Garuda - Garba Rujukan Digital

Democratic Values in Nagari: An Analysis on Electoral System Shifts in One Province of Indonesia Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega; Yetniwati, Yetniwati; Saputra, Beny
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 2 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i2.12106

The Nagari system, a traditional form of regional government in Minangkabau, has historically employed a direct election method that empowers community members to elect their leaders. This model of participation aligns with the democratic values enshrined stated in the 1945 Constitution and the principles of human rights. However, a 2018 regulation altered this process, transitioning the selection of Nagari leaders from direct community engagement to an indirect election facilitated by the Nagari Traditional Council (KAN). This change was justified as a means to prevent the election of leaders who do not reflect the community’s values. This article seeks to identify the most effective democratic framework for village communities, particularly Nagari societies. The primary issue at hand is the shift from direct democracy to representative democracy in the election of Nagari leaders, instigated by Regional Regulation Number 7 of 2018. Utilizing normative legal research methods, this study emphasizes that the new regulation risks undermining democratic values by restricting direct voter engagement. The findings suggest that these modifications to the electoral process weaken the foundational principles of democracy in Nagari by curtailing direct community participation, a vital aspect of local governance and social cohesion. Therefore, it is essential to reevaluate these regulations to safeguard the democratic rights and participatory traditions of the Nagari community, ensuring alignment with constitutional principles of direct democracy and comprehensive citizen involvement.

Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega; Irwandi, Irwandi; Bustanuddin, Bustanuddin; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1526

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui implementasi peraturan perundang-undangan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, pelaksanaan fungsi BUMDes di Desa Delima menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode kegiatan pengabdian masyarakat melalui Sosialisasi Penguatan Tata Kelola BUMDesa dengan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Hasil Kegiatan Pengabdian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menyebabkan pengelolaan BUMDes di Desa Delima belum optimal, menghambat efektivitas program peningkatan ekonomi masyarakat desa. Implementasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik, didukung dengan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes, dapat memperkuat tata kelola BUMDes dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi dari Kegiatan Pengabdian ini mencakup pentingnya sosialisasi peraturan, perbaikan struktur organisasi, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.

Psikoedukasi pencegahan pelecahan seksual serta sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Jambi Amalianita, Berru; Syelvita, Rema; Kusaini, Utami Niki; erwin, Erwin; Prasna, Adeb Davega
Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 24, No 2 (2024): Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/sb.05410

Pelecehan seksual merupakan ancaman serius bagi lingkungan pendidikan di sekolah, mempengaruhi kesejahteraan siswa dan integritas lingkungan belajar sehingga diperlukannya upaya untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan psikoedukasi pencegahan kekerasan seksual serta sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Provinsi Jambi. Sasaran kegiatan adalah para santri dengan berjumlah 36 orang. Kegiatan Psikoedukasi memberikan landasan yang kuat dalam mengenali, mencegah, dan menanggapi pelecehan seksual dengan memberikan informasi, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan kepada siswa, pendidik, dan staf sekolah. Sosialisasi TPKS, di sisi lain, memberikan pemahaman tentang hak-hak korban dan prosedur hukum yang terkait dengan pelecehan seksual. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, mendukung, dan bebas dari pelecehan seksual.

Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Irwandi Irwandi; Kosariza Kosariza; Meri Yarni; Adeb Davega; Rifqi Febrian
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2481

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro. Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari dari Geografis/ wilayah desa, ,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pemerintahan desa dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. .Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya efeisien, efektif dan transparan.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting dan manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa serta meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa; mitra dapat meningkatkan pemahaman arti pentingnya peraturan desa; mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa; mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa; mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa; mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi; Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Nababan, Simson Heskia; Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.33854

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganilisis proses penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pengisian Penjabat (PJ) Kepala Daerah dan ketidaksesuainnya dengan Teori Demokrasi dan Teori Kedaulatan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan,literatur,dan referensi lainnya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah tidak adanya keterlibatan rakyat dan langsung ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah merupakan suatu bentuk degradasi politik dalam sistem demokrasi sehingga menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi politik pejabat yang ditunjuk tanpa keterlibatan rakyat.

Analisis Disharmoni Kriteria Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan Dhyta, Nova Bela; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.43748

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakharmonisan dalam kriteria pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia masih sangat sektoral dan tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang mengatur perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, konsep masyarakat hukum adat sebagai satuan pemerintahan digantikan dengan konsep yang menempatkan camat sebagai pimpinan satuan pemerintahan yang terendah. Pergantian ini berdampak pada degradasi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya harus memenuhi dua syarat utama: pertama, keberadaannya harus masih eksis, dan kedua, pengakuan tersebut harus selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiadaan kepastian hukum terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar permasalahan yang memicu konflik.

Dinamika Keadilan dalam UU Cipta Kerja: Analisis Putusan Mk Dari Perspektif Pekerja dan Pengusaha Yarni, Meri; Amir, Latifah; Prasna, Adeb Davega; Ramadhona, Ana; Dhyta, Nova Bela
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1810

The notion of justice has long captivated the minds of philosophers, religious scholars, politicians, and legal experts alike. One of the challenges in this realm is that there is no absolute benchmark for determining fairness; what seems equitable to one party may not resonate with another. As a result, perceptions of fairness tend to be subjective, often leaving certain stakeholders dissatisfied. This complexity fuels ongoing debates within various cases that emerge in both national and state contexts. In this article, we explore the intricacies of these debates through the lens of the recent Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, which many view as favoring employers over workers. The Court's ruling deemed the law conditionally unconstitutional, igniting discussions about its implications for justice. To analyze the impact of this decision on both workers and employers, we apply the frameworks of procedural, substantive, and distributive justice theories. Our research employs a normative juridical approach, examining the Constitutional Court’s ruling alongside relevant laws and legal doctrines.

MASYARAKAT PASCA KONFLIK, DEMOKRASI DAN WACANA PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI INDONESIA Muliono, Muliono; Putra, Dinda Syufradian; Davega Prasna, Adeb
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.29484

Studi ini mengkaji tentang masyarakat pasca-konflik dan wacana membangunan perdamaian secara berkalanjutan sebagai proses membangun masyarakat pasca-konflik. Studi tentang masyarakat pasca-konflik penting dikaji tidak saja diorientasikan pada kepentingan pemulihan dampak konflik kekerasan yang diakibatkan tetapi juga didasarkan pada adanya potensi konflik kekerasan dalam bentuk-bentuk baru. Hal ini berdampak pada sisi psikologis dan ekonomi-sosio-politik. Studi ini menunjukkan bahwa tantangan membangunan perdamaian di Indonesia pada masa pasca-konflik didasarkan oleh tiga hal yaitu sejarah konflik masa lalu, karakter pluralistik masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras dan golongan, serta konflik kekerasan dilatari oleh proses pelaksanaan demokrasi elektoral. Praktik demokrasi elektoral cenderung memicu konflik kekerasan ketika isu yang dominan digunakan berkaitan politik identitas. Untuk itu, membangun masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan conflict transformation melalui radikalisasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini harus melibatkan paradigma pemberdayaan melalui pengembangan kelembagaan bersifat fungsional untuk mengorganisasi berbagai kebutuhan dan aspirasi publik pada aras lokal, serta pengembangan kelembagaan yang diorientasikan kepada penguatan kapasitas masyarakat melalui proses demokratisasi dan disentralisasi

MASYARAKAT PASCA KONFLIK, DEMOKRASI DAN WACANA PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI INDONESIA Muliono, Muliono; Putra, Dinda Syufradian; Davega Prasna, Adeb
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.29484

Studi ini mengkaji tentang masyarakat pasca-konflik dan wacana membangunan perdamaian secara berkalanjutan sebagai proses membangun masyarakat pasca-konflik. Studi tentang masyarakat pasca-konflik penting dikaji tidak saja diorientasikan pada kepentingan pemulihan dampak konflik kekerasan yang diakibatkan tetapi juga didasarkan pada adanya potensi konflik kekerasan dalam bentuk-bentuk baru. Hal ini berdampak pada sisi psikologis dan ekonomi-sosio-politik. Studi ini menunjukkan bahwa tantangan membangunan perdamaian di Indonesia pada masa pasca-konflik didasarkan oleh tiga hal yaitu sejarah konflik masa lalu, karakter pluralistik masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras dan golongan, serta konflik kekerasan dilatari oleh proses pelaksanaan demokrasi elektoral. Praktik demokrasi elektoral cenderung memicu konflik kekerasan ketika isu yang dominan digunakan berkaitan politik identitas. Untuk itu, membangun masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan conflict transformation melalui radikalisasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini harus melibatkan paradigma pemberdayaan melalui pengembangan kelembagaan bersifat fungsional untuk mengorganisasi berbagai kebutuhan dan aspirasi publik pada aras lokal, serta pengembangan kelembagaan yang diorientasikan kepada penguatan kapasitas masyarakat melalui proses demokratisasi dan disentralisasi

Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Siregar, Elizabeth; Davega Prasna, Adeb; Rakhmawati, Dessy
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i2.38122

One of the progressiveness of the New Criminal Code that reflects harmonization and adaptation is the recognition of customary law values by including sanctions for fulfilling local customary obligations as additional criminal penalties (Article 66 paragraph 1 letter f). Fulfillment of customary obligations correlates with Article 597 Paragraph 1: In relation to the meaning of "local customary obligations", the author tries to relate it to the customary law of Jambi City, which is connected to the crime of sexual violence. In general, sexual violence is regulated as an act prohibited by law, but are the acts regulated in the law also immediately regulated in detail as in customary law. In relation to the discussion of this topic, the next question is whether the crime of sexual violence can be given a sanction for fulfilling customary law. The purpose of this paper is to analyze the fulfillment of customary obligations (Jambi Customary Law) in the crime of sexual violence. The method used is empirical legal research. Fulfillment of customary obligations regulated in the New Criminal Code is a customary obligation based on local customary law rules. Regarding the crime of sexual violence, the Jambi customary institution has never received such a case. Regarding the criteria that can be classified as unlawful acts that exist in society, there are currently no rules. There are no restrictions on what acts are included in the group of these acts. If related to acts of sexual violence, acts that have not been regulated by law, but are considered reprehensible, can be grouped as unlawful acts that exist in society. To support the implementation of the New Criminal Code, guidelines for government and regional regulations and local customary courts are needed Abstrak Berlakunya KUHP Baru pada tahun 2026 nanti, memberikan ruang bagi hukum adat di Indonesia, untuk mengakselerasikan nilai hukum pidana adat dalam KUHP. Hal ini dibuktikan dalam KUHP Baru Pasal 66 Angka 1 huruf F, yang menyatakan salah satu sanksi pidana tambahan adalah pemenuhan kewajiban adat setempat. Hal ini dimaknai bahwa dari pasal tersebut hukum pidana mengakui adanya penerapan sanksi pidana adat setempat (dalam topik penelitian khususnya adat Jambi). Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggali nilai hukum adat Jambi yang dapat diterapkan sebagai sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat dalam KUHP Baru. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui perbuatan pidana apa saja yang dapat diberikan sanksi pemenuhan kewajiban adat, relevansi penerapannya terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga tujuan yang dicapai adalah, apa yang menjadi pedoman hakim dalam memberikan sanksi pemenuhan kewajiban adat, serta bagaimana persepsi hakim dan tokoh Lembaga Adat Melayu Jambi saat ini, terhadap sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search