Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.458
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Ilmiah Dunia Hukum TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum JURNAL USM LAW REVIEW GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Jurnal Hukum Lex Generalis PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM El-Iqtishady Jurnal Kesehatan Tambusai AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Action Research Literate (ARL) Collegium Studiosum Journal eScience Humanity Journal AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Pemuliaan Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Indonesian Research Journal on Education Research Horizon
Happy Yulia Anggraeni
Universitas Islam Nusantara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pengadaan Bank Sampah sebagai Strategi Alternatif Pengolahaan Sampah di RW 04 Desa Cipeujeuh Anggraeni, Happy Yulia; Dawami, Siti Fauziah; Sukandi, Diman; Nurajijah, Raihana; L, Ilma Nurul; Naturrohmah, Ikna Ia; Mahpud, Inal
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 4 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i4.1332

Abstract

Penanganan Sampah di RW 04 Pengelolaan sampah residu dan plastik menjadi permasalahan yang cukup besar bagi Desa Cipeujeuh, khususnya di Desa Cilandak. Penerapan bank sampah sebagai solusi alternatif atas permasalahan tersebut dikaji dalam kajian ini. Kajian yang menggunakan metodologi kualitatif ini menemukan bahwa bank sampah bermanfaat untuk meningkatkan daur ulang dan mengurangi jumlah sampah yang dibakar. Inisiatif ini juga berhasil menghasilkan pendapatan dari penjualan bahan daur ulang. Namun, dengan meningkatkan infrastruktur transportasi dan mendorong sosialisasi, hambatan untuk memindahkan sampah dari apartemen ke bank sampah utama harus dihilangkan. Kajian ini menunjukkan potensi yang sangat besar bagi bank sampah untuk meningkatkan pengelolaan sampah, menghasilkan keuntungan finansial, dan dapat diterapkan di lokasi lain dengan sedikit modifikasi lokal.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE NASIONAL SEBAGAI SOLUSI DALAM PERMASALAHAN DI ERA GLOBALISASI Sadroi, Ado; Santosa, Budi; Atmaja, Deni; Anggraeni, Happy Yulia; Rahmawesih, Rahmawesih; Widya, Widya
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 4 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i4.39461

Abstract

Sengketa bisnis merupakan serbuah permasalahan dalam dunia bisnis yang semakin mengglobal saat ini. Permasalahan ini seringkali timbul dampak negatif seperti renggangnya hubungan antar pihak, terganggunya produktivitas tenaga kerja dan terhambatnya operasional bisnis. Kajian ini membahas mengenai evaluasi apakah mekanisme arbitrase nasional dapat menjadi solusi dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas arbitrase nasional dalam menyelesaikan perselisihan bisnis dalam arus globalisasi. Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan deskriptif analitis. Data yang diperoleh berasal dari berbagai analisis peraturan arbitrase nasional, literatur ilmiah dan studi kasus. Populasi nya mencakup perkara sengketa bisnis yang telah diselesaikan melalui arbitrase nasional yang diambil sampelnya berdasarkan kriteria tertentu dari putusan arbitrase yang tersedia. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas mekanisme ini. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, di tengah perubahan di era globalisasi, masih terdapat kemungkinan bagi arbitrase nasional untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif.  Hal ini dikarenakan arbitrase nasional memiliki keunggulan fleksibilitas dalam hal memilih arbiter yang berpengetahuan luas, penyelesaian sengketa yang cepat, dan kualitas keputusan yang terjamin. Selain itu, hal ini juga mendorong hubungan itikad yang baik di antara para pihak sekaligus menawarkan solusi adaptif terhadap tantangan global. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini adalah arbitrase nasional terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis dalam konteks globalisasi
Penyuluhan Pestisida Organik Puntung Rokok atau Tembakau untuk Pengendalian Hama Resiste Rangga, Dika Egi; Anggraeni, Happy Yulia; Pipit Fitriyani; Muhammad Hasrul; Regina Widyadana
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 13 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Pamulihan, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, Jawa Barat. Di Desa Pamulihan ini kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan berupa pengelolaan limbah puntung rokok atau tembakau menjadi alternatif bahan baku pembuatan pestisida untuk menutupi kebutuhan petani dan pengendalian hama resisten. Pemanfaatan puntung rokok atau tembakau menjadi pestisida alternatif adalah cara dalam mengurangi sampah puntung rokok, serta juga dapat mengatasi permasalahan petani yang ada di Dusun Cigelang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah praktik langsung pembuatan pestisida nabati dari limbah puntung rokok/tembakau dan materi detail tentang manfaat dan keuntungan pestisida nabati dari puntung rokok/tembakau. Dengan tiga tahapan yaitu persiapan dan perencanaan, pelaksanaan dan sosialisasi, serta evaluasi kegiatan. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman petani yang ada di sekitar Dusun Cigelang mengenai manfaat dari tembakau atau limbah puntung rokok untuk pembuatan pestisida organik, untuk menutupi kekurangan pestisida para petani Dusun Cigelang dikarenakan harga pestisida yang mahal, untuk pengendalian hama resisten oleh pestisida organik dengan cara melemahkan resistensinya. Dari hasil evaluasi kami saat melihat lagi ke sana kami mewawancarai petani dan menyatakan bahwa para petani disana merasa terbantu dengan adanya penyuluhan tersebut dikarenakan mayoritas disana menanam tanaman hortikultura. Pestisida ini cukup efektif sebagai pengganti pestisida kimia untuk mengendalikan hama dan juga dapat membantu menutupi kebutuhan pestisida disana. Kata kunci: Pestisida Organik, Puntung Rokok, Petani
URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL Anggraeni, Happy Yulia; Sugiarto, Annisatul Lutfiyah
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.750

Abstract

Pesatnya laju perkembangan teknologi telah menghadirkan suatu fenomena sosial baru yang menyebabkan segala aktifitas mengandalkan internet, meliputi kemudahan akses informasi dan transaksi secara elektronik yang disebut ekonomi digital. Indonesia sebagai negara agraris memiliki keanekaragaman suku, adat dan budaya tradisional yang berpotensi dalam meningkatkan ekonomi untuk masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut, Produk yang diproduksi oleh UMKM memiliki nilai ekonomi tinggi terutama telah memasuki pasar luar negeri, tetapi produksi tidak dibarengi dengan kesadaran mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dalam perdagangan serta pentingnya memberikan perlindungan terhadap produk yang khususnya bernilai tradisonal hingga mengakibatkan desain dan idenya di ambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap produk direalisasikan dalam bentuk pendaftaran merek, yang regulasinya telah diatur dalam berbagaiaturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha makanan tradisional belum mendaftarkan mereknya dengan anggapan makanan tradisional milik Bersama, permasalahan tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan yuridis negatif. Hasil penelitian ini adalah pendaftaran merek terhadap makanan tradisional sangat penting dan perlu menjadi tanggung jawab Bersama mengingat perdagangan internasional yang semakin mudah aksesnya.
Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan Uu No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Prayuti, Yuyut; Anggraeni, Happy Yulia; Amalia, Nurul
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1002

Abstract

Secara mendasar kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sampul Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik yang dilakukan tidak secara manual (bertentangan dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), dan Implikasi Yuridis terhadap pembuktian baik dalam pelaksanaan eksekusi langsung (parate eksekusi) karena debitor wanprestasi maupun sebagai alat pembuktian di peradilan serta mensinkronisasikan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk kemungkinan mengamandemennya, sehingga sertifikat hak tanggungan elektronik dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung apabila debitor wanprestasi (parate eksekusi) dan juga sebagai alat bukti pada persidangan di peradilan.
Peran Dan Fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam Pelaksanaan Patroli Iskandar, Alpin; Putra, Hendri Darma; Anggraeni, Happy Yulia
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i2.1438

Abstract

This research is motivated by the increase in the crime rate in the Banjar Police jurisdiction in 2020, which was 27 (twenty seven) cases compared to the previous year which amounted to 14 (fourteen) cases. The data shows that the performance of the Banjar Police Sat Sabhara in carrying out patrol duties has experienced a decline. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. This research was conducted in two stages, namely library research and field research which is only supporting. The results of the study show that based on Article 55 paragraph (1) of the National Police Perkap No. 23 of 2010, Sat Sabhara has a position as an element of implementing the main tasks under the Chief of Police. As an implementing element for the main task, the Sat Sabhara has a role and function in terms of maintaining Kamtibmas through regulating, guarding, patrolling, escorting and community service activities and early-stage enforcement efforts. There are several obstacles faced by Sat Sabhara in carrying out patrol activities, namely the lack of good planning and the less than optimal implementation of patrols. The efforts that must be made are to evaluate planning and maximize patrol activities by increasing the number of human resources and adding facilities and infrastructure to support activities.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) kasus. Data tersebut menunjukan kinerja Sat Sabhara Polres Banjar dalam melaksanakan tugas patroli mengalami kemunduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, Sat Sabhara mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, Sat Sabhara mempunyai peran dan fungsi dalam hal pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan masyarakat dan upaya penindakan tahap awal. Ada beberapa hambatan yang dihadapi Sat Sabhara dalam melaksanakan kegiatan patroli yaitu kurangnya perencanaan yang baik dan kurang maksimalnya pelaksanaan patroli. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi perencanaan dan memaksimalkan kegiatan patroli dengan meningkatkan jumlah SDM dan menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Upah Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Fachrurahman, Indra; Anggraeni, Happy Yulia; Wahyuni, Fitri
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i1.1446

Abstract

In principle, all wages in arrears must be paid after the assets of the bankrupt Debtor are sold and the distribution list has been determined by the Court based on the curator's proposal. Meanwhile, based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013, the Constitutional Court has explicitly provided protection for workers' rights by providing legal certainty to prioritize workers' rights so that they can obtain their own rights in the event the company concerned goes into bankruptcy. The position of other rights of workers or laborers with the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 takes precedence over claims for state rights, auction offices, and public bodies established by the Government. But the status of other rights of workers or laborers is still under the bill of wage rights and separatist creditors. So in practice, if a company is declared bankrupt, then the other rights of workers or workers are in third position after the settlement of wage rights and claims of separatist creditors. The Bankruptcy Law is revised or amended again, so that the rights of each creditor that have been regulated in other laws do not overlap, so that its implementation is not too difficult in reality.Pada prinsipnya semua upah buruh yang tertunggak wajib dibayarkan setelah aset Debitur yang pailit dijual dan daftar Pembagian sudah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan atas usulan kurator. Sedangkan berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, MK telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dengan memberikan kepastian hukum untuk memprioritaskan hak pekerja agar dapat memperoleh haknya sendiri dalam hal perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditur separatis. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka hak-hak lain pekerja atau buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditur separatis. Undang-Undang Kepailitan diperbaiki ataudiubah lagi, agar hak-hak setiap kreditor yang telah diatur dalam perundang-undangan lainnya tidak tumpang tindih, sehingga penerapan dalam kenyataannya tidak terlalu sulit.
De-escalation of Children's Vulnerability to Sexual Violence in the School Environment of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Pamulihan Village Happy Yulia; Irpan Maulana; Tyara Oktavianti; Yusi Siti Pertiwi; Ahmad Bahrudin Doni Boro
GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The incidence of sexual violence against teenagers in schools truly shakes the heart of every moral person. Thus, inclusive and informative sexual education should be an integral part of the school curriculum, which helps children understand their rights and gives them the tools to protect themselves. This service uses a socialization strategy by conducting counseling to students of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Sarongge. In this sexual violence counseling, the speaker presented the theme "Prevention of Sexual Violence against Children in the School Environment" where the target audience was 10th and 11th grade students of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Sarongge. The overall conclusion of this community service work program is that this program has succeeded in having a positive impact on the community in the Pamulihan Village area.
Perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta Komik Dalam Platform Digital Tapas Media Gantina, Mochamad Ilham; Anggraeni, Happy Yulia
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1241

Abstract

In this age of disruption, the advancement of information technology brings with it new innovations, opportunities, and challenges. One of the difficulties is the increasingly easy distribution of illegal digital products. Digital comics are one example of a copyright product that is illegally distributed. Unfortunately, the increasing popularity of digital comics is being accompanied by an increase in piracy in Indonesia. This has had a huge impact on digital comic creators, who should have had full rights to their ideas but had them taken away by irresponsible parties. The goal of this research is to learn about the legal protections afforded to digital comic creators, as well as to learn about law enforcement actions taken against perpetrators who illegally distribute digital comics on online sites. This study employs normative legal research methods to provide an overview of the major issues. According to the study's findings, copyright protection for digital comic creators is currently regulated in Copyright Law No. 28 of 2014, so that law enforcement against perpetrators of digital comics distribution on illegal sites can be pursued through mediation, civil lawsuits, criminal complaints, and the closure of content and/or access to sites that violate Copyright.
Permasalahan Substansi Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum dan Penyelesaiannya Gunawan, Gunawan; Anggraeni, Happy Yulia; Fitri, Rani Lailatul
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1261

Abstract

The substance of the legislation is identified as one of the influential aspects that impact the settlement process of civil matters in the General Court. This particular legal entity encompasses both formal and material aspects of the law. Civil procedural law governs the procedural aspects of case settlement, adhering to formal legal requirements. On the other hand, material law pertains to the substantive legal principles that govern the legal relationship between the parties involved in a dispute. The current state of the Civil Code is incongruent with the prevailing sentiment of public justice, so deviating from the fundamental tenets of national law and dualism. The objective of this study is to gain knowledge and comprehension regarding the issue of legal substance as a contributing factor in the examination of civil cases within the General Court. Furthermore, the aim is to propose a resolution to address the problem of legal substance as a factor impacting the process of examining civil cases in the General Court. The present study constitutes a normative legal research. Based on the outcomes of the discourse, the ensuing deductions may be ascertained: The insufficiency of the existing regulations governing the examination of civil cases in the General Court can be attributed, in part, to the intricate nature of legal substance issues. Consequently, it is imperative to establish a comprehensive legal framework, specifically in the form of the Civil Procedure Code, rather than relying on provisions at a lower hierarchical level, such as Supreme Court Regulations and Supreme Court Circular Letters. Furthermore, in order to garner attention from governmental entities or authorized individuals, such as the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the President, and the Supreme Court, it is imperative to seek resolution or settlement in alignment with the enactment of a civil procedure law, specifically a Civil Procedure Code, in accordance with the prescribed legislative procedures.
Co-Authors Abdul Azis Abdul Azis Ahmad Bahrudin Doni Boro Ahmad Jamaludin Akbar, Alvian Alejandro Morion Ruben Thomas Alpin Iskandar Amalia, Tya Ananda Sujati Angkasa Ramatuan Hamdan Ani Suryani Annisa Nurfitriyah Annisatul Lutfiyah Sugiarto Aprilianti, Ajeng Arini, Yeni Atmaja, Deni Auriana Dewi, Anisya Beni Ciptawan, Beni Ciptawan Bomba, Ignasius Yulianus Jagkson Budi Santosa Budi Santosa Cahya Maulana Ciptawan STP, Beni Damayanti, Tamara Dawami, Siti Fauziah Dede Hermawan Dede Hermawan Dedi Iskandar Dedi Rustandi Desmika, Nurlita Fachrurahman, Indra Fiqhan Yasfi Mahasy Fiter, Joni Fitri Jihad Aminah Fitri Wahyuni Fitri Wahyuni Fitri, Rani Lailatul Gantina, Mochamad Ilham Ginanjar, Anggi Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Hajri , Paris Hamdani, Fauzie Muhammad Harahap, Hely Ramadhini Hatima, Husnul Hendra, Maijoni Hendri Darma Putra Hilda Ainis Syafa Hutagaol, Roy Richardo Ilham Kurniawan Abdullah Ilham Tri Putra Mahpudin Indra Fachrurahman Irpan Maulana Iskandar, Alpin Jeremy, Danny Aguswahyudy Johan, Willy Joko Susilo Joni Yusufa Juliantary, Sella Romika Kania, Meisya Adinda Putri L, Ilma Nurul Ligar Ayu Pramesty Listiawati, Erna Liza Aulia Putri Lorentzon, Elmend Lukman, Maman Mahasy, Fiqhan Yasfi Mahpud, Inal Mahpudin, Ilham Tri Putra Maman Lukman Mardiani, Reni Marpaung, Yohan Edward Muhamad Reza Muhammad Hasrul Naturrohmah, Ikna Ia Nugroho, Enggar Adi Nurajijah, Raihana Nurul Amalia Nurul Amalia Nurvidyaning, Setyana Eka Paris Hajri Parulian, Alfred Tigor Parulian, Indra Pipit Fitriyani Pradita Wuri Safitri Pramesty, Ligar Ayu Praniko Imam Sagita Putra, Mochamad Andika Wibawa Putra, Naufal Dekananda Anggara Putri, Revanissa Dwi Hardianti Ragylia, R Tiara Rahma, Santi Rahmawesih, Rahmawesih Rangga, Dika Egi Ratna Juwita Regina Widyadana Rendy Rahmawan Ridwan, Ahmad M. Risdiana, Yendi Risti Dea Nuraeni Rizkita Kurnia Sari Rizkita Kurniasari Rizky, Muhamad Rony Musthafa Bisry Rosmawia Rosmawia SABAR Sadroi, Ado Safitri, Pradita Wuri Sagita, Praniko Imam Salma Annisa Luthfiyyah Sanjaya, Kadek Edy Januar Sari, Novi Eka Sariyat Muliadin Satrio, Andri Putro Satyaningrum, Diah Sehafudin, Sultan Septiani, Tya Sheilla Priyayi Yantini Sugiarto, Annisatul Lutfiyah Sujana, I Kadek Eka Sujati, Ananda Sukandi, Diman Suryana, Ucup Syafa, Hilda Ainis Syahruddin Syahruddin Takaryanto, Davin Tobing, Rismanto L. Tyara Oktavianti Wahyu Utami, Febriyanti Widya Widya, Widya Widyansyah, Aliffiani Yendi Risdiana Yeni Arini Yuanita Yulistiawati, Novitri Yusi Siti Pertiwi Yusmana, Fane Virginia Yusufa, Joni Yuyut Prayuti Zaenal Abidin Zaenal Abidin