Garuda - Garba Rujukan Digital

The Right Man on The Right Job: Pengaruh Kebijakan Mutasi PNS di BKPSDM Kota Tangerang Selatan Nugraha, Muhammad Qudrat; Kadarisman, Muh.; Parwati, Endah Diah; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Maksimal Jurnal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol 2 No 1 (2024): Oktober
Publisher : Maximal Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan prinsip "the right man in the right job." Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana kebijakan penempatan pegawai telah diterapkan, terutama dalam konteks penerapan sistem meritokrasi, serta tantangan yang dihadapi, seperti subjektivitas dalam penilaian kinerja dan pengaruh politik dalam proses mutasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan mixed method, yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap pegawai yang telah melalui proses mutasi, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPSDM) serta analisis dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penempatan berbasis merit telah diterapkan, implementasinya masih terkendala oleh subjektivitas dalam penilaian kinerja dan pengaruh faktor-faktor politik. Meskipun ada peraturan yang mendukung kebijakan ini, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam memastikan pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensi mereka. Kesimpulannya, diperlukan reformasi lebih lanjut untuk memperkuat objektivitas, transparansi, dan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi agar prinsip "the right man in the right job" dapat diterapkan secara efektif di seluruh instansi pemerintahan.

Agenda Setting For Community Midwifery Practice In Public Services In The Environment Of An Islamic Legal Perspective Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Muhtadin, Imam
International Journal of Religion and Social Community Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/ijoresco.v1i1.3407

Community Midwifery Practice for 19 days presented by Midwifery Students-Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 in the neighborhood of RT 011 RW 05 Malaka Sari Village - Duren Sawit District - East Jakarta. The main problem of this research is how the Authority for Public Services in Family Planning in RT 011 RW 05, Malaka Sari Village, Islamic Law Perspective in several sub-problems, namely: 1). What is the authority of public services for Family Planning and Women's Empowerment in RT 011 RW 05 Malaka Sari Village 2). What is the Islamic Law review of the authority for public services for Family Planning and Women's Empowerment in RT 011 RW 05, Malaka Sari Village? We used Qualitative Field Research or field research using a juridical approach and a sharia approach in implementing Public Services and Women's Empowerment in the RT 011 RW 05 Kelurahan Malaka Sari, East Jakarta. The results of the research show that Community Midwifery Practices by Midwifery Students at the Ministry of Health Jakarta 3 Health Polytechnic on Family Planning and Women's Empowerment in collaboration with the Community Association organization RT 011 RW 05, Malaka Sari Village, East Jakarta, such as information center services and counseling for adolescent and maternal reproductive health. The public service authority carried out by the Head of RT 011 RW 05, Malaka Sari Village, East Jakarta together with Midwifery Students from the Ministry of Health 3 Jakarta Polytechnic on Family Planning and Women's Empowerment from an Islamic Legal Perspective brings goodness to the benefit of society and understanding the needs of women and families. Public Services for Family Planning and Women's Empowerment in the neighborhood of RT 011 RW 05 Malaka Sari Village, East Jakarta, as a social activity for the environment and community to create prosperous and happy families.

KRIMINALISASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN KELUARGA OLEH EMPIRISME PIHAK KETIGA DI BUKITTINGGI Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.544

Keluarga terkadang tidak memahami kondisi anak anaknya terlahir sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Kondisi Kesehatan mental atas dua anak usia 7 dan 8 tahun di Kota Bukittinggi ini baru ketahuan terganggu Kesehatan mental ketika kedua anak ini bersama keluarga mendapatkan masalah oleh pihak ketiga dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pihak ketiga. Setelah dilakukan beberapa tes psikologi oleh Psikolog ternyata kedua anak ini mengalami kesehatan mental atau berkebutuhan khusus terganggu sejak lahir. Pada kenyataannya kedua anak berkebutuhan khusus ini bersama keluarganya oleh pihak ketiga dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) anak dieksploitasi demi kepentingan pihak ketiga dengan mempidanakan anggota keluarga oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan hak atas hukum bagi anak berkebutuhan khusus dengan keluarganya dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak serta merta menjadi tanggung jawab orang tua, tapi lingkungan serta pemerintah harus dapat digerakkan dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dan keluarganya dalam persoalan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sifat penelitian secara spesifikasi adalah deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara keluarga, anak berkebutuhan khusus. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarganya harus diwujudkan melalui program kegiatan khusus tentang perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya berupa perlindungan hukum dari krimininalisasi demi kepentingan kelompok, golongan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak ketiga pada keluarga dari anak berkebutuhan khusus ini. Peranan pemerintah dalam mewujudkan program pelayanan hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga pada masalah anak berkebutuhan khusus dan keluarga ini tidak akan mewujudkan hak hak dan harmonisasi kehidupan anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga hanya memanfaatkan anak berkebutuhan khusus dan keluarga demi propaganda kepentingan kelompok dan golongan.

Penguatan Regulasi Hukum untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Pondok Dayung Jakarta Utara Sodikin, Nur; I Dewanto; Muliansyah, Dadah; Nurhidayah, Rika; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/commen.v5i1.1300

Sustainable waste management has become a major challenge in urban areas, including in Pondok Dayung, North Jakarta. The academic concern in this research relates to the low level of community awareness and the lack of effective regulations for environmentally friendly waste management. The purpose of this research is to strengthen legal regulations in waste management by using the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, which emphasizes community empowerment in managing local resources. The methods used in this assistance involved a series of activities, starting with mapping local assets and understanding the challenges and potential within the community. The assistance was carried out over four months, with stages including situational analysis, designing community-based regulations, training and capacity building for the community, and evaluation of the implementation of these regulations. Throughout this process, active participation from the Pondok Dayung community was prioritized, ultimately resulting in a draft of waste management regulations based on local potential and community participation. The results of this activity showed an increase in community awareness of the importance of environmentally friendly waste management and the establishment of regulations that better support environmental sustainability. In conclusion, strengthening legal regulations accompanied by community empowerment can create more effective and sustainable waste management.

BSMI’s Medical Humanitarian Mission in Gaza: A Study on Global Health Outreach and Community Impact Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Nugraha, Nurcholis Hendry; Supartono, Basuki
Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/commen.v3i1.1433

The second Emergency Medical Team (EMT) mission of the Indonesian Red Crescent (BSMI) to Gaza aimed to deliver direct healthcare services and medical knowledge transfer during armed conflict. A multidisciplinary team (4 specialist physicians and 1 dentist) implemented an integrative service-learning approach over 16 days (17 April – 2 May 2025) at Al Nasser Hospital, Khan Younis, through three strategies: (1) emergency medical services, (2) resident/intern education mentoring, and (3) stem cell therapy for wound care. The team managed 287 emergency cases (42% fractures, 28% deliveries, 30% infections) and trained 23 local medical staff. Key challenges included medical equipment shortages (67% unmet needs) and security instability. The service-learning collaboration effectively enhanced crisis response capacity. Urgent recommendations include: opening humanitarian corridors, sustaining team rotations, and advancing medical diplomacy.

Pengembangan Potensi Wisata: Penyuluhan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Hukum Widodo, Yuda; Muntako, Muntako; Hendrawan, Hendrawan; Rahmiati, Rahmiati; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Abdimas Mandalika Vol 4, No 3 (2025): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v4i3.30200

Abstract: This community service aims to develop tourism potential based on local wisdom that can enhance the economy of the community through counseling in Kadipaten Village, Wonosobo Regency. The method used is the Asset Based Approach (ABA), which emphasizes the utilization of existing local assets, such as traditions, culture, and natural resources, to create sustainable solutions in the tourism sector. The parties involved in this community service include local communities, the Kadipaten Village government, the Wonosobo Regency government, and the private sector, which form a partnership to plan and implement activities. The community is involved in every stage of development, starting from the identification of local assets, planning, to the implementation of local wisdom-based tourism activities. The results of community service show that by involving the community in tourism management, as well as providing education about the importance of protecting and preserving local culture, the local economy has improved through an increase in tourist visits and the empowerment of local economic potential.Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan di Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan adalah Asset Based Approach (ABA), yang menitikberatkan pada pemanfaatan aset lokal yang ada, seperti tradisi, budaya, dan sumber daya alam, untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam sektor pariwisata. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini meliputi masyarakat lokal, pemerintah Desa Kadipaten, pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan sektor swasta yang membentuk kemitraan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari identifikasi aset lokal, perencanaan, hingga pelaksanaan kegiatan wisata berbasis kearifan lokal. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa dengan melibatkan komunitas dalam pengelolaan wisata, serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian budaya lokal, ekonomi masyarakat meningkat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.

Peran Tafsir Maqashidi Ibn Asyur dalam Meredam Radikalisme: Studi Kasus Ahok dan Polaritas Masyarakat Hakamah, Zaenatul; Millah, Dhiya Atul; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November - Januari 2024)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v2i4.304

Penelitian ini mengkaji peran Tafsir Maqashidi Ibnu ‘Asyur dalam meredam radikalisme melalui studi kasus polaritas masyarakat akibat kontroversi Ahok. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan prinsip maqashid al-shariah dalam menyelesaikan konflik sosial yang berakar dari penafsiran tekstual ayat-ayat Al-Qur’an. Dengan metode kualitatif dan studi pustaka terhadap al-Tahrir wa al-Tanwir serta dinamika sosial pada masa kasus Ahok, penelitian menemukan bahwa pendekatan Maqashidi yang menekankan keadilan (‘adalah*), kemaslahatan (maslahah), dan konteks historis (asbab al-nuzul) mampu mereduksi dikotomi eksklusif seperti “mukmin” vs. “kafir.” Fokus pada tujuan syariat—memelihara agama, jiwa, akal, dan martabat—menjadi fondasi untuk mengembangkan wacana inklusif yang menyelesaikan polarisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa revitalisasi tafsir berbasis maqashid dapat merangkul masyarakat majemuk, menyeimbangkan nilai spiritual dan duniawi, serta mengatasi radikalisme dengan pendekatan yang holistik dan adaptif.

Peningkatan Kapasitas Hukum dalam Pengelolaan Bumdes untuk Mewujudkan Kadipaten Menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Wonosobo Muhiran, Muhiran; Muntako, Muntako; Hendrawan, Hendrawan; Widodo, Yuda; Rahmiati, Rahmiati; Latukau, Fikry; Nadila, Gesti; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Mei
Publisher : Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/khidmatuna.v5i2.3482

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo, guna mendorong terwujudnya desa mandiri yang kuat secara kelembagaan dan berkelanjutan secara ekonomi. Permasalahan yang dihadapi desa meliputi rendahnya pemahaman pengelola BUMDes terkait aspek legalitas hak atas tanah, mekanisme pengelolaan aset, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. Melalui pendekatan Service Learning, mahasiswa Universitas Tangerang Raya bersama mitra lokal menyelenggarakan pelatihan hukum yang komprehensif untuk pengelola BUMDes dan perangkat desa. Materi pelatihan meliputi prosedur perizinan usaha, pengelolaan aset desa secara hukum, serta penyusunan peraturan internal guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu, mahasiswa turut menggagas inovasi berbasis potensi lokal, seperti pengembangan homestay berbasis komunitas dan pengolahan hasil pertanian bernilai tambah. Pelibatan aktif pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan warga dalam setiap tahapan kegiatan memperkuat semangat kolaboratif dan rasa kepemilikan terhadap perubahan yang diinisiasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum, terbentuknya kerjasama lintas elemen desa yang lebih solid, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMDes. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan BUMDes yang akuntabel, sekaligus menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas hukum merupakan strategi penting dalam mewujudkan kemandirian desa yang inklusif dan berkelanjutan.

EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOGOR Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Sanjaya, Sendi; Muliansyah, Dadah; Nasution, Syarif Hidayatullah; Zamzanie, Zamzanie
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9630

Traffic violations have become a significant issue in Indonesia, including in the Bogor region. Despite the implementation of fines as a penalty for traffic violations, the effectiveness of this penalty in reducing violations remains questionable. This study aims to analyze the effectiveness of fines as a penalty for traffic violations in the jurisdiction of the Bogor District Court. The research uses a case study approach, analyzing traffic violation data from 2022 to 2024 and conducting interviews with judges, police officers, and offenders. The findings reveal that while fines are effective in some cases, there are still factors such as low enforcement, inadequate public awareness, and insufficient deterrent effects that affect their success. The study also identifies the community's perception of the fine penalty system and suggests recommendations to enhance its effectiveness. The study concludes that improving the implementation of fines, along with increasing public education, could contribute to reducing traffic violations and promoting legal compliance.

EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOGOR Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Sanjaya, Sendi; Muliansyah, Dadah; Nasution, Syarif Hidayatullah; Zamzanie, Zamzanie
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9630

Traffic violations have become a significant issue in Indonesia, including in the Bogor region. Despite the implementation of fines as a penalty for traffic violations, the effectiveness of this penalty in reducing violations remains questionable. This study aims to analyze the effectiveness of fines as a penalty for traffic violations in the jurisdiction of the Bogor District Court. The research uses a case study approach, analyzing traffic violation data from 2022 to 2024 and conducting interviews with judges, police officers, and offenders. The findings reveal that while fines are effective in some cases, there are still factors such as low enforcement, inadequate public awareness, and insufficient deterrent effects that affect their success. The study also identifies the community's perception of the fine penalty system and suggests recommendations to enhance its effectiveness. The study concludes that improving the implementation of fines, along with increasing public education, could contribute to reducing traffic violations and promoting legal compliance.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search