Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Journal of Social and Policy Issues Innovative: Journal Of Social Science Research Pelita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)
Ahmad Suprastiyo
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Kecamatan Kanor (Studi Tentang kualitas Pelayanan Publik) Ahmad Suprastiyo
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.956 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v6i2.710

Abstract

Improving the quality of public services is an important concern for the government, this is evidenced by the enactment of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The recording service for electronic resident identification cards is an administrative service provided by the government to its citizens. However, the reality in the field of electronic ID card recording service at Kanor District Office is not in accordance with the expectations of the community in obtaining public services, this can be explained from the lack of service speed, courtesy and friendliness of service personnel, implementing competence, and facilities and infrastructure in the service room. This study aims to find out and explain the service of recording electronic identity cards in the Kanor sub-district office (study of the quality of public service). The approach mix method in which qualitative data generalised through whislt quantitative data. Determination of informants using purposive snowball sampling. Data analysis uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing / verifying. The results showed that the service quality of electronic resident card recording at the District Office of Kanor was from the aspect of infrastructure and facilities, implementing competence and good implementation behavior, but from the aspect of slow service time (not good).
INOVASI LIMBAH HASIL TANI DENGAN PENDEKATAN STUDI MILLENIAL GROUP Joko Hadi Susilo; Endang Endang; Laily Agustina Rahmawati; Ahmad Suprastiyo; Erwanto Erwanto; Hartiningsih Astuti; Muhammad Bakhru Thohir
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2023): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v7i1.1712

Abstract

Hasil produksi pertanian di pedesaan memiliki berbagai macam varian salah satunya tanaman jagung. Limbah hasil pertanian jagung dapat dimanfaatkan sebagai olahan yang bernilai jual. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan bersama mitra generasi muda “Paguyuban Danyang” yang ada di Dusun Putuk Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Pendapatan utama masyarakat di daerah tersebut sebagian besar adalah petani jagung, maka pendampingan kegiatan ini menggunakan limbah jagung sebagai media untuk pertumbuhan jamur. Metode pendampingan dilakukan secara bertahap yaitu memberikan edukasi mengenai pembuatan media tanam dari bonggol jagung, kemudian melakukan praktik pembuatan serta perawatan pada media hingga berhasil. Berdasarkan hasil pendampingan dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan dengan lancar dan keberhasilan program ini ditandai dengan adanya jamur bonggol jagung yang tumbuh dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan masa tunggu lima belas hari. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perlu adanya keseimbangan antara media tanam dan bahan campuran yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan jamur sehingga dapat menghasilkan jamur yang lebat.
Implementasi Program Open Government Partnership Di Kabupaten Bojonegoro Ahmad Suprastiyo
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2019): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk terciptanya tata kelola yang baik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki Kebijakan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi Program Open Goverment Partnership di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah pada transparansi informasi publik yang terdiri dari inisiatif regulasi desa, media informasi, transparansi, kualitas informasi, kreatifitas pengembangan transparansi, dan teknologi informasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi adalah teori yang digunakan oleh Charles O’Jones yang meliputi Organisasi Pelaksana, Interprestasi, Pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Open Goverment Partnership di Kabupaten Bojonegoro tidak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan masih adanya desa yang belum menjalankan Open Goverment Partnership sebagaimana mestinya. Di sini tampak implementasi dari segi transparansi sangat kurang.
Collaborative Governance dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro Nala, Peppy; Suprastiyo, Ahmad; Rupiarsieh, Rupiarsieh
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 12, No 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v12i1.20211

Abstract

Abstrak: Penelitian ini fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro, wilayah penghasil minyak dan gas terbesar di Jawa Timur. Peningkatan suhu yang signifikan akibat aktivitas industri telah mempercepat kebakaran hutan dan lahan. Tujuan penelitian adalah mengungkap proses kolaborasi antar stakeholder dalam penanganan ini dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melibatkan observasi dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder berjalan efektif, meskipun masih ada hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana pemadaman, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Implementasi Collaborative Governance dinilai sangat baik, dengan komitmen stakeholder berhasil menekan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran di masa mendatang.Abstract: This study focuses on the handling of forest and land fires in Bojonegoro Regency, the largest oil and gas-producing region in East Java. The significant increase in temperature due to industrial activities has accelerated forest and land fires. The research aims to uncover the collaborative processes among stakeholders in addressing this issue and identify the challenges faced. The research method employed is qualitative with a descriptive approach involving observation and interviews. The results indicate that collaborative efforts among stakeholders are effective, although challenges such as limited human resources, inadequate firefighting infrastructure, and low public awareness persist. The implementation of Collaborative Governance is considered highly successful, with stakeholder commitment successfully reducing the number of forest and land fire cases each year. This study provides valuable insights to enhance the effectiveness of future firefighting efforts.
Dynamic Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Khotimah, Putri Eni; Suprastiyo, Ahmad; Suhindarno, Heny
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5432

Abstract

Through population registration, civil registration, data management, and utilization of the results for public services and other sectors, population administration is the process of structuring and controlling population documents and data. In the beginning, the service conditions before the innovation were all services were centralized at the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency, resulting in piles of files, crowds, very long queues, apart from that there were problems in terms of internet network availability. This research aims to determine dynamic governance in the implementation of population administration services and identify the extent to which the government predicts every development in terms of services. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques used, namely interviews and observation. This research uses theory according to Neo Chen 2007, where there are three capabilities in dynamic governance, namely Think Ahead (Thinking Ahead), Think Again (Thinking Again), Think Across (Thinking Across Boundaries). The results of this research are that the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency has thought ahead by preparing online and offline services and creating various innovations in order to bring services closer to the community, apart from that, it has also thought again by conducting periodic evaluations once a month, and thinking cross borders by adopting ideas from other regions by implementing services directly to the community.AbstrakMelalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya, administrasi kependudukan adalah proses penataan dan pengendalian dokumen dan data kependudukan. Pada awalnya kondisi pelayanan sebelum adanya inovasi seluruh pelayanan terpusat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi penumpukan berkas, terjadi kerumunan, antrean yang sangat panjang, selain itu terdapat kendala dalam hal ketersediaan jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dynamic governance dalam penyelenggaraan pelayanan administasi kependudukan dan mengidentifikasi sejauh mana pemerintah dalam memprediksi setiap perkembangan dalam hal pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Neo Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam dynamic governance, yaitu Think Ahead (Berpikir Kedepan), Think Again (Berpikir Lagi), Think Across (Berpikir Lintas Batas). Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro telah berpikir kedepan dengan mempersiapkan pelayanan online dan offline serta menciptakan berbagai inovasi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga telah berpikir lagi dengan melakukan evaluasi secara periodik setiap 1 bulan sekali, dan berpikir lintas batas dengan mengadopsi pemikiran dari daerah lain dengan menerapkan pelayanan yang langsung kepada masyarakat.
Public Values Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro Handayani, Putri; Suprastiyo, Ahmad; Suhindarno, Heny
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 6 No 3 (2024): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i3.5831

Abstract

This research aims to explain the public value of the poor death compensation program in Bojonegoro Regency as perceived by the general public. The Death Compensation Program for the Poor in Bojonegoro Regency is designed to provide assistance to poor heirs whose family members have died as a manifestation of the concern of the Bojonegoro Regency Government. This research uses Mark Moore's public value theory, Legitimacy and Support, Operational Skills, and Substantial Value. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. In this study, a purposive sampling strategy was used to identify informants. Through research it is known that the Death Compensation Program for the Poor in Bojonegoro Regency has received support from the community, from an operational capability perspective supported by quality human resources, technology and finance. In terms of substantial value, it has benefits from economic value, social and social value, and political value. Although there are still several obstacles, especially in terms of data filling by the public and telecommunications networks.
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata “Waduk Bendo” di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro Nanda, Della Dwi; Suprastiyo, Ahmad; Junadi, Junadi
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 6 No 3 (2024): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i3.6280

Abstract

The concept of collaborative governance explains that basically the need to collaborate arises from the interdependent relationship between parties. The success of the tourism development process cannot be separated from the attachment between stakeholders. This research aims to describe how collaborative governance in the process of developing Bendo reservoir tourism. This research uses descriptive qualitative research methods and data collection techniques using field studies conducted directly to the research location through observation, interviews and documentation. This research uses the theory put forward (Ratner, 2012), namely: Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies For Influence, Planning Collaborative Action and refined with the success criteria (Goldsmith and Kettl, 2009: 135-136) of a collaboration in governance, namely Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources. The results showed that collaborative governance in the development of bendo reservoir tourism in bendo village, Kapas sub-district, Bojonegoro Regency has not run optimally. This can be seen from the success indicators that are not achieved, namely the absence of official written regulations that bind the collaboration process that is carried out, commitment in achieving goals that are not carried out by all stakeholders involved, limited human resources and lack of budget funds to build infrastructure. Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Tourism Development ABSTRAK Konsep collaborative governance menjelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari adanya hubungan saling ketergantungan antar pihak. Keberhasilan proses pengembangan wisata tidak lepas dari adanya keterikatan antara stakeholders. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam proses pengembangan wisata waduk Bendo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif danteknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang dilakukan secara langsung terjun ke lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan (Ratner,2012) yaitu : Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies For Influence, Planning Collaborative Action dan disempurnakan dengan kriteria keberhasilan(Goldsmith dan Kettl, 2009:135-136) sebuah kolaborasi dalam governance, yaitu Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resourch.Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan wisata waduk bendo di desa bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari indicator keberhasilan yang tidak tercapai yaitu tidak adanya peraturan tertulis resmi yang mengikat proses kolaborasi yang dijalankan, komitmen dalam mencapai tujuan yang tidak dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya anggaran dana untuk membangun sarana prasarana. Kata kunci : Collaborative Governance, Stakeholders, Pengembangan Wisata
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO Sukmawati, Nia; Suprastiyo, Ahmad; Rupiarsih
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v6i2.654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam mencegah tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 21 informan sebagai subjek penelitian. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif, meskipun beberapa indikator telah dipenuhi, seperti komitmen dari beberapa individu, adanya kepercayaan antar pihak yang terlibat dan sudah saling berbagi informasi. Hal ini karena masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga menghambat keberhasilan kolaborasi, yaitu struktur jaringan yang belum jelas, belum adanya kejelasan mengenai regulasi dan tugas fungsi yang harus dilakukan, stakeholder yang terlibat selalu melakukan tugasnya secara mandiri atau masing-masing instansi, terdapat prosedur yang kurang jelas sehingga berpengaruh pada akses otoritas, sumber daya yang belum memadai. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, akademisi, dunia bisnis, LSM, media massa, masyarakat untuk memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder.
STRATEGI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO BOJONEGORO DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 Ringka Nurvadilla, Dito; Kumalasari, Ana; Suprastiyo, Ahmad
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 7 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v7i2.669

Abstract

Sektor UMKM bisa di bilang sebagai sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja karena memanfaatkan tenaga kerja yang banyak. Bojonegoro adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengupayakan pengembangan ekonomi daerahnya dengan mengoptimalkan berbagai sektor yang ada, salah satunya sektor UMKM yang mempunyai potensi yang besar untuk di kembangkan. Maka dari itu dibutuhkan strategi untuk mengembangkan usaha yang ada supaya produk-produk unggulan bisa di kenal oleh masyarakat luas. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro dalam pengembangan UMKM di masa pandemi covid-19. Jenis penelitianini deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pencapaian tujuan dan solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi covid-19 adalah pelatihan promosi melalui media online, fasilitasi pendaftaran HKI, ajang pameran UMKM, pengembangan sumber daya manusia, legalitas usaha, dan program kartu pedagang produktif (KPP) sudah tepat namun kurang merata karena sebagian dari pelaku UMKM belum mengikuti program tersebut
Evaluasi Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDES) Abadi, Ragil; Januwarso, Arief; Taufiq, Ahmad; Suprastiyo, Ahmad
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i2.876

Abstract

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukansejauh mana kebijakan dijalankan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran Peraturan Menteri Desa PDTT No.23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari William Dunn tentang indikator evaluasi kebijakan yaitu : 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Responsivitas; 6) Ketepatan.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasli penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Program Posyantekdes dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blora sudah berjalan, namun belum secara optimal. Sebagian besar Posyantekdes yang ada belum aktif menjalakan kegiatan yang ada, yang mana masih didasari oleh kegiatan mengabdi. Peneliti menemukan data dari 10 kecamatan yang telah dibentuk Posyantekdes pada tahun 2021 baru 13 desa yang telah mendapatkan pendanaan, yang mana dari 13 desa tersebut baru beberapa desa yang aktif dan telah berproduksi serta telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar.
Co-Authors Abadi, Ragil Abid, M. Alwi Afifatul Magfiroh Magfiroh Ahmad Taufiq Ana Kumalasari ARIEF JANUWARSO Atmaja, Dimas Surya Beny Prasetya, Ammad Cahya Lukita Devi Septiana, Alfita Dimas Surya Atmaja Endang Endang Endang, Endang Endang, Endang Enjelina, Adinda Ayu Erwanto Erwanto Esa Septian Faridatul Istighfaroh Hartiningsih Astuti Heny Suhindarno Herta Novianto Ida Swasanti Junadi Kasanah, Siti Nor Khanif, Mohammad Khotimah, Putri Eni Listyawan, Muhammad Rizqy Moh. Yusuf Dawud Musta’ana Nala, Peppy Nanda, Della Dwi Novita Sari Nur Fa'izah Nur Safitri, Defi Putri Handayani Rahmawati, Laily Agustina Ringka Nurvadilla, Dito Rupiarsieh Rupiarsih Sahra Dwi Irma Rosida Sri Kasiami Sukmawati, Nia Sulistyaningrum, Ajeng Sunmainah Sunmainah Surya Atmaja, Dimas Susilo, Joko Hadi Ta’ala, Rahmatullilahi Thohir, Muhammad Bakhru Tri Astuti Handayani