cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 346 Documents
 30   31   32   33   34 
METODOLOGI IJTIHAD KONTEMPORER DALAM TAFSIR DAN HADIS AHKAM: ANALISIS ZAKAT, WAKAF, DAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER Zainal Abidin; Nawir Yuslem; M. Jamil; Achyar Zein
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1439

Abstract

Artikel ini menganalisis secara komprehensif metodologi ijtihad kontemporer dalam pengembangan hukum zakat, wakaf, dan ekonomi Islam dengan pendekatan integratif antara tafsir dan hadis ahkam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh dinamika ekonomi global modern yang ditandai dengan digitalisasi keuangan, perkembangan fintech syariah, serta kompleksitas instrumen ekonomi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka fiqh klasik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi metodologi ijtihad yang tidak hanya berbasis pada pendekatan tekstual, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap literatur klasik (turats), jurnal nasional terindeks Sinta 2, serta jurnal internasional bereputasi (Scopus). Analisis dilakukan melalui kerangka ushul fiqh, maqāṣid al-syarī‘ah, dan hermeneutika hukum Islam untuk mengkaji bagaimana dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis ahkam dapat disintesis secara sistematis dalam menjawab persoalan ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer memiliki peran strategis dalam mentransformasikan instrumen zakat dan wakaf menjadi lebih produktif dan adaptif, seperti dalam bentuk zakat digital, wakaf produktif, dan integrasi dengan sistem keuangan modern. Sintesis antara dalil naqli (Al-Qur’an dan hadis) dan pendekatan rasional menghasilkan fleksibilitas hukum Islam yang tetap berlandaskan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan keadilan sosial. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan metodologis yang signifikan, terutama terkait dengan disharmonisasi pendekatan ijtihad antar lembaga, potensi subjektivitas dalam penetapan hukum, serta ketegangan epistemologis antara pendekatan tekstualisme yang rigid dan kontekstualisme yang terlalu liberal. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi metodologi ijtihad kontemporer yang berbasis pada integrasi antara turats klasik dan pendekatan multidisipliner modern agar hukum ekonomi Islam tetap otoritatif, relevan, dan aplikatif dalam menghadapi perkembangan zaman.
JARIMAH ZINA, PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN DALAM PIDANA ISLAM, HUDUD, KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERKARA ZINA: PERBANDINGAN ANTARA QONUN NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG JINAYAH DAN UU NO. 21 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Zainal Abidin; Rina Feriana; Ramadhan Syahmedi; Mhd. Yadi Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1440

Abstract

Penelitian ini membahas tentang jarimah zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Islam, serta menganalisis kedudukan saksi dalam perkara zina dan melakukan perbandingan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zina dalam hukum Islam didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan sah yang termasuk dalam kategori jarimah hudud dengan sanksi yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Pembuktian zina mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil, atau pengakuan pelaku, yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum Islam. Pelecehan seksual dan pemerkosaan dalam perspektif Islam juga mendapat perhatian serius dengan sanksi yang dapat dikategorikan sebagai hudud, ta'zir, atau bahkan hirabah tergantung pada tingkat kejahatannya. Perbandingan antara Qanun Jinayat Aceh dan KUHP Nasional menunjukkan perbedaan paradigmatik yang signifikan, dimana Qanun Jinayat menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih substantif dengan sanksi cambuk dan rajam, sementara KUHP Nasional mengkonstruksikan zina sebagai delik aduan dengan pendekatan yang lebih restriktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan integratif yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai normatif hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum positif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan substantif, dan kemaslahatan masyarakat.
ZAKAT PROFESI DIGITAL BAGI INFLUENCER, YOUTUBER DAN CONTENT CREATOR MUSLIM: PERSPEKTIF GURU BESAR EKI UIN-SU Zainal Abidin; M. Iqbal Irham; Nurasiah Nurasiah; Iwan Nasution
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1441

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan zakat profesi digital yang bersumber dari aktivitas influencer, YouTuber, dan content creator Muslim dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghasilan digital merupakan bentuk harta yang sah dan produktif sehingga dapat menjadi objek zakat ketika telah memenuhi nisab yang ditetapkan syariat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme perhitungan, waktu pembayaran, dan syarat haul, para pakar ekonomi Islam sepakat bahwa substansi zakat profesi digital sejalan dengan prinsip keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala implementasi, seperti rendahnya pemahaman zakat di kalangan pelaku ekonomi digital, karakter pendapatan yang fluktuatif, serta belum tersedianya pedoman regulasi yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga zakat melalui inovasi layanan digital, edukasi publik, dan pengembangan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penghasilan yang diperoleh influencer, Youtuber, dan content creator Muslim dapat dikategorikan sebagai objek zakat karena memenuhi unsur kepemilikan yang sah dan produktif secara syariat sehingga wajib dizakati ketika sampai haul dan nisab. Substansi zakat profesi digital sejalan dengan prinsip keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial dengan perbedaan pandangan di tiga hal yakni mekanisme perhitungan, waktu pembayaran, syarat haul. Kendala implementasi di lapangan banyak dari mereka yang masih belum bayar zakat disebabkan, rendahnya literasi zakat, pendapatan fluktuatif, dan regulasi belum komprehensif.
THE EFFECTIVENESS OF CHILD SUPPORT ENFORCEMENT THROUGH THE APPLICATION OF KHI ARTICLE 156 Taufika Hidayati
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1453

Abstract

KHI Article 156 firmly obligates the father to bear all child maintenance costs after divorce, yet this rule is weak at the enforcement level due to two main structural deficiencies,  the absence of direct sanctions for violations and the lack of an active post-verdict monitoring mechanism. This normative juridical study aims to identify the normative weaknesses of KHI Article 156 and to formulate legal solutions that can strengthen its enforcement. The analysis was conducted through a statutory approach and a conceptual approach to relevant primary and secondary legal materials. This study found that these normative weaknesses are compounded by an execution mechanism that burdens the mother and a misconception about Batak customary law that shifts maintenance responsibility from the father to the mother; the mother's legal literacy regarding execution channels is also still very low. This study recommends the issuance of a PERMA regulating a model of progressive sanctions and active monitoring of maintenance verdicts, supported by a digital tracking along with the integration of mediation based on Batak customary values as an alternative enforcement pathway.
DISPENSASI KAWIN ANTAR PERLINDUNGAN ANAK DAN PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF SOSIAL: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALU TAHUN 2025 Virgiawan Listanto Ndeo
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1463

Abstract

Praktik perkawinan anak di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah masih tinggi. Provinsi ini menempati peringkat kelima tertinggi secara nasional dengan angka 12,65% berdasarkan data BAPPEDA tahun 2022. Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian PPPA yang menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu dari lima provinsi dengan kenaikan angka perkawinan anak tahun 2024. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, dispensasi kawin melalui pengadilan tetap dimungkinkan. Ketiga putusan yang dikaji, yaitu Nomor 38, 45, dan 82/Pdt.P/2025/PA.Pal, seluruhnya dikabulkan. Penelitian ini mengkaji bagaimana Hakim Pengadilan Agama Palu mempertimbangkan perlindungan anak dalam tiga putusan tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori sadd al-dzarī‘ah. Ditemukan bahwa pertimbangan hakim berbeda sesuai situasi perkara. Pada putusan nomor 38, hakim merespons mafsadat yang telah terjadi (hubungan badan di luar nikah). Putusan nomor 45 memprioritaskan perlindungan janin, sementara putusan nomor 82 lebih bersifat mencegah aib sosial. Ketiga putusan secara konsisten mengutamakan prinsip menolak kerusakan (dar'u al-mafāsid) daripada meraih kemaslahatan. Dari ketiganya, dua putusan pertama masih sejalan dengan klasifikasi sadd al-dzarī‘ah Ibnu Qayyim, sedangkan putusan ketiga berisiko melemahkan upaya pencegahan perkawinan anak karena alasan yang kurang mendesak. Penelitian ini memperkuat dan mengembangkan penerapan konsep sadd al-dzarī‘ah dalam analisis putusan pengadilan, dengan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengutip kaidah tersebut tetapi benar-benar menggunakannya sebagai logika pertimbangan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya parameter “sangat mendesak” agar tidak ditafsirkan terlalu luas, sehingga dispensasi kawin benar-benar menjadi jalan terakhir.     
ANALISIS KESALAHAN TULISAN ARAB MELALUI METODE IMLA’ PADA SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDAR LAMPUNG Deffa Arrum Adnie; Damanhuri Damanhuri; Fachrul Ghazi; Umi Hijriyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1475

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kesalahan tulisan Arab siswa dalam pembelajaran Imla’, khususnya pada keterampilan maharah kitabah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan tulisan Arab serta faktor-faktor penyebab kesalahan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dalam pembelajaran Imla’. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kesalahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes Imla’, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa masih mengalami beberapa bentuk kesalahan tulisan Arab, yaitu kesalahan huruf mirip sebesar 60%, kesalahan penyambungan huruf sebesar 53,3%, kesalahan ta marbuthah sebesar 40%, kesalahan penambahan huruf sebesar 33,3%, kesalahan hamzah sebesar 23,3%, dan kesalahan pengurangan huruf sebesar 16,7%. Faktor penyebab kesalahan meliputi kurangnya pemahaman huruf hijaiyah, lemahnya kemampuan membedakan bunyi huruf, kurangnya latihan menulis, dan keterbatasan pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan maharah kitabah siswa masih perlu ditingkatkan melalui latihan Imla’ yang lebih intensif dan sistematis. Implikasi penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan strategi pembelajaran Imla’ untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab siswa.
PENGGUNAAN PLATFORM TIKTOK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI BAHASA ARAB PADA SISWA KELAS VII F SMP IT BUSTANUL ULUM Hindun Aulia; Damanhuri Damanhuri; Fachrul Ghazi; Ahmad Iqbal Hs
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1476

Abstract

Rendahnya minat belajar siswa dapat disebabkan oleh penggunaan media dan metode pembelajaran yang kurang menarik serta cenderung monoton, sehingga siswa mudah merasa bosan dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kompetensi belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab yang sering dianggap sulit dan membosankan oleh sebagian siswa. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas pada siswa kelas VII F SMP IT Bustanul Ulum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, rekaman video, dan penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengetahui peningkatan kompetensi bahasa Arab siswa selama proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform TikTok sebagai media pembelajaran bahasa Arab membuat siswa lebih menikmati proses pembelajaran, tidak mudah merasa bosan, lebih mudah memahami kosa kata bahasa Arab, serta lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Penggunaan platform TikTok sebagai media pembelajaran dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan kompetensi bahasa Arab siswa.
STRATEGI GURU DALAM MEMBENTUK PEMBIASAAN BAHASA ARAB DI PONDOK PESANTREN ISLAM ULUL ALBAB LAMPUNG Haris Abdurahman Hanafi; Adam Malik; Erni Zuliana
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1482

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru dalam membentuk kebiasaan berbahasa Arab, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di Pondok Pesantren Islam Ulul Albab Lampung. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam program pembiasaan bahasa Arab di pesantren, sementara sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan pimpinan pesantren, guru bahasa Arab, pengurus bahasa, dan santri. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri atas observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi guru dalam membentuk pembiasaan bahasa Arab diterapkan secara sistematis, meliputi strategi sima’i, hiwar, penambahan kosa kata (mufradat), pengulangan dan penguatan, islahul lughah, motivasi serta pemberian reward, hukuman edukatif, serta evaluasi berkala. Faktor pendukung mencakup lingkungan bahasa yang kondusif, dukungan dari guru dan pengurus bahasa, kebijakan pesantren, serta sistem motivasi dan penghargaan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi inkonsistensi dalam penggunaan bahasa Arab, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan pendampingan dalam implementasi program kebahasaan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI TIDAK MENAFKAHI ANAK AKIBAT PERCERAIAN : (STUDI DI DESA ULU DANAU OKU SELATAN SUMATERA SELATAN) Ana Citra Wulan; Eko Hidayat; Idrus Alghiffary
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab suami yang tidak menafkahi anak akibat perceraian di Desa Ulu Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga yang mengalami perceraian di Desa Ulu Danau, sedangkan sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan beberapa keluarga bercerai, tokoh agama, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, Bagaimana praktik kewajiban nafkah suami terhadap anak-anak setelah bercerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan agama, konflik berkepanjangan antara mantan pasangan, serta kurangnya pengawasan keluarga dan lingkungan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, tindakan ayah yang tidak menafkahi anak setelah perceraian bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua dalam Islam, karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang harus dipenuhi sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman agama agar hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH Annisah Basimah Arhab; Irwansyah Irwansyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1491

Abstract

Kajian ini membahas pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta tinjauannya dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Fenomena penelitian berangkat dari munculnya kritik publik terhadap proses pembentukan UU TNI Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi UU TNI Tahun 2025 serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan UU TNI Tahun 2025 belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari terbatasnya akses publik terhadap dokumen legislasi, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan, serta kurangnya keterbukaan informasi kepada publik. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip syūrā, amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam proses pembentukan undang-undang. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel guna mewujudkan legislasi yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Page 32 of 35 | Total Record : 346

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue