cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Pengutamaan Penjualan Tanah Kepada Otorita Ibu Kota Nusantara Humaira, Nabila; Putra, Johan's Kadir; Aprina, Elsa
Jurnal de jure Vol 18, No 1 (2026): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v18i1.1263

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi yuridis pengutamaan penjualan tanah kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam perspektif asas kebebasan berkontrak menurut hukum perdata Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pengaturan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 6 Tahun 2025 yang memberikan hak prioritas kepada Otorita IKN dalam setiap transaksi pembelian tanah di kawasan Nusantara. Pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas intervensi negara terhadap hubungan hukum privat, khususnya dalam konteks kebebasan para pihak menentukan mitra kontraktual. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan umum, keadilan, dan fungsi sosial hak atas tanah. Namun demikian, pembatasan tersebut harus memiliki dasar yuridis yang jelas dan proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian hak prioritas kepada Otorita IKN dapat dibenarkan sepanjang selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang IKN, dan prinsip fungsi sosial tanah.
Hukum Islam Dan Modernitas: Relevansi Konseptual Dan Aplikatif Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dol, Sri Karmila; Kurniati, Kurniati; Misbahuddin, Misbahuddin; Rahman, Abdul; Sadat, Anwar
Jurnal de jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i2.1146

Abstract

Artikel ini mengkaji hubungan antara hukum Islam dan modernitas dalam kerangka teoretis-filosofis serta aplikatif-sosiologis, dengan fokus pada dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Modernitas sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keutuhan nilai-nilai syariat, padahal ia juga dapat menjadi peluang bagi revitalisasi hukum Islam melalui pendekatan ijtihād kontekstual dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-analitis yang dipadukan dengan kajian pustaka dari berbagai jurnal nasional bereputasi SINTA, dengan tujuan menelusuri sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas epistemologis yang tinggi karena fondasinya yang berbasis pada rasionalitas maqāṣid dan keterbukaan terhadap realitas empiris. Dalam konteks hukum keluarga Islam, modernitas mendorong reinterpretasi terhadap sejumlah isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak-hak anak, keadilan dalam relasi suami istri, serta perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan syariat, melainkan untuk memperkuat aktualisasinya dalam kehidupan sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di era modern seyogianya dipahami bukan sebagai bentuk sekularisasi, tetapi sebagai manifestasi dari tajdīd al-fiqh yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keadilan universal
Membongkar Kejahatan Perburuan Satwa Dilindungi: Penegakan Hukum di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan Nugraha, Rivaldi; Anzward, Bruce; Pangaribuan, Piatur; Subagya, Boby Agustian
Jurnal de jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i2.1159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan, mengingat kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi berbagai spesies yang masuk kategori dilindungi dan terancam punah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menghimpun data primer melalui wawancara bersama Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan sebagai pihak pengaman hutan, serta data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif; namun pendekatan represif belum berjalan efektif karena tindakan aparat masih terbatas pada pemberian peringatan lisan dan tertulis tanpa proses hukum lebih lanjut, meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, antara lain minimnya jumlah aparat keamanan hutan, sarana prasarana yang tidak memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat, serta sulitnya pelacakan pelaku akibat luasnya kawasan hutan dan banyaknya akses masuk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi sarana pengawasan, edukasi hukum terhadap masyarakat, serta penerapan sanksi pidana secara konsisten untuk menciptakan efek jera dan menjaga kelestarian satwa dilindungi di kawasan tersebut.
Implementasi Kebijakan UU No 4 Tahun 2009 Terhadap Tambang Batubara Ilegal di Kalimantan Timur Hasibuan, Juni Rahmad
Jurnal de jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i2.1134

Abstract

Coal mining in East Kalimantan is a strategic sector that contributes significantly to the regional economy; however, the practice of illegal coal mining (PETI) continues to proliferate in large numbers. Based on data from JATAM and research findings, there are more than 160 illegal mining sites spread across several districts and cities. These activities violate the provisions of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, particularly Articles 37, 38, 75, and 158, which regulate mining permits (IUP, IUPK, IPR) and criminal sanctions. The analysis shows that economic factors (community dependence on instant employment opportunities), legal factors (weak law enforcement, overlapping authorities, and the lack of deterrent effect), and limited supervision are the main drivers behind the proliferation of PETI. The resulting impacts include environmental pollution (water, soil, and air), landscape degradation, loss of biodiversity, and public health problems. From a socio-economic perspective, PETI damages agricultural land, triggers land conflicts, and provides only short-term economic benefits that are unsustainable. Although Law No. 4 of 2009 has provided a strong legal framework, its implementation remains ineffective due to weak institutional coordination, limited monitoring capacity, and low public legal awareness. This study emphasizes the need for integrated law enforcement, broader dissemination of regulations, and the provision of sustainable economic alternatives for affected communities
Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Suhartini, Suhartini; Kusdiyantoro, Nanang Kuswan; Fajarrudin, Fajarrudin
Jurnal de jure Vol 18, No 1 (2026): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v18i1.1221

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai state auxiliary institution , ORI memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Sebagai lembaga yang independen, ORI tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga dapat bertindak objektif dalam menilai kinerja aparatur pemerintah. Fungsi utama Ombudsman didasarkan pada asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan independensi. Dalam kerangka auxiliary state , ORI menjadi instrumen penegak prinsip good governance serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap dalam koridor hukum dan menjunjung hak-hak masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (legal research ) dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analitis. Bahan hukum primer meliputi UU No. 37 Tahun 2008, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, sedangkan bahan sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berkontribusi signifikan dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, ORI tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol birokrasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam reformasi administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Rekontruksi Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Pasca Perubahan Undang-Undang Pelayaran Nadzir, Muhammad; Suhartini, Suhartini; Yudiawan, Ilham; Al Razak, Ibnu
Jurnal de jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i2.1153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum di laut, pengawasan keselamatan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Perubahan undang-undang ini membawa dampak terhadap batas kewenangan, struktur organisasi, serta hubungan koordinatif dengan lembaga lain seperti TNI AL, Polairud, dan Bakamla. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 memperkuat peran Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam aspek penyidikan dan pengawasan, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan dan minimnya integrasi antar lembaga. Diperlukan regulasi turunan yang lebih teknis untuk mengoptimalkan peran KPLP dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran nasional.
Analisis Yuridis Operasionalisasi Pasal 38–39 UU No. 1 Tahun 2023 dalam Paradigma Therapeutic Justice dan Urgensi Pendirian Mental Health Courts Basuki, Teguh; Mariyani, Yohana Rosita Dewi
Jurnal de jure Vol 18, No 1 (2026): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v18i1.1232

Abstract

Paradigma pemidanaan retributif dalam hukum pidana klasik menimbulkan persoalan serius ketika diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Pemenjaraan terhadap individu yang mengalami gangguan kognitif atau volisional tidak hanya mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana, tetapi juga berdampak anti-terapeutik serta berpotensi meningkatkan residivisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pergeseran paradigma melalui penerapan sistem dua jalur (dual-track system), khususnya melalui Pasal 38 dan 39 yang membedakan pidana dan tindakan (maatregel). Penelitian ini bertujuan menganalisis operasionalisasi Pasal 38–39 UU No. 1 Tahun 2023 dalam kerangka Therapeutic Justice, serta menilai urgensi pembentukan Mental Health Courts sebagai model peradilan khusus bagi pelaku gangguan jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 39 memberikan dasar normatif bagi penerapan tindakan berupa perawatan medis dan rehabilitasi, ketentuan tersebut masih bersifat “norma pasif” karena ketiadaan mekanisme eksekusi, pengawasan, dan evaluasi yudisial berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dilema perlindungan hak asasi manusia ganda, yakni pelanggaran hak atas kesehatan pelaku dan hak atas keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Mental Health Courts merupakan kebutuhan mendesak untuk mengoperasionalkan sanksi tindakan secara terapeutik, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan antara pemulihan pelaku dan perlindungan publik.
Mendorong Pembentukan Regulasi Perampasan Aset Di Indonesia Wujud Komitmen Mencapai Tujuan United Nations Convention Againts Corruption Furqoni, Aisita Laila; Aprina, Elsa; Rosdiana, Rosdiana; Anggraini, Ana Fatmawati
Jurnal de jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i2.1158

Abstract

Kesepakatan mengenai pemberantasan kejahatan korupsi yang melahirkan United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa bagi masyarakat internasional. Peluang untuk melakukan kerjasama dibidang pemberantasan korupsi semakin terbuka lebar. Setiap negara pihak wajib mengupayakan tercapainya tujuan utama yang telah tercantum dalam UNCAC dengan cara membuat regulasi-regulasi nasional yang selaras dengan aturan UNCAC. Tindak kejahatan korupsi harus segera diberantas mengingat dampaknya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi namun harus ada upaya pula untuk menangani kerugian keuangan negara tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dimana penulis akan menguraikan secara deskriptif kulitatif pada bagian pembahasan.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Negara Indonesia harus mengambil peluang yang terdapat dalam UNCAC untuk melakukan kerjasama dengan negara lain terkait dengan pemberantasan tindak kejahatan korupsi, membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang memiliki efek jera bagi pelaku tindak kejahatan korupsi. Undang-undang yang sekarang telah ada dirasa masih kurang, sehingga tindak kejahatan korupsi masih saja terjadi dan menyebabkan munculnya kerugian bagi negara. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus didorong pemberlakuannya adalah Undang-undang Perampasan Aset yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus mewujudkan tujuan UNCAC yang telah menjadi komitmen semua negara pihak termasuk Indonesia.
Implikasi Larangan Ekspor Bauksit Oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Kerjasama Indonesia Dan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement Kurnia, Kana; Arfiani, Nur; Hadrian, Reza
Jurnal de jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i2.1151

Abstract

The ban on bauxite exports shows the government’s consistency in encouraging downstream mining products, by processing bauxite domestically, added value can be enjoyed and has the potential to increase state revenue, but on the other hand there are international obligations that need to be followed by Indonesia related to the ban on exports of mining products. This article aims to analyze Indonesia's bauxite export ban policy according to international trade law and its impact on Indonesia - the European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). To compile this article, normative research was conducted, where secondary data was obtained through literature examination. Then, a conceptual approach was used to conduct a qualitative descriptive analysis of literature sources relevant to the research subject. The results of this study indicate that Indonesia will most likely fail to prove that the bauxite export ban that has been implemented is justified according to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), one of the reasons is because the Indonesian government does not provide alternative policies related to the bauxite export ban and also the initial purpose of the bauxite export ban was because the government wanted to encourage domestic bauxite processing and refining, this is also evidenced by the absence of restrictions on domestic production and consumption, and also Indonesia must be prepared to face the latest lawsuits from the European Union or other countries considering that Indonesia is believed to have violated several articles in the GATT and the IEU-CEPA negotiations.  

Page 14 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026): Jurnal De Jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue