cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 346 Documents
 31   32   33   34   35 
ANALISIS KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI ATAS WARISAN KAKEK DALAM KONDISI PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Rama Saputra; Mohammad Yasir Fauzi; Sisca Novalia
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1525

Abstract

Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu bentuk pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak keturunan pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti atas warisan kakek dalam kondisi perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam, serta memahami prosedur memperoleh hak waris berdasarkan Pasal 185 KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum kewarisan Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep ahli waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI memberikan kedudukan kepada anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu untuk menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima warisan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan sistem fiqh mawaris klasik yang didasarkan pada hubungan nasab dan mekanisme hijab, sehingga cucu tidak secara otomatis memperoleh hak waris apabila terdapat ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris. Dalam praktiknya, hak waris ahli waris pengganti dapat diperoleh melalui musyawarah keluarga apabila seluruh ahli waris mencapai kesepakatan. Namun, apabila terjadi perselisihan mengenai status ahli waris maupun pembagian warisan, penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teori tajdid al-fiqh, teori ijtihad, dan maqashid shari‘ah untuk menganalisis keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep ahli waris pengganti merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Selain itu, ketentuan tersebut juga mencerminkan upaya menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal) sebagai bagian dari tujuan maqashid syari'ah. Dengan demikian, konsep ahli waris pengganti dalam KHI dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya mewujudkan keadilan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH: (Studi Kasus Perusahaan di Kecamatan Sunggal) Muhammad Muammal Nabil; Cahaya Permata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1537

Abstract

Aktivitas perusahaan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pencemaran lingkungan karena aktivitas perusahaan di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran lingkungan perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berkaitan dengan fenomena dan fakta hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan living case study dan statute approach. Data dikumpulkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran air dan udara yang terjadi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, dampak negatif terhadap sosial dan moral, serta dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan perspektif Maqashid Syari’ah, perusahaan yang telah melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan wajib memberikan pertanggungjawaban secara hukum. Namun, sejauh ini belum terdapat perusahaan yang memberikan bentuk pertanggungjawaban baik dalam konteks hukum positif maupun dalam hukum Islam terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KESULITAN DALAM MAHARAH ISTIMA’ PADA MAHASISWA PBA UIN RADEN INTAN LAMPUNG Fitri Nuristia; Yeni Lailatul Wahidah; Ahmad Iqbal Hs
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1538

Abstract

Maharah istima’ merupakan keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa Arab yang berperan penting dalam memahami bahasa lisan. Namun, dalam praktiknya masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami audio bahasa Arab autentik, terutama yang disampaikan oleh penutur asli dengan kecepatan bicara tinggi dan variasi aksen yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kesulitan maharah istima’ pada mahasiswa PBA UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek mahasiswa semester 2 angkatan 25, semester 4 angkatan 24, dan dosen pengampu maharah istima’. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan maharah istima’ dipengaruhi oleh faktor linguistik, afektif, dan eksternal. Faktor linguistik menjadi faktor yang paling dominan, terutama pada aspek kecepatan bicara, variasi aksen, dan keterbatasan kosakata. Faktor afektif ditandai oleh rasa gugup dan kurang percaya diri saat evaluasi, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan rendahnya intensitas latihan mandiri serta terbatasnya paparan bahasa Arab lisan autentik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi proses pemahaman audio. Penelitian ini berkontribusi sebagai penguatan kajian teoretis mengenai faktor kesulitan maharah istima’ serta menjadi dasar evaluatif bagi pengembangan strategi pembelajaran berbasis audio autentik dan pembiasaan latihan menyimak secara berkelanjutan.
UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN SUAMI ISTRI MUALAF MENUJU KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM : (Studi Kasus Desa Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong) Tiara Indina; Relit Nur Edi; Idrus Alghiffary
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan suami istri mualaf menuju keluarga sakinah berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam di Desa Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak KUA, pasangan mualaf, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan KUA meliputi bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, konsultasi keluarga, dan pendampingan keagamaan. Pembinaan tersebut berpengaruh terhadap pemahaman agama pasangan mualaf, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu keterbatasan pemahaman agama pasangan mualaf, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sarana pendukung. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, upaya pembinaan yang dilakukan KUA merupakan bagian dari pembentukan keluarga sakinah melalui penguatan pemahaman dan praktik nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga.
DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP NILAI-NILAI KEISLAMAN DI KALANGAN MAHASISWA PAI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG Reggyna Gustika Sari Lasmilan; Umi Hijriyah; Erni Yusnita
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1543

Abstract

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial TikTok, telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan mahasiswa, termasuk dalam pembentukan nilai-nilai keislaman dalam perspektif Pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap nilai-nilai keislaman mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, yang meliputi aspek aqidah, ibadah, dan akhlak. Dalam Pendidikan Islam, nilai-nilai keislaman merupakan pedoman hidup yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. TikTok dapat memberikan dampak positif sebagai media edukasi dan dakwah Islam, namun juga berpotensi memberikan dampak negatif apabila penggunaannya tidak terkontrol dan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian Pendidikan Agama Islam terkait dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap nilai-nilai keIslaman di kalangan mahasiswa PAI.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA ZAKAT DI DOMPET DHUAFA LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Febby Febiyola; Khoiruddin Khoiruddin; Miswanto Miswanto
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1558

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kesesuaian hukum ekonomi syariah pada program pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat di Dompet Dhuafa Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dimana data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi serta wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa Lampung telah mengimplementasikan pengelolaan dana zakat secara produktif melalui lima pilar program utama yaitu Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemanusiaan serta Dakwah dan Budaya. Temuan lapangan mengidentifikasi keberhasilan transformasi ekonomi mustahik melalui program inovatif seperti Maggotin atau budidaya maggot dan Kantin Kontainer yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa inovasi pengelolaan zakat yang transparan dan berbasis pendampingan intensif merupakan instrumen krusial dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.
RELASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM Suaib Lubis; Faisar Ananda; Muhammad Faisal Hamdani; Akmaluddin Syahputra
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1573

Abstract

Hukum dan negara merupakan dua unsur yang memiliki hubungan erat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, sedangkan negara berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam perspektif Islam, hukum tidak hanya bersumber dari pemikiran manusia, tetapi juga berasal dari wahyu Allah Swt. yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji pengertian hukum dan hukum Islam, konsep negara, fungsi hukum, hubungan hukum dan politik, serta relasi antara hukum Islam dan negara dalam pemikiran politik Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial, penegakan keadilan, dan pembaruan masyarakat, sedangkan negara berfungsi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan hukum dan politik bersifat saling memengaruhi karena hukum memberikan legitimasi terhadap kekuasaan politik, sementara politik berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam pemikiran politik Islam terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan negara. Sebagian ulama memandang negara sebagai instrumen penting untuk menegakkan syariat Islam, sementara sebagian pemikir modern berpendapat bahwa bentuk negara diserahkan kepada ijtihad manusia sesuai kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, negara tetap memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.
PERKEMBANGAN HUKUM HIBAH DAN WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS: Kajian KUHPerdata dan KHI, Prosedur, Peralihan, Pencabutan dan Pembatalan Suaib Lubis; Arifuddin Muda Harahap; Ramadhan Syahmedi; Mhd Yadi Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1574

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum hibah dan wasiat kepada anak angkat sebagai bentuk perlindungan hukum dalam sistem kewarisan Indonesia berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam karena tidak adanya hubungan nasab dengan orang tua angkat. Namun demikian, hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum melalui instrumen hibah, wasiat, dan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Dalam perspektif KUHPerdata, anak angkat memiliki peluang yang lebih luas untuk memperoleh harta dari orang tua angkat melalui hibah dan wasiat berdasarkan prinsip kebebasan hukum perdata. Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan melalui penerapan wasiat wajibah dan pengakuan terhadap hibah yang dilakukan secara sah. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap anak angkat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti sengketa dengan ahli waris kandung, pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui prosedur hukum yang resmi, serta perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam. Oleh karena itu, hibah, wasiat, dan wasiat wajibah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam sistem kewarisan Indonesia.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN : (STUDI PUTUSAN NOMOR 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk) Hairur Rosi; Khairul Jannah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1588

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam akad murabahah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan perbankan syariah. Sengketa tersebut umumnya muncul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh nasabah sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, mengkaji pertimbangan hukum hakim, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi karena tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan murabahah setelah melakukan pembayaran sebanyak enam belas kali angsuran. Berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan, hakim menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan wajib memenuhi sisa kewajiban yang menjadi tanggungannya. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan kewajiban pemenuhan akad, tanggung jawab para pihak, dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian. Namun demikian, praktik penggunaan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan yang menjadi objek sengketa masih memerlukan evaluasi guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah secara konsisten dalam pembiayaan murabahah menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
TINDAK PIDANA BERBASIS DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH: PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL DI ERA SOCIETY 5.0 Darmawan Darmawan; Arifuddin Muda Harahap; Ramadhan Syahmedi; Mhd. Yadi Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1615

Abstract

Era Society 5.0 telah mengubah karakter kejahatan melalui munculnya tindak pidana berbasis digital yang menantang paradigma hukum pidana konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum pidana digital di Indonesia, khususnya relasi normatif antara KUHP Nasional, UU ITE, dan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara, serta menawarkan arah reformulasi hukum yang lebih berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui perspektif hak asasi manusia serta maqāṣid al-syarī‘ah. Kajian ini menemukan bahwa regulasi tindak pidana digital Indonesia masih menghadapi persoalan disharmonisasi norma, perluasan kriminalisasi, dan potensi multitafsir dalam penerapan hukum. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap keseimbangan antara kebutuhan keamanan siber dan jaminan kebebasan berekspresi, privasi, serta hak atas informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan hukum pidana digital tidak cukup diarahkan pada penguatan aspek represif, tetapi harus berbasis prinsip legalitas, proporsionalitas, due process of law, dan perlindungan hak digital. Reformulasi hukum siber Indonesia perlu dibangun melalui sistem regulasi yang integratif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah memperkuat gagasan bahwa hukum digital harus menjamin perlindungan kehormatan, keamanan, kebebasan, dan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum.

Page 34 of 35 | Total Record : 346

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue