share common struggles in mitigating the adverse environmental and social consequences of rapid development. The findings underscore the urgent need to strengthen environmental governance, enhance transparency, and promote meaningful stakeholder engagement to foster genuinely sustainable development pathways in Indonesia and Malaysia.
Analisis Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dengan Label Dan Kemasan Baru Di Indonesia Tiara Puspa Rahma Dini; Nashriana Nashriana; Firman Muntaqo
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18394

Abstract

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia yang semakin pesat telah diikuti oleh meningkatnya peredaran kosmetik ilegal, termasuk dengan modus baru berupa penggunaan label dan kemasan baru untuk menyamarkan identitas produk. Fenomena ini menimbulkan permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen serta merugikan sistem perdagangan yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan label dan kemasan baru di Indonesia, serta mengkaji penerapan dan efektivitas penegakan hukumnya berdasarkan kasus-kasus yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum pidana telah memadai, terutama melalui Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan KUHP. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, perkembangan teknologi digital, keterbatasan sumber daya aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, modus penggunaan label dan kemasan baru menyulitkan pembuktian unsur kesalahan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Kesimpulannya, meskipun pengaturan hukum telah tersedia, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan preventif dan represif yang seimbang agar penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat
The Urgency of Establishing a Special Narcotics Court in Indonesia: A Comparative Study with the United States, Australia and Scotland Amelda Yunita; Topo Santoso; Firman Muntaqo; Ruben Achmad
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i1.28255

Abstract

The high number of narcotics crimes every year shows that narcotics crimes, especially narcotics abuse, are a serious threat to the lives of the Indonesian people. The practice of law enforcement against narcotics abusers in Indonesia that prioritizes the imposition of criminal sanctions in prison has proven that the penal approach has failed. The urgency of establishing a Special Narcotics Court to combat narcotics crimes is the primary focus of this article, which draws lessons from the United States, Australia, and Scotland, all of which already have special narcotics courts with various systems. This paper is the result of doctrinal law research using a statutory approach and a comparative approach. Research has found that in the United States and Australia, there are Drug Courts, which are special courts. These courts were established in each state. Meanwhile, Scotland incorporates narcotics handling into the public justice system by using a rehabilitation approach to handling narcotics. The establishment of narcotics courts in Indonesia is critical to be carried out, considering that narcotics abuse can weaken Indonesia's national resilience, and the increasing number of narcotics cases results in overcrowding in correctional institutions. Narcotics crimes also have special characteristics, both in terms of the nature of the crime and the characteristics of the subject of the law, thus further emphasizing the importance of the narcotics court.
PENERAPAN KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan) meri aryani meri aryani; Syarifuddin Pettanase; Firman Muntaqo
Lex LATA Vol. 2 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i2.533

Abstract

Penerapan kewajiban penuntut umum melakukan penyidikan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan (studi kasus/perkara perusakan hutan pada kejaksaan tinggi sumatera selatan) difokuskan terhadap adanya pemberian wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyidikan serta faktor yang menyebabkan penyidikan oleh penyidik yang tertuang dalam berkas acara pemeriksaan dianggap kurang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara Menggunakan pendekatan penelitian deskriftif kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan  hutan yang harus dilengkapi oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada dasarnya masih mengacu KUHAP, dan/atau alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau peta. faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas berdasrkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah : 1. Faktor Peraturan Perundang-undangan, 2. Faktor Internal, 3. Fakor Fasilitas. Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan perkara perusakan hutan, yaitu : Koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik sejak awal penerbitan SPDP; melakukan pendekatan multi rezim hukum yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan di masa mendatang hendaknya ada aturan yang jelas, defenitif, spesifik dan lengkap mengenai kedudukan penyidik dalam tindak pidana perusakan hutan dan harus ada SOP yang jelas dalam pengambil alihan kewenangan penyidik oleh Penuntut Umum.Kata Kunci: Hutan, Pidana Perusakan Hutan, Penyidikan, Penuntut Umum kewenangan.
Perlindungan Hukum Developer Dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project Selling Di Indonesia Meliana Meliana; Joni Emirzon; Firman Muntaqo
Lex LATA Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i1.918

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus yang terjadi dalam transaksi jual beli rumah susun khususnya apartemen dengan sistem pre project selling. Kasus yang terjadi disebabkan oleh belum dibangun atau tidak selesainya pembangunan apartemen yang ditawarkan sehingga cenderung menjadikan konsumen sebagai pihak yang paling dirugikan. Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian terdiri dari: (1) Bagaimana pengaturan pre project selling di Indonesia? (2) Bagaimana  tanggung jawab developer terhadap konsumen rumah susun dengan sistem pre project selling di Indonesia berdasarkan analisis dua putusan?(3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap developer dan konsumen rumah susun yang tertuang dalam pre project selling di Indonesia berdasarkan analisis dua putusan? (4) Bagaimana pengaturan pre project selling dimasa mendatang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Pengaturan pre project selling saat ini diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rumah Susun, Perlindungan Konsumen serta Permen PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, (2) Pada analisis putusan pertama, perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum konsumen dan developer telah berjalan dengan baik karena hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan konsumen, (3) Pada putusan kedua, perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum terhadap developer telah berjalan dengan baik namun tidak bagi konsumen karena gugatan konsumen ditolak karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan PKPU, (4) Konsep pengaturan pre project selling dimasa mendatang dapat mencontoh negara Singapura dengan menerapkan pengaturan berbasis online yang tersistem dan terintegrasi, pembuatan peraturan perundang-undangan terkait pre project selling yang lengkap dan jelas serta pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara keseluruhan perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat telah berjalan dengan baik dan  seharusnya peraturan perundang-undang yang dibuat nantinya dapat lebih jelas, lengkap dan tegas serta dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.
PELANGGARAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG MASIH DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA Machdum Satria; Firman Muntaqo; Iza Rumesten
Lex LATA Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1299

Abstract

Abstrak:  Tanah merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, dengan adanya kebutuhan tanah yang semakin meningkat serta jumlah manusia yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah yang terbatas hal tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan peningkatan terjadinya pelanggaran asas-asas hukum, contohnya seperti yang terjadi di desa Manggul Kabupaten Lahat dimana salah satu pihak pada saat proses persidangan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain yang melanggar asas itikad baik. Dalam Permen agraria No. 13 Tahun 2017 terdapat larangan untuk mengalihkan hak atas tanah yang berada dalam status quo/ blokir yaitu pasal 1 Ayat 1. Namun Peraturan Menteri agraria ini hanya mengatur objek hak atas tanah, sedangkan para pihak hanya memiliki bukti kepemilikan berupa SPH. Sehingga timbul sengketa mengenai akibat perbuatan hukum tersebut. permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hak atas tanah yang masih dalam proses persidangan perkara perdata dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif, berdasarkan hasil dari penelitian, harus adanya penambahan ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata yang memuat secara tegas adanya larangan peralihan hak atas tanah yang masih dalam sengketa perkara perdata, kemudian karena bukti dari masing-masing pihak berupa SPH maka majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memerintahkan para pihak untuk membuat perjanjian antar pihak untuk tidak mengalihkan objek yang sedang dalam proses sengketa.
PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA Muhammad Alberto Persada; Firman Muntaqo; Ruben Achmad
Lex LATA Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1947

Abstract

Ketatnya persaingan media massa, sehingga pengelolaan pers yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi justru bersaing dengan sesamanya, menjadikan pemberitaan pers banyak tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang objektif. Dewan Pers merupakan institusi yang diberikan wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menangani kasus-kasus pers. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan ke Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal terhadap dewan pers sebagai lembaga mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan yang ideal terkait Dewan Pers sebagai lembaga mediasi ialah dengan cara merevisi Undang-Undang Pers menambahkan tata cara pelaksanaan mediasi, pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi, serta pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat.
TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Padilah Kurniawan; Firman Muntaqo
Lex LATA Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3155

Abstract

Waris atau Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta seseorang ketika pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Seringkali suatu pembagian warisan di dalam masyarakat sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan menyebabkan hilangnya keakraban dalam persaudaraan. dalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menurut Hukum Islam, ahli waris tetap bertanggung jawab dan wajib melakukan pelunasan kredit namun hanya terbatas pada jumlah ataupun nilai harta yang ditinggalkan si pewaris kecuali pembayaran utang tersebut tidak memberi kemudharatan bagi para ahli waris. Sedangkan menurut Hukum Perdata, ahli waris yang menolak warisan tidak dapat dibebani hukum sama sekali, dikarenakan dia dianggap bukan sebagai ahli waris lagi sehingga ia tidak berhak lagi atas dasar harta warisan dan tidak dibebani kewajiban untuk membayar utang – utang pewaris.
Co-Authors Aeni, Aisyah Nur Ahsanul Rizky Ramadhan Alip D Pratama Alip Dian Pratama Alip Dian Pratama Amelda Yunita Amin Mansur Amin Mansyur Annalisa Y Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan, Annalisa Ardi Muthahir Bagoes Mahendra Jaya Bagoes Mahendra Putra Bugaeva, Anna Sergeevna Desi Rahmawati Dina Oktiana Elmadiantini Elmadiantini Elmadiantini, Elmadiantini Fachry Abda El Rahman Fadillah Mursid Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi Fathoni - Febrian Febrian Febrian Febrian Febrian Fernando Fernando Hasan, KN. Sopyan idrus maulana chatib Iza Rumesten Iza Rumesten Iza Rumesten Iza Rumesten RS, Iza Jeenduang, Nutjaree Joni Emirzon Julio Putra M. Syaifuddin Machdum Satria Machdum Satria Mahendra Putra, Bagoes Mashudi hudi Meliana Meliana Mellisa Towadi meri aryani meri aryani Mohammad Nizar Muhammad Alberto Persada Muhammad Alberto Persada Muhammad Syaifuddin Muhammad Syaifuddin Muhammad Zainul Arifin Murzal Murzal Murzal Murzal Zaidan Mutikno, Wiwit Gayuh Mugi Nashriana Nashriana Nurhidayatuloh Oktiana, Dina Padilah Kurniawan Panjaitan, Saut Parulian Pratiwi, Widya Dian Rakhma Banjarani, Desia Ricco Andreas Rizaldi, Dani Ruben Achmad Ruben Achmad Salmudin, Salmudin - Sri Turatmiyah Sulistiyaningrum, Helena Primadiantini Syanahieskara, Razel Syarifuddin Pettanase Tiara Puspa Rahma Dini Toni Abdullah Topo Santoso Yuningsih, Henny