cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamid Mukhlis
Contact Email
jiberdaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jiberdaya@gmail.com
Editorial Address
Lucky Arya Residence 2 No 18 RT/RW 003/001 Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesia Berdaya
Published by Utan Kayu Institute
ISSN : 27163822     EISSN : 27210669     DOI : https://doi.org/10.47679/ib
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of community services. Indonesia Berdaya particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of community services areas as follows: - Community Services, People and Health; - Training, Marketing, Appropriate Technology, Design; - Community Empowerment, Social Access; - Student Community Services; - Border Region, Less Developed Region; - Education for Sustainable Development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Kesehatan (Ilmu Sosial)
Articles 747 Documents
 60   61   62   63   64 
Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Non-Thermal Berbasis Pulsed Electric Field Tipe Chamber Pada Pembuatan Sari Buah Jambu Merah (Psidium Guajava L.) di TEFA ALSINTAN Politeknik Negeri Jember [Socialization and Training on Non-Thermal Processing Based on Chamber-Type Pulsed Electric Field in the Production of Red Guava (Psidium guajava L.) Juice at TEFA ALSINTAN, Jember State Polytechnic] Adhamatika, Adhima; Sari, Elok Kurnia Novita; Triardianto, Dimas; Rosyadi, A. Sirojul Anam Izza; Choirun, Annisa’u
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251125

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di TEFA ALSINTAN Polteknik Negeri Jember telah berhasil menerapkan adaptasi teknologi pasteurisasi non thermal berbasis Pulsed Electric Field (PEF) pada produk olahan sari buah jambu merah. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu sosialisasi terkait dengan teknologi non thermal menggunakan PEF dan pelatihan penggunaan alat pasteurisasi berbasis PEF tipe chamber yang disajikan. Alat PEF ini menggunakan ignition coil motor sebagai pelipat tengangan dari dari PSU (Power Supply Unit) sebesar 12-volt menjadi tegangan tinggi sekitar 15.000-volt sampai 20.000-volt dengan arus AC. PEF berpotensi dalam menginaktivasi mikroba tanpa mengubah cita rasa dan kekayaan nutrisi pada makanan, sehingga diharapkan alat ini mampu menjadi Solusi permasalahan pengolahan pasca panen yang seringkali terjadi akibat penggunaan panas atau eneergi berlebih yang berakibat pada penurunan baku mutu produk. Abstract. Community service activities at TEFA ALSINTAN, Jember State Polytechnic, have successfully implemented the adaptation of non-thermal pasteurization technology based on Pulsed Electric Field (PEF) for processed red guava juice products. This activity was carried out in two stages: socialization regarding non-thermal technology using PEF, and training on the use of chamber-type PEF-based pasteurization equipment. This PEF device uses a motor ignition coil as a voltage multiplier, converting the 12-volt supply from the Power Supply Unit (PSU) into a high voltage of around 15,000 to 20,000 volts with AC current. PEF has the potential to inactivate microbes without altering the taste and nutritional richness of food, so this equipment is expected to be a solution to post-harvest processing problems that often occur due to excessive heat or energy usage, which results in a decline in product quality standards.
Penguatan kapasitas teknik komunikasi persuasif konten kreatif bagi UMKM di Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu (Strengthening the capacity of creative content persuasive communication techniques for UMKM in Central Bengkulu Bengkulu Province) Octaviani, Vethy; Narti, Sri
Indonesia Berdaya Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251082

Abstract

Abstrak. UMKM di Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu belum memanfaatkan media sosial dengan baik, dimana mereka memasarkan produk secara online namun kurang dilirik atau mendapat respon dari khalayak dikarenakan promosi yang disampaikan kurang kreatif dan persuasif. Hal ini tentu saja berdampak pada omset penjualan mereka. Oleh sebab itu, pemberdayaan dan dukungan terhadap UMKM tersebut sangat diperlukan. Sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana secara langsung berkontribusi dalam mengangkat perekonomian rakyat (Yudilestari, 2024). Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian materi tentang teknik komunikasi persuasif dan konten kreatif, selanjutnya dilakukan pendampingan langsung pembuatan konten melalui media sosial masing-masing peserta. Selama kegiatan berlangsung dari sesi penyampaian materi hingga kegiatan diskusi dan praktek langsung, terlihat antusiasme para peserta mengikuti kegiatan ini sangat tinggi, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan dari peserta diakhir pemaparan tiap narasumber serta peserta dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan dengan baik. Beberapa peserta telah mampu menghasilkan karya yang langsung mereka posting. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi langkah antisipatif dalam membantu UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah mengembangkan usahanya.Abstract. UMKM in Central Bengkulu, Bengkulu Province, have not utilized social media well, where they market their products online but do not get enough attention or get a response from the public because the promotions delivered are less creative and persuasive. This of course has an impact on their sales turnover. Therefore, empowerment and support for UMKM is very necessary. The UMKM sector has an important role in supporting economic development in Indonesia, which directly contributes to uplifting the people's economy (Yudilestari, 2024). The method used in this community service activity uses lecture and discussion methods. The implementation of the activity began with providing material on persuasive communication techniques and creative content, followed by direct assistance in creating content via social media for each participant. During the activity, from the material delivery session to discussion and direct practice activities, it was seen that the enthusiasm of the participants in participating in this activity was very high, it could be seen from the many questions from participants at the end of each resource's presentation and the participants were able to understand and apply the knowledge provided well. Some participants have been able to produce work that they immediately posted. It is hoped that this community service activity can be an anticipatory step in helping UMKM in Central Bengkulu Regency develop their businesses.
The Application of Inheritance Rights for Daughters Over Land in the Paswara Hindu Code: A Study in Karang Bang-Bang Subdistrict, Mataram City [Penerapan Hak Waris Anak Perempuan Atas Tanah Dalam Kitab Paswara Hindu: Studi di Kelurahan Karang Bang-Bang Kota Mataram] Sakti, I Komang Pandita Reza; Mandala, Opan Satria; Efendi, Saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251172

Abstract

Abstrac. Hindu society, especially the community in Karang Bang-bang sub-district, Mataram City, is a society that is thick and obedient to tradition, culture and customary law. The development of globalization and science and technology cannot immediately shake or change the customs and traditions of Hindu society. Customary law in the Hindu Paswara book greatly emphasizes the position of men in terms of inheritance and concerning family matters. When viewed from the perspective of roles in the family, in the current era women and men are almost contrasting. For example, in education, politics, government and so on, women have the same opportunities and even take on the same role. Likewise in the family, women can replace the position of men as head of the family and breadwinner if the condition of the man as a husband is no longer possible. Different conditions will be found in terms of inheritance law in the Hindu Paswara book. In general, women are not given the same opportunities as men, it can even be said that they have no right to participate in receiving inheritance or as heirs. So when viewed from the perspective of gender equality, it will give rise to a discriminatory impression against women. However, in principle women accept such conditions and do not consider this as something detrimental. Because this has become a habit that has been passed down from generation to generation to do. Abstrak. Masyarakat Hindu khususnya Masyarakat di kelurahan karang Bang-bang Kota Mataram merupakan masyarakat yang kental dan taat pada tradisi, budaya dan hukum adat. Perkembangan arus globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, tidak semerta-merta dapat menggoyahkan apalagi merubah adat dan tradisi masyarakat Hindu. Hukum adat dalam kitab paswara Hindu sangat mengedepankan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan dan menyangkut masalah keluarga. Jika dilihat dari sisi peran dalam keluarga, pada era sekarang ini perempuan dan laki-laki hampir kontras. Misalnya dalam pendidikan, politik, pemerintahan dan sebagainya, kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan bahkan mengambil peran yang sama. Begitu juga dalam keluarga, perempuan dapat menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai suami sudah tidak memungkinkan lagi. Kondisi yang berbeda akan ditemukan dalam hal hukum waris dalam kitab Paswara Hindu. Secara umum kaum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, bahkan dapat dikatakan tidak ada haknya untuk ikut menerima warisan atau sebagai ahli waris. Sehingga apabila ini dilihat dari kacamata kesetaraan gender, maka akan memunculkan kesan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Namun demikian, pada prinsipnya perempuan menerima keadaan seperti itu dan tidak mengganggap ini sebagai suatu hal yang merugikan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun diwariskan untuk dilakukan.
Implementasi Kebijakan Standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 oleh Perusahaan di Kota Mataram [Implementation of the West Nusa Tenggara Province minimum wage standard policy in 2025 by companies in the city of Mataram] Alamsyah, Mohammad Refki; Mandala, Opan Satria; Rahmatyar, Ana
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251142

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kebutuhan hidup riil para pekerja, serta implementasinya oleh perusahaan-perusahaan di Kota Mataram. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya kesenjangan antara ketentuan upah minimum yang ditetapkan secara hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya bagi pekerja pada posisi terbawah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data primer dari pekerja seperti petugas keamanan dan petugas kebersihan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara nominal upah minimum tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5% dan melebihi ambang batas kebutuhan hidup minimum individu secara nasional, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Banyak perusahaan yang belum mematuhi ketentuan tersebut, sehingga pekerja menerima upah di bawah standar dan berada dalam posisi yang rentan, terutama mereka yang bekerja secara kontrak atau informal. Rasa takut kehilangan pekerjaan juga membuat pekerja enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan upah minimum telah disusun secara normatif, namun belum mampu menjamin kesejahteraan pekerja secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah yang lebih kuat serta mekanisme audit yang proaktif untuk menutup kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta menegakkan hak-hak tenaga kerja secara nyata. Abstract. This study aims to evaluate the suitability of the Minimum Wage Policy for 2025 in West Nusa Tenggara Province with the real living needs of workers, as well as its implementation by companies in Mataram City. The main problem studied is the gap between the minimum wage provisions stipulated by law and the implementation practices in the field, especially for workers in the lowest positions. This research uses an empirical method by collecting primary data from workers such as security officers and janitors, as well as secondary data in the form of laws and regulations and legal literature. The results show that although nominally the minimum wage in 2025 has increased by 6.5% and exceeds the threshold of the national minimum living needs of individuals, its implementation is still far from expectations. Many companies have not complied with the provisions, leaving workers receiving substandard wages and in a vulnerable position, especially those who work on a contractual or informal basis. Fear of losing their jobs also makes workers reluctant to report violations. This study concludes that although the minimum wage policy has been formulated normatively, it has not been able to guarantee workers' welfare substantively. Therefore, stronger government oversight and proactive auditing mechanisms are needed to close the gap between policy and practice, and enforce labor rights in real terms.
Advokasi Kebijakan Sosial: Implementasi Kota Ramah Anak di Kota Bandung | Social Policy Advocacy: Implementation of a Child Friendly City in Bandung City Achmad, Willya
Indonesia Berdaya Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251119

Abstract

Abstrak: Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak dilakukan melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu sistem dalam tata kelola pembangunan dengan menggunakan landasan hak anak melalui pengintegrasian antara komitmen sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan baik dalam segi kebijkan, program, maupun kegiatannya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan perannya dengan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pelaksanaan kebijkan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus didasarkan pada Gugus Tugas KLA yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518- DP3APM/2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2019-2023. Selain aktor dari Pemerintah Daerah beberapa stakeholder lain juga turut berpartisipasi dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandung hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kota layak anak di Kota bandung dapat berjalan secara baik.  Abstract: One of the regional government's efforts to ensure the fulfillment and protection of children's rights is through the development of Child Friendly Districts/Cities. The policy regarding Child Friendly Cities (KLA) is a system of development governance that uses the foundation of children's rights through integration of government, community and business resource commitments in a planned, comprehensive and sustainable manner in terms of policies, programs and activities to ensure fulfillment. children's rights and is proof of the government's seriousness in carrying out its role with an orientation towards community empowerment. The research method used in this research is a qualitative approach using data collection techniques with in-depth interviews, observation, documentation and literature study. So the results of this research explain that, the implementation of the Child Friendly City policy focuses on the protection program and handling of victims of violence against children in Bandung City which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection based on the KLA Task Force which is regulated in the Guardian Decree. Bandung City Number 463/Kep.518- DP3APM/2020 concerning the Child Friendly City Task Force for the 2019-2023 period. Apart from actors from the Regional Government, several other stakeholders also participated in handling violence against children in Bandung City. This is to optimize the implementation of a child-friendly city in Bandung City so that it can run well.
Art Therapy Sebagai Teknik untuk Meningkatkan Kesehatan Mental pada Remaja di Panti Asuhan Kasih Agape [Art Therapy as a Technique to Improve Mental Health in Adolescents at Agape Love Orphanage] Huky, Eduardus Julio Angga; Klau, Shania Maria; Tungga, Kezya Marisa; Bessy, Shancay Margareth Jostin; Riberu, Rosalia Kartona; Sarata, Edison Judicha; Panis, Marleny Purnamasary; Wijaya, Pasifikus Christa
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251183

Abstract

Abstract. Adolescents living in orphanages certainly experience various life dynamics that impact their mental health. Living without parents leads to psychological conditions that are less fulfilled compared to children from intact families. This can have negative effects on their daily activities. Some adolescents in orphanages have been reported to experience depression, anxiety, stress, and recall traumatic experiences from childhood. Therefore, psychosocial interventions with various psychological approaches are necessary to help address these conditions. This psychosocial intervention program was conducted at the Agape Love Orphanage in Kupang City, involving 11 adolescents. The primary method used in this psychosocial intervention is art therapy, which is considered an effective medium for improving adolescents' mental health. Additionally, other methods combined with art therapy in this psychosocial intervention include peer counseling and psychoeducation. The results of the intervention were measured using a self-report scale to assess the effectiveness of the three methods used to enhance the mental health of the participants. The mean score showed a change from 27.6 to 35.9, with a highest score of 40.0, indicating the achievement of the psychosocial intervention process. For future recommendations, the psychosocial intervention program could involve professional experts such as psychologists in utilizing art therapy techniques to enhance mental health in clinical settings. Abstrak. Remaja yang tinggal di panti asuhan tentu mengalami berbagai dinamika kehidupan yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Hidup tanpa orang tua membuat mereka mengalami kondisi psikologis yang kurang terpenuhi layaknya anak-anak yang berasal dari keluarga yang utuh. Hal ini dapat memberikan dampak negatif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa remaja yang tinggal di panti asuhan dilaporkan mengalami depresi, kecemasan, stres dan juga mengingat pengalaman traumatis semasa kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi psikososial dengan berbagai pendekatan psikologis untuk membantu mengatasi kondisi tersebut. Program intervensi psikososial ini dilakukan di Panti Asuhan Kasih Agape Kota Kupang yang diikuti oleh 11 orang remaja. Metode utama yang digunakan dalam intervensi psikososial ini adalah teknik art therapy yang dinilai mampu menjadi media untuk meningkatkan kesehatan mental remaja. Selain itu, metode lain yang dikombinasikan dengan art therapy dalam intervensi psikososial ini adalah konseling sebaya dan psikoedukasi. Hasil dari intervensi diukur dengan menggunakan skala self-report untuk menguji keefektifan dari ketiga metode yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental remaja yang terlibat. Nilai mean menunjukkan perubahan dari 27,6 menjadi 35,9 dengan nilai tertinggi 40,0 yang menunjukan ketercapaian dari proses intervensi psikososial yang dilakukan. Rekomendasi di masa depan, program intervensi psikososial dapat melibatkan tenaga ahli profesional seperti psikolog dalam menggunakan teknik art therapy untuk meningkatkan kesehatan mental dalam pengaturan klinis.
Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) [Analysis of the Implementation of Policies for the Protection of Child Victims of Sexual Violence in Indonesia Under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)] Pratama, Ardian; Mandala, Opan Satria; Rahmatyar, Ana
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251159

Abstract

Sexual violence against children is a serious crime that requires effective and comprehensive legal protection. The implementation of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) faces significant challenges, including difficulties in case identification and reporting, lack of public awareness, and limited resources. The research method used in this research is normative on laws and regulations and literature related to sexual violence against children. The result of the research is that the implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) can provide effective legal protection for child victims of sexual violence through increasing public awareness, strengthening the law enforcement system, and providing quality protection services. However, this implementation still faces challenges such as difficulties in case identification and reporting, weak implementation of the law, limited resources, and difficulties in accessing services. Cooperation between the government, child protection agencies, police, the justice system, and communities is needed to overcome these challenges and provide better protection for child victims of sexual violence. Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum, dan penyediaan layanan perlindungan yang berkualitas. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan seperti kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, lemahnya penerapan UU TPKS, keterbatasan sumber daya, dan kesulitan akses layanan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.
Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Penegakan Hukum Lingkungan [The Role of the Prosecutor’s Office in Sustainable Development through Environmental Law Enforcement] Siddiq, NakzimK Khalid; Fathoni, Lalu Achmad
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251148

Abstract

Abstrak. Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran strategis dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran, perusakan hutan, hingga pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebaga  i koordinator antarinstansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta agen preventif melalui edukasi hukum. Tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam optimalisasi peran tersebut. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi solusi kunci. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pembangunan nasional menuju masa depan yang berkelanjutan. Abstract. Environmental law enforcement is a crucial component in achieving sustainable development in Indonesia. The Prosecutor’s Office, as a law enforcement institution, plays a strategic role in addressing environmental violations, ranging from pollution and forest destruction to illegal mining. In this context, the Prosecutor’s Office functions not only as a public prosecutor but also as a coordinator among agencies in handling environmental crimes, as well as a preventive agent through legal education. Challenges such as the technical complexity of cases, economic pressures, and limited resources hinder the optimization of this role. Therefore, enhancing human resource capacity, utilizing technology, and adopting cross-sector collaborative approaches are key solutions. The role of the Prosecutor’s Office in environmental law enforcement not only supports legal certainty but also strengthens the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into national development policies towards a sustainable future.
Edukasi Manfaat dan Cara Pembuatan Ramuan Herbal untuk Hiperlipidemia dan Hipertensi kepada Ibu-Ibu RT.15 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar (Education on The Benefits and Methods of Preparing Herbal Remedies for Hyperlipidemia and Hypertension for The Mothers of RT. 15, Kertak Hanyar Subdistrict, Banjar Regency) Hakim, Ali Rakhman; Saputri, Rina; Samara, Akhmad Fadhil; Fitriyana, Rahma; Saniah, Husnus; Jannah, Miftahul; Enzelia, Yoan
Indonesia Berdaya Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251101

Abstract

Abstrak. Peningkatan prevalensi hiperlipidemia dan hipertensi menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan pendekatan preventif dan promotif berbasis komunitas. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan ibu-ibu RT. 15 Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam memanfaatkan bahan-bahan herbal sebagai alternatif pengobatan tradisional. Kegiatan ini meliputi penyuluhan tentang manfaat ramuan herbal, demonstrasi cara pembuatan, serta diskusi interaktif untuk memastikan pemahaman peserta. Hasil dari edukasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai pengelolaan hiperlipidemia dan hipertensi secara alami, serta kemampuan mereka dalam meracik ramuan herbal yang aman dan efektif. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan keluarga melalui pendekatan alami dan tradisional. Abstract. The increasing prevalence of hyperlipidemia and hypertension poses a public health challenge that requires community-based preventive and promotive approaches. This educational program aims to enhance the understanding and skills of the mothers in RT. 15, Kertak Hanyar Subdistrict, Banjar Regency, in utilizing herbal ingredients as an alternative traditional treatment. The activities include a presentation on the benefits of herbal remedies, a demonstration of preparation methods, and interactive discussions to ensure participants’ comprehension. The results of the the education indicate an increase in participants’ knowledge regarding the natural management of hyperlipidemia and hypertension, as well as their ability to prepare safe and effective herbal remedies. This program is expected to serve as a model for community empowerment in supporting family health through natural and traditional approaches.
Strategic Management Workshop for Early Childhood Teachers In the Era of Independent Curriculum Bendriyanti, Rita Prima; Mayasari, Henni; Fadilla, Rohayu; Nurwita, Syisva
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251176

Abstract

The transformation of Indonesian education through the Merdeka Curriculum has the consequence of the need to strengthen the competence of educators, including Early Childhood Education (ECED) teachers. Teachers are no longer just teachers, but also learning leaders who are required to be able to manage the learning process strategically. This strategic management workshop was organized as a form of community service to equip PAUD teachers with understanding and skills in developing, implementing, and evaluating learning in a planned and adaptive manner. The results of the activity show an increase in teacher competence in applying strategic management principles according to the characteristics of early childhood and the demands of the Merdeka Curriculum.

Page 62 of 75 | Total Record : 747

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026) Vol 6, No 4 (2025) Vol 6, No 3 (2025) Vol 6, No 2 (2025) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 4 (2024) Vol 5, No 3 (2024) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 4 (2023) Vol 4, No 3 (2023) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 4: August-October 2022 Vol 3, No 3: May-July 2022 Vol 3, No 2: February-April 2022 Vol 3, No 1: November 2021-January 2022 Vol 2, No 2: July 2021 Vol 2, No 1: January 2021 Vol 1, No 2: July 2020 Vol 1, No 1: January 2020 More Issue