Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Kebijakan Pemangkasan Anggaran di Indonesia: Efisiensi Fiskal dan Kepentingan Politik Sapay, Yumri Agelvi; Mas’ud, Fadil; Pandu, Gita Larasti; Nuak, Angelina Seran; Indah, Elisabeth Yohana; Kian, Selviana Lipat Ara
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2025): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v2i3.297

Abstract

Pemangkasan anggaran sering di klaim sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal. Kebijakan pemangkasan anggaran dalam pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mengalokasikan anggaran untuk program prioritas, namun seringkali di pengaruhi oleh kepentingan politik. Pemangkasan anggaran yang tidak merata dapat menimbulkan pertanyaan tentang dasar kebijakan, dan dampaknya paling besar di rasakan oleh masyarakat yang bergantung pada program pemerintah. Pemangkasan anggaran merupakan kebijakan yang kompleks dan memiliki dampak yang beragam. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S- 37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, yaitu untuk membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar, dan sistem kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga. Manfaat efisiensi anggaran menghindari pemborosan, menjamin setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal, memastikan sumber daya keuangan digunakan secara maksimal, meningkatkan efektivitas penggunaan dana, mendukung kesejahteraan bersama. Efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Agar efisiensi anggaran tetap mendukung pertumbuhan, pendekatan berbasis produktivitas harus menjadi prioritas.
Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang Mas'ud, Fadil
Media Sains Vol. 24 No. 2 (2024): Jurnal Media Sains
Publisher : Pendidikan MIPA Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69869/f9khq455

Abstract

Perempuan telah memainkan peran penting dalam sektor publik di Indonesia, meskipun mereka masih menghadapi tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan hak di tempat kerja. Salah satu sektor yang memberikan peluang bagi perempuan untuk bekerja adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perempuan pegawai SPBU di Kota Kupang dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan pegawai SPBU di Kota Kupang mendapatkan kesempatan yang setara untuk bekerja, mereka masih menghadapi tantangan dalam hal diskriminasi pekerjaan, kesulitan dalam promosi jabatan, serta ketimpangan dalam pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, meskipun ada peraturan yang menjamin hak kesetaraan, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan memperkuat kesetaraan gender di tempat kerja.
URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA YANG TANGGUH DI ERA DIGITAL Kale, Dorkas Yufice Ariyanti; Mas'ud, Fadil; Nassa, Daud Yefkanius
Media Sains Vol. 25 No. 1 (2025): Terbitan Juni 2025
Publisher : Pendidikan MIPA Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69869/54ce0473

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan karakter bangsa. Tantangan globalisasi, kemudahan akses informasi, serta arus budaya yang serba cepat menuntut generasi muda untuk memiliki karakter bangsa yang kuat, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, toleransi, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa yang tangguh di era digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, ditemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai wahana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembelajaran kritis yang membekali peserta didik dengan keterampilan literasi digital, berpikir kritis, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Urgensi tersebut mencakup upaya mitigasi pengaruh negatif digitalisasi, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan degradasi moral. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu diintegrasikan dengan pendekatan kontekstual dan berbasis teknologi agar relevan dengan kebutuhan generasi muda di era digital. Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa penguatan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi bangsa yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu menghadapi dinamika global dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 
Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan Mas'ud, Fadil; Wibowo, Irham
Media Sains Vol. 25 No. 1 (2025): Terbitan Juni 2025
Publisher : Pendidikan MIPA Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69869/tn6n8007

Abstract

Krisis ekologis global yang ditandai oleh perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan degradasi keanekaragaman hayati telah menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi konsep kewarganegaraan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara konseptual dan praktis pendekatan ekologi kewarganegaraan sebagai upaya membangun relasi harmonis antara warga, negara, dan lingkungan. Melalui metode kualitatif-deskriptif berbasis kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber ilmiah dan kebijakan lingkungan nasional maupun global. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekologi kewarganegaraan menempatkan warga negara sebagai agen etis dan ekologis yang berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Negara diposisikan sebagai fasilitator yang membentuk sistem sosial-politik yang mendukung keadilan ekologis, sementara pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen strategis dalam menanamkan nilai-nilai ekologis sejak dini. Dengan mengintegrasikan kesadaran ekologis dalam praktik kewarganegaraan, pendekatan ini menawarkan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil secara sosial, demokratis secara politik, dan lestari secara ekologis. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformulasi kurikulum kewarganegaraan dan penguatan partisipasi warga dalam kebijakan lingkungan sebagai langkah konkret menuju masa depan berkelanjutan.