Articles
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERADILAN AGAMA
Fahmi Fadil
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.479 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3374-3380
Regulasi Islam mengatur orientasi dan kuantitas pengamat terhadap suatu situasi, perbedaan ini terjadi di kalangan peneliti. Ini tidak sama dengan aturan positif yang membolehkan perempuan sebagai pengamat di babak penyisihan dalam segala hal. Perbedaan antara peraturan pasti dan peraturan Islam terjadi dengan melihat kesan Hakim Pengadilan tentang tempat perempuan sebagai saksi. Kekhawatiran utama yang dimunculkan dalam proposisi ini adalah bagaimana kedudukan perempuan sebagai pemerhati dalam suatu peraturan dan ketentuan Islam, dan bagaimana kedudukan perempuan sebagai pengamat di Pengadilan Tinggi, dengan maksud sepenuhnya untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Tinggi. tentang tempat wanita sebagai saksi.
Indonesian Criminal Law Regulation on Coral Reef Ecosystem Damage
T. Andana Harris Pratama;
Muhammad Ali;
Fadil Fadil
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i3.6587
This article aims to see how the provisions of the criminal law that apply in Indonesia are related to the protection of coral reef ecosystems. The problem is focused on the urgency of protecting coral reef ecosystems and the current criminal law regulation in Indonesia. In order to approach this problem, theoretical references are used from their books by Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati who argue that in the civil law system, the first approach is the legal approach. The data were collected through the prevailing laws and regulations in Indonesia and analyzed qualitatively. This study concludes that the government has attempted to regulate the protection of coral reef ecosystems in Indonesia through legal arrangements and criminal sanctions for perpetrators of destroying coral reef ecosystems, however, punishment of perpetrators of destroying coral reef ecosystems cannot solve the damage to existing coral reefs. So that a new alternative punishment is needed for the perpetrators of destroying coral reef ecosystems in Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA DKI JAKARTA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU MELALUI E-MUSREMBANG
Fadil - Ramadhan;
Budi - Setiyono;
Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Sejak tahun 2016 DKI Jakarta melaksanakan Musrenbang dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Musrenbang dalam tulisan ini penulis akan membagas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu melalui e-Musrembang dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Ditemukan bahwa implementasi kebijakan eMusrenbang berjalan dengan baik dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur implementasi yang baik di antaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi. e-Musrenbang adalah laman yang dibuat untuk mendigitalisasi proses musrenbang konvensional yang sebelumnya berjalan melalui tatap muka langsung para stakeholder, saat ini terdapat dua fitur yang ada dalam e-Musrenbang DKI Jakarta yaitu Rembuk RW dan usulan langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya Rembuk RW adalah digitalisasi rekam jejak dokumen hasil dari Rembuk RW konvensional sehingga usulan dapat dipantau dan diketahui keputusan penerimaan atau penolakannya. Terdapat fitur kedua yaitu usulan langsung di mana usulan tersbut sebagai fasilitas untuk seluruh warga DKI Jakarta yang tidak berkesempatan mengikuti Rembuk RW atau memiliki usulan pribadi yang menyangkut pembangunan daerah untuk berpartisipasi. Proses penerimaan usulan langsung tidak melalui alur hierarkis seperti musrenbang konvensional melainkan melalui mekanisme cut off, sehingga usulan yang dihimpun langsung masuk ke pusat data dan informasi Bappeda untuk diseleksi sesuai kriteria dan direalisasikan
Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi
Fuad Fadil;
Nur Kholik Afandi;
Hanif Sukriyanto;
Taufan Yusuf;
Munirah Munirah;
Rabiatul Adawiyah
Southeast Asian Journal of Islamic Education Vol 3 No 2 (2021): Southeast Asian Journal of Islamic Education, June 2021
Publisher : Faculty of Education and Teacher Training of UINSI Samarinda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (910.54 KB)
|
DOI: 10.21093/sajie.v3i2.3556
Masa Pandemi Covid 19 berefek pada seluruh lini kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran hampir di seluruh sekolah menggunakan metode diskusi berbasis online. Penggunaan media pembelajaran atau aplikasi tatap muka, terkadang tidak memberikan hasil yang memuaskan terhadap siswa, dikarenakan kurangnya penyesuaian sistem pembelajaran terhadap siswa. Selain itu, siswa memiliki tipe kepribadian yang berbeda yang menyebabkan gaya belajar siswa menjadi lebih beragam. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang lokasi penelitiannya berada di SMK Ketopong, Tenggarong dengan total partisipan berjumlah 64 siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe kepribadian siswa dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas metode diskusi secara daring pada tiap-tiap kepribadian siswa untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis komparatif dua sampel independen (tak berkolerasi) atau uji beda (uji t – dua sampel). Hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian ialah tidak adanya perbedaan efektivitas metode diskusi secara daring pada pembelajaran PAI berdasarkan tipe kepribadian siswa. Hasil analisis komparatif dua sampel independen (tak berkolerasi) atau uji beda (uji t – dua sampel), yang dibantu dengan IBM SPSS Statistic 22.0 For Windows, menunjukkan bahwa thitung sebesar -0,156. Jika dibandingkan dengan ttabel dengan perbandingan -ttabel ttabel dan besar ttabel sebesar 1,99 maka dapat diperhitungan yaitu -1,199 . Berdasarkan perbandingan dan perhitungan tersebut maka H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan efektivitas metode diskusi secara daring pada pembelajaran PAI jika berdasarkan tipe kepribadian.
PEMBENTUKAN KARAKTER MARITIM BAGI PEMUDA KARANG TARUNA DESA BONTOBIRAENG SELATAN
St. Nursaadah;
AB Takko Bandung;
Muslimat Muslimat;
Indarwati Indarwati;
Fadil Adiyat
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12558
Pengabdian ini bertujuan menguraikan dan menerapkan pembentukan karakter MARITIM (Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif dan Mandiri) model Walenrenge terhadap generasi muda Karang Taruna Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Adapun target khusus yang dicapai dalam pengabdian ini, yakni para peserta memahami karakter MARITIM model Walenrenge dan menerapkan karakter tersebut ketika berkontribusi dalam masyarakat. Pengabdian ini dapat menjadi salah satu metode untuk dijadikan referensi pembentukan karakter berbasis kearifan lokal dan keilmuan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode FGD (focus group discussion) melalui diskusi mendalam dan serangkaian permainan (games). Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter MARITIM memerlukan desain program dan pembiasaan. Partisipasi peserta harus lebih dominan agar penyerapan materi lebih efektif.
Kajian Normatif Relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Petani di Kabupaten Lombok Timur
Burhanuddin, Burhanuddin;
Fadil, Lalu Muhammad;
Jiwantara, Firzhal Arzhi
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (769.594 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i6.617
Lombok Timur merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, yang bahkan segala aspek kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Jika dilihat dari struktur sosialnya, petani di Lombok Timur lebih banyak terdiri dari buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian dan petani penggarap yang rata-rata hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. Cenderung akses modal dan teknologi tergolong masih rendah dalam upaya mengelola lahan pertanian atau sekedar melakukan akitivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lombok Timur terlihat belum memberikan dampak apa-apa bagi kelangsungan hidup petani maupun pembangunan sektor pertanian secara umum.Berdasarkan pada pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yiatu: 1) Indikator perlindungan petani di Lombok Timur yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sudah cukup memenuhi semua aspek yang menjadi kebutuhan petani. Artinya, secara normatif tidak ditemukan kejanggalan yang bararti yang bisa menjadikan peraturan itu menjadi cacat hukum; 2) Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lombok Timur sudah cocok dengan karakteristik dan kondisi petani.
Death Penalty for Ferdy Sambo In Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right)
Agus Bambang Nugraha*;
Fadil Mas’ud;
Sudiyarti Sudiyarti;
Achmad Napis Qurtubi;
Egidius Fkun
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v6i3.33852
The Supreme Court judge canceled the death sentence for Ferdy Sambo to life imprisonment. This has caused controversy in the community. One side considers the Supreme Court decision to be unfair and on the other hand considers it fair because the right to life is a basic human right and cannot be reduced under any circumstances and under any circumstances. This research is a qualitative research with a fenomenolgy approach. The data used in this study is secondary data obtained from journals, books, websites and other reliable sources. The data collected was analyzed using several stages including observation, selection, and drawing conclusions. The results showed that the change in the decision on Ferdy Sambo's death sentence to life imprisonment was appropriate because the researchers agreed that the right to life is a right that cannot be limited under any circumstances and under any circumstances.
Non Binary Options in Gender Choice (Perspective on Human Rights and Islamic Religion)
Indra Kertati*;
Desi Asmaret;
Fadil Mas’ud;
Muhammad Dheo Adrian Muhari;
Nety Novita Hariyani
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v6i3.34211
Abstract: The Human Rights perspective and the Islamic perspective have quite significant differences in viewing non-binary options in gender choices. This research aims to specifically compare these two perspectives. This research is qualitative research with a comparative descriptive approach regarding human rights and Islamic views on non-binary options in gender choices. The data used in this research is secondary data. The data collection technique in this research uses the library research method. The analysis technique in this research uses analytical techniques for data collection, data selection, data reduction, and drawing conclusions. The results of this research show that from a human rights perspective there is no problem with the inclusion of non-binary options in gender choices. This is in line with the fundamental principles contained in human rights, namely regarding sexuality rights which include the right to privacy, the right to autonomy over oneself, and human rights. This is in contrast to the Islamic perspective which views human gender from a biological aspect as consisting of only two groups, namely men and women. Each group has its own limitations in carrying out worship and muamalah. Even if physically there are humans who are born with two genders. So you are required to choose the most dominant of the two things. Abstrak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan perspektif Islam memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam memandang opsi non biner dalam pilihan gender. Penelitian ini bertujuan mengkomparassi secara seskriftif dua perspektif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan desriftif komparatif mengenai pandangan Hak Asasi Manusia dan Islam terhadap opsi non biner dalam pilihan gender. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka/library research. Teknik analisis dalam peneltian ini menggunakan teknik analisis pengumpulan data, seleksi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitan ini menunjukkan, dalam perspktif Hak Assasi Manusia tidak mempermasalahkan masuknya opsi non biner dalam pilihan gender hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental yang ada dalam Hak Asasi Manusi yakni mengenai sexuality right yang meliputi hak atas privasi, hak otonom atas diri sendiri, dan hak asasi manusia. Berbanding trebalik dalam perspektif Islam yang memandang gender manusia dari aspek bilogis hanya terdiri darri dua golongan yakni laki-laki dan perempuan. Setiap golongan memiliki batasan masiing-masing dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Bahkan apabila secara fisik terdapat manusia yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Maka diharuskan memilih salah satu yang paling dominan dari du hal tersebut.
Death Penalty for Ferdy Sambo In Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right)
Agus Bambang Nugraha*;
Fadil Mas’ud;
Sudiyarti Sudiyarti;
Achmad Napis Qurtubi;
Egidius Fkun
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v6i3.33852
The Supreme Court judge canceled the death sentence for Ferdy Sambo to life imprisonment. This has caused controversy in the community. One side considers the Supreme Court decision to be unfair and on the other hand considers it fair because the right to life is a basic human right and cannot be reduced under any circumstances and under any circumstances. This research is a qualitative research with a fenomenolgy approach. The data used in this study is secondary data obtained from journals, books, websites and other reliable sources. The data collected was analyzed using several stages including observation, selection, and drawing conclusions. The results showed that the change in the decision on Ferdy Sambo's death sentence to life imprisonment was appropriate because the researchers agreed that the right to life is a right that cannot be limited under any circumstances and under any circumstances.
Non Binary Options in Gender Choice (Perspective on Human Rights and Islamic Religion)
Indra Kertati*;
Desi Asmaret;
Fadil Mas’ud;
Muhammad Dheo Adrian Muhari;
Nety Novita Hariyani
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v6i3.34211
Abstract: The Human Rights perspective and the Islamic perspective have quite significant differences in viewing non-binary options in gender choices. This research aims to specifically compare these two perspectives. This research is qualitative research with a comparative descriptive approach regarding human rights and Islamic views on non-binary options in gender choices. The data used in this research is secondary data. The data collection technique in this research uses the library research method. The analysis technique in this research uses analytical techniques for data collection, data selection, data reduction, and drawing conclusions. The results of this research show that from a human rights perspective there is no problem with the inclusion of non-binary options in gender choices. This is in line with the fundamental principles contained in human rights, namely regarding sexuality rights which include the right to privacy, the right to autonomy over oneself, and human rights. This is in contrast to the Islamic perspective which views human gender from a biological aspect as consisting of only two groups, namely men and women. Each group has its own limitations in carrying out worship and muamalah. Even if physically there are humans who are born with two genders. So you are required to choose the most dominant of the two things. Abstrak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan perspektif Islam memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam memandang opsi non biner dalam pilihan gender. Penelitian ini bertujuan mengkomparassi secara seskriftif dua perspektif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan desriftif komparatif mengenai pandangan Hak Asasi Manusia dan Islam terhadap opsi non biner dalam pilihan gender. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka/library research. Teknik analisis dalam peneltian ini menggunakan teknik analisis pengumpulan data, seleksi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitan ini menunjukkan, dalam perspktif Hak Assasi Manusia tidak mempermasalahkan masuknya opsi non biner dalam pilihan gender hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental yang ada dalam Hak Asasi Manusi yakni mengenai sexuality right yang meliputi hak atas privasi, hak otonom atas diri sendiri, dan hak asasi manusia. Berbanding trebalik dalam perspektif Islam yang memandang gender manusia dari aspek bilogis hanya terdiri darri dua golongan yakni laki-laki dan perempuan. Setiap golongan memiliki batasan masiing-masing dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Bahkan apabila secara fisik terdapat manusia yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Maka diharuskan memilih salah satu yang paling dominan dari du hal tersebut.