Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.968
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Varia Justicia Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Indonesian Comparative Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Lex Generalis Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum Batulis Civil Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal Publicuho INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Law and Justice SASI Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Scientia Law Review
Wahyudi Umar
Universitas Muhammadiyah Kendari
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Multiguna Yuniar Lubis, Berlian Kristanti; Sudirman; Umar, Wahyudi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7x7xkr95

Abstract

Artikel ini menganalisis perlindungan hukum debitur dalam perjanjian kredit multiguna di Indonesia, yang semakin relevan dalam konteks perkembangan sistem perbankan dan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, yang berfokus pada analisis norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang melindungi debitur, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan, seperti klausul standar yang merugikan. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang perlunya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan debitur.
Urgensi Pengunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian di Masyarakat A, Annisa; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian di Indonesia, dengan fokus pada peran hakim sebagai mediator dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dianggap efektif karena dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat, mengurangi biaya, dan memperbaiki hubungan antar pihak. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan untuk mencapai keadilan restoratif, di mana semua pihak merasa didengar dan mendapatkan solusi yang lebih adil. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan keterbatasan waktu hakim. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan studi kasus untuk mengevaluasi penerapan mediasi di sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi berhasil menyelesaikan banyak sengketa waris secara damai dan efisien, tantangan tetap ada, terutama dari pihak yang lebih memilih litigasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi lebih efektif dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian dan mencapai keadilan.
Legal Frameworks for Setting Aside Arbitral Awards in Taiwan and Indonesia: A Cross-Country Analysis Umar, Wahyudi; Rasmuddin, Rasmuddin; Hamzah, Ismi Fadjriah; Wetzel, Matthias
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 2 (2025): VOLUME 6 ISSUE 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i2.2938

Abstract

Introduction: Arbitration awards are one of the effective ways to resolve international business disputes. However, as in other countries, in Taiwan and Indonesia, arbitral awards may be annulled under certain conditions.Purposes of the Research: This study aims to conduct a cross-country analysis of the legal framework used to annul arbitral awards in Taiwan and Indonesia and evaluate the differences and similarities between the two countries.Methods of the Research: The research method used is normative legal research with a statutory approach.Results Main Findings of the Research: The results showed significant differences in the legal framework used to annul arbitral awards in Taiwan and Indonesia. In Taiwan, courts have broad authority to annul arbitral awards, whereas in Indonesia, courts can only annul arbitral awards under certain conditions. However, the two countries have similarities in the mechanism for the annulment of arbitral awards, such as the submission of annulment requests to the courts and the requirements and time limits that must be met to apply for an annulment.
Konsekuensi Hukum Pengalihan KPR Subsidi Tanpa Persetujuan Kreditur Muhammad Faisal; Sudirman; Wahyudi Umar
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.119

Abstract

Program Subsidi KPR pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni. Namun, seringkali terjadi pengalihan KPR bersubsidi tanpa persetujuan kreditur oleh penerima KPR, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Di Indonesia, kasus pengalihan KPR subsidi semakin marak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang konsekuensi hukum dari pengalihan KPR bersubsidi tanpa persetujuan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari pengalihan KPR bersubsidi tanpa persetujuan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kaidah-asas hukum yang berlaku. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan terkait KPR bersubsidi, serta putusan pengadilan terkait kasus pengalihan KPR subsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan KPR bersubsidi tanpa persetujuan kreditur dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi penerima KPR dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan tersebut. Penerima KPR dapat kehilangan hak atas rumah yang diambil dengan KPR bersubsidi, sedangkan pihak yang terlibat dalam pengalihan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Kata Kunci: Konsekuensi hukum, Pengalihan KPR, Kreditor
Tanggung Jawab Camat Selaku PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Jual Beli Tandungan, Kevin Rantaello; Sudirman; Umar, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mqkt1f66

Abstract

Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) memiliki kewenangan penting dalam melayani masyarakat di wilayah yang belum memiliki PPAT definitif. Namun, kewenangan tersebut sering menimbulkan persoalan hukum ketika akta jual beli (AJB) yang dibuatnya dinyatakan cacat formil atau batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Camat terhadap produk hukum peralihan hak atas tanah yang batal demi hukum serta menelaah akibat hukum dari akta jual beli yang cacat formil. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Camat mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada sebab batalnya akta. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum adalah akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, sehingga peralihan hak tanah tidak sah dan harus dikembalikan pada keadaan semula. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memperjelas batas tanggung jawab jabatan Camat serta mekanisme perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak dengan itikad baik.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk Skincare dalam Transaksi Online Lasmi Dewi Santika; Ma'ruf Akib; Wahyudi Umar; Ismi Fajdriah Hamzah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3132

Abstract

Overclaim atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menjadi sangat relevan dalam traksaksi online, di mana informasi produk sering kali disajikan secara tidak transparan. Ketidaktransparanan dapat menyebabkan keraguan di benak konsumen, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap platform e-commerce dan produk yang ditawarkan. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, konsumen semakin menuntut akses ke informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan pembelian yang informasional.Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap overclaim pada produk dalam transaksi Online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Overclaim produk Skincare bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait informasi produk.
Understanding Digital Signature through a Conceptual Approach to Improve Efficiency, Access, and Quality of Fintech Rasmuddin Rasmuddin; Wahyudi Umar; Sudirman Sudirman
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4029

Abstract

This study aims to deepen the understanding of the concept of digital signature in the context of the fintech industry, focusing on efforts to improve the efficiency, accessibility, and quality of fintech services. Digital signatures are a key component in modern fintech transactions and services, which are important in securing information and maintaining data integrity in a digital environment. This research method involves a conceptual approach consisting of literature analysis, case studies, and an in-depth understanding of digital signature technology and its impact on the fintech ecosystem. Basic concepts such as cryptography, algorithms, and digital security principles will be carefully examined to understand the foundations of digital signature technology. In addition, this research will also explore the latest developments in the use of digital signatures in the fintech industry, as well as their impact on operational efficiency, service accessibility, and transaction quality. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the role of digital signatures in changing the fintech landscape. By understanding this concept better, stakeholders in the fintech industry can optimize the use of digital signatures to improve their speed, security, and quality of service. This is expected to help create a more efficient, accessible, and reliable fintech environment for consumers and businesses. This research can also be the basis for further research in the field of fintech security and related technological innovations.
Prevention of budget leakage through law enforcement in the tax sector in Kendari City Tasmir; Ahmad Rustan; Rudi Iskandar Ichlas; Wahyudi Umar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.5853

Abstract

Research discussing the prevention of budget leakage through law enforcement in the tax sector is an effort to overcome the problem of budget leakage which is one of the main problems in the country's financial sector. The urgency of this research is to minimize state financial losses due to budget leakage and strengthen the integrity of the tax sector in Kendari City. To achieve the expected goals, researchers will adapt research procedures with mixed methods using several data collection techniques such as interviews, questionnaires, literature studies, and conducting focus group discussions (FGDs). In conducting this research, researchers must also pay attention to ethical aspects of research, such as data privacy and security, and maintain academic integrity. This study aims to identify the factors that cause budget leakage, as well as to evaluate the effectiveness of law enforcement in preventing budget leakage in the tax sector. Thus, this study is expected to provide appropriate recommendations to overcome the problem of budget leakage that occurs in the tax sector in Kendari City. The results of this study are expected to be policy recommendations that can help improve the effectiveness of law enforcement and prevent budget leakage in the tax sector in Kendari City. In addition, this research can also contribute to the development of science, especially in the fields of law and public finance.
WANPRESTASI PADA LAYANAN PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE Rahayu Iftahul Jannah; Ma'ruf Akib; Ismi Fadjriah; Wahyudi Umar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the phenomenon of default in the use of the PayLater service on the Shopee application, which is increasingly popular in Indonesia along with the development of e-commerce. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of default by debtors in the use of this service. Normative legal research is carried out using a legislative and conceptual approach. The results of this study emphasize that consumers must understand the terms and conditions before using PayLater to avoid legal problems in the future because the results show that default occurs when debtors do not fulfill their payment obligations as agreed, which can result in fines and recording in the Financial Information Service System (SLIK) of the OJK.
Keabsahan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan Mirdan Mirdan; Rudy Iskandar Ichlas; Nur Nashriany Jufri; Wahyudi Umar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 11 (2024): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legality of the IUP issuance process in Konawe Islands Regency, identifies potential administrative and legal violations, and provides recommendations to strengthen regulatory compliance. The research method used is normative juridical with a legal and case study approach. The results show that most IUPs in Konawe Islands Regency are issued without meeting administrative requirements, such as adequate environmental studies and consultations with affected communities. In addition, inconsistencies were found in the licensing process, such as procedural violations by the authorities that caused conflicts of interest and losses to the local community. This shows that there is a gap in the supervision and implementation of regulations.
Co-Authors A, Annisa Abda Abda Abdaud, Faisal Ahmad Rizani Ahmad Rustan Ahmad Rustan Akib, Ma'ruf Alfurqon, Fe Fikran Andi Hikmawanti Andri Triyantoro Anggriyani, Rima Anisa Aprilia Ayu Wahyuni Cahya Kusuma Putri, Desy Nur Damayanti, Rima Fitrilia Puspita Dg. Takenang, Jusman Ersanda, Elsha Gilang Ramadhan, Purnama Hudjolly Ichlas, Rudy Iskandar Ilham Ilham Irwansyah Irwansyah Ismi Fadjriah Ismi Fadjriah Hamzah Ismi Fajdriah Hamzah Jafar, Andi Muhammad Ju Lan Hsieh Junianto, Arif Kamaruddin Kamaruddin Lambooy, Tineke Lanontji, Muryanto Lasmi Dewi Santika Lutvy Priambono Ma'ruf Akib Ma'ruf Akib Masykuri Masykuri Ming-Hsi Sung Ming-Hsi Sung Ming-Hsi, Sung Mirdan Mirdan Mita Kirani, Salsa Muhammad Faisal Muhammad Lucky Muhammad Rifqy Nur Nashriany Jufri Rahayu Iftahul Jannah Rahman, Rofi Aulia Rasmuddin Rasmuddin Rudi Iskandar Ichlas Rudy Iskandar Ichlas Salim, Andi Agus Saputra, Muhammad Rozak Surya Sitti Annisa Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Sugeng Santoso Sung, Ming-Hsi Tandungan, Kevin Rantaello Tasmir taufik kurrahman Tomia, Hajrianto Wetzel, Matthias Yuniar Lubis, Berlian Kristanti Yuningsih, Deity