Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yarni, Meri; Indara, Rona; Irwandi, Irwandi; Prasna, Adeb Davega; Juliani, Lauri
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1467

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022 and the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results. The research issues include: 1) What are the considerations of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022? 2) What are the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning the research starts from legal issues by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal approach, conceptual approach, and case approach. The results of the discussion in this study indicate that: 1) Legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over the results of regional head elections, fundamental changes to Article 157 in three amendments to the Regional Head Election Law; the history of the development of authority in resolving disputes over election results in the Constitutional Court; and the elimination of differences in the election regime for both general elections and regional head elections. 2) The implication of constitutional Court Decision number 85/PUU-XX/2022 are, firstly, it removes the role of special judicial bodies in handling disputes over regional elections results” Secondly, there is inconsistency in the Constitutional Court’s decisions, as it previously mandated that settling regional election disputes (PHPUD) is not within the authority of the Constitutional Court. Thirdly, there is a pilin gup of election-related cases in the Constituional Court.
Tantangan Kerja Sama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Yuliyani, Atik; Subuki, Makyun; Darmadi, Dadi; Prasna, Adeb Davega; Asmu'i, Asmu'i; Furqon, Abdil Azizul
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3940

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah menjalin kerja sama internasional dengan berbagai pihak. Namun dalam menjalin kerja sama internasional tersebut, terdapat tantangan dan hambatan yang dialami oleh pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dialami dalam melaksanakan kerjasama internasional pada 3 (tiga) perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) di Indonesia, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Data dalam penelitian ini akan diambil secara kuantitatif melalui kuesioner yang akan disebarkan kepada informan secara online yang terdiri dari pimpinan universitas (rektorat dan biro), pimpinan lembaga, pimpinan fakultas, guru besar, dosen dan peneliti, serta mahasiswa asing di lingkungan ketiga perguruan tinggi tersebut. Dengan jumlah narasumber dan responden sebanyak 50 orang pada masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh ketiga perguruan tinggi keagamaan terletak pada aspek manajemen organisasi masing-masing perguruan tinggi dan dikombinasikan oleh Kementerian agama yang belum menjalankan perannya dengan maksimal. Factor minimnya koordinasi antar universitas Islam negeri maupun Kementerian Agama menambah hambatan yang terjadi saat melakukan kerja sama internasional Selain itu, factor pendanaan juga menjadi penghambat kerja sama Internasional di tiga universitas islam negeri tersebut.
Ethics in Law Enforcement: Analyzing the Police Professional Code of Ethics Azzahrah, Shabrina; Tambun, Abigail Citra Tama; Balqis, Adinda Rahma; Prasna, Adeb Davega
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i1.7263

Abstract

The aims of this research are to examine the regulation of the police code of ethics, to comprehend the role of the police code of ethics in law enforcement, and to investigate the method for enforcing the code of ethics and the punishments that can be imposed on officers who dissolve the code of ethics. The normative legal research method was applied. This study employs a statue and a conceptual method. The legal materials used in this study come from both primary and secondary legal sources. The analysis found that every police officer must conduct themselves with dignity. The National Police Code of Ethics Commission, as well as other institutions such as the National Police Legal Function Bearer, National Police Commission of the Republic of Indonesia, Profession and Security of the National Police of the Republic of Indonesia, and National Police Public Relations Division, carry out the mechanism of The Code of Ethics Sanction in Law Enforcement. Furthermore, police officers who are found to have breached the code of ethics can face both ethical and administrative consequences.
PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Prasna, Adeb Davega
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 17 No. 1 (2018): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v17i1.8094

Abstract

Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah, yaitu bahwa pusaka rendah termasuk harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia dimiliki secara Milk al-Raqabah, persamaannya selanjutnya pada pewarisan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pasal 189, dan terakhir adalah permasalahan hibah, dimana hibah yang terdapat dalam adat Minangkabau sejatinya adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam (fiqh). Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pewarisan harta dalam adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam