Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yarni, Meri; Indara, Rona; Irwandi, Irwandi; Prasna, Adeb Davega; Juliani, Lauri
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1467

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022 and the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results. The research issues include: 1) What are the considerations of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022? 2) What are the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning the research starts from legal issues by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal approach, conceptual approach, and case approach. The results of the discussion in this study indicate that: 1) Legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over the results of regional head elections, fundamental changes to Article 157 in three amendments to the Regional Head Election Law; the history of the development of authority in resolving disputes over election results in the Constitutional Court; and the elimination of differences in the election regime for both general elections and regional head elections. 2) The implication of constitutional Court Decision number 85/PUU-XX/2022 are, firstly, it removes the role of special judicial bodies in handling disputes over regional elections results” Secondly, there is inconsistency in the Constitutional Court’s decisions, as it previously mandated that settling regional election disputes (PHPUD) is not within the authority of the Constitutional Court. Thirdly, there is a pilin gup of election-related cases in the Constituional Court.
Tantangan Kerja Sama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Yuliyani, Atik; Subuki, Makyun; Darmadi, Dadi; Prasna, Adeb Davega; Asmu'i, Asmu'i; Furqon, Abdil Azizul
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3940

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah menjalin kerja sama internasional dengan berbagai pihak. Namun dalam menjalin kerja sama internasional tersebut, terdapat tantangan dan hambatan yang dialami oleh pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dialami dalam melaksanakan kerjasama internasional pada 3 (tiga) perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) di Indonesia, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Data dalam penelitian ini akan diambil secara kuantitatif melalui kuesioner yang akan disebarkan kepada informan secara online yang terdiri dari pimpinan universitas (rektorat dan biro), pimpinan lembaga, pimpinan fakultas, guru besar, dosen dan peneliti, serta mahasiswa asing di lingkungan ketiga perguruan tinggi tersebut. Dengan jumlah narasumber dan responden sebanyak 50 orang pada masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh ketiga perguruan tinggi keagamaan terletak pada aspek manajemen organisasi masing-masing perguruan tinggi dan dikombinasikan oleh Kementerian agama yang belum menjalankan perannya dengan maksimal. Factor minimnya koordinasi antar universitas Islam negeri maupun Kementerian Agama menambah hambatan yang terjadi saat melakukan kerja sama internasional Selain itu, factor pendanaan juga menjadi penghambat kerja sama Internasional di tiga universitas islam negeri tersebut.
Ethics in Law Enforcement: Analyzing the Police Professional Code of Ethics Azzahrah, Shabrina; Tambun, Abigail Citra Tama; Balqis, Adinda Rahma; Prasna, Adeb Davega
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i1.7263

Abstract

The aims of this research are to examine the regulation of the police code of ethics, to comprehend the role of the police code of ethics in law enforcement, and to investigate the method for enforcing the code of ethics and the punishments that can be imposed on officers who dissolve the code of ethics. The normative legal research method was applied. This study employs a statue and a conceptual method. The legal materials used in this study come from both primary and secondary legal sources. The analysis found that every police officer must conduct themselves with dignity. The National Police Code of Ethics Commission, as well as other institutions such as the National Police Legal Function Bearer, National Police Commission of the Republic of Indonesia, Profession and Security of the National Police of the Republic of Indonesia, and National Police Public Relations Division, carry out the mechanism of The Code of Ethics Sanction in Law Enforcement. Furthermore, police officers who are found to have breached the code of ethics can face both ethical and administrative consequences.
PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Prasna, Adeb Davega
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 17 No. 1 (2018): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v17i1.8094

Abstract

Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah, yaitu bahwa pusaka rendah termasuk harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia dimiliki secara Milk al-Raqabah, persamaannya selanjutnya pada pewarisan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pasal 189, dan terakhir adalah permasalahan hibah, dimana hibah yang terdapat dalam adat Minangkabau sejatinya adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam (fiqh). Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pewarisan harta dalam adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam
The Reinstatement of Repealed Norms: A Paradox in Post–Constitutional Court Legislative Practice Prasna, Adeb Davega; Putri, Adelia; Yarni, Meri
Constitutionale Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/constitutionale.v6i2.4734

Abstract

The Constitutional Court is authorized to review statutes against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,, and its decisions are final and binding. However, the absence of an explicit prohibition against reenacting annulled norms in Law Number 12 of 2011 in conjunction with Law Number 13 of 2022 on the Formation of Legislation creates legal uncertainty and risks weakening the authority of the Court. This study analyzes the legal implications of Constitutional Court decisions for lawmakers in regulating a prohibition on reenacting revoked norms within the framework of the rule of law. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that Constitutional Court decisions are erga omnes and obligate lawmakers to follow up through amendment, revocation, or normative adjustment. The absence of explicit regulation enables the recurrence of unconstitutional norms and undermines constitutional supremacy. Therefore, clear statutory provisions prohibiting the reenactment of annulled norms are necessary to strengthen legal certainty and preserve the authority of Constitutional Court decisions.
Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi Najemi, Andi; Hafrida, Hafrida; Monita, Yulia; Erwin, Erwin; Prasna, Adeb Davega
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 9 (2026): April
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i9.267

Abstract

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin banyak terjadi. Sehingga diperlukan tindakan dan  perhatian khusus, karena kasus ini  bukan lagi  persoalan individu (privasi) tetapi telah menjadi persoalan negara (public). Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam Masyarakat  seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis.  Hal tersebut tidak terlepas dari dari  masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum,  adanya perasaan takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar karena menganggap adalah aib keluarga,  dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang lain tidak berhak ikut campur permasalahan keluarganya. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan KDRT adalah melalui penyuluhan hukum,  Dari kondisi yang ada  masyarakat  belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya melalui penyuluhan hukum. Program pengabdian ini  dilakukan guna memberikan bekal kepada mitra    agar mitra dapat mengetahui pencegahan perbuatan KDRT dan cara penyelesaiannya melalui Restorative Justice apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.