Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.542
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Science and Theory of law Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Elawati, Tuti
Universitas Sains Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan Kuhap UU Nomor 20 Tahun 2025 Tri Wahyu Pranoto; Tuti Elawati; Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga; Zahra Malinda Putri
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reform of the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) has implications for the reconfiguration of investigative authority within the criminal justice system, including the position of Civil Servant Investigators (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS). Normatively, PPNS investigative authority is conferred attributively by sectoral legislation. However, the post-renewal KUHAP continues to place the exercise of PPNS investigative authority within a framework of coordination and supervision by police investigators that has not been formulated in a limiting and clear manner. This condition gives rise to juridical issues concerning the clarity of PPNS’s position and the boundaries of its authority within the integrated criminal justice system. This study aims to analyze the position of PPNS following the renewal of the KUHAP and its implications for the principles of legal certainty and functional differentiation among law enforcement authorities. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the renewed KUHAP has not yet fully provided normative clarity in structuring investigative authority, as the existing regulatory construction does not offer adequate normative guarantees for the realization of a functional and equal configuration of investigative authority for PPNS. Therefore, it is necessary to reinforce regulatory provisions within the KUHAP that place PPNS as a subsystem of investigation with functional autonomy, within the limits of attributive authority granted by sectoral legislation, in order to ensure legal certainty and the effectiveness of criminal law enforcement.
Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025) Fransiska Imelda; Zulfikar Judge; Dyah Permata Budi Asri; Annisa Fitria; Tuti Elawati
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.559

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan peralihan saham dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa penyetoran modal secara nyata oleh pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara Daftar Pemegang Saham secara formal dan keadaan materiil yang sebenarnya, yang berdampak pada keabsahan keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum peralihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apabila tidak disertai penyetoran modal, serta implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 terhadap kepastian hukum akta RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan saham tanpa penyetoran modal tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan saham. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta RUPS tetap sah secara formil, namun keputusan yang bersumber dari kepemilikan saham tidak sah kehilangan legitimasi hukum. Disarankan agar pengurus perseroan melakukan verifikasi ketat atas data kepemilikan saham sebelum penyelenggaraan RUPS.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Budi Lestari; Markoni; Zulfikar Judge; Annisa Fitria; Tuti Elawati
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.579

Abstract

Pemenuhan perlindungan hukum bagi kreditur dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi masalah penting dalam praktik penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia, terutama ketika rencana perdamaian yang telah dihomologasi tidak dijalankan oleh debitor sehingga memicu pengajuan pembatalan homologasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pencegahan kerugian kreditur akibat pembatalan homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Analisis dilakukan menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasilnya adalah pengaturan mengenai perlindungan kreditur dalam pembatalan homologasi telah tersedia dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif karena masih adanya celah normatif terkait standar penilaian hakim, kriteria pelanggaran material, dan mekanisme keberatan kreditur. Selain itu, mekanisme pencegahan kerugian kreditur melalui peran hakim, pengurus, kurator, serta klausul perjanjian perdamaian belum berjalan optimal akibat kurangnya pedoman teknis yang komprehensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum kreditur dalam pembatalan homologasi secara normatif telah tersedia tetapi belum ideal dalam implementasinya, sehingga diperlukan penguatan norma serta optimalisasi peran lembaga peradilan. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan hakim terhadap substansi perdamaian dan reformulasi norma untuk mempertegas jaminan perlindungan kreditur.
Analisis Yuridis Pemenuhan Keadilan Bagi Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu-Xxi/2023 Fernando Lahea; Markoni; Zulfikar Judge; I Made Kantikha; Tuti Elawati
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.581

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemutusan hubungan kerja pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang berdampak signifikan terhadap hak-hak pekerja dan stabilitas hubungan industrial. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pemenuhan keadilan bagi pekerja yang terdampak PHK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif maupun prosedural. Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan tambahan, namun masih terdapat ketimpangan, terutama bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan pencari nafkah tunggal. Kesimpulannya adalah pemenuhan hak pekerja pasca PHK dan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menunjukkan perlindungan hukum masih belum optimal, terutama bagi pekerja rentan dan PKWT. Sarannya Pemerintah perlu memperkuat implementasi JKP dan mekanisme PHK yang adil, memastikan perlindungan pekerja rentan serta transparansi prosedural. Sementara pengusaha disarankan menerapkan praktik PHK yang manusiawi dan berkeadilan, termasuk pembayaran pesangon sesuai ketentuan, serta mendorong dialog bipartit untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan memperkuat kepercayaan pekerja.
ANALISIS YURIDIS VONIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANAKORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI joNomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.) Tuti Elawati; Zahra Malinda Putri; Syaiful Bahari; Yusup Suparman; Budi Pramono
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas publik. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hakim memiliki kewenangan luas dalam menjatuhkan vonis berdasarkan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yudisial dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan hakim dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori kewenangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menggunakan kewenangannya secara mandiri dengan memperhatikan unsur formil dan materil, namun terdapat celah penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan kontrol publik masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yudisial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penyusunan pedoman pemidanaan yang terstruktur guna menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan integritas dalam putusan hakim atas perkara korupsi.
MEKANISME DAN HAMBATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF Johannes Bagus Pranowo; Markoni Markoni; Helvis Helvis; I Made Kantikha; Tuti Elawati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5872

Abstract

Abstract: The renewal of the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a paradigm shift in criminal law enforcement by integrating restorative justice as an integral part of the criminal procedure system. This approach is explicitly regulated in Articles 83 to 87 of the New KUHAP, which provide opportunities for resolving criminal cases through agreements between victims and offenders at the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court examination. This study applies the criminal justice system theory to analyze the integration of authority among law enforcement institutions, as well as restorative justice theories proposed by Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, and Barda Nawawi Arief to assess the orientation toward victim and offender restoration in criminal case resolution. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining the New KUHAP along with relevant regulations issued by the Indonesian National Police, the Attorney General’s Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the New KUHAP establishes a more systematic, structured, and binding restorative justice framework, including mechanisms for terminating inquiry, investigation, and prosecution under the supervision of prosecutors and courts. The study concludes that the effective implementation of restorative justice depends not only on legal norms but also on institutional harmonization, the readiness of law enforcement officials, and the active participation of both victims and offenders. Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice. Abstrak: Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 sampai Pasal 87 KUHAP Baru yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana untuk menganalisis keterpaduan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, dan Barda Nawawi Arief untuk menilai orientasi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHAP Baru serta peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru membentuk kerangka keadilan restoratif yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengikat dengan mekanisme penghentian perkara di bawah pengawasan penuntut umum dan pengadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada harmonisasi antar lembaga, kesiapan aparat, dan partisipasi aktif korban serta pelaku. Kata kunci: Keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KONTRAK TERINTEGRASI MULTIYEARS PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPERDATAAN Jamanna Sembiring; Markoni Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto; Tuti Elawati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5932

Abstract

Abstract: This study analyzes contractual amendments within multiyears integrated con-struction contracts. Such contracts are generally complex and urgent in nature, requiring both the design and implementation phases to be carried out by a single provider, with the contract duration exceeding 12 months. The issues examined concern the legal certainty of contract amendments and the potential legal implications arising from changes to con-tractual clauses in integrated contracts after the completion of the contract period. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that eleven contractual amendments were made, which should have met the validity requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Several issues were identified: deficiencies in the legal ca-pacity of the parties signing the amendments, changes to the contract implementation pe-riod that overlooked conditions related to SCM implementation failures, modifications to performance measurement and payment mechanisms that undermined legal certainty, and alterations to project deliverables during contract termination that failed to comply with the specific legal norms governing public procurement. The study results that the amend-ment processes undertaken create potential legal issues concerning the validity of the agreement and the assurance of legal certainty in fulfilling the parties’ rights and obliga-tions. Keywords: Contract Amendment, Integrated Contract, Multiyears. Abstrak: Penelitian ini menganalisis perubahan kontrak konstruksi terintegrasi multi-years. Kontrak konstruksi terintegrasi multiyears umumnya memiliki sifatnya komplek dan mendesak sehingga perancangan dan pelaksanaan dilakukan satu penyedia dengan pelaksanaan kontrak lebih dari 12 bulan. Permasalahan yang dikaji adalah kepastian hukum perubahan kontrak dan potensi dampak hukum perubahan klasul kontrak terin-tegrasi pasca masa pelaksanaan kontrak berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan 11 kali peru-bahan kontrak yang seharusnya memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal perubahan para pihak penandantangan kontrak memiliki kelemahan kecakapan, perubahan waktu pelaksanaan kontrak mengabaikan kondisi keg-agalan pelaksanaan SCM, perubahan pengukuran prestasi dan pembayaran pekerjaan yang tidak mendukung kepastian hukum atas sesuatu hal, dan perubahan keluaran da-lam pengakhiran kontrak yang mengabaikan norma-norma leg spesialis pengadaan ba-rang/jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan yang dil-akukan menimbulkan potensi permasalahan hukum atas kebasahan perjanjian dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kata kunci: Kontrak Terintegrasi, Multiyears, Perubahan Kontrak.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA RANAH PIDANA DAN ETIK Cahyo Aribowo; Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto; Tuti Elawati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6473

Abstract

This study is motivated by the existence of dual mechanisms of accountability for members of the Indonesian National Police (Polri) who commit narcotics-related crimes, namely criminal proceedings in the general courts and ethical-administrative proceedings through the Police Professional Code of Ethics Commission (KKEPP). This dual system often raises debates regarding the legitimacy of ethical sanctions, the application of the ne bis in idem principle, and the consistency of law and ethics enforcement within the Indonesian legal system. The purpose of this research is to analyze the legal accountability system for Polri members who commit narcotics crimes in both the criminal and ethical domains, as well as to examine the principles of professional ethics in relation to criminal court decisions and KKEPP decisions. This research applies the legal system theory and professional ethics theory. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the Indonesian legal system recognizes criminal and ethical accountability as two distinct but complementary mechanisms. Criminal court decisions determine the legal guilt of the offender, while KKEPP decisions assess integrity, moral responsibility, and the professional suitability of Polri members. Ethical sanctions in the form of Dishonorable Discharge (PTDH) do not violate the ne bis in idem principle because they fall within the domain of administrative law and professional ethics. The relationship between criminal and ethical decisions is complementary and plays an important role in maintaining professional integrity, institutional professionalism, and public trust in Polri
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ATAS KETIDAKJELASAN PENGATURAN INSENTIF DI PT. STS Heru Nugroho; Zulfikar Judge; Annisa Fitria; Horadin Saragih; Tuti Elawati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 4 (2026): August 2026 (1)
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i4.6906

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan tertulis mengenai insentif bagi Petugas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. STS, meskipun jabatan tersebut bersifat profesional, tersertifikasi, dan memiliki tanggung jawab serta risiko hukum yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan proporsionalitas sistem pengupahan. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Ahli K3 atas ketidakjelasan pengaturan insentif serta tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan teori perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan pemberian insentif khusus bagi Ahli K3 sehingga ketiadaannya bukan pelanggaran hukum positif. Namun, perusahaan tetap berkewajiban menyusun struktur dan skala upah yang adil, rasional, dan proporsional berdasarkan kompetensi, jabatan, dan tanggung jawab kerja. Disimpulkan bahwa insentif bukan hak normatif otomatis, tetapi sistem pengupahan harus mencerminkan risiko dan profesionalitas Ahli K3 guna mencegah ketidakseimbangan hak dan potensi perselisihan hubungan industrial.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM PROGRAM PEMUTIHAN Muhammad Ilham Fauzi; Zulfikar Judge; Dyah Permata Budi; Annisa Fitria; Tuti Elawati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 4 (2026): August 2026 (1)
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i4.6923

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the legal framework governing the policy of eliminating administrative sanctions on Motor Vehicle Tax (PKB) through a tax amnesty program and its impact on taxpayer compliance and Regional Original Revenue (PAD) at the West Jakarta Samsat Office. The research applies theories of Administrative Law, particularly the General Principles of Good Governance, as well as public policy theory. A normative legal research method combined with an empirical approach was employed through literature review and interviews with relevant officials. The findings indicate that the policy has a clear legal basis in regulations concerning regional taxes and local government authority in tax administration. Its implementation involves the temporary removal of penalties for late tax payments. Empirical data show that the policy increases motor vehicle tax payments and contributes to higher regional revenue. The study concludes that the policy is effective in improving tax payments and regional revenue in the short term. However, its implementation should be selective and accompanied by strengthened tax administration systems to prevent a decline in taxpayer compliance in the long term. Keyword: motor vehicle tax, tax amnesty, regional original revenue.   Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Samsat Jakarta Barat. Kajian dilakukan menggunakan teori Hukum Administrasi Negara, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta teori kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan mengenai pajak daerah dan kewenangan pemerintah daerah. Implementasinya dilakukan melalui penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak dalam periode tertentu. Secara empiris, kebijakan ini terbukti meningkatkan jumlah pembayaran PKB dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Meskipun efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek, kebijakan ini perlu diterapkan secara selektif dan disertai penguatan sistem administrasi perpajakan guna menjaga kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Kata kunci: pajak kendaraan bermotor, pemutihan pajak, pendapatan asli daerah.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Alfiana, Rita Amran, Yuko Annisa Fitria Annisa Fitria Annisa Fitria Ari Wibowo Bahari, Syaiful Budi Asri, Dyah Permata Budi Lestari Budi Pramono BUDI PRAMONO Cahyo Aribowo Christy Antoni Sitompul Dyah Permata Budi Dyah Permata Budi Asri Dyah Permata Budi Asri Elvinus Engel, Justi Eros Syah Warongan Fernando Lahea Fransiska Imelda Hartoto Suci Rahayu Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Hendy , Fadillah Herly Herlina Heru Nugroho Horadin Saragih Horadin Saragih I Made Kanthika I Made Kantika I Made Kantikha I Made Kantikha I Made Kantikha Idris Wasahua Irman Jaya Jamanna Sembiring Jaya Hotma Dame Silaban Johannes Bagus Pranowo Joko Widarto Jusuf Jusuf Kantikha, I Made La Ode Mbunai Mahandry , Prigel Ma'mur Markoni Markoni Markoni Markoni Markoni Markoni Markoni Muhammad Ilham Fauzi Pandiangan, Murni Ardina Pangaribuan, Rudy Alexander Permata Budi Asri, Dyah Pranowo, Johannes Bagus Purba, Maria Elisabet Putri, Mela Antika Saido, Rochmat Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim Suparman, Yusup Tri Wahyu Pranoto Wasis Susetio Wdarto, Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Yusuf Suparman Yusup Suparman Zahra Malinda Putri Zulfikar Judge Zulfikar Judge Zulfikar Judge