Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.67

P-Index

This Author published in this journals

All Journal NOTARIUS International Journal of Nusantara Islam Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Ilmiah Dunia Hukum TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum JURNAL USM LAW REVIEW GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Jurnal Hukum Lex Generalis PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM El-Iqtishady Jurnal Kesehatan Tambusai AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Action Research Literate (ARL) Collegium Studiosum Journal eScience Humanity Journal AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Iman dan Spiritualitas Pemuliaan Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Indonesian Research Journal on Education Research Horizon International Journal of Nusantara Islam Jurnal Abdimas Nusantara

Happy Yulia Anggraeni

Universitas Islam Nusantara

Author-ID : 6754612

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

4 5 6 7 8

Implementation of Criminal Sanctions as Ultimum Remedium in Article 100 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Dedi Rustandi; Happy Yulia Anggraeni
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 10 ISSUE 1 OCTOBER 2025
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v10i1.6555

Criminal law enforcement against environmental violations serves as the last step (ultimum remedium) used when administrative sanctions are proven to be unable to stop violations. This study aims to analyze the application of the principle of ultimum remedium and assess the suitability of the application of Article 100 paragraphs (1) and (2) in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in cases of environmental pollution carried out by PT. Trisan Abadi. This study uses a normative juridical method with a case study approach. The results of the study show that the relevant agencies have first issued administrative sanctions through Decree Number 660.31/Kep.412-DLH/2020. However, because business actors do not comply with the sanctions and violations occur again, criminal sanctions are then imposed. The application of the articles used has met the elements of the law, including the imposition of responsibility on corporations as legal subjects. These findings show that although the principle of ultimum remedium has been implemented in accordance with the provisions, its effectiveness still needs to be improved through stricter supervision, training for law enforcement officials, and inter-agency synergy. These measures are important to have a deterrent effect and ensure sustainable environmental protection.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA MUSIK NADIN AMIZAH YANG BERJUDUL RAYUAN PEREMPUAN GILA Putri Nadia Zaelani; Diva Mega Aulia; Happy Yulia Anggraeni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i7.2024.2908-2915

Semua orang punya jiwa seni sejak lahir, tetapi dengan jenis seni berbeda. Seni tak cuma tentang lukisan dan gambar tetapi musik juga ialah seni. lewat musik, kita bisa menghilangkan kebosanan dan menenangkan diri. Oleh karena itu, hukum hak cipta musik dan lagu di Indonesia tujuannya demi melindungi musisi dari hak cipta untuk membayar royalti dan menyelesaikan sengketa tentang pemanfaatan karya musik tanpa royalti. Tapi, banyak pelaku seni yang masih menerima lagu dari musisi tanpa membayar royalti. Karenanya, akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak jika para musisi bekerja sama. Hak cipta ialah hak eksklusif yang dikasih ke pencipta demi melindungi karya seni mereka. Pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan lagu tanpa izin, dapat mengakibatkan sanksi hukum. Perlindungan hukum sangat penting guna mencegah pelanggaran hak cipta dan mendorong penghargaan terhadap karya seni. Musisi dapat bekerja sama dengan platform musik untuk meningkatkan pemasaran karya cipta mereka. Pelanggaran hak cipta dapat diatasi melalui proses hukum, seperti pengajuan klaim pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga.Â

Sosialisasi dan Edukasi Potensi Budaya, UMKM, dan Pangan Lokal dalam Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunar, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang Joni Aji Pangestu; Yuyut Prayuti; Happy Yulia Anggraeni; Ahmad Jamaludin; Hendri Darma Putra; Mohammad Muammar Zaky; Hesti Apriliani
Jurnal Abdimas Nusantara Vol. 3 No. 01 (2026): JANU Edisi Januari
Publisher : PT Ruang Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70294/y8rx2m69

Desa Cibunar, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang memiliki potensi lokal yang besar berupa keanekaragaman budaya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hasil pangan lokal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama dalam aspek pengelolaan, promosi, dan keberlanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait potensi budaya, UMKM, dan pangan lokal Desa Cibunar. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan, UMKM, kesehatan, dan pelestarian budaya. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat desa, pelaku UMKM, anak-anak usia sekolah, serta kader masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal, pengembangan UMKM berbasis potensi desa, serta diversifikasi dan pemanfaatan hasil pangan lokal. Kegiatan sosialisasi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat sinergi antara mahasiswa dan masyarakat desa. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara partisipatif mampu menjadi strategi efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan direplikasi di desa lain dengan karakteristik serupa.

Tantangan Jabatan Notaris Menghadapi Disrupsi Teknologi Hukum Digital Icha Sri Herlina; Bagus Rahmanda; Happy Yulia Anggraeni
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.84799

ABSTRACTLegal protection for notaries is important because notaries are vulnerable to criminalization due to false statements made by appearers, although notaries are only responsible for the formal aspects of authentic deeds. This study aims to analyze the urgency and formulation of legal protection for notaries based on the Law on Notary Position, the Criminal Code, and the Electronic Information and Transactions Law to ensure legal certainty and prevent the criminalization of notaries in the digital era. This research uses a normative juridical method with statutory and qualitative descriptive approaches. The results show that legal protection for notaries must be strengthened through harmonization of regulations, improvement of digital verification systems, and optimization of the role of the Notary Honorary Council in Indonesia.Keywords: Legal Protection; Notary; False Statements; Authentic Deed; Criminalization; Digital Era.ABSTRAKPerlindungan hukum terhadap notaris penting karena notaris berisiko dikriminalisasi akibat keterangan palsu penghadap, padahal notaris hanya bertanggung jawab pada aspek formal akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan formulasi perlindungan hukum terhadap notaris atas keterangan palsu penghadap berdasarkan UUJN, KUHP, dan UU ITE guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap notaris diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris atas keterangan palsu penghadap sepanjang notaris bertindak sesuai prosedur. Perlindungan hukum tersebut perlu diperkuat melalui harmonisasi UUJN, KUHP, dan UU ITE serta penguatan sistem digital dan peran Majelis Kehormatan Notaris di era digital.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Notaris, Keterangan Palsu; Akta Otentik; Kriminalisasi; Era Digital.

REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM, ORISINALITAS, DAN TANTANGAN GLOBAL Yudhi Hertanto; Happy Yulia Anggraeni
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.14442

Legal protection of intellectual property, particularly industrial designs, plays a strategic role in accelerating national economic growth and fostering a competitive business climate in the era of globalization. This study aims to deeply analyze the reconceptualization of the industrial design legal protection system in Indonesia based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs and its interrelation with international legal instruments such as the TRIPs Agreement. Through a normative-juridical legal research method utilizing a statute approach and a conceptual approach, this article comprehensively examines the boundaries of novelty, registration procedures, exclusive rights of design holders, and the legal implications of the transition of designs into the public domain after the ten-year protection period expires. The results of the analysis indicate that industrial design regulation in Indonesia still faces legal uncertainty regarding the parameters for evaluating material novelty and rights cancellation through the Commercial Court. This article recommends the necessity of harmonizing national regulations to adapt to digital technology developments in order to provide fair legal certainty for both local and international designers. ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya desain industri, memegang peranan strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam rekonseptualisasi sistem perlindungan hukum desain industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta keterkaitannya dengan instrumen hukum internasional seperti Perjanjian TRIPs. Melalui metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), artikel ini mengkaji secara komprehensif mengenai batasan orisinalitas (novelty), prosedur pendaftaran, hak eksklusif pemegang desain, serta implikasi hukum dari transisi desain menjadi public domain setelah masa perlindungan sepuluh tahun berakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi desain industri di Indonesia masih menghadapi tantangan ketidakpastian hukum dalam parameter penilaian kebaruan materiil dan pembatalan hak melalui Pengadilan Niaga. Artikel ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pendesain lokal maupun internasional.

Legal Review of KRIS Implementation under Presidential Decree No. 59 of 2024 (amending Presidential Decree No. 82 of 2018 on Health Insurance) and Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System Diah Satyaningrum; Happy Yulia Anggraeni
Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol. 6 No. 3 (2026): Jurnal Iman dan Spiritualitas
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jis.v6i3.56032

This study stems from concerns regarding normative changes to inpatient care classifications introduced by Presidential Regulation No. 59 of 2024—which reforms Presidential Regulation No. 82/2018—within the framework of Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System (SJSN). It focuses on assessing whether the Standard Inpatient Class (KRIS) aligns, both legally and operationally, with the principles of equity and sustainability underpinning the National Health Insurance (JKN) scheme. The research aims to (1) map and interpret the KRIS regulations set forth in Presidential Regulation 59/2024 and (2) evaluate the alignment of KRIS implementation with SJSN principles. A normative legal research (doctrinal legal research) methodology was employed, utilizing statutory, legal-hermeneutic, and vertical-horizontal harmonization analysis approaches, alongside qualitative content analysis of legal and policy documents (2015–2025). The findings indicate that, doctrinally, Presidential Regulation 59/2024 establishes a legal framework coherent with SJSN objectives; however, substantive alignment depends on the finalization of implementing regulations, adjustments to tariffs and premiums, and hospital operational readiness. Data reveal inconsistencies in meeting the 12 KRIS criteria and a potential for service fragmentation arising from "top-up" mechanisms. The study concludes that while KRIS supports equity *de jure*, its achievement remains conditional *de facto*. Consequently, it recommends finalizing derivative regulations, adjusting financing structures, providing transition support for regional hospitals, and adopting an H-E-I (Law–Equity–Implementation) evaluative framework alongside further empirical study.

Effectiveness of The Implementation of The K3 Program as A Form of Legal Protection for Nursing Personnel at The Tanjung Enim Community Health Center Eti Suharti; Happy Yulia Anggraeni
Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Iman dan Spiritualitas
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jis.v5i4.58592

Nurses working in primary healthcare facilities face a high risk of occupational accidents and occupational diseases. These risks not only impact the nurses' physical and mental health but can also affect their professional responsibilities and legal standing. In this context, occupational health and safety (OHS) programs play a strategic role, not merely as a technical effort to control workplace hazards but also as an instrument of legal protection for nursing staff in carrying out their duties. This study aims to assess the effectiveness of the OHS program implementation as a form of legal protection for nurses at the Tanjung Enim Community Health Center, referring to Minister of Health Regulation Number 52 of 2018. The method used is a normative-empirical legal approach, which combines analysis of statutory provisions with empirical findings in the field. Empirical data were obtained through documentation studies and in-depth interviews with three nurses and the Head of the Community Health Center. The research analysis is based on the theory of legal effectiveness and legal protection theory to assess the conformity between norms and practices. The research results indicate that preventive legal protection measures are available, including the provision of personal protective equipment (PPE), the implementation of standard operating procedures (SOPs), the implementation of occupational health and safety (K3) training, and regular health checks. However, their implementation has not been consistent and optimal. Meanwhile, repressive legal protection measures have been regulated, but the reporting and documentation mechanisms for work-related incidents still lack clear and systematic standards. Therefore, the implementation of the K3 program at the Tanjung Enim Community Health Center is considered ineffective in ensuring legal certainty and providing a sense of security for nurses in carrying out their profession.

Gap Analysis of Occupational Safety and Health Regulation and Implementation for Non-Healthcare Workers in Healthcare Facilities Endra Yeni; Happy Yulia Anggraeni
International Journal of Nusantara Islam Vol 13 No 2 (2025): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v13i2.58639

This study analyzes the gap between regulation and implementation regarding occupational health and safety (OHS) protections for non-medical workers (e.g., cleaning staff, security personnel, and administrative staff) in healthcare facilities, grounded in universal labor protection principles. Employing a normative-juridical approach and a systematic literature review, the study examines the legal framework, empirical studies, and academic discourse concerning OHS in the healthcare sector. The findings indicate that despite the existence of comprehensive and universal OHS regulations, implementation remains uneven and tends to marginalize non-medical personnel—particularly outsourced workers—who often lack access to safety training, personal protective equipment, and incident reporting mechanisms. Outsourcing practices emerge as a primary structural factor causing a fragmentation of responsibility between hospitals and service providers, thereby undermining accountability. Challenges identified include weak managerial commitment, a safety culture focused predominantly on clinical aspects, and limited oversight of outsourced personnel. The study recommends strengthening OHS provisions in outsourcing contracts, enhancing labor inspections, and integrating all workers into hospital safety management systems. Furthermore, it introduces the concept of "silent vulnerability" to characterize the marginalization of non-medical workers within healthcare safety systems, thereby enriching academic scholarship in the fields of occupational health and labor law.

Digital Consumer Vulnerability and and Legal Pluralism: Reconstructing Digital and Muslim Consumer Protection in Indonesia's Fragmented Legal System Yuyut Prayuti; Happy Yulia Anggraeni; Erna Listiawati; Hadi Baku Pangestu
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 24 No. 2 (2026): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v24i2.18150

Background: Indonesia's e-commerce transaction value reached Rp134.67 trillion in Q3 2025, reflecting rapid digital economic growth. This growth exposes a structural paradox: the principle of equality justifying state intervention against negotiating imbalances is undermined by three overlapping frameworks, the Consumer Protection Law (UUPK), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Personal Data Protection Law (UU PDP), which define protected legal subjects differently, enforce rights through separate institutions, and were never designed to interact. Because Indonesia's state legal order is itself religiously and normatively plural, this fragmentation is compounded, for the country's Muslim-majority consumer base, by a further, largely uncoordinated layer of halal-assurance and shariah-compliance regulation that intersects with, but is not integrated into, the UUPK–ITE–PDP triad. Purpose: This study addresses three questions: how fragmentation among the UUPK, UU ITE, and UU PDP, read together with Indonesia's pluralistic legal architecture, including the halal product assurance regime, produces overlapping protections while leaving gaps in composite digital harm combining economic loss, data breach, and reputational damage; how enforcement institutions under these regimes interact, or fail to interact, in practice; and how substantive equality can be reconstructed, as fragmented equality, to restore institutional coherence for all Indonesian digital consumers, including the specific religious-identity interests of Muslim consumers. In answering these, the study formulates a conceptual and institutional model for integrated consumer protection enforcement. Methods: This study adopts a socio-legal approach, combining normative-doctrinal analysis of the UUPK, UU ITE, and UU PDP with documentary analysis of institutional practice, including live-commerce disputes, the Constitutional Court's review of UUPK and UU PDP (2025–2026), and secondary evidence of enforcement gaps including BPKN's jurisdictional limits and the absence of an independent data protection authority. Results: The three laws define disparate legal subjects, "consumers," "users," and "data subjects," creating enforcement gaps in composite digital harm, illustrated by live-commerce transactions. Applying Fredman's substantive equality framework, Fineman's vulnerability theory, and a legal-pluralism lens attentive to the coexistence of state law with religiously grounded shariah-compliance norms, the study finds this dysfunction stems not from an absence of norms but from fragmented institutional design and uneven enforcement authority, particularly BPKN's limited cross-border jurisdiction, the absence of an independent data protection authority, and the unintegrated position of the halal-assurance regime administered by BPJPH. Implication: Drawing on the European Union's model of horizontal regulatory integration (GDPR, DSA, CRD), the study proposes a "Coherent Digital Consumer Gateway" as an integrated enforcement mechanism, alongside an independent data protection authority, substantive modernization of the Electronic Commerce Law, and formal inclusion of the halal-assurance and shariah-compliance regime within the Gateway's coordination mandate. Originality: Unlike prior studies examining the UUPK, UU ITE, and UU PDP separately, this study centers on their interaction and dysfunction as its primary object, introduces "fragmented equality" as a framework linking institutional fragmentation to the doctrine of substantive equality, and is among the first to read that fragmentation through Indonesia's legal pluralism, extending the analysis to the position of Muslim consumers whose protection needs combine economic, informational, and religious-identity dimensions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v13i2.58639

Co-Authors Abdul Azis Abdul Azis Abi Hakim Al Iman Ahmad Bahrudin Doni Boro Ahmad Jamaludin Akbar, Alvian Alejandro Morion Ruben Thomas Alpin Iskandar Amalia, Tya Ananda Sujati Angkasa Ramatuan Hamdan Ani Suryani Anisya Auriana Dewi Annisa Nurfitriyah Annisatul Lutfiyah Sugiarto Aprilianti, Ajeng Arini, Yeni Atmaja, Deni Bagus Rahmanda Beni Ciptawan, Beni Ciptawan Bomba, Ignasius Yulianus Jagkson Budi Santosa Budi Santosa Cahya Maulana Ciptawan STP, Beni Damayanti, Tamara Dawami, Siti Fauziah Dede Hermawan Dede Hermawan Dedi Iskandar Dedi Rustandi Desmika, Nurlita Diah Satyaningrum Diva Mega Aulia Endra Yeni Erna Listiawati Erna Listiawati Erna Listiawati Eti Suharti Fachrurahman, Indra Febriyanti Wahyu Utami Fiqhan Yasfi Mahasy Fiter, Joni Fitri Jihad Aminah Fitri Wahyuni Fitri Wahyuni Fitri, Rani Lailatul Gantina, Mochamad Ilham Ginanjar, Anggi Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Hadi Baku Pangestu Hajri , Paris Hamdani, Fauzie Muhammad Harahap, Hely Ramadhini Hatima, Husnul Hendra, Maijoni Hendri Darma Putra Hesti Apriliani Hilda Ainis Syafa Hutagaol, Roy Richardo Icha Sri Herlina Ilham Kurniawan Abdullah Ilham Tri Putra Mahpudin Indra Fachrurahman Irpan Maulana Iskandar, Alpin Jeremy, Danny Aguswahyudy Johan, Willy Joko Susilo Joni Aji Pangestu Joni Yusufa Juliantary, Sella Romika Kania, Meisya Adinda Putri L, Ilma Nurul Ligar Ayu Pramesty Liza Aulia Putri Lorentzon, Elmend Lukman, Maman Mahasy, Fiqhan Yasfi Mahpud, Inal Mahpudin, Ilham Tri Putra Maman Lukman Marpaung, Yohan Edward Mohammad Muammar Zaky Muhamad Reza Muhammad Hasrul Naturrohmah, Ikna Ia Nugroho, Enggar Adi Nurajijah, Raihana Nurul Amalia Nurul Amalia Nurvidyaning, Setyana Eka Paris Hajri Parulian, Alfred Tigor Parulian, Indra Pipit Fitriyani Pradita Wuri Safitri Pramesty, Ligar Ayu Praniko Imam Sagita Putra, Mochamad Andika Wibawa Putra, Naufal Dekananda Anggara Putri Nadia Zaelani Putri, Revanissa Dwi Hardianti R Tiara Ragylia Rahma, Santi Rahmawesih, Rahmawesih Rangga, Dika Egi Ratna Juwita Regina Widyadana Rendy Rahmawan Reni Mardiani Ridwan, Ahmad M. Risdiana, Yendi Risti Dea Nuraeni Rizkita Kurnia Sari Rizkita Kurniasari Rizky, Muhamad Romi Yusardi Rony Musthafa Bisry Rosmawia Rosmawia SABAR Sadroi, Ado Safitri, Pradita Wuri Salma Annisa Luthfiyyah Sanjaya, Kadek Edy Januar Sari, Novi Eka Sariyat Muliadin Satrio, Andri Putro Satyaningrum, Diah Sehafudin, Sultan Septiani, Tya Sheilla Priyayi Yantini Sugiarto, Annisatul Lutfiyah Sujana, I Kadek Eka Sujati, Ananda Sukandi, Diman Suryana, Ucup Syafa, Hilda Ainis Syahruddin Syahruddin Takaryanto, Davin Tobing, Rismanto L. Tyara Oktavianti Widya Widya, Widya Widyansyah, Aliffiani Yendi Risdiana Yeni Arini Yuanita Yudhi Hertanto Yulistiawati, Novitri Yusi Siti Pertiwi Yusmana, Fane Virginia Yusufa, Joni Yuyut Prayuti Zaenal Abidin Zaenal Abidin

Title

Found 74 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 74 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 74 Documents
Search