cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 867 Documents
 57   58   59   60   61 
Dinamika Penerapan Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern Atul Asyuro, Farohah; Sayehu
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1375

Abstract

Kaidah al-‘adah al-muhakkamah adalah prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam budaya modern, kaidah ini memainkan peran penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. Perubahan zaman telah membawa berbagai kebiasaan baru yang menuntut fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, sehingga kaidah al-‘adah al-muhakkamah menjadi alat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di era kontemporer. Artikel ini membahas bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosialdan hukum, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara adat yang berkembang dan norma-norma Islam. Dengan metode kajian pustaka dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat muslim memanfaatkan kaidah ini untuk menjembatani tradisi dan modernitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya. Kesimpulannyaal-‘adah al-muhakkamah adalah kaidah yang fleksibel dan relevan dalam menghadapi tantangan budaya modern, sehingga dapat menjadi solusi bagi masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa mengabaikan ajaran agama.
Analisa Yuridis Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs) Fitria, Annisa; Azzahra , Nisa Kamila
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yang memberikan hak asuh (hadhanah) kepada ayah terhadap anak yang belum mencapai usia mumayyiz, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, hak asuh terhadap anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan hukum yang sah yang menyebabkan ibu kehilangan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus dan teknik analisis isi terhadap dokumen putusan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan majelis hakim hanya dapat dibenarkan jika berdasarkan bukti sahih bahwa ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Pandangan para ulama fikih seperti Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili, dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga menekankan bahwa hak hadhanah adalah hak anak, bukan hak mutlak orang tua, dan harus diberikan kepada pihak yang paling menjamin kemaslahatan anak. Oleh karena itu, pemberian hak asuh kepada ayah tanpa alasan yang kuat dan jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam.
Struktur Ekonomi Daerah dan Ketahanan Ekonomi Petani Padi: Analisis Panel Kabupaten di Jawa Tengah Berdasarkan Proporsi PDRB Pertanian (2014–2024) Fuadi, Rohmi; Istiqomah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1382

Abstract

Sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, namun hubungan antara struktur ekonomi daerah dan kesejahteraan petani masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menganalisis pengaruh struktur ekonomi daerah yang direpresentasikan oleh proporsi PDRB pertanian terhadap ketahanan ekonomi petani padi di Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh proporsi PDRB sektor pertanian, luas panen padi, produktivitas padi, dan harga gabah kering panen terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di 19 kabupaten di Jawa Tengah periode 2014-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 19 kabupaten di Jawa Tengah selama periode 2014-2024. Data sekunder diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pertanian. Analisis menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan hasil uji Hausman (p=0,0000). Model FEM menunjukkan R-squared within sebesar 72,11%. Harga gabah kering panen berpengaruh positif signifikan terhadap NTP (koefisien=0,004012; p<0,01). Luas panen padi dan proporsi PDRB pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap NTP (koefisien=-0,0000952 dan -1,1796 secara berturut-turut; p<0,01). Produktivitas padi tidak berpengaruh signifikan terhadap NTP (p=0,744). Ketergantungan ekonomi daerah yang tinggi pada sektor pertanian justru menurunkan kesejahteraan petani padi. Stabilitas harga gabah menjadi faktor kunci peningkatan NTP, sementara ekspansi luas panen tanpa dukungan efisiensi berpengaruh negatif. Diperlukan kebijakan diversifikasi ekonomi daerah, stabilisasi harga gabah, dan penguatan nilai tambah produk pertanian untuk meningkatkan ketahanan ekonomi petani.
Implementasi Program Bina Keluarga Remaja dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di Kota Kendari Varadilla, Indri; Mallapiseng, Arafat; Septiana, Anis Ribcalia
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1383

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan dan mendeskripsikan tentang Implementasi Program Tribina Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Studi Pada Bina Keluarga Remaja Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Di Kota Kendari). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif, data yang dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 7 orang dan hasil pengamatan lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan literatur pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluhan yang dilakukan oleh Bina Keluarga Remaja berpengaruh terhadap terwujudnya keluarga yang harmonis di Kota Kendari khususnya beberapa Kecamatan yang dianggap memiliki angka kenakalan remaja yang tinggi. Adapun faktor penghambat yakni masih kurangnya kesadaran pasangan usia muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan sarana serta prasarana yang masih kurang dalam menunjang kegiatan Bina Keluarga Remaja. Faktor pendukung yakni semangat yang sangat luar biasa dalam melakukan kegiatan serta adanya kerjasama yang baik dari tiap-tiap Kader, kemudian didukung serta oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu Kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja.
Peran Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan dalam Pengawasan Pengelolaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada PT. Pertamina Meylinda, Anggita; Adam, Rizki Parid; Handayani, Nida
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1384

Abstract

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada pengelolaan pengawasan yang maksimal dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi di instansi pemerintah, terkhususnya pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang strategis melakukan penguatan pengawasan melalui  peran dan fungsi Inspektorat Jenderal terutama pada PT Pertamina. Fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal meliputi audit, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan terutama pada badan usaha pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengelolaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat V berperan penting dalam melaksanakan proses pengawasan di PT Pertamina sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.09/2022, Peraturan Menteri Keungan Nomor 159/PMK.02/2021, serta dokumen  BA 9907 dan BA 9908. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan ringkasan bahwa keberadaan Itjen dalam melakukan proses pengelolaan pengawasan di PT Pertamina telah optimal sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan yang ditetapkan, adapun untuk menguatkan fungsi dan peran, serta memberikan transparansi yang lebih baik perlu adanya rekomendasi yang harus diimplementasikan.
Analisis Studi Komparasi Kebijakan Pendanaan Riset Dasar antara Indonesia dengan Malaysia Saputro, Yudha Dwi; Putra , Fahdiansyah; Rahman, Abdul
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan pendanaan riset dasar yang ada di negara Indonesia dengan negara Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literasi (literatur riview) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik komparasi terkait kebijakan riset dasar yang ada di Indonesia dan Malaysia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur yang diulas, seperti jurnal, artikel, buku, dan dokumentasi tentang peraturan pemerintah terkait kebijakan pendanaan riset di kedua negara. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan pendanaan riset dasar yang ada di Indonesia (RIIM Ekspedisi) dan Malaysia (FRGS). Hasil penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan praktik FRGS terkait skema pendanaan, fokus penelitian serta publikasi internasional dan perlindungan kekayaan intelektual demi meningkatkan daya saing internasional.
Pentingnya Pendidikan Sex Education pada Anak Usia Dini Yusuf, Ode Yahyu Herliany; Fitriani, Wa Ode Heni; Andriani, Siska; Puspita, Dhea; Dwiyanti , Ni Made Ayu; Uyun, Nur; Nasrati; Natria; Afriani, Sahra
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1387

Abstract

Pendidikan seksual pada anak usia dini masih menjadi isu yang sensitif dan sering dianggap tabu di masyarakat Indonesia. Padahal, pendidikan ini sangat penting sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pendidikan seksual sejak usia dini melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan pedoman nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksual yang diberikan secara tepat dan sesuai usia mampu meningkatkan pemahaman anak tentang tubuh, privasi, batasan diri, dan keterampilan melindungi diri dari potensi kekerasan seksual. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi pendidikan ini, namun masih terdapat tantangan berupa kurangnya pelatihan, keterbatasan media pembelajaran yang sesuai usia anak, serta norma sosial yang menganggap topik ini tabu. Pendidikan seksual juga mendukung perkembangan kognitif dan psikososial anak sesuai dengan teori Piaget dan Erikson, serta menjadi bagian integral dari pendidikan karakter. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan seksual yang komprehensif, aman, dan memberdayakan bagi anak usia dini di Indonesia.
Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh) Kasrulloh; Ernawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1392

Abstract

Hak asuh anak merupakan salah satu permasalahan yang paling sering muncul dalam sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Sengketa hak asuh anak biasanya didahului dengan adanya peristiwa perceraian. Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip  The Best Interest of Child. Gugatan hak asuh yang dibahas dalam penelitian ini yakni perkara nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh. Pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak ikut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung. Pada mulanya sengketa terjadi ketika Penggugat bermaksud menjenguk atau bertemu dengan anaknya namun Penggugat kesulitan karena tempat tinggal Penggugat berpindah-pindah, hal ini mengakibatkan komunikasi dan pemberian nafkah antara Penggugat dan anak menjadi terhambat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh, serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik anak pada Putusan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh menempatkan hak anak untuk tumbuh kembang menjadi prioritas utama menurut Konvensi Hak Anak dikarenakan anak masuk dalam kategori belum mumayyiz. Dalam memutus Perkara Nomor: 353/Pdt.G/2023/PA.Skh, hakim hanya mempertimbangkan hak pengasuhan anak menurut ketentuan undang-undang semata namun mengesampingkan fakta cara pengasuhan Tergugat dengan menitipkan anak kepada orang lain sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak.
Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Nahdlatul Ulama Didi Suheri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1393

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029. Kebijakan ini menuai perdebatan publik karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menimbulkan keraguan terhadap kapabilitas ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan lainnya dalam mengelola sektor pertambangan. Selain itu, pengesahan PP ini hanya berselang tiga bulan setelah Pemilu 2024, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik politik patronase. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam. Fokus utama penelitian adalah pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas penerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta analisis korelasinya dengan praktik politik patronase pasca pemilu dan dampaknya terhadap peran NU sebagai bagian dari civil society di Indonesia.
Integrasi Mitigasi Likuifaksi dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Gorontalo: Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 Babuta, Gio Fandri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1394

Abstract

Bencana likuifaksi menimbulkan tantangan signifikan dalam tata kelola lahan, khususnya di wilayah rawan seperti Provinsi Gorontalo yang berada pada zona Subduksi Megathrust. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mitigasi bencana likuifaksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2024–2043, serta mengkaji pengakuan hak atas tanah pascabencana sesuai peraturan nasional. Pendekatan sosio-yuridis digunakan dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RTRW Gorontalo telah mengidentifikasi kawasan rawan likuifaksi, mitigasi bencana ini belum menjadi prioritas. Anggaran dan rencana strategis penanganan likuifaksi belum disiapkan secara memadai. Regulasi nasional mengatur perlindungan hak tanah pascabencana, namun implementasi di tingkat daerah memerlukan penguatan, terutama dalam pengenalan batas lahan dan perlindungan pemilik tanah. Kesimpulannya, diperlukan revisi RTRW serta penyusunan program mitigasi khusus untuk mengantisipasi dampak likuifaksi, demi menciptakan ruang yang aman dan berkelanjutan.

Page 59 of 87 | Total Record : 867

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue