Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.933
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kewarganegaraan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin JGuruku: Jurnal Penelitian Guru Jurnal Serina Abdimas
Rasji
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tindakan Organisasi Papua Merdeka (Opm) Bedasarkan Undang - Undang No 34 Tahun 2004 Rasji; Whisnu Aji P. S
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3532

Abstract

Hingga saat ini kompleksitas permasalahan keamanan di Papua yang tidak hanya mencakup keanekaragaman etnis dan budaya, tetapi juga berbagai isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan sosial. Meski Papua kaya akan sumber daya alam, ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat dan ancaman separatisme terus menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberi kewenangan TNI untuk menangani ancaman separatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TNI di Papua telah berkembang, terutama sejak era Reformasi. Meskipun pendekatan militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dianggap efektif dalam mengatasi kelompok separatis, pendekatan ini juga memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus bergeser pada pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan. Namun, penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang lebih seimbang antara kekuatan militer dan dialog serta diplomasi yang inklusif diperlukan untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan.
PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASSED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV SD NEGERI TIWULANDU 02 RASJI
JGuruku: Jurnal Penelitian Guru Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar masih berpusat pada guru sebagai pengajar dimana guru memberikan materi kepada siswa sehingga siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru, adapun sumber belajar Matematika hanya buku paket mata pelajaran saja, dimana kegiatan pembelajaran Matematika kurang memberikan pengalaman belajar kepada siswa seperti melaksanakan proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun datar. Pada kegiatan pembelajaran ini, guru masih belum menggunakan model pembelajaran yang tepat. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV di SD Negeri Tiwulandu 02 sebanyak 18 siswa. Pengumpulan data menggunakan metode tes berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 10 butir. Data hasil belajar dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mencari rata-rata nilai siswa dan ketuntasan belajar. Adapun data siklus I menunjukan rata-rata nilai hasil belajar mencapai 72 ketuntasan belajar mencapai 77% dengan kriteria baik. Kemudian pada siklus II menunjukan rata- rata nilai hasil belajar mencapai 89 dan ketuntasan belajar 94% dengan kriteria sangat baik. Maka, dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran problem based learning sangat berpengaruh dan dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV di SD Negeri Tiwulandu 02. Adanya penerapan model pembelajaran problem based learning yaitu siswa berperan aktif memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, pengalaman langsung saat belajar, keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, pembelajaran bersifat konstruktivisme, peningkatkan daya ingat siswa dan pembelajaran berpusat pada siswa. Kata kunci: Hasil Belajar, Matematika, Problem Bassed Learning.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pekerja Pada Perusahaan Adre Wiradi, Dio; Rasji
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2353

Abstract

Perlindungan hak-hak pekerja merupakan isu penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran hak-hak pekerja oleh sebuah perusahaan sejak didirikan pada tahun 2023 hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan-bahan hukum atau data sekunder sebagai sumber utama. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut telah memenuhi hak normatif pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar berbagai hak pekerja sejak pendiriannya pada tahun 2023. Hal ini terlihat dari kegagalannya memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan uang pesangon kepada karyawan yang telah di-PHK. Hal ini secara jelas menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja di perusahaan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Giovanni Cornelia; Tabitha Roulina Anastasya; Jedyzha Azzariel Priliska; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6139

Abstract

Abstrak Sejak era reformasi tahun 1998, transformasi politik di Indonesia telah signifikan, mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, sehingga pemilihan umum menjadi mekanisme yang mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini mengulas konsep dasar yuridis demokrasi di Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Penelitian menyoroti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemilu guna memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat. Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Pemilihan Umum Abstract Since the reform era in 1998, political transformation in Indonesia has been significant, ending the authoritarian rule of the New Order and paving the way for changes in the political system and state structure. Indonesia's 1945 Constitution is based on popular sovereignty, where the people are considered to be the owners of the highest power. However, in practice, popular sovereignty cannot be exercised purely, so general elections become a mechanism that represents the aspirations of the people in running the government. This research reviews the basic juridical concepts of democracy in Indonesia and how democratic principles are applied in General Elections (Pemilu). Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics, and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve electoral systems to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people. Keywords: Democracy, Constitution, General Elections
Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Rheina Aini Safa’at; Graciella Azzura Putri Ananda; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6150

Abstract

Abstrak Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dasar Hukum dari Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman Abstract The Supreme Court is the highest state court of all subordinate judicial wards. Therefore, the Supreme Court exercises supreme supervision over the judiciary in the general judicial environment, religious court environment, military court environment, and state administrative court environment. The purpose of this study is to find out how the Position and Authority of the Supreme Court in Exercising Judicial Power in Indonesia. The legal basis of the Supreme Court is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 24 and Article 24A which regulates judicial power and the Supreme Court as the highest judicial institution. Then Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power further regulates matters related to judicial power. Furthermore, Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court regulates the position, structure, power, and procedural law of the Supreme Court. This law has been amended by Law Number 5 of 2004 and Law Number 3 of 2009. The type of research method used by researchers in this article is that used to collect data in this study is through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Power
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi Rasji; Christian Samuel Lodoe Haga; Ayi Meidyna Sany
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6151

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mengatur perihal rencana pemindahan Ibu Kota Negara disahkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Banyak pihak menilai proses penyusunan UU IKN ini sangat terburu-buru. Sebagai konsekuensinya, UU IKN ini menuai kontroversi dan pro kontra di kalangan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memahami Politik Hukum Pembentukan UU IKN berdasarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, dimana artikel ini meneliti hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada diantara masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan UUD 1945. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian deskriptif analitis dengan mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif guna menghasilkan pembahasan dan kesimpulan terkait Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) berdasarkan Konstitusi. Hasil penelitian menggunakan ruang lingkup Politik Hukum menemukan bahwa UU IKN dari tahapan awal pembentukannya hingga implementasinya masih jauh dari kata baik. Bahkan dalam beberapa ruag lingkup Politik Hukum, UU IKN bertentangan dengan Konstitusi, atau yang seringkali disebut inkonstitusional. Hasil ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan tinjauan ulang terhadap UU IKN dengan meningkatkan keterlibatkan rakyat, sehingga arah Politik Hukum dapat dengan jelas terimplementasi sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan oleh Konstitusi. Kata Kunci: UU IKN, Ibu Kota Negara, UUD 1945, Konstitusi, Politik Hukum. Abstract Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) which regulates the plan to move the National Capital was passed in a very short period of time. Many parties consider the process of drafting the IKN Law to be very hasty. Consequently, the IKN Law has generated controversy and pros and cons among the public. This article aims to understand the legal politics of establishing the IKN Law based on the 1945 Constitution as the State Constitution. This research uses a normative juridical research type with a qualitative research type, where this article examines the laws contained in statutory regulations and norms that exist among society, namely Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) and 1945 Constitution. Based on its nature, this research focuses on analytical descriptive research by collecting and analyzing qualitative data in order to produce discussions and conclusions regarding the Legal Politics of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) based on the Constitution. The results of research using the scope of Legal Politics found that the IKN Law from the initial stages of its formation to its implementation was still far from good. Even in several areas of Political Law, the IKN Law is contrary to the Constitution, or what is often called unconstitutional. These results indicate that there is a need to evaluate and review the IKN Law by increasing people's involvement, so that the direction of Legal Politics can be clearly implemented in accordance with the goals of the Indonesian State as mandated by the Constitution. Keywords: UU IKN, National Capital, UUD 1945, Constitution, Legal Politics
SOLUSI PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN TANGERANG Rasji; R.M. Gatot P Soemartono; Michelle Audrey Serena; Shalom Inka Nauli Banjarnahor; Sandra Dewi Putri Pahlawan
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i2.34965

Abstract

Bullying is a series of aggressive acts or negative behaviors carried out by one individual or a group of individuals against another person who is weaker or less powerful repeatedly. Bullying can be done physically, verbally, or socially. The goal is to hurt, scare, or degrade the victim. Bullying often occurs in schools, especially in high schools in Tangerang Regency, which are generally carried out by senior students to junior students. Bullying has a serious impact on the psychological, emotional, and social well-being of the victim. High school students are a generation that is entering a transitional age from childhood to adulthood. This age encourages aggressive attitudes and behaviors of students to show their identity and abilities in the eyes of others. Many students are unable to control their transitional age, resulting in behavior that belittles and hurts fellow students. Bullying needs to be prevented so that it does not have a negative impact on school students. The problem is how to prevent bullying against school students? This problem is discussed using an empirical approach method, by interviewing school students. The solution is that efforts need to be made to prevent bullying in school students, through the defense of anti-bullying legal material by legal expert lecturers. This solution is carried out through a community service program, with target partners being high school students in Tangerang Regency. The result is that students gain knowledge of anti- bullying law and increase legal awareness of school students not to commit or become victims of bullying. ABSTRAK Perundungan merupakan serangkaian perbuatan agresif atau perilaku negatif yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau kurang berdaya secara berulang-ulang. Tindakan perundungan dapat dilakukan secara fisik, verbal, atau sosial. Tujuannya adalah untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan derajat korban. Perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada sekolah tingkat menengah atas di Kabupaten Tangerang, yang pada umumnya banyak dilakukan oleh siswa senior kepada siswa junior. Tindakan perundungan memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial korban. Para siswa sekolah menengah atas merupakan generasi yang memasuki usia peralihan dari usia anak- anak ke usia dewasa. Usia ini mendorong sikap dan perilaku siswa agresif untuk menunjukan jati diri dan kemampuannya di mata orang lain. Banyak siswa yang tidak mampu mengendalikan usia peralihannya, sehingga menimbulkan perilaku yang merendahkan dan menyakiti sesama siswa. Tindakan perundungan perlu dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada siswa sekolah. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan tindak perundungan kepada siswa sekolah? Permasalahan ini dibahas dengan metode pendekatan empiris, dengan cara wawancara dengan para siswa sekolah. Solusinya adalah perlu dilakukan upaya pencegahan tindakan perundungan pada siswa sekolah, melalui pembelakan materi hukum anti perundungan oleh dosen ahli hukum. Solusi ini dilakukan dengan program pengabdian kepada masyarakat, dengan mitra sasaran siswa sekolah menengah atas Kabupaten Tangerang. Hasilnya adalah para siswa memperoleh bekal pengetahuan hukum anti perundungan dan meningkatnya kesadaran hukum para siswa sekolah untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN SUPREME COURT DECISION NO. 675 K/PDT.SUS-PHI/2025 FOR WORKERS Imanuela, Pricillia; Rasji
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1898

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Judicial Review as a substantive corrective legal remedy against Supreme Court cassation decisions that fail to grant the full scope of workers’ normative entitlements in cases of unilateral termination of employment, as well as to identify the critical barriers that limit workers’ access to such remedies. This research employs a normative juridical method with a statutory and case-study approach, focusing on a critical analysis of Supreme Court Decision No. 675 K/Pdt.Sus-PHI/2025. The findings conclude that Judicial Review holds significant potential as a safeguard for justice in correcting discrepancies in cassation decisions that grant only a minimal portion of workers’ rights. However, this potential is hindered by two layers of constraints: regulatory uncertainty due to the absence of specific provisions on Judicial Review within the Law on Industrial Relations Dispute Settlement, and practical obstacles arising from the Supreme Court’s restrictive judicial posture combined with the high financial and temporal burdens imposed on workers. It is recommended that the Supreme Court issue a Supreme Court Regulation easing the requirements for Judicial Review for workers based on the favor laboris principle, in order to realise substantive justice that is prompt, simple, and cost-efficient.
ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF HOMICIDE OFFENSES WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA Banjarnahor, Shalom Inka Nauli; Rasji
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1932

Abstract

A person suffering from a mental disorder cannot be held criminally responsible, as stipulated in Article 44 of the Indonesian Criminal Code. However, some judges still impose criminal sentences on defendants with mental disorders. One example is Supreme Court Decision Number 1675K/Pid/2024, which concerns a murder case committed by an individual diagnosed with Paranoid Schizophrenia. This study aims to examine the legal basis and juridical considerations used by judges in rendering their verdicts, as well as to analyze how Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code is applied to perpetrators of murder who suffer from Paranoid Schizophrenia. The author adopts a qualitative normative legal research method, focusing on legal norms contained in legislation, court decisions, and prevailing societal norms. Based on the findings, in Supreme Court Decision Number 1675K/Pid/2024, the panel of judges applied a strict interpretation of Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although the defendant was proven to suffer from Paranoid Schizophrenia, the judges concluded that the disorder did non entirely eliminate the defendant’s awareness or ability to be held responsible for his actions. Furthermore, the application of Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code to individuals with mental disorders requires careful evaluation of their mental condition based on expert psychiatric assessments. However, in judicial practice, disparities in interpretation and application of this article still occur.
Co-Authors Abdullah Zimah, Amelia Aditya Pradana, Yudha Adre Wiradi, Dio Akhirudin Alexander Nainggolan, Matthew Apriza, Nathania Aurelius Steven Beale Ayi Meidyna Sany Banjarnahor, Shalom Inka Nauli Bayu Prasetyo, Bayu Bravo, Antonio Candra, Destiana Vani Christian Samuel Lodoe Haga Darmansyah, Erick Delicia, Nadya Frisca Desy Agatha Sari Djaja, Rafael Christian Eka Aprilia Ela Suryani Ellen Juwita, Dhiny Evelyn, Silvia Farell David Trawocoadji Febriany Fernandha, Rizqy Dini Geraldi, Kaniko Dyon Giovanni Cornelia Goldwen, Filshella Graciella Azzura Putri Ananda Gunawan, Devika Graciella Hafendi, Doni Hamonangan, Marcellius Kirana Harmono, Harry Ichsandi, Muhammad Wildan Ida Kurnia Imanuela, Pricillia Inas Tsabitah, Talitha Jedyzha Azzariel Priliska Jusuf Habibie Hasta, Baharuddin Lie, Sherley Louissa Nobel Tan Matheus, Juan Melia Metanoya, Finsri Michele Fedryca Michelle Audrey Serena Nadilatasya, Putri Meilika Neshya Rusli, Vennia Ngabut, Rupertus Arvinci Noble Effendi, Kevin Nuzan, Namira Diffany Octavia, Christine Permatasari, Yofi Priyono, Muhammad Yogi Septiyan R. Rahaditya R.M. Gatot P Soemartono Rafliyansyah Rheina Aini Safa’at Salwa, Arya Sandra Dewi Putri Pahlawan Sebastian Matondang, Matthew Mikha Shalom Inka Nauli Banjarnahor Simarmata, Michael Kalep Sofian Syafiqah Aggistri, Zayyan Syahril, Shintamy Nesyicha Tabitha Roulina Anastasya Tansir, Charisse Evania Trisetya, Aurel Aprilia Annisya Vera Tua Tobing Veronica, Shindy Whisnu Aji P. S William Chandra Yanuar Putra Erwin Yohanes Yuniati