Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.652
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Yudisial MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Simulacra El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Aceh Anthropological Journal SYARIAH: Journal of Islamic Law Jurnal Cahaya Mandalika Kafa’ah: Journal of Gender Studies Jurnal Hukum dan Peradilan Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Abdurrauf Journal of Community Service Journal of Dual Legal Systems Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)
Mansari, Mansari
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBATALAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 07/JN/2016/MS.Aceh / CANING SENTENCE REVERSAL FOR JARIMAH CRIMINAL IN DECISION NUMBER 07/JN/ 2016/MS.Aceh Mansari Mansari; Hasnul Arifin Melayu
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.425-440

Abstract

Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar’iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut ‘uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuatkan pelaku menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep mashlahah murshalah dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan masa depannya.Judge of the Court of Syar'iyah of Aceh through its verdict Number 07 / JN / 2016 / MS.Aceh annulled the verdict of the Court of Justice of Syar'iyah Langsa which imposed a whip for the perpetrators of child sexual abuse. The decision of the Court of Syar'iyah is different from that of the Public Prosecutor demanding 'uqubat (punishment) of imprisonment for 90 months to the perpetrator for violating Article 47 Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law. This study aims to determine the judge's consideration of cancellation of punishment for child abuse perpetrators and review the decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh related to the best interests of the child or not. This study includes normative juridical research that examines the principles, legal rules according to theories contained in the science of law. The result of the research shows that judge consideration cancels the caning punishment in decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh because the decision of MS Langsa has not given deterrent effect to the perpetrator, so that children do not meet with the perpetrator because high judge punish by prison sentence, and make the perpetrator become converted when in prison. The judge's decision has taken into account the best interests of the child, for making the perpetrators convert them away from the children, in accordance with the concept of masshlahah murshalah and the recognition of the rule of law based on Qanun Aceh Number 7 of 2013 on the Law of Jinayat and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. It is expected that the judge who hears cases of sexual harassment, and rape on the child in order to aggravate the sentence and prioritize the best interest of the child and the future.
Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak Mansari; Elidar Sari; Salman Abdul Muthalib
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 9 No 2 (2022): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v9i2.3903

Abstract

The panel of judges rejected the demands for a wife and children's financial support in the decision Number 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo. Whereas a living that is not given during the marriage becomes a debt for the husband who has the right to be demanded back by the wife. This study aims to analyze the reasons for the judge's refusal to support his wife and children and the legal consequences of the refusal. The author uses a normative juridical research method. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the judge's consideration of rejecting the demand for a living was because only one witness from the two people who were presented to the trial was able to state that the defendant had never provided a living for his wife or children. The principle regulated in the procedural law is unus testis nullus testis which means one witness is not a witness. Juridically, the refusal of a living was appropriate because the panel of judges had taken into account the provisions of Article 172 of the HIR which stipulates that witness statements must match each other.
KEPASTIAN HUKUM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT PENOLAKAN GUGATAN REKONVENSI Mansari Mansari; Yuliati Yuliati
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.541 KB)

Abstract

Majelis hakim yang mengadili putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. menolak gugatan rekonvensi yang diajukan termohon yang meminta agar hakim memberikan hak asuh kepadanya. Konsekuensi yuridis penolakan tersebut adalah memunculkan ketidakpastian hukum terkait pengasuhan bagianak. Penelitian ini berusaha menjawab apa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. dan kepastian hukum terhadap pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berusaha mengkaji kaidah dan konsep-konsep dalam ilmu hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Perkawinan dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap putusan tersebut dalam perspektif ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon secara lisan adalah dikarenakan tidak pernah hadir lagi pada tahap replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan di persidangan sehingga ibu tidak menguatkan alasan-alasannya meminta anak tersebut. Akibat hukumnya adalah adanya ketidak pastian hukum pengasuhan bagi anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. sehingga berpeluang terjadi konflik baru di masa yang akan dating dalam memperebutkan hak asuh anak.
KEWENANGAN HAKIM MELAKSANAKAN MEDIASI PADA PERKARA ISTBAT NIKAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERCERAIAN Salman Abdul Muthalib; Mansari Mansari; M. Ridha
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.787 KB)

Abstract

Salah satu alasan pengajuan istbat nikah menurut KHI adalah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Persoalannya adalah di satu sisi istbat nikah bukanlah perkara yang wajib dimediasi, di sisi lain perkara perceraian menjadi salah satu perkara yang wajib dimediasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah hakim berwenang melakukan mediasi terhadap istbat nikah dengan alasan perceraian dan bagaimana perspektif asas peradilan cepat serta biaya ringan dalam mengadili perkata istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Kajian menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan advokat. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU Perkawinan, KHI dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berwenang melaksanakan mediasi dalam perkara istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Perkara pokok dari istbat nikah dalam rangka perceraian adalah perceraiannya sehingga menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dapat dilaksanakan mediasi karena perkara perceraian merupakan salah satu kasus yang dapat dimediasikan oleh hakim. Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian mengakomodir asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena tidak memerlukan pembuktian yang sulit. Pembuktian dapat dilakukan sekaligus dengan menghadirkan saksi yang menyaksikan terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam serta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus di antara pasangan suami isteri.
Restoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012 Dedy Sumardi; Mansari Mansari; Maulana Fickry Albaba
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.16010

Abstract

The Constitutional Court, by Decision No. 110/Law-X/2012, repealed Articles 96, 100, and 101 of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System, which establishes penalties for judges, prosecutors, and investigators who do not seek discrimination against children who face the law. These provisions have no more binding legal force for judges, police, and prosecutors who do not perform their duties. The study focuses on the implementation of diversity and the impact of child protection before and after the Constitutional Court rulings. The interview data is obtained from the Banda Aceh State Court, supported by library data, and analyzed using a juridico-empirical approach. Based on the analysis of the data, it was found that the execution of diversion in the Banda Aceh State Court before the birth of the decision of the Constitutional Court Number 110/PUU-X/2012 was in accordance with the regulations of the laws in force and was accompanied by the threat of criminal offenses. After the birth of the judgment of the Constitutional Court, the execution of differences is an obligation that must be carried out by the judge but is not accompanied by the threat of a criminal offense for a judge who does not perform it. The impact of the ruling of the Constitutional Court is that there is no criminal threat to the judge, JPU, and investigator because the Constitutional Court ruling has declared Articles 96, 100, and 101 to have no binding legal force. Nevertheless, the duty of diversification remains a duty that must be enforced by law enforcement.
PEMIDANAAN TERHADAP PENGGELAPAN HARTA DARI NIKAH SIRI Mansari Mansari; Haspan Yusuf Ritonga; Rahmad Hidayat
Jurnal Yudisial Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.532

Abstract

ABSTRAKNikah siri seringkali menimbulkan konsekuensi terhadap harta bersama. Fakta empiris menunjukkan persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan berakhir dengan pemidanaan. Melalui Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada terdakwa karena menggadaikan harta yang diperoleh dari perkawinan kepada pihak lain, padahal perkawinan tersebut tidak dicatat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengapa majelis hakim menghukum suami yang menggelapkan harta dari nikah siri dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Perkawinan, KUHP, Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, KHI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah dikarenakan hakim menilai mobil yang dibawakan oleh terdakwa dibeli selama masih adanya ikatan perkawinan dengan saksi korban dan tindak pidana tersebut dilakukan setelah saksi korban dan terdakwa menjatuhkan talak terhadap saksi korban. Secara yuridis, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat dalam perspektif ilmu hukum, karena satu unit mobil yang dibawakan oleh terdakwa belum diketahui secara pasti bagian dari terdakwa maupun saksi korban serta tidak ada perlindungan hukum dari negara terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak dicatat. Suami maupun istri dapat saja bertindak terhadap harta yang diperoleh dari nikah siri karena tidak adanya batasan penggunaannya dari undang-undang. Sebaliknya, undang-undang hanya membatasi bagi pasangan suami istri menggunakan harta yang diperoleh dari perkawinan tercatat tanpa adanya persetujuan bersama.Kata kunci: harta bersama; pemidanaan; nikah siri; penggelapan.ABSTRACT Siri marriages (unregistered marriages) often have consequences for a joint asset. Empirical facts show that the problems caused are related to a joint asset obtained from an ended marriage with criminalization. Through Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag, the panel of judges sentenced the defendant to one year’s imprisonment for pawning an asset acquired during marriage to another party, even though the marriage was unregistered. The research aims to analyze why the panel of judges sentenced the husband because he embezzled the asset from the siri marriage and how the juridical review of the sentencing. This research used the juridic normative method. Primary legal materials are the Marriage Law, Criminal Code, Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag, KHI. Meanwhile, secondary legal materials are obtained from books, journals, and research results related to this topic. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the judge’s consideration of imposing a sentence on the defendant who committed the embezzlement was because the judge assessed that the car brought by the defendant was purchased as long as there was still a marital bond with the victim-witness. After the victim- witness and the defendant had divorced then, the crime was committed. Juridically, the sentence imposed on the defendant was inaccurate in legal perspective because the one unit of the car brought by the defendant had not yet been identified as belonging to the defendant or the victim-witness, and there was no legal protection from the state for an asset obtained from an unregistered marriage. Husbands and wives may act on assets obtained through siri marriage because there are no restrictions on its use in the law. On the other hand, the law only restricts spouses from using assets acquired during a registered marriage without mutual consent. Keywords: joint assets; criminalisation; siri marriage; embezzlement.
Jejaring Komunikasi Collaborative Governance: Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh Mahmuddin Mahmuddin; Mansari Mansari
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v16i2.25906

Abstract

This article aims to examine the communication model developed in three regions in Aceh in the context of children's social protection and welfare, namely Banda Aceh City, Lhokseumawe City, and West Aceh District. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation review. This study confirms that the existing cases of violence against children show that the handling and protection of children can no longer be carried out using a pragmatic paradigm model or by each institution partially, but must be carried out in an organized, integrated, and sustainable manner. Interactional communication models can help cross-sectoral institutional networks become role models in efforts to reduce the number of violent acts against children. The way forward is striving for collaborative governance in the form of integrated services that emphasize integrity, communicativeness, and continuity, which can provide justice for children both as victims and perpetrators. Strengthening institutional communication networks based on the functions of informing, regulating, persuading, and integrating is an important part of getting different agencies to work together on violence and the social welfare of children in a comprehensive way.AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji model komunikasi yang dikembangkan di tiga wilayah di Aceh dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan sosial anak, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi. Kajian ini menegaskan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan anak tidak lagi dapat dilakukan dengan menggunakan model paradigma pragmatis atau oleh masing-masing lembaga secara parsial tetapi harus dilakukan secara terorganisir, terpadu, dan berkelanjutan. Model komunikasi interaksional dapat membantu jaringan kelembagaan lintas sektor untuk menjadi role model dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak. Caranya adalah dengan mengupayakan tata kelola kolaboratif dalam bentuk pelayanan terpadu yang mengedepankan integritas, komunikatif, dan kontinuitas agar dapat memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Memperkuat jaringan komunikasi kelembagaan berdasarkan informatif, regulatif, persuasif maupun fungsi integratif adalah bagian penting untuk membuat lembaga yang berbeda bekerja sama menangani kekerasan dan kesejahteraan sosial anak secara komprehensif.
CONCRETIZATIONOF URGENT REASON AND SUFFICIENTEVIDENCE IN PROVIDING MARRIAGE DISPENSATION FOR CHILDREN BY THE JUDGE Mansari, Mansari; Fatahillah, Zahrul; Muzakir, Muzakir; Oslami, Ahmad Fikri; Zainuddin, Muslim
Nurani Vol 20 No 2 (2020): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v20i2.5898

Abstract

The article discusses the concretization of urgent reasons and sufficient evidence for granting marriage dispensations in Law Number 16 Year 2019. This purpose of this study is how to concretize urgent reasons and sufficient evidence by the judge inproviding marriage dispensations for children. Researchers used empirical legal research methods and primary legal materials, secondary legal materials and primary data obtained through interviews with Syar’iyah court judges. Data analysis was performed prescriptively to provide an assessment of the implementation of the Marriage Law. The results showed that the petition for marriage dispensation for children after the legitimation of Law Number 16 Year 2019 increased despite being complicated by the Supreme Court Regulations and it was resulted that the age of the petitionfor marriage dispensation between 15 and 19 years old. Children must attend the court for obtaining the advice related to the risk of child marriage. Concretization of the urgent condition and sufficient evidence is carried out with observing the facts at thecouncil, namely worrying about acts that are prohibited from religion, getting pregnant out of wedlock and doing tandem (khalwat). The sufficient evidences were concreted by the judge. He/She requested the witnesses who knew the background of the parents and prospective husband/ wife attended the council to investigate the reasons for the marriage of the child and proof of marriage rejection from the KUA, Child Identity Cards, birth certificates and final diplomas. It is recommended that judges must prioritize the best interestfor the children and the reproductive health certificate from the hospital should be requested.
Sosio-Kultural dalam Masyarakat Aceh: Strategi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sahara, Siti; Natsir, Muhammad; Zuleha, Zuleha; Yusuf, Darmawi; Mansari, Mansari
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.185

Abstract

This study examines the weaknesses in Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), particularly concerning the absence of provisions for restitution for victims of domestic violence (KDRT). Restitution, as a form of financial compensation given by the perpetrator to the victim, is regulated in Aceh's Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Acehnese Life, which reflects the socio-cultural practices of the Acehnese community in providing protection and recovery for KDRT victims. However, this provision is not included in the UU PKDRT, making it unenforceable by public prosecutors in the national legal context. This study employs an empirical legal research method with data collection techniques through interviews to gather perspectives from traditional leaders, Keuchik, Tuha Peut, Imeum Gampong, and other relevant parties regarding the application and shortcomings of the UU PKDRT. The absence of restitution provisions in the UU PKDRT is a significant weakness that hinders comprehensive protection for KDRT victims. The adoption of restitution provisions into national law through the UU PKDRT is highly feasible, considering that the purpose of the law is for humans and to realize the welfare of the entire society. This policy reformulation is expected to strengthen legal protection for KDRT victims and accommodate existing socio-cultural values in society. [Penelitian ini mengkaji kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya terkait dengan tidak diaturnya restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Restitusi, sebagai bentuk kompensasi penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Aceh, yang mencerminkan praktik sosio-kultural masyarakat Aceh dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT. Namun, ketentuan ini tidak tercantum dalam UU PKDRT, sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk mendapatkan pandangan dari para tokoh adat, Keuchik, Tuha Peut, dan Imeum Gampong serta pihak-pihak terkait mengenai penerapan dan kelemahan UU PKDRT. Ketiadaan pengaturan restitusi dalam UU PKDRT merupakan kelemahan signifikan yang menghambat perlindungan menyeluruh terhadap korban KDRT. Adopsi ketentuan restitusi ke dalam hukum nasional melalui UU PKDRT sangat mungkin dilakukan, mengingat tujuan hukum adalah untuk manusia dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Reformulasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mengakomodasi nilai-nilai sosio-kultural yang ada di masyarakat].
Protection of Women and Children in the Perspective of Legal Pluralism: A Study in Aceh and West Nusa Tenggara Zainuddin, Muslim; Nyak Umar, Mukhsin; Sumardi, Dedy; Mansari, Mansari; Khalil, Zakki Fuad
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.22203

Abstract

The coexistence of Islamic law, customary law, and the national legal system within empirical societies remains an ongoing phenomenon. The consequences of such legal pluralism have implications for the protection of women and children. This study aims to examine the dynamics of legal relationships, the determination of diverse laws among the people of Aceh and West Nusa Tenggara, and the factors influencing the contestation of legal choices that impact legal favoritism towards women and children. This study employed a juridical empirical legal research method with a legal pluralism approach. Data were obtained by means of in-depth interview and document study. The interviews were conducted with customary leaders, religious leaders, and academics, whilst document analysis included journal articles, laws, and relevant books. The study took place in two locations: Aceh and West Nusa Tenggara Provinces. The findings of the study reveal that the dynamics of the relationship between customary law, religious law, and state law run concurrently in the context of the application of family law and criminal law. Some members of the community follow customary law and religious law, while others follow state law. The determination of law among the people of Aceh and Lombok is based on the legal consciousness of the community concerned. The choice of law in societal reality has an impact on favoritism towards women and children. The choice of state law tends to guarantee legal certainty and can provide legal protection for women and children. Conversely, the choice of religious law and customary law may sometimes be detrimental to women and children.
Co-Authors Ahmad Fikri Oslami Azhari Yahya bin Muhammaddiah, Muhammad Rusdi Dahlan Ali Dahlan Dahlan Dedy Sumardi Dina, Diva Eka Januar Elidar Sari Faizah Faizah Fatahillah, Zahrul Fauziati Fauziati, Fauziati Filzah, Nadhilah Fitriliana Fitriliana Hadana, Erha Saufan Hanik Harianti Harianti, Hanik Hasnul Arifin Melayu Haspan Yusuf Ritonga Hendrawan Sofyan Hidayana, Muhammad Irvan Ikhsan, S.Sy., MH Iman Jauhari Irwansyah Jusoh, Mohammad Kori bin Khairizzaman Khairizzaman Khairuddin - Khairuddin Hasballah Khairuddin khairuddin Lukman Hakim M. Ridha M. Yogi Riyantama Isjoni Mahmuddin Mahmuddin Mahmuddin Mahmuddin Martunis - Maulana Fickry Albaba Moriyanti, Moriyanti Muhammad Haikal Muhammad Isa Muhammad Natsir Muhibbuthabry Muhibbuthabry Mul Irawan Mul Irawan, Mul Muslim Zainuddin Muzakir nurjannah, via Nyak Umar, Mukhsin Oslami, Ahmad Fikri Rahmad Hidayat Reza Maulana Rizkal Rizkal Rizkal, Rizkal Rizkal, Rizkal Rizkal, Rizkal Rizkal Ruslaini, Ruslaini Salman Abdul Muthalib Samsul Bahri Samsul Bahri Siti Sahara Soraya Devy Suhaimi Suhaimi Yuliati Yuliati Yusuf, Darmawi Zakaria , Muzakkir Zakki Fuad Khalil Zuleha, Zuleha ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM