Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS International Journal of Nusantara Islam Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Ilmiah Dunia Hukum TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum JURNAL USM LAW REVIEW GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Jurnal Hukum Lex Generalis PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM El-Iqtishady Jurnal Kesehatan Tambusai AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Action Research Literate (ARL) Collegium Studiosum Journal eScience Humanity Journal AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Iman dan Spiritualitas Pemuliaan Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Indonesian Research Journal on Education Research Horizon International Journal of Nusantara Islam Jurnal Abdimas Nusantara
Happy Yulia Anggraeni
Universitas Islam Nusantara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL Anggraeni, Happy Yulia; Sugiarto, Annisatul Lutfiyah
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.750

Abstract

Pesatnya laju perkembangan teknologi telah menghadirkan suatu fenomena sosial baru yang menyebabkan segala aktifitas mengandalkan internet, meliputi kemudahan akses informasi dan transaksi secara elektronik yang disebut ekonomi digital. Indonesia sebagai negara agraris memiliki keanekaragaman suku, adat dan budaya tradisional yang berpotensi dalam meningkatkan ekonomi untuk masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut, Produk yang diproduksi oleh UMKM memiliki nilai ekonomi tinggi terutama telah memasuki pasar luar negeri, tetapi produksi tidak dibarengi dengan kesadaran mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dalam perdagangan serta pentingnya memberikan perlindungan terhadap produk yang khususnya bernilai tradisonal hingga mengakibatkan desain dan idenya di ambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap produk direalisasikan dalam bentuk pendaftaran merek, yang regulasinya telah diatur dalam berbagaiaturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha makanan tradisional belum mendaftarkan mereknya dengan anggapan makanan tradisional milik Bersama, permasalahan tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan yuridis negatif. Hasil penelitian ini adalah pendaftaran merek terhadap makanan tradisional sangat penting dan perlu menjadi tanggung jawab Bersama mengingat perdagangan internasional yang semakin mudah aksesnya.
Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan Uu No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Prayuti, Yuyut; Anggraeni, Happy Yulia; Amalia, Nurul
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1002

Abstract

Secara mendasar kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sampul Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik yang dilakukan tidak secara manual (bertentangan dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), dan Implikasi Yuridis terhadap pembuktian baik dalam pelaksanaan eksekusi langsung (parate eksekusi) karena debitor wanprestasi maupun sebagai alat pembuktian di peradilan serta mensinkronisasikan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk kemungkinan mengamandemennya, sehingga sertifikat hak tanggungan elektronik dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung apabila debitor wanprestasi (parate eksekusi) dan juga sebagai alat bukti pada persidangan di peradilan.
Peran Dan Fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam Pelaksanaan Patroli Iskandar, Alpin; Putra, Hendri Darma; Anggraeni, Happy Yulia
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i2.1438

Abstract

This research is motivated by the increase in the crime rate in the Banjar Police jurisdiction in 2020, which was 27 (twenty seven) cases compared to the previous year which amounted to 14 (fourteen) cases. The data shows that the performance of the Banjar Police Sat Sabhara in carrying out patrol duties has experienced a decline. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. This research was conducted in two stages, namely library research and field research which is only supporting. The results of the study show that based on Article 55 paragraph (1) of the National Police Perkap No. 23 of 2010, Sat Sabhara has a position as an element of implementing the main tasks under the Chief of Police. As an implementing element for the main task, the Sat Sabhara has a role and function in terms of maintaining Kamtibmas through regulating, guarding, patrolling, escorting and community service activities and early-stage enforcement efforts. There are several obstacles faced by Sat Sabhara in carrying out patrol activities, namely the lack of good planning and the less than optimal implementation of patrols. The efforts that must be made are to evaluate planning and maximize patrol activities by increasing the number of human resources and adding facilities and infrastructure to support activities.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) kasus. Data tersebut menunjukan kinerja Sat Sabhara Polres Banjar dalam melaksanakan tugas patroli mengalami kemunduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, Sat Sabhara mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, Sat Sabhara mempunyai peran dan fungsi dalam hal pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan masyarakat dan upaya penindakan tahap awal. Ada beberapa hambatan yang dihadapi Sat Sabhara dalam melaksanakan kegiatan patroli yaitu kurangnya perencanaan yang baik dan kurang maksimalnya pelaksanaan patroli. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi perencanaan dan memaksimalkan kegiatan patroli dengan meningkatkan jumlah SDM dan menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Upah Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Fachrurahman, Indra; Anggraeni, Happy Yulia; Wahyuni, Fitri
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i1.1446

Abstract

In principle, all wages in arrears must be paid after the assets of the bankrupt Debtor are sold and the distribution list has been determined by the Court based on the curator's proposal. Meanwhile, based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013, the Constitutional Court has explicitly provided protection for workers' rights by providing legal certainty to prioritize workers' rights so that they can obtain their own rights in the event the company concerned goes into bankruptcy. The position of other rights of workers or laborers with the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 takes precedence over claims for state rights, auction offices, and public bodies established by the Government. But the status of other rights of workers or laborers is still under the bill of wage rights and separatist creditors. So in practice, if a company is declared bankrupt, then the other rights of workers or workers are in third position after the settlement of wage rights and claims of separatist creditors. The Bankruptcy Law is revised or amended again, so that the rights of each creditor that have been regulated in other laws do not overlap, so that its implementation is not too difficult in reality.Pada prinsipnya semua upah buruh yang tertunggak wajib dibayarkan setelah aset Debitur yang pailit dijual dan daftar Pembagian sudah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan atas usulan kurator. Sedangkan berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, MK telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dengan memberikan kepastian hukum untuk memprioritaskan hak pekerja agar dapat memperoleh haknya sendiri dalam hal perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditur separatis. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka hak-hak lain pekerja atau buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditur separatis. Undang-Undang Kepailitan diperbaiki ataudiubah lagi, agar hak-hak setiap kreditor yang telah diatur dalam perundang-undangan lainnya tidak tumpang tindih, sehingga penerapan dalam kenyataannya tidak terlalu sulit.
De-escalation of Children's Vulnerability to Sexual Violence in the School Environment of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Pamulihan Village Happy Yulia; Irpan Maulana; Tyara Oktavianti; Yusi Siti Pertiwi; Ahmad Bahrudin Doni Boro
GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The incidence of sexual violence against teenagers in schools truly shakes the heart of every moral person. Thus, inclusive and informative sexual education should be an integral part of the school curriculum, which helps children understand their rights and gives them the tools to protect themselves. This service uses a socialization strategy by conducting counseling to students of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Sarongge. In this sexual violence counseling, the speaker presented the theme "Prevention of Sexual Violence against Children in the School Environment" where the target audience was 10th and 11th grade students of Madrasah Aliyah 40 Persatuan Islam Sarongge. The overall conclusion of this community service work program is that this program has succeeded in having a positive impact on the community in the Pamulihan Village area.
Perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta Komik Dalam Platform Digital Tapas Media Gantina, Mochamad Ilham; Anggraeni, Happy Yulia
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1241

Abstract

In this age of disruption, the advancement of information technology brings with it new innovations, opportunities, and challenges. One of the difficulties is the increasingly easy distribution of illegal digital products. Digital comics are one example of a copyright product that is illegally distributed. Unfortunately, the increasing popularity of digital comics is being accompanied by an increase in piracy in Indonesia. This has had a huge impact on digital comic creators, who should have had full rights to their ideas but had them taken away by irresponsible parties. The goal of this research is to learn about the legal protections afforded to digital comic creators, as well as to learn about law enforcement actions taken against perpetrators who illegally distribute digital comics on online sites. This study employs normative legal research methods to provide an overview of the major issues. According to the study's findings, copyright protection for digital comic creators is currently regulated in Copyright Law No. 28 of 2014, so that law enforcement against perpetrators of digital comics distribution on illegal sites can be pursued through mediation, civil lawsuits, criminal complaints, and the closure of content and/or access to sites that violate Copyright.
Permasalahan Substansi Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum dan Penyelesaiannya Gunawan, Gunawan; Anggraeni, Happy Yulia; Fitri, Rani Lailatul
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1261

Abstract

The substance of the legislation is identified as one of the influential aspects that impact the settlement process of civil matters in the General Court. This particular legal entity encompasses both formal and material aspects of the law. Civil procedural law governs the procedural aspects of case settlement, adhering to formal legal requirements. On the other hand, material law pertains to the substantive legal principles that govern the legal relationship between the parties involved in a dispute. The current state of the Civil Code is incongruent with the prevailing sentiment of public justice, so deviating from the fundamental tenets of national law and dualism. The objective of this study is to gain knowledge and comprehension regarding the issue of legal substance as a contributing factor in the examination of civil cases within the General Court. Furthermore, the aim is to propose a resolution to address the problem of legal substance as a factor impacting the process of examining civil cases in the General Court. The present study constitutes a normative legal research. Based on the outcomes of the discourse, the ensuing deductions may be ascertained: The insufficiency of the existing regulations governing the examination of civil cases in the General Court can be attributed, in part, to the intricate nature of legal substance issues. Consequently, it is imperative to establish a comprehensive legal framework, specifically in the form of the Civil Procedure Code, rather than relying on provisions at a lower hierarchical level, such as Supreme Court Regulations and Supreme Court Circular Letters. Furthermore, in order to garner attention from governmental entities or authorized individuals, such as the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the President, and the Supreme Court, it is imperative to seek resolution or settlement in alignment with the enactment of a civil procedure law, specifically a Civil Procedure Code, in accordance with the prescribed legislative procedures.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Sheilla Priyayi Yantini; Happy Yulia Anggraeni; Rizkita Kurnia Sari; Yuyut Prayuti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61282

Abstract

Abstrak Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan memiliki peranan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional, terutama ketika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan nasabah, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan strategi untuk memperkuat posisi hukum nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mekanisme perlindungan hukum masih menghadapi hambatan. Kendala yang muncul antara lain rendahnya literasi hukum nasabah, keterbatasan akses terhadap informasi likuidasi, ketidaktepatan data nasabah, serta lambannya proses verifikasi oleh lembaga terkait. Selain itu, kedudukan nasabah sebagai kreditur konkuren memperlemah kepastian hukum dalam pemenuhan hak simpanannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, peningkatan transparansi proses likuidasi, advokasi hukum yang berkelanjutan, serta sinergi antarotoritas perbankan dan lembaga penjamin simpanan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan bagi nasabah.   Kata Kunci: Perlindungan hukum; likuidasi bank; Lembaga Penjamin Simpanan. Abstract Legal protection for customers in the banking system plays a crucial role in maintaining public trust and ensuring national financial stability, particularly in cases of bank liquidation. This study aims to analyze the legal framework governing customer protection, identify obstacles in its implementation, and formulate strategic efforts to strengthen customers’ legal standing. The research employs a normative juridical approach through the study of legislation, legal literature, and relevant secondary data. The findings indicate that although legal protection has been regulated under Law No. 10 of 1998 concerning Banking and Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS), its implementation still encounters challenges. These include customers’ low legal literacy, limited access to liquidation information, inaccurate customer data, and delays in the verification process by related institutions. Moreover, the status of customers as concurrent creditors weakens the certainty of their rights’ fulfillment. Therefore, strategic measures are required, including regulatory strengthening, enhanced transparency in the liquidation process, continuous legal advocacy, and improved synergy among banking authorities and the deposit insurance institution. Such efforts are expected to realize more effective, fair, and equitable legal protection for customers. Keywords: Legal protection; bank liquidation; Deposit Insurance Corporation.
The Effectiveness of Arbitration as A Commercial Dispute Resolution Solution in Indonesia Sujati, Ananda; Yusufa, Joni; Hermawan, Dede; Safitri, Pradita Wuri; Anggraeni, Happy Yulia; Sagita, Praniko Imam
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i2.1612

Abstract

Despite being regulated in Law Number 30 Year 1999, the effectiveness of arbitration in Indonesia still faces various challenges, such as lack of public understanding, high costs for small businesses, and limited arbitration infrastructure in the regions. Therefore, there is a need to evaluate and strengthen the role of arbitration to ensure that this mechanism can be a quick, fair solution and support business sustainability in Indonesia. The purpose of this study is to assess the extent to which arbitration has been able to be an effective solution in resolving commercial disputes in Indonesia, identify factors that influence its success, and provide recommendations to increase its efficiency and trustworthiness as a fair and speedy dispute resolution alternative. This research uses a descriptive method with a qualitative approach to describe phenomena systematically and accurately. Data was collected through documentation techniques, analyzing various relevant documents such as reports, archives, or articles. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing validated through triangulation. The results showed that arbitration is an effective commercial dispute resolution mechanism in Indonesia because it offers a fast process, affordable costs, and a final and binding award. Its advantages include flexibility, confidentiality, and international recognition through the New York Convention. However, its optimization requires strengthening regulations and education to overcome challenges such as the lack of understanding of business actors and inconsistencies in the application of the law.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF BERTENDENSI POSITIF Gunawan, Gunawan; Anggraeni, Happy Yulia; Pramesty, Ligar Ayu
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.567

Abstract

Indonesia as a state based on law has regulated public welfare, especially regarding ownership of land rights guaranteed in the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 (UUPA). However, in practice regarding land registration there are still various problems. Because certificates, which are the end product of land registration, can still be canceled as a result of the publication system adopted. The purpose of this study is to understand the extent of legal protection and legal certainty of ownership of land rights through a positive negative publication system. The research method is Normative, a scientific research approach to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. Based on the results of this study it can be concluded that the ownership of land rights through land registration with a negative publication system with a positive dimension is appropriate but in its an implementation it does not guarantee legal certainty for certificate holders because certificates are strong evidence so that they can still be sued within a period of 5 years. Arrangements regarding the time period for a lawsuit to cancel a certificate need to be amended, because since the certificate is issued 5 years is enough time for the certificate holder to face the possibility of a lawsuit.
Co-Authors Abdul Azis Abdul Azis Abi Hakim Al Iman Ahmad Bahrudin Doni Boro Ahmad Jamaludin Akbar, Alvian Alejandro Morion Ruben Thomas Alpin Iskandar Amalia, Tya Ananda Sujati Angkasa Ramatuan Hamdan Ani Suryani Anisya Auriana Dewi Annisa Nurfitriyah Annisatul Lutfiyah Sugiarto Aprilianti, Ajeng Arini, Yeni Atmaja, Deni Bagus Rahmanda Beni Ciptawan, Beni Ciptawan Bomba, Ignasius Yulianus Jagkson Budi Santosa Budi Santosa Cahya Maulana Ciptawan STP, Beni Damayanti, Tamara Dawami, Siti Fauziah Dede Hermawan Dede Hermawan Dedi Iskandar Dedi Rustandi Desmika, Nurlita Diah Satyaningrum Diva Mega Aulia Endra Yeni Erna Listiawati Erna Listiawati Erna Listiawati Eti Suharti Fachrurahman, Indra Febriyanti Wahyu Utami Fiqhan Yasfi Mahasy Fiter, Joni Fitri Jihad Aminah Fitri Wahyuni Fitri Wahyuni Fitri, Rani Lailatul Gantina, Mochamad Ilham Ginanjar, Anggi Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Hadi Baku Pangestu Hajri , Paris Hamdani, Fauzie Muhammad Harahap, Hely Ramadhini Hatima, Husnul Hendra, Maijoni Hendri Darma Putra Hesti Apriliani Hilda Ainis Syafa Hutagaol, Roy Richardo Icha Sri Herlina Ilham Kurniawan Abdullah Ilham Tri Putra Mahpudin Indra Fachrurahman Irpan Maulana Iskandar, Alpin Jeremy, Danny Aguswahyudy Johan, Willy Joko Susilo Joni Aji Pangestu Joni Yusufa Juliantary, Sella Romika Kania, Meisya Adinda Putri L, Ilma Nurul Ligar Ayu Pramesty Liza Aulia Putri Lorentzon, Elmend Lukman, Maman Mahasy, Fiqhan Yasfi Mahpud, Inal Mahpudin, Ilham Tri Putra Maman Lukman Marpaung, Yohan Edward Mohammad Muammar Zaky Muhamad Reza Muhammad Hasrul Naturrohmah, Ikna Ia Nugroho, Enggar Adi Nurajijah, Raihana Nurul Amalia Nurul Amalia Nurvidyaning, Setyana Eka Paris Hajri Parulian, Alfred Tigor Parulian, Indra Pipit Fitriyani Pradita Wuri Safitri Pramesty, Ligar Ayu Praniko Imam Sagita Putra, Mochamad Andika Wibawa Putra, Naufal Dekananda Anggara Putri Nadia Zaelani Putri, Revanissa Dwi Hardianti R Tiara Ragylia Rahma, Santi Rahmawesih, Rahmawesih Rangga, Dika Egi Ratna Juwita Regina Widyadana Rendy Rahmawan Reni Mardiani Ridwan, Ahmad M. Risdiana, Yendi Risti Dea Nuraeni Rizkita Kurnia Sari Rizkita Kurniasari Rizky, Muhamad Romi Yusardi Rony Musthafa Bisry Rosmawia Rosmawia SABAR Sadroi, Ado Safitri, Pradita Wuri Salma Annisa Luthfiyyah Sanjaya, Kadek Edy Januar Sari, Novi Eka Sariyat Muliadin Satrio, Andri Putro Satyaningrum, Diah Sehafudin, Sultan Septiani, Tya Sheilla Priyayi Yantini Sugiarto, Annisatul Lutfiyah Sujana, I Kadek Eka Sujati, Ananda Sukandi, Diman Suryana, Ucup Syafa, Hilda Ainis Syahruddin Syahruddin Takaryanto, Davin Tobing, Rismanto L. Tyara Oktavianti Widya Widya, Widya Widyansyah, Aliffiani Yendi Risdiana Yeni Arini Yuanita Yudhi Hertanto Yulistiawati, Novitri Yusi Siti Pertiwi Yusmana, Fane Virginia Yusufa, Joni Yuyut Prayuti Zaenal Abidin Zaenal Abidin