Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.711
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Simbur Cahaya University Of Bengkulu Law Journal ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains Istinbath : Jurnal Hukum Majalah Hukum Nasional Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat JELAJAH: Journal of Tourism and Hospitality Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB) Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Wijaya Putra Law Review Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Sanskara Hukum dan HAM The Easta Journal Law and Human Rights SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Journal of Business and Political Economy: Biannual Review of The Indonesian Economy Review SCLS Journal Governance Society Domus Legalis Cogitatio Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Contemporary Islamic Law and Legal Issue
Safaruddin Harefa
Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Role of Adoption in Facilitating the Social Reintegration of Child Survivors of Sexual Abuse Ismawati, Sri; Harefa, Safaruddin; Herlina, Herlina; Hertini, Mega Fitri; Lolita, Lolita
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v10.i1.31669

Abstract

Sexual violence against children, particularly when it occurs within the family environment, constitutes a structural issue with long-term consequences for a child's psychological well-being, social functioning, and identity formation. This study aims to examine the effectiveness of current social reintegration policies for child victims of sexual violence and to propose an alternative, adoption-based model that is holistic and centered on the best interests of the child. Utilizing a qualitative socio-legal and interpretive approach, data were collected through observations and in-depth interviews with child protection institutions in West Kalimantan and the city of Pontianak. The findings indicate that the existing protection system fails to comprehensively meet the needs of victims, as it remains fragmented, short-term in orientation, and lacks adequate psychosocial support. The household, ideally a space of safety, was found to be the most common setting for abuse, with perpetrators often coming from within the immediate family circle. The novelty of this research lies in its proposed adoption-based social reintegration model, which integrates legal frameworks, developmental psychology, and social solidarity into a single comprehensive protection system. This model highlights the importance of institutional support, inter-agency collaboration, and community engagement as strategic measures for victim recovery and for breaking the cycle of intergenerational violence. It is hoped that these findings will contribute both to the academic discourse and to the strengthening of child protection policies in Indonesia.
Legislative, Rehabilitative, and Educational Approaches in Counter-Terrorism: A Theoretical and Comparative Review: Pendekatan Legislatif, Rehabilitatif, dan Pendidikan dalam Pemberantasan Terorisme: Tinjauan Teoretis dan Komparatif Safaruddin Harefa
Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijctns.v4i2.28710

Abstract

This paper examines the integrative potential of legislative, rehabilitative, and educational strategies in Malaysia’s counter-terrorism policy, particularly within the framework of Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE). The main problem addressed is the fragmented implementation of these three pillars, which often operate in isolation despite their complementary roles. The objective of this study is to analyze how these strategies interact, and to assess the extent to which Malaysia’s PCVE framework aligns with integrative models applied in other regions, such as South Asia and Latin America. Employing a qualitative literature-based method, the study draws from official policy documents, academic research, and comparative analysis to explore institutional strengths, implementation gaps, and strategic opportunities. The findings show that while Malaysia has developed a comprehensive legal and institutional infrastructure, coordination among state actors and involvement of civil society remain limited. The comparison reveals that inclusive governance and cross-sector collaboration significantly enhance the effectiveness of counter-terrorism efforts. The paper concludes that Malaysia’s PCVE strategy would benefit from a more interconnected approach that emphasizes transparency, participatory frameworks, and education-driven resilience. These insights offer valuable contributions to the refinement of Malaysia’s national security strategy and provide broader implications for sustainable and rights-based counter-terrorism policies globally
The Effectiveness of Indonesian Legislation Regulations in Handling Cases of Bullying Against Children: Efektivitas Regulasi Perundang-Undangan Indonesia dalam Penanganan Kasus Bullying terhadap Anak Safaruddin Harefa; Farhan Azmy Rahmadsyah
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, sesuai bunyi dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Maka dalam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan hendaklah berdasarkan norma hukum, jangan sampai perbuatan kita melanggar norma hukum. Maraknya kasus bullying terhadap anak di Indonesia membuat penulis tertarik meneliti soal efektifitas regulasi perundang-undangan Indonesia dalam penanganan kasus bullying anak yang ada di Indonesia berdasarkan tujuan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah di atas diantaranya; UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, KUHP (UU No 1 Tahun 2023), dan UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan beberapa peraturan pendukung lainnya. Setelah melakukan beberapa penjabaran dan penjelasan penulis menyimpulkan beberapa hal. Pertama tidak ada permasalahan signifikan terhadap regulasi hukum Indonesia, namun ada beberapa tambahan. Kedua, ada pelaksanaan regulasi yang efektif maupun tidak. Ketiga, penulis berharap untuk oknum yang terlibat dan bertugas untuk lebih jujur dan tegas demi kemajuan hukum yang ada di Indonesia.
Qualification of the Crime of Maltreatment by a Child Resulting in the Death of a Child Victim: Kualifikasi Delik Penganiayaan oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Anak Naufal Rusyda Miswara; Safaruddin Harefa
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era modern yang dinamis ini, anak-anak kerap kali terperangkap dalam lingkungan sosial yang dapat mendorong mereka ke arah perilaku kriminal. Anak-anak tersebut, yang biasanya berada di bawah tekanan dari kelompok sebaya mereka, sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-teman mereka yang mereka anggap lebih lemah. Sayangnya, tindakan kekerasan ini kadang-kadang berakhir dengan tragis, mengakibatkan kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dalam kualifikasi delik pidana oleh pelaku anak kepada korban anak yang meninggal dunia serta untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum dengan pendekatan undang-undang (statue approach) yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan anak oleh pelaku anak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi pelaku tindak pidana karena faktor lingkungan pergaulan mereka. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa anak-anak akan lebih rentan melakukan tindak pidana dalam lingkungan pergaulan yang buruk. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pelaku anak tindak pidana penganiayaan, menurut UU sistem Peradilan anak, pelaku dijatuhi hukuman setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Selain itu, keluarga korban anak yang telah meninggal dunia dapat menuntut restitusi kepada pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada keluarga korban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi korban dan menjamin keadilan. Ini juga menyoroti pentingnya peran orang dewasa dalam membimbing dan mengawasi anak-anak untuk mencegah mereka terlibat dalam tindak pidana.
THE ADMISSIBILITY OF ELECTRONIC EVIDENCE IN RELATION TO THE RIGHT TO PRIVACY IN CASES OF SEXUAL CONTENT DISSEMINATION Safaruddin Harefa
Domus Legalis Cogitatio Vol 3 No 1 (2026): Domus Legalis Cogitatio Vol 3 No 1 April 2026
Publisher : Faculty of Law Atma Jaya Yogyakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/dlc.v3i1.12751

Abstract

The rapid advancement of digital technology has transformed the nature of crime and evidence, requiring legal systems to accommodate electronic forms of proof. This study analyzes the admissibility of electronic evidence in Indonesian criminal procedure law and its implications for the protection of privacy, particularly in cases involving the dissemination of sexual content. Using a normative juridical approach, this research examines statutory frameworks, including the ITE Law and its 2024 amendment, the 1945 Constitution, Law No. 20 of 2025 on the new Criminal Procedure Code, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. It also employs a case study of the Pandeglang District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl to assess the gap between das sollen and das sein. The findings indicate that Indonesia has normatively established a clear legal basis recognizing electronic evidence as valid and binding. However, judicial practice, particularly in cases decided prior to the enactment of the new KUHAP and the Personal Data Protection Law, tends to prioritize evidentiary validity over the protection of victims’ privacy. The Pandeglang case demonstrates that although electronic evidence was lawfully admitted, the absence of procedural safeguards created risks of re-victimization and undermined the victim’s dignity. This study concludes that while the issue of admissibility has been resolved under the current legal framework, challenges remain in ensuring privacy protection in judicial practice. Therefore, courts must adopt rights-sensitive approaches, including closed hearings, anonymization, and proportional use of evidence, to balance evidentiary effectiveness with the protection of fundamental rights in the digital era.
The Role of International Monetary Fund (IMF) Programs in Promoting Gender Equality Safaruddin Harefa
Journal of Business and Political Economy : Biannual Review of The Indonesian Economy Vol. 7 No. 2 (2025): Journal of Business and Political Economy: Biannual Review of The Indonesian Ec
Publisher : INDEF - Institute for Development of Economics and Finance

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46851/263

Abstract

This study examines the role of the International Monetary Fund (IMF) in promoting gender equality within its macroeconomic stabilization programs. It analyzes whether the IMF’s gender mainstreaming strategy genuinely advances women’s economic empowerment or remains constrained by traditional fiscal discipline and market-oriented objectives. Using a qualitative literature review, the paper synthesizes academic studies, IMF policy documents, and institutional reports published between 2015 and 2024, the period during which gender was formally integrated into IMF frameworks. Rather than producing new statistical analysis, this research reviews existing empirical evidence to assess how IMF-supported reforms influence gender outcomes. The findings indicate that although the IMF increasingly recognizes gender equality as “macro-critical” and has introduced tools such as gender-responsive budgeting and gender impact assessments, implementation remains uneven. In several low- and middle-income countries undergoing fiscal consolidation, particularly those heavily dependent on public-sector employment and limited social protection systems, austerity measures have reduced spending in health, education, and childcare—sectors crucial to women’s labor force participation. While gender-focused initiatives show potential, their effectiveness depends on institutional capacity and political commitment at the national level. The study concludes that meaningful progress requires a structural shift from austerity-centered stabilization toward inclusive macroeconomic governance, including counter-cyclical social spending, sustained investment in care infrastructure, and systematic integration of gender metrics into fiscal policy to strengthen long-term economic resilience and equitable development. Keywords:  Empowerment, Fiscal Policy, Gender Equality, Imf, Macroeconomics JEL : J16, F33, H50
Analysis of Capital Punishment as a Last Resort in the National Criminal Justice System Safaruddin Harefa
Contemporary Islamic Law and Legal Issue Vol. 2 No. 1 (2027)
Publisher : Presscience

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63120/islamiclegalissue.v2i1.115

Abstract

This study examines the evolving position of capital punishment within Indonesia’s criminal justice system in light of recent statutory reforms and persistent institutional shortcomings. Although Indonesia continues to retain and implement the death penalty, particularly for narcotics offenses, the enactment of KUHP 2023 and the emergence of the Draft Law on the Implementation of Death Penalty introduce a new conditional framework that formally positions execution as a last resort. Using a normative juridical method that analyzes legislation, judicial decisions, doctrinal writings, and international human rights instruments, this study evaluates the coherence of these reforms and their interaction with constitutional guarantees, fair-trial principles, and global penal trends. The findings reveal significant gaps between normative aspirations and institutional realities: inconsistencies in judicial reasoning, weaknesses in investigative procedures, ambiguous clemency standards, and limited correctional capacity undermine the reliability of capital sentencing. At the same time, the probationary model and conversion mechanism signal an emerging shift toward conditional retention that narrows—but does not eliminate—the scope of death penalty application. The study concludes that Indonesia’s current framework represents a transitional phase marked by partial alignment with human rights norms yet constrained by structural fragilities that hinder the realization of capital punishment as a genuine last-resort measure.
Co-Authors Aswandi Aswandi, Aswandi Azizah, Anisa Kurniatul bagus teguh santoso, bagus teguh Bahari, Syaiful Collins, Josua Satria Defria Puspita Sari Hayuningtyas Diamita Syndo, Sivana Amanda Erwinda, Mira Fadhil, Moh. Fanani Sri Ambarwati Farhan Azmy Rahmadsyah Fauzi, Resti Febriyanto, Satrio Garnetta Liya Widyanti Herlina Herlina Indy Mafiiqo Syatta Ivan Wagner Jayawarsa, A.A. Ketut Jundullah Faqihudin Lolita Lolita Maziyyah, Rifdatul Mega Fitri Hertini Merina Puspita Sari Muhamad Khoiron Fadhilah Muhammad Alvin Nashir Muhammad Alvin Nashir Muhammad Ghufron Murtadho, Nazhif Ali Naufal Rusyda Miswara Nazhif Ali Murtadho Nina Septiana Jasri Akadol Nungky Dwi Gayatri Nur Lailatul Musyafaah Nurahmani, Aditya Parulian Siagian Putri Silvah Al Hikmah Qurrata Ayuni, Qurrata Rifdatul Maziyyah Simbolon, Subandri Siti Aisyah Sivana Amanda Diamita Syndo Sri Ismawati Syatta, Indy Mafiiqo Syochibul Amar Maruf Yuwanto, Frisha