cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 166   167   168   169   170 
Dilema Penegakan Hukum Netralitas (ASN) dalam Pilkada di Kabupaten Dompu Pasca UU ASN 2023: (Evaluasi Implikasi Sanksi Administratif Bawaslu dan Efek Jera terhadap Pejabat Publik) Agus Awaluddin; Musmuliadin; Ridwan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4107

Abstract

Penegakan hukum netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Dompu pasca UU ASN 2023 menghadapi dilema multidimensional yang melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya politik. Meskipun UU ASN 2023 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri memperkuat kerangka pengawasan, efektivitas sanksi administratif, seperti pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25%, masih diragukan karena potensi imbalan politik yang lebih besar, probabilitas penjatuhan sanksi yang rendah, serta fragmentasi antarlembaga. Konflik kepentingan yang inheren pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan pejabat politik menjadi hambatan utama dalam penjatuhan sanksi yang adil dan transparan. Transformasi kelembagaan pengawasan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan daya paksa pemblokiran data administrasi kepegawaian merupakan langkah positif untuk mendorong kepatuhan PPK. Namun, penelitian ini menemukan bahwa budaya patronase dan politisasi birokrasi yang mengakar di Dompu, serta kesenjangan antara sanksi administratif yang ringan dengan sanksi pidana yang sulit dibuktikan, melemahkan efek jera. Implikasi pelanggaran netralitas ASN meliputi diskriminasi pelayanan publik, ketidakadilan, dan potensi kerugian negara. Rekomendasi utama meliputi penguatan daya paksa sanksi melalui pemblokiran data secara konsisten, peningkatan klasifikasi sanksi untuk pelanggaran aktif, reformasi kewenangan PPK, optimalisasi digitalisasi pengawasan melalui sistem terintegrasi, serta edukasi dan transformasi budaya ASN yang berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Potensi Sengketa Konsumen Di Sektor Fintech Dan Tantangan LAPS Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Efriza Malna Denta; Abdurahman; Zufriadin Adil Setiawan; Zuhrah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4108

Abstract

Perkembangan financial technology (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa keuangan dengan menawarkan kemudahan, efisiensi, dan perluasan akses bagi konsumen. Namun, meningkatnya penggunaan layanan fintech juga diikuti dengan meningkatnya potensi sengketa konsumen, khususnya dalam layanan pinjaman daring, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi serta pola sengketa konsumen di sektor fintech dan mengkaji tantangan yang dihadapi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum sekunder dan data resmi dari otoritas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa konsumen fintech dipicu oleh ketidakseimbangan posisi tawar, penggunaan perjanjian baku elektronik, rendahnya literasi hukum dan keuangan konsumen, serta kompleksitas teknologi. Selain itu, LAPS menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan kewenangan, hambatan prosedural, keterbatasan kapasitas teknis, dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, penguatan peran LAPS menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum dan akses keadilan bagi konsumen fintech.
Optimalisasi Peran Guru Dalam Mengimplementasikan Strategi Deep learning Guna Menstimulasi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar Ismira; Putra, Rezki; Lolita, Syovia; Martaliza, Yelly; Vilmaisari; Sari Angkat, Fitri; Nofrita, Husni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4109

Abstract

Pendidikan abad ke-21 menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi sejak jenjang sekolah dasar. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dinilai relevan untuk menjawab tuntutan tersebut adalah strategi deep learning, yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru dalam mengimplementasikan strategi deep learning guna menstimulasi kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan teknik analisis isi terhadap berbagai sumber ilmiah nasional dan internasional, yang dilengkapi dengan observasi kelas secara partisipatif untuk mengkaji praktik pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan deep learning melalui pendekatan meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning mampu meningkatkan keterlibatan aktif siswa, memperkuat pemahaman konseptual, serta mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis. Guru memiliki peran sentral dalam merancang pembelajaran yang kontekstual, reflektif, dan kolaboratif sehingga siswa mampu mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata. Oleh karena itu, penerapan strategi deep learning yang dirancang secara matang dan berkelanjutan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mempersiapkan siswa sekolah dasar menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21.
Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar Putu Ryanniva Karenina; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4110

Abstract

Jumlah kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejari Denpasar dalam 2 tahun terakhir cukup tinggi. Prosedur pengelolaan barang bukti negara (Rupbasan) diatur dalam Pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan barang sitaan narkotika harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, pelaksanaan ketentuan ini masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peraturan hukum terkait penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejari Denpasar, serta mendeskripsikan proses yang terlibat. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode normatif, melalui studi pustaka yang dikaitkan dengan kasus nyata berdasarkan kerangka perundang-undangan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai penyimpanan barang sitaan narkotika di Kejari Denpasar mengacu pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan Perka BNN No. 7/2010, sementara pemusnahan diatur oleh Surat Edaran SE I A Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015. Proses penyimpanan dan pemusnahan dimulai dari penyerahan wewenang dari penyidik kepada jaksa penuntut umum di Kejari Denpasar, yang dilakukan dengan menghadirkan terdakwa dan barang bukti ke kantor Kejaksaan Negeri. Setelah persidangan selesai dan putusan memiliki kekuatan hukum tetap, petugas mulai mengumpulkan dan mendata semua barang sitaan yang akan dimusnahkan, dengan pengelompokkan berdasarkan jenis barang bukti tersebut.
Tinjauan Hukum Pengabaian Hak Wali Nikah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Muhammad Alfhito Badjuka; Mutia Ch. Thalib; Moh. Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4111

Abstract

Perceraian orang tua kerap menimbulkan permasalahan lanjutan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak, salah satunya adalah pengabaian hak wali nikah terhadap anak perempuan. Dalam praktik sosial, tidak sedikit ayah kandung yang menolak menjalankan perannya sebagai wali nikah pasca perceraian dengan alasan konflik pribadi dengan mantan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian orang tua ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak wali nikah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban orang tua menurut hukum positif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta tujuan hukum Islam. Hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, hukum Islam memandang penolakan wali tanpa alasan syar‘i sebagai perbuatan wali adhal yang mengakibatkan gugurnya hak perwalian dan beralih kepada wali hakim demi melindungi hak anak.
Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Sampah Mastari, Hairul Kiay; Erman I. Rahim; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019. Latar belakang masalah ini adalah kontradiksi antara ancaman sanksi pidana yang tegas (kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,00) dengan fenomena aktual berupa praktik pembuangan sampah ilegal yang masih merusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di wilayah Bolsel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana dalam Perda ini belum berjalan efektif. Penemuan kunci adalah tidak adanya penerapan sanksi pidana (nihil penindakan), di mana aparat lebih memilih pendekatan persuasif yang tidak menimbulkan efek jera. Inefektivitas ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana (TPS), serta belum optimalnya kinerja dan koordinasi antar aparat penegak hukum daerah.
Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar’iyyah Nur Syamsi; Adriana Mustafa; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4114

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Adat Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar’iyyah? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)Bagaimana Bentuk Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat Rambu Solo dan Hukum Negara dalam Konteks Pengelolaan Masyarakat Majemuk?, 2)Bagaimana Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam Mengelola Ketegangan Normatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara Pada Pelaksanaan Rambu Solo Di Tana Toraja? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis dan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1)hubungan antara hukum adat dan hukum negara mengenai adat Rambu Solo dapat terjaga harmonis apabila pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat terus membangun dialog serta menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama. Baik dalam perspektif pemerintahan maupun siyasah syar’iyyah 2)pelaksanaan adat tetap dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan keadilan, ketertiban, dan nilai moral dan agama yang lebih tinggi. Implikasi Penelitian ini adalah: 1) memperkaya wawasan dalam bidang hukum adat dan hukum tata kelola pemerintahan daerah serta studi Siyasah Syar’iyyah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. 2) Pemerintah Daerah di sarankan mengembangkan komunikasi dan pengawasan yang lebih peka dan menyeluruh agar pelaksanaan Rambu Solo tetap harmonis, tertib, dan sesuai ketentuan adat maupun hukum negara.
Praktik Pembelajaran Sosiologi Berbasis Konstruktivisme Sosial Di Sekolah Menengah Engel Hukunala; Suardi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4115

Abstract

Penelitian ini mengulas tentang pembelajaran sosiologi berbasis konstruktivisme sosial di SMA Kristen Passo melalui kolaborasi, pemanfaatan Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), dan pemberian scaffolding. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa guru menerapkan diskusi kelompok, bimbingan bertahap, dan contoh kontekstual untuk memperkuat pemahaman siswa. ZPD terwujud melalui pendampingan awal yang kemudian dikurangi seiring meningkatnya kemandirian siswa. Tantangan partisipasi siswa dapat diatasi melalui pembagian peran dan strategi think-pair-share. Secara keseluruhan, pembelajaran berbasis konstruktivisme sosial efektif meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan kolaboratif, dan keterlibatan siswa
Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Terhadap Praktik Juru Parkir Liar Di Wilayah Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Emilia Fitriyani; Indriati Amarini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4116

Abstract

Praktik juru parkir liar dalam sektor perparkiran sering terjadi di berbagai titik strategis di kota Purwokerto seperti wilayah kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis penyelesaian hukum terkait praktik juru parkir liar dan kendalanya. Metode pendekatan penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dengan metode kepustakaan (library research). Analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, dari aspek legal subtance, pengaturan parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Namun terdapat kendala dari aspek legal structure yaitu belum ada tindakan hukum yang tegas kepada juru parkir liar dan kendala dari aspek legal culture yaitu kebiasaan dari masyarakat yang masih belum mentaati ketentuan larangan perpakiran yang tidak seharusnya dan membayar biaya ke juru parkir liar.
The Effect of Thayyibah Expression Habituation on the Tendency of Negative Language Use among Elementary School Students Siti Lufniyah; Rahman, M. Rifki; Muhaimin; Yahya Mof; Muhamad Sabirin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4117

Abstract

The use of inappropriate language among elementary school students has increasingly become a concern in educational and social contexts, particularly in relation to moral and character development. Within Islamic education, the habituation of thayyibah expressions is considered an essential approach to fostering ethical communication and positive social behavior from an early age. This study aims to examine the effect of thayyibah expression habituation on negative language use tendencies among elementary school students. A quantitative descriptive method was employed using a survey involving 51 third-grade students selected through total sampling. Data were collected through a structured questionnaire and analyzed using descriptive statistical techniques based on percentage distribution. The findings reveal that students’ thayyibah expression habituation was predominantly high, while tendencies toward negative language use were generally low to moderate. These results indicate that stronger thayyibah expression habituation is associated with lower negative language tendencies, highlighting its role in supporting ethical language behavior and moral development in elementary education.

Page 168 of 178 | Total Record : 1773

 166   167   168   169   170 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue