Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Qualification of the Crime of Maltreatment by a Child Resulting in the Death of a Child Victim: Kualifikasi Delik Penganiayaan oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Anak Naufal Rusyda Miswara; Safaruddin Harefa
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era modern yang dinamis ini, anak-anak kerap kali terperangkap dalam lingkungan sosial yang dapat mendorong mereka ke arah perilaku kriminal. Anak-anak tersebut, yang biasanya berada di bawah tekanan dari kelompok sebaya mereka, sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-teman mereka yang mereka anggap lebih lemah. Sayangnya, tindakan kekerasan ini kadang-kadang berakhir dengan tragis, mengakibatkan kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dalam kualifikasi delik pidana oleh pelaku anak kepada korban anak yang meninggal dunia serta untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum dengan pendekatan undang-undang (statue approach) yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan anak oleh pelaku anak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi pelaku tindak pidana karena faktor lingkungan pergaulan mereka. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa anak-anak akan lebih rentan melakukan tindak pidana dalam lingkungan pergaulan yang buruk. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pelaku anak tindak pidana penganiayaan, menurut UU sistem Peradilan anak, pelaku dijatuhi hukuman setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Selain itu, keluarga korban anak yang telah meninggal dunia dapat menuntut restitusi kepada pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada keluarga korban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi korban dan menjamin keadilan. Ini juga menyoroti pentingnya peran orang dewasa dalam membimbing dan mengawasi anak-anak untuk mencegah mereka terlibat dalam tindak pidana.
Menuju Lapas Sehat dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan bagi Narapidana Perempuan Herlina Herlina; Sri Ismawati; Mega Fitri Hertini; Safaruddin Harefa
Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains Vol 7 No 1 (2026): Jan-Jun 2026
Publisher : Yayasan Ekologi Masyarakat dan Sains

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55448/k8t0e807

Abstract

This community engagement program is grounded in the persistent limitations in fulfilling female inmates’ right to health within correctional institutions, particularly in relation to reproductive health services, mental health care, and the low level of awareness among inmates regarding their fundamental health rights, despite the demands of national regulations and international standards that require gender-responsive services. The program aims to enhance female inmates’ understanding of their right to health at the Women’s Correctional Facility Class IIA Pontianak, with a specific focus on vulnerable groups, namely pregnant and breastfeeding inmates. The activity involved 40 female inmates, including 4 who were pregnant and 3 who were breastfeeding. The method employed was Participatory Action Research (PAR), implemented through focus group discussions (FGD), facility observations, interviews with correctional officers, and simple pre-test and post-test assessments to measure participants’ level of understanding. The results indicate a significant improvement in participants’ knowledge of health rights, including reproductive health services, mental health, and complaint mechanisms within the correctional system. In addition, the program also strengthened the capacity of correctional officers in understanding the importance of gender-responsive services.