cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 162 Documents
 8   9   10   11   12 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Penyedia Jasa Prostitusi Online Pramesti, Yohana Putri; Simangunsong, Frans
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1109

Abstract

Anak adalah kewajiban kedua orang tuanya. Anak-anak terkadang melakukan pelanggaran di dalam masyarakat. Anak harus bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu topik penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban seorang anak yang melakukan tindak pidana prostitusi online dan bagaimana penyelesaian kasus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penyedia prostitusi online sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang mempertimbangkan peraturan atau standar yang ada yang terkait dengan masalah. Dokumen resmi, buku-buku, dan laporan penelitian adalah contoh data sekunder.
Analisis Makna Sumber Hukum Pada Pasal 2 UU PPP : Studi Komparatif Doktrin Positivisme Hukum dan Hukum Pancasila Holqi, Fikri Gali Fernando; Widiyanto, Irfany Thoriqul
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1113

Abstract

Pasal 2 UU PPP memiliki makna Pancasila sebagai sumber hukum positif Indonesia. Namun pandangan sumber hukum dalam Positivisme hukum dan hukum Pancasila memiliki perbedaan, sehingga cenderung bertentangan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi pemikiran sumber hukum berdasarkan positivisme hukum dan sumber hukum dalam hukum Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi komparasi. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan, yakni antara dua variabel dependen yaitu Positivisme hukum dan hukum Pancasila. Sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sumber hukum positivisme hukum mendasarkan prinsipnya pada prinsip transcendental (Grundnorm) sesuatu yang tidak dapat diubah. Sedangkan sumber hukum pada hukum Pancasila terletak pada Pancasila itu sendiri yang menjadi cita hukum dan norma dasar.
Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pratama, Yanuar Yogi; Ruslie, Ahmad Sholikhin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1114

Abstract

Peninjauan Kembali (PK) adalah hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP di Indonesia. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, dan tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali, kecuali dengan alasan terdapat berbagai putusan dalam satu obyek perkara, setelah terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang permohonan PK, menyatakan pada Pasal 24 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Pasal 66 ayat 1 atas perubahan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menegaskan PK hanya dapat dilakukan satu kali. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan Peninjauan kembali (PK) merupakan mekanisme hukum luar biasa yang dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau salah. Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan putusan dengan dasar hukum yang disebut sebagai ratio decidendi. Namun, upaya peninjauan kembali memiliki persyaratan ketat, seperti keputusan yang belum berkekuatan hukum tetap, alasan baru, dan batasan waktu tertentu.
Quality of Tourism Services in Creating Visitor Satisfaction : A Case Study on the Revitalization of Taman Mini Indonesia Indah Sandra, Jana; Suryana, Ade; Sunarmin, Sunarmin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1135

Abstract

Kepuasan wisatawan menjadi acuan keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanannya pada konsumen. Obyek wisata pertama di Indonesia yang bertemakan budaya, salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang baru selesai direvitalisasi pada tahun 2022 lalu. Setelah revitalisasi, ternyata masih banyak keluhan dari pengunjung terkait kualitas produk wisata dan pelayanannya. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan aspek-aspek apa yang dikeluhkan oleh pengunjung dan apa solusi yang harus dilakukan oleh pihak pengelola. Ini adalah sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 20 pengunjung yang terdiri atas kaum remaja, dewasa, lansia dan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelayanan kepariwisataan setelah TMII direvitalisasi ternyata belum dapat memberikan kepuasan kepada pengunjung. TMII belum dapat memenuhi kebutuhan pengunjung baik dari sisi kualitas produk maupun kualitas pelayanannya. TMII juga dianggap belum cukup ramah kepada lansia dan penyandang disabilitas.
The Importance of Interpersonal Communication Competence for Fresh Graduates in Facing the Industrial World Singgih, Rahadi Pratomo; Sari, Mira Permata; Pratiwi, Ayu; Yusyanah, Yusyanah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1143

Abstract

Orang yang memiliki kemampuan sosial dan dapat berkomunikasi dengan baik cenderung lebih berhasil dibanding dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan tersebut, dan salah satu faktor yang banyak menentukan keberhasilan dalam menjalin komunikasi dengan orang lain adalah kompetensi interpersonal. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kompetensi komunikasi interpersonal fresh graduates apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan fresh graduate agar memiliki kompetensi komunikasi interpersonal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur kepada 10 Human Resources Manager yang telah memiliki pengalaman dalam merekrut fresh graduate selama lebih dari 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para fresh graduates masih harus meningkatkan kualitasnya dalam komunikasi interpersonal khususnya kemampuan berinisiasi, manajemen konflik, empati, kesetaraan, kemampuan mendengarkan, komunikasi efektif, kesadaran diri, dan Kerjasama tim.
Pembebanan Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan yang Terikat Kepada Pihak Lain (Studi Putusan Nomor 557K/Pdt/2016) Hutabarat, Nidea Novresia; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar; Suprayitno, Suprayitno
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1144

Abstract

Penelitian ini membahas perkara antara R. Rullie A. Slamet Rijadi (Penggugat) yang menjual tanah beserta bangunan rumah terhadap Santury Kuntoro (Tergugat I). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan, dengan menganalisa data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat dinyatakan sebagai penjual yang beritikad baik, namun adanya persetujuan perpanjangan kredit dan peletakan hak tanggungan atas objek jual beli adalah sah. Adapun perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi transaksi jual beli setelah pencairan kredit merupakan wujud pelanggaran asas kepatutan dalam pelaksanaan pengikatan jual beli.
Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda Rahmawati, Yulia; Suryaningsi, Suryaningsi; Majid, Novita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1183

Abstract

Hak pekerja perempuan telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Jaminan hak tersebut sejalan dengan berbagai konvensi internasional yang mengatur hak pekerja perempuan. Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan merupakan salah satu realisasi hak asasi manusia yang senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan keadilan sosial sebagai prinsip terhadap pemenuhan hak tenaga kerja perempuan di pertambangan batubara Samarinda dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan keadilan sosial sebagai prinsip terhadap pemenuhan hak tenaga kerja perempuan di pertambangan batubara Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha telah memenuhi hak tenaga kerja, baik hak di bidang reproduksi maupun hak di bidang sistem pengupahan. Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti sebagian pelaku usaha tidak mencantumkan hak-hak pekerja perempuan sehingga masih terdapat hak-hak pekerja perempuan yang belum dipenuhi, tidak ada sosialisasi, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dan juga kurangnya wawasan pekerja perempuan terhadap haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun selain itu juga terdapat faktor pendukung, seperti sebagian pelaku usaha telah mencantumkan dan menjelaskan apa saja hak dan fasilitas yang disediakan untuk pekerja perempuan, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pekerja khususnya pekerja perempuan dan juga membuat kebijakan sendiri guna kesejahteraan pekerja perempuan.
Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia Saputra, Adji; Kristiawanto, Kristiawanto; Ismed, Mohamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1186

Abstract

Ancaman kejahatan siber di era transformasi digital menjadi fokus utama masyarakat, terus berkembang seiring kemudahan dan tantangan yang dibawa oleh transformasi tersebut. Kejahatan siber menggunakan teknologi digital, merugikan materiil dan non-materiil bagi individu, organisasi, dan negara. Metode yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan materi perundang-undangan dan konseptual analitis serta hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah-kaidah hukum yang positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pelaku kejahatan siber di era transformasi digital di Indonesia menimbulkan ancaman serius, terutama dalam bidang ekonomi. Keberlanjutan kemajuan teknologi digital membawa dampak merugikan yang signifikan, mencakup kerugian keuangan, gangguan sosial, dan bahkan ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Penegakan hukum terhadap kejahatan siber memerlukan perhatian dan kewaspadaan nasional, dengan fokus pada peningkatan keamanan teknologi informasi, literasi keamanan siber, pembentukan regulasi efektif, serta kerjasama antara pemerintah, otoritas keamanan, dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam mengantisipasi dan mencegah dampak yang lebih buruk akibat kejahatan siber di bidang ekonomi.
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pebrianto, Roli
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1194

Abstract

Dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak terdapat ketentuan mengenai penyerahan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun yang diatur dalam KUHAP adalah soal konektivitas. Perspektif pemutakhiran KUHAP Militer Indonesia mengenai kebijakan hukum pidana pemeriksaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa menunjukkan bahwa penyidik ​​di lingkungan peradilan sipil tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewenangannya dengan kondisi saat ini. Masih diperlukannya kerangka hukum yang jelas untuk memandu pelaksanaannya, sehingga memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pembuat undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam rangka reformasi hukum acara pidana militer, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan anggota militer Indonesia yang melakukan kejahatan biasa. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi lanskap hukum yang berkembang pesat, apalagi mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diperbarui. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mereformasi hukum pidana militer di Indonesia.
Internalisasi Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Pada Siswa Melalui Materi Penegakan Hukum Pengelolan Lingkungan di Industri Pertambangan Nopianto, Eko; Suryaningsi, Suryaningsi; Wingkolatin, Wingkolatin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1195

Abstract

Industri pertambangan seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya mengatasi isu lingkungan yang semakin kompleks, diperlukan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, pelaku industri, masyarakat sipil, dan juga generasi muda dalam memahami isu lingkungan dan hukum yang terkait dengan industri pertambangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk peningkatan berfikir kritis siswa dalam menghadapi isu kompleks lingkungan di industri pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif pendekatan naratif dan fenomenologi, melalui wawancara dalam mengumpulkan data dilanjutkan kemetode trianggulasi mengukur keabsahan data. Kesimpulan bahwa penerapan guided learning pada materi penegakan hukum pengelolaan lingkungan di industri pertambangan dapat membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang isu-isu lingkungan, hukum, dan dampak dari industri pertambangan pada ketahanan nasional, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Dengan meningkatnya kemampuan berfikir kritis, siswa dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan bagi tantangan pengelolaan lingkungan dimasa depan.

Page 10 of 17 | Total Record : 162

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue