cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,794 Documents
 191   192   193   194   195 
Perlindungan Hukum Bagi Investor Komoditi Token Pada Tokotoken Melalui Platform Exchange Tokocrypto: Legal Protection for Commodity Token Investors in Tokotoken Through the Tokocrypto Exchange Platform Arief Eko Saputro; Rachmadi Usman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7962

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah memunculkan berbagai bentuk aset digital, salah satunya adalah token utilitas yang digunakan sebagai sarana investasi dalam ekosistem pertukaran kripto (crypto exchange). Salah satu token yang menjadi sorotan di Indonesia adalah Toko Token (TKO) yang diluncurkan oleh platform TokoCrypto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum Toko Token sebagai objek komoditi digital dan menelaah hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan platform TokoCrypto sebagai sarana investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Token dikualifikasikan sebagai utility token yang diperdagangkan sebagai komoditi digital, bukan alat pembayaran. Hubungan hukum antara pengguna, penyedia platform, dan pengembang token dibingkai dalam perjanjian elektronik yang tunduk pada regulasi nasional, termasuk ketentuan dari BAPPEBTI dan OJK. Perlindungan hukum bagi investor diformulasikan melalui pengawasan terhadap mekanisme transaksi, kewajiban transparansi informasi, serta pemenuhan prinsip Know Your Customer dan Anti-Money Laundering. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika aset digital.
Perbandingan Implementasi Jaminan Kesehatan Di Negara Indonesia Dan Malaysia: Tinjauan Dari Perspektif Teori Implementasi Edward III: Comparison of Health Insurance Implementation in Indonesia and Malaysia: A Review from the Perspective of Edward III's Implementation Theory Faqih Ragi; Gandina Suciyani Fitria H; Kellyna Najwa Julyanti; Fajri Fhatariki Ghifari; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7966

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi jaminan kesehatan di Indonesia dan Malaysia menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Dengan metode kualitatif komparatif, data sekunder dari dokumen resmi, laporan internasional, dan jurnal ilmiah dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah mencapai cakupan 97% populasi (273 juta jiwa) per Juni 2024, namun belum memenuhi target RPJMN 2020–2024 sebesar 98% dan menghadapi tantangan defisit finansial serta distribusi sumber daya yang timpang. Malaysia mengandalkan sistem kesehatan dual dengan layanan publik bersubsidi tinggi dan sektor swasta yang mendukung medical tourism, tetapi hanya 22–45% populasi memiliki asuransi swasta, dengan ketimpangan akses urban-rural. Indonesia unggul dalam komunikasi kebijakan dan birokrasi terpusat, sementara Malaysia menonjol dalam kualitas sumber daya dan profesionalisme implementor. Rekomendasi meliputi reformasi pembiayaan dan pemerataan sumber daya untuk Indonesia, serta pengembangan skema asuransi universal dan literasi kesehatan untuk Malaysia, guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berkelanjutan.
Evaluasi Jaminan Kesehatan Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Model Formulasi Keputusan Dengan Indikator Keefektifan Dan Keterjagaan Kualitas: Evaluation of Indonesian and Malaysian Health Insurance from the Perspective of Decision Formulation Models with Indicators of Effectiveness and Quality Assurance Adinda Putri Maharani; Nurlistiadewi Kusumapertiwi Affandi; Muhammad Bima Krisna Bayu; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Jaminan Kesehatan Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan model formulasi keputusan berdasarkan dua indikator utama, yaitu keefektifan implementasi kebijakan dan keterjagaan kualitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis evaluasi model formulasi keputusan dari Ernest R. House. Dalam konteks Jaminan Kesehatan di Indonesia dan Malaysia akan mengarah kepada sejauh mana target yang ditetapkan itu terpenuhi dan sejauh mana kualitas terjaga atau memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami reformasi signifikan dalam sistem JKN, terutama melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kepesertaan aktif, meskipun masih menghadapi tantangan geografis dan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan. Sementara itu, MySalam di Malaysia mengandalkan sistem berbasis pajak dengan cakupan pelayanan kesehatan semesta, disertai dengan investasi besar pada infrastruktur digital dan smart hospital, namun menghadapi tantangan dalam kesenjangan layanan antara sektor publik dan swasta. Evaluasi komparatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan jaminan kesehatan di kedua negara.
Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana: Ultra Petita Judicial Decisions in Criminal Cases Norhidayah; Rahmida Erliyani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam pembentukan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia serta merumuskan konsep regulasi yang ideal dalam konteks dinamika sosial saat ini. Ketahanan keluarga menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan institusi keluarga sebagai unit terkecil negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta doktrin dan pandangan pakar yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan ketahanan keluarga masih mengalami tarik menarik antara pendekatan moral normatif dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Regulasi yang telah dirancang sebelumnya, seperti RUU Ketahanan Keluarga, dinilai terlalu intervensif dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kebutuhan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi ketahanan keluarga yang ideal dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mempertimbangkan keragaman budaya, agama, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Reformulasi kebijakan ketahanan keluarga seharusnya dilakukan melalui partisipasi publik yang luas dan berbasis pada data empiris agar dapat menjawab tantangan zaman dan memperkuat integritas keluarga Indonesia secara berkelanjutan.
Peran Media Dalam Membentuk Persepsi Dan Perilaku Seksual Remaja Terhadap Seks Bebas : Studi Kualitatif Dengan Pendekatan Analisis Konten: The Role of Media in Shaping Adolescents' Perceptions and Sexual Behaviors Towards Free Sex: A Qualitative Study Using a Content Analysis Approach Eva Mulyani Sekedang; Putra Apriadi Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial dalam membentuk persepsi dan perilaku seksual remaja terhadap seks bebas. Remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh media karena berada dalam fase perkembangan psikososial yang kritis. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode analisis isi untuk memahami jenis konten seksual yang dikonsumsi oleh remaja serta bagaimana mereka memaknainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memuat berbagai bentuk representasi seks bebas yang mempengaruhi cara pandang remaja terhadap seksualitas. Paparan ini meningkatkan rasa penasaran dan keterbukaan terhadap seks, namun juga menimbulkan ambivalensi karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama yang mereka anut. Remaja juga menunjukkan kecenderungan untuk berdiskusi dengan teman sebaya alih-alih dengan keluarga atau pendidik. Kurangnya literasi seksual dan media memperkuat risiko terhadap perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Penyerangan Fisik Atau Mental Dalam Melakukan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau: Legal Protection for Healthcare Workers Experiencing Physical or Mental Assault During Medical Services at Datu Sanggul Regional General Hospital, Rantau Sumarni; Diana Haiti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7970

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami tindakan kekerasan, baik fisik maupun mental, dalam menjalankan tugas pelayanan medis di RSUD Datu Sanggul Rantau. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap tenaga kesehatan serta menganalisis mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh institusi kesehatan dalam merespons insiden tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan teori perlindungan hukum, teori negara hukum, dan teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama kekerasan terhadap tenaga kesehatan antara lain kondisi psikologis keluarga pasien yang tidak stabil, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, serta kurangnya komunikasi efektif di ruang pelayanan darurat. Penyelesaian yang dilakukan RSUD Datu Sanggul masih bersifat non-litigasi melalui mediasi kekeluargaan dan pelaporan internal, dengan keterbatasan dalam pendampingan hukum maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan, peningkatan pelatihan manajemen konflik, serta penguatan regulasi untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi tenaga kesehatan di lingkungan fasilitas pelayanan medis.
Analisis Kewenangan Apoteker dan Implikasi Hukum Penjualan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Analysis of the Authority of Pharmacists and Legal Implications of the Sale of Prescription Drugs Without a Prescription in Pharmacies Based on Law Number 17 of 2023 on Health Abdurrachman; Ichsan Anwary
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan apoteker dan implikasi hukum atas praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Praktik tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius yang berdampak pada keselamatan pasien dan integritas sistem pelayanan kefarmasian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta publikasi akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apoteker memiliki kewenangan eksklusif dalam pelayanan dan penyerahan obat keras, yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewenangan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum pidana, perdata, dan administratif, serta berdampak terhadap perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi farmasi. Selain itu, masih terdapat celah hukum dalam pelaksanaan kewenangan apoteker, khususnya terkait penyerahan obat keras tertentu tanpa resep dokter yang belum diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum dan etik kepada tenaga kefarmasian untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan
Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE: Legal Certainty In Online Gambling Cases In The Use Of Article 303 KUHP With 27 Paragraph 2 UU ITE Muhammad Akbar Nasyir; Anang Sophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7972

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum dalam penanganan kasus perjudian online yang menggunakan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Maraknya praktik perjudian berbasis internet menimbulkan urgensi terhadap penerapan asas lex specialis derogat legi generali, di mana aturan hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan aturan umum ketika keduanya mengatur perbuatan yang sama. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal terhadap pelaku perjudian online. Padahal, Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit mengatur distribusi informasi bermuatan perjudian dalam sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga metode: pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP terhadap pelaku perjudian online mencerminkan pengabaian terhadap asas hukum yang semestinya dijadikan pedoman. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pemahaman dan keberanian penegak hukum dalam mengedepankan aturan lex specialis demi menciptakan kepastian hukum di era digital.
Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai: The Role Of The Village Head In Improving The Quality Of Service Excellence In The Village Polo, Bunta Sub-District, Banggai District Ade Putra Ode Amane; Tinggogoy, Filo Leonardo; Srifridayanti; Samkamaria; Firmasnyah Ladiku
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7993

Abstract

Peran kepala desa sebagai sosok pemimpin di desa tersebut sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran dalam pembangunan potensiyang ada desa. Peran Kepala desa yang di harapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembinan, mengarahkan dan fungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mecapai tingkat hidup yang lebih baik. Peranan kepala desa sangat penting untuk dapat memberikan pelayanan yang sempurna. Pelayanan yang baik merupakan kewajiban bagi pemerintah merupakan hal yang wajib dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat mengakses kedalam tatanan pemerintah untuk menunjang kehidupan. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan penjelasan secara deskriptif sedangkan untuk mengumpulkan data melalui teknik (observasi), angket/kuisoner, dan teknik dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Polo kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap peran kepala Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/akademis maupun secara praktis. Populasi terdiri dari seluruh masyarakat desa polo yang berjumlah 756 orang/jiwa. Dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 orang/jiwa dengan menggunakan Rumus slovin.
Analisis Stabilitas Dan Kapasitas Daya Dukung Dinding Penahan Tanah Tipe T Terbalik Menggunakan Metode Rankine: Stability and Bearing Capacity Analysis of Inverted T-Type Retaining Walls Using the Rankine Method Yunike Wulandari Br Tarigan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8046

Abstract

Dinding penahan tanah merupakan salah satu elemen penting dalam konstruksi teknik sipil yang berfungsi untuk menahan gaya lateral dari tanah timbunan pada area dengan perbedaan elevasi. Stabilitas dinding penahan sangat bergantung pada dimensi geometris, sifat tanah di sekitar, serta beban yang bekerja pada struktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi stabilitas dinding penahan tanah tipe T terbalik (inverted T-shaped retaining wall) dengan tinggi 5,0 meter berdasarkan parameter teknis geoteknik dan geometri desain yang tersedia. Evaluasi dilakukan terhadap tiga kriteria utama yaitu kestabilan terhadap guling (overturning), geser (sliding), dan daya dukung tanah (bearing capacity). Data parameter tanah timbunan dan tanah pondasi diolah untuk menghitung gaya aktif lateral, gaya tahan struktur, dan tekanan tanah maksimum. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan parameter tanah yang digunakan serta dimensi dinding yang dirancang, struktur ini dapat memenuhi syarat stabilitas minimum sesuai standar teknis, baik untuk kondisi normal maupun seismik.

Page 193 of 280 | Total Record : 2794

 191   192   193   194   195 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue