Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.842
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review GANEC SWARA Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Risalah Kenotariatan Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora PUSKAPSI Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Ex Aequo Et Bono Journal of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Alamtana
Taufik, Zahratul'ain
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Destructive Fishing di NTB (Studi Kasus dan Pertimbangan Hakim) Yuliana Susilawati, Ika; Taufik, Zahratul'ain
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.226

Abstract

Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah juga tidak terbebas dari praktik distructive fishing. Pada rentan Bulan Januari hingga Mei Tahun 2025, ada delapan perahu yang ditangkap oleh Petugas dan menyita delapan unit kompresor, 20 kacamata selam, pupuk cantik (pupuk kalsium ammonium nitrate), dan beberapa perlengkapan lainnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Destructive Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi) dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan tersebut dengan Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku distractive fishing harus memenuhi unsur pertama perbuatan bersifat melawan hukum, kedua kemampuan bertanggungjawab dan ketiga kesalahan, sedangkan Perimbangan Hukum Hakim meliputi pertimbangan pertama yuridis dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua filosofis berkaitan dengan dampak berkepanjangan kerupakan lingkungan sumber daya ikan dan ketiga sosiologis dengan mempertimbangakn keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman.
Penyuluhan Hukum Terhadap Perundungan Di Lingkungan Sekolah Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Amalia, Ayu Riska
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 4 No 3 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v4i3.1862

Abstract

Perundungan biasanya terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana data yang dihimpun oleh Media Indonesia berdasarkan hasil rilis data dari komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan anak di sektor pendidikan yang masuk KPAI sejak Januari sampai Agustus 2023 mencapai 2.355 kasus. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada siswa/i yang tergabung dalam ekstra kurikuler pramuka pangkalan Pondok Pesantren Al-Intishor Kota Mataram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam bentuk penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa/i terkait jenis bullying dan bahayanya. Kegiatan tersebut diharapkan siswa/i dapat memahami bahaya perilaku perundungan dan mampu mencegah hal tersebut dapat terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tingal mereka
Penyuluhan Hukum: Batas Minimal Umur Perkawinan Sebagai Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Taufik, Zahratul'ain; Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania; Putri Raodah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Human And Education
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i3.972

Abstract

Anak sebagai tumpun dan harapan bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak anak secara layak untuk tumbuh kembangnya secara baik. Hal tersebut yang kemudian menjadikan pernikahan usia anak yang cukup banyak menjadi perhatian khusus semua kalangan Pernikahan anak yang menjadi fenomena sosial yang dianggap cukup serius yang terjadi di berbagai negara yang salah satunya Indonesia dan NTB menjadi salah satu provinsi penyumbang pernikahan usia anak. Hal tersebut kemudian yang menjadikan kami para dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merasa menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai batas minimal usia pernikahan untuk dapat membantu menekan jumlah pernikahan anak di wilayah Provinsi NTB. Penyebaran informasi tersebut di lakukan dengan penyluhan hukum menggunakan metode ceramah yang merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Manfaat yang kemudian diharapkan setelah kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur melakukan perkawinan anak
Kekuatan Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Tau Lokak Empat Pada Masyarakat Adat Wet Sesait Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul'ain; Rahmania, Nunung
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat hukum adat memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan suatu permasalah, seperti yang terdapat pada masyarakat hukum adat Wet Sesait yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul seperti dalam ranah pidana, masyarakat ini memiliki cara unik dalam penyelesaiannya yaitu melalui tau lokak empat.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana melalui tau lokak empat pada masyarakat adat Wet Sesait.  Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis yuridis dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagi orang yang melakukan pelanggaran dan diselesaikan melalui tau lokak empat, maka pelanggar tersebut harus melaksanakan pemenuhan kewajiban adat yang disebut sebagai dedosan. Bahkan jika pelanggar tidak mampu memenuhi, maka pihak keluarga harus turut serta untuk memenuhi dedosan tersebut. Jadi putusan dari tau lokak empat bersifat final dan memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi semua anggota masyarakat.
Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Untuk Memilih Bagi Narapidana Pada Pilkada Serentak Yang Daerahnya Belum Memiliki Lapas Taufik, Zahratul'ain; Hartawan, Deni; Amalia, Ayu Riska
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8061

Abstract

Pilkada merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mengimplementasikan wujud nyata dari Negara Demokrasi. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005 memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan hak pilih narapidana yang ditahan di Rutan yang berada di luar daerah pemilihan. Ketidakmampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Penelitian ini terfokus pada narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara yang ditahan di Lapas Kota Mataram dan tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari tulisan ini mengeni implikasi yuridis terhadap pembatasan hak untuk memilih bagi narapidana pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki lapas dilanggarnya atau dihilangkannya hak konstitusional tahanan untuk memilih.
Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Taufik, Zahratul'ain; Rosikhu , Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12718

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan alat bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana alat bukti yang sah untuk membuktikan perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Studi ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak langsung atau circumstantial evidence memiliki peranan penting dalam memutus perkara pidana ketika tidak ada bukti langsung yang tersedia. Hal ini ditunjukkan dalam kasus Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin, di mana putusan hakim didasarkan pada bukti tidak langsung karena tidak ada saksi yang melihat langsung tindakan kriminal yang dilakukan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman hakim terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, serta kewajiban hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan dapat diterima dalam memutus perkara. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian.
KENAKALAN ANAK DAN PENYEBABNYA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI & VIKTIMOLOGI Taufik, Zahratul'ain; Rahmadani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2461

Abstract

Anak sebagai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, harus mendapatkan prioritas perlakuan dan perlindungan secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya baik perlidungan yang diperoleh dari kedua orang tua, masyarakat dan negara. Keberadaan anak sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka sudah tepat kiranya anak mendapat suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan jaminan atas kelangsungan masa depannya. Perlakuan khusus ini tentunya juga berkaitan terhadap anak yang memiliki prilaku khusus. Perilaku yang menyimpang yang mengarah pada tindak kriminal. Di NTB pernah terjadi pencurian dengan menggunakan modus anak di bawah umur. Sehingga perlu untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk-bentuk kenakalan anak (juvenile delinquency) serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan si anak. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dimana Pendekatan ini bertujuan untuk membantu menganalisis bentuk-bentuk kenakalan anak (juvenile delinquency) serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan si anak yang dilihat dari sudut pandang viktimologi. Penelitian ini kemudian menghasilkan bahwa bentuk kenalakan tersebut diantaranya dapat berupa kriminalitas anak atau remaja, dapat berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggangu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan lainnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut bisa berasal dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik). Selanjutnya jika dilihat dari aspek viktimologi (korban) maka kita dapat melihat bahwasannya dalam kasus pencurian ini, ada peran besar dari si korban yang lalai dalam menjaga barang miliknya.
Sanksi dan Dampak Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pemilu di Indonesia Taufik, Zahratul'ain; Titin Nurfatlah; Ika Yuliana Susilawati
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress)
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.53793

Abstract

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat menuntut adanya kejujuran dan integritas dari setiap peserta. Namun, praktik penggunaan ijazah palsu oleh calon legislatif menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, pertama, bagaimana sanksi hukum terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pemilu diatur dan diterapkan; dan kedua, apa dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas pemilu dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan memadukan studi kepustakaan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan ijazah palsu telah diatur dalam UU Pemilu 2017, KUHP, dan UU Sisdiknas, masih terdapat kekosongan hukum ketika pemalsuan baru terungkap pasca penetapan calon terpilih. Kekosongan ini membuat pelaku hanya dapat diproses dengan hukum pidana umum, sehingga prinsip electoral justice tidak sepenuhnya terwujud. Dari sisi demokrasi, pemalsuan ijazah menurunkan kualitas representasi rakyat, mencederai asas jujur dan adil (jurdil), serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Artikel ini merekomendasikan perlunya revisi UU Pemilu untuk memperluas kewenangan Gakkumdu, penguatan sistem verifikasi ijazah berbasis digital, dan peningkatan akuntabilitas partai politik dalam seleksi calon. Dengan demikian, integritas pemilu dapat terjaga dan demokrasi dapat berdiri di atas fondasi kejujuran serta kepercayaan publik.
Edukasi Hukum bagi Remaja: Menanggulangi Risiko dan Dampak Judi Online Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra; Susilawati, Ika Yuliana; Dudy, Aryadi Almau; Rahmania, Nunung; Ahwan Ahwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/abdimas45.v4i2.5314

Abstract

In the modern era, technology and the internet have become inseparable parts of human life, especially for teenagers. While digital connectivity offers easy access to information and communication, it also brings serious risks—one of which is online gambling. Teenagers are particularly vulnerable due to their constant engagement with technology and the appeal of online gambling, which offers easy access, attractive bonuses, and low entry costs. This activity can lead to harmful consequences, including addiction, psychological distress, and financial problems. The Indonesian government has taken legal measures to curb online gambling through various regulations, such as the Criminal Code, Law No. 7 of 1974 on the Control of Gambling, and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which imposes criminal sanctions on offenders. However, despite ongoing efforts to block gambling sites, new ones continue to emerge. Therefore, effective legal education is essential to raise teenagers’ awareness of the dangers and legal consequences of online gambling. Collaboration among schools, families, and communities plays a vital role in nurturing legal understanding and protecting young people from engaging in online gambling, ensuring they are equipped with knowledge that safeguards their future.
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF: Concept of Prevention and Law Enforcement of the Criminal Act of Diploma Forgery in Legislative Elections Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.471

Abstract

Penelitian ini membahas konsep pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam proses pemilihan legislatif. Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon anggota legislatif menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi administrasi yang selama ini hanya bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek keaslian substantif dokumen. Melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 263 KUHP, serta analisis putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya, penelitian ini menyoroti celah hukum yang memungkinkan ijazah palsu lolos seleksi administrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus diarahkan pada penguatan sistem verifikasi substantif berbasis data digital terintegrasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan ijazah perlu dilakukan secara sinergis antara rezim hukum pidana umum dan hukum pemilu agar memiliki efek jera dan menjamin integritas demokrasi elektoral. Dengan demikian, konsep ideal pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yakni membangun lembaga yang kuat, akuntabel, dan transparan dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.
Co-Authors Ahwan Ahwan Amalia, Ayu Riska Ashady, Suheflihusnaini Atika Zahra Nirmala Baiq Vira Safitri Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Handalusia, Vici Hartawan, Deni Ika Yuliana Susilawati Mujtahidin, Syamsul Mulyana, Septira Putri Nunung Rahmania Putri Raodah Rahmadani Rahmania, Nunung Raodah, Putri Rosikhu , Muhammad Titin Nurfatlah Yuliana Susilawati, Ika