cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,239 Documents
Beyond Textualism-Liberalism: Metodologi Ijtihad Moderat Yusuf Al-Qaradhawi Ahmad Kamil Harahap; Mhd. Syahnan; Muhammad Faisal Hamdani; Asmuni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4657

Abstract

Penelitian ini mengkaji metodologi ijtihad moderat Yusuf al-Qaradhawi sebagai tawaran epistemologis beyond textualism–liberalism dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Tulisan ini berangkat dari kritik terhadap dua kecenderungan ekstrem, yakni tekstualisme kaku (tashaddud) yang membekukan makna nash dan liberalisme longgar (tasāhul) yang berpotensi merelatifkan otoritas wahyu. Melalui paradigma wasathiyah, al-Qaradhawi mengembangkan metodologi ijtihad yang mengintegrasikan nash, maqāṣid al-syarī‘ah, dan realitas sosial secara seimbang. Dengan pendekatan kepustakaan dan analisis kritis-konseptual, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad moderat al-Qaradhawi bukan sekedar posisi kompromis, melainkan kerangka metodologis yang menjaga integritas normatif syariah sekaligus memastikan relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam menghindari stagnasi hukum maupun relativisme normatif, serta menawarkan model ijtihad yang adaptif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan
Makna Toleransi dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik terhadap Ayat-Ayat Toleransi dalam Perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer M. Syadli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4667

Abstract

Toleransi merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki relevansi tinggi dalam kehidupan masyarakat majemuk. Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai ayat yang menegaskan prinsip kebebasan beragama, penghormatan terhadap perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai. Namun, pemahaman terhadap ayat-ayat toleransi sering kali mengalami penyempitan makna akibat pembacaan yang parsial dan kontekstual yang kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna toleransi dalam Al-Qur’an melalui kajian tafsir tematik (maudhu‘i) terhadap ayat-ayat toleransi dalam perspektif mufassir klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data utama berupa Al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir al-Ṭabari, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep toleransi dalam Al-Qur’an menekankan pada aspek kebebasan memilih keyakinan, pengakuan terhadap keragaman sebagai sunnatullah, serta prinsip interaksi sosial yang adil dan beretika tanpa mencampuradukkan aspek akidah. Dengan demikian, toleransi dalam perspektif Al-Qur’an tidak dimaknai sebagai relativisme teologis, melainkan sebagai sikap sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perdamaian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir serta menjadi rujukan dalam penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat plural.
From Exclusive to Inclusive A Systematic Review of Hybrid Talent Management Systems Aditya Santoso; Nasrulloh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4688

Abstract

The concept of talent management has generated substantial debate in the human resource management literature, particularly regarding the question of who should be considered as “talent”. Two competing perspectives exist: the exclusionary approach, which views talent as a limited elite group of high-performing or high-potential workers, and the inclusive individual approach, which assumes that all employees possess talents that can be developed. This study aims to mediate these perspectives through a narrative literature review focusing on influential and highly cited scientific publications, and offering new insights that serve as theoretical foundations for researchers over a period of five years or more. The findings demonstrate a clear shift in the current literature toward a hybrid talent management model that integrates inclusive development systems with strategic differentiation mechanisms. Rather than viewing talent as a fixed attribute, contemporary studies increasingly conceptualize talent as dynamic, context-dependent, and developable. This review reaffirms the hybrid approach to defining talent, which is considered more contextual, balanced, productive, and ethical. It is hoped that the results of this study will free talent management researchers from the trap of the exclusionary-inclusive dichotomy that persists today.
The Influence of Social Infrastructure on Visitor Satisfaction at the Betawi Cultural Village Hilda Sari Wardhani; Rosandi Ardi Noegraha; Mutiara Nur Khiznatul Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4689

Abstract

Betawi Village is one of the cultural tourism destinations that offers a unique Betawi cultural experience to visitors. This study aims to analyze the impact of social infrastructure on visitor satisfaction at Betawi Village. Social infrastructure refers to public facilities such as toilets, places of worship, parking areas, seating, and information centers. The research method used is quantitative with a survey approach, where data is obtained through the distribution of questionnaires to 100 respondents, who are visitors to Betawi Village. Data analysis is conducted using multiple linear regression to determine the extent to which social infrastructure variables influence visitor satisfaction. The results of the study indicate that, collectively, social infrastructure has a significant effect on visitor satisfaction. Specifically, the toilet and seating facilities have the most dominant influence. These findings highlight the importance of managing and developing social infrastructure to enhance the quality of the tourist experience. This study is expected to provide input for destination managers in designing more effective service policies.
Tinjauan Maslahat dan Illat Hukum pada Praktik Penyewaan Lahan untuk Peternakan Babi di Kecamatan Sidamanik dalam Analisis Kaidah Hukum Asal Kebolehan Bermuamalah Muhammad Sya’ban Siregar; Mhd. Syahnan; Fauziah Lubis; Dhiauddin; Nisful Khoiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4692

Abstract

Sewa menyewa merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, bila tujuan dari transaksi sewa menyewa ini menimbulkan dinamika yang besar bagi Islam maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban hukumnya di dalam Islam. Riset ini dilakukan di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, di mana seorang muslim yang karena telah lama tidak menemukan penyewa tanahnya, ia langsung saja menyewakan tanah itu kepada orang yang bertujuan membuat peternakan babi di tanah yang disewakan walaupun dengan harga sewa yang sangat tinggi, hingga warga sekitar merasakan dampak pencemaran lingkungan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Dilakukannya peneltian ini untuk mengetahui apa yang harus dilakukan pemilik tanah yang beragama muslim dianalisis dari kaidah Lafadz dalam bermuamalah., khususnya pada praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi. Dalam konteks hukum Islam, prinsip dasar kebolehan muamalah (transaksi ekonomi) mengalami pengecualian ketika berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan benda haram, seperti babi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam mengenai penyewaan lahan untuk tujuan peternakan babi dan implikasinya terhadap pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, dengan sebagian besar mengharamkannya berdasarkan alasan keharaman babi dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum muamalah dan aplikasinya dalam konteks kontemporer, serta memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh Dan Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Syara’ Haris Dermawan; Mhd. Syahnan; Nispul Khair; Dhiauddin Tanjung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan epistemologi yang mendasari ilmu ushul fiqh serta mengeksplorasi relevansinya yang berkelanjutan dalam proses penetapan hukum syara' (hukum Islam), baik di masa klasik maupun kontemporer. Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh adalah kajian mendalam mengenai sumber, metode, dan validitas pengetahuan dalam kerangka metodologi hukum Islam (ushul fiqh), yang berfungsi sebagai kerangka berpikir logis untuk menetapkan hukum syara'. Relevansinya sangat vital dalam memastikan proses istinbat (pengambilan kesimpulan hukum) tetap otentik, kontekstual, dan selaras dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) di tengah dinamika zaman. Secara epistemologis, ushul fiqh mengakui dua sumber utama pengetahuan hukum: sumber independen (Al-Qur'an dan Sunnah) dan sumber dependen atau derivatif (ijma', qiyas, istihsan, istishlah, 'urf, dll.). Kerangka ini dipandu oleh logika deduktif dan induktif untuk membedakan penalaran yang benar dari yang menyimpang. Adapun relevansinya dalam penetapan hukum syara' sangat signifikan: Sebagai Metodologi Ijtihad, Menjamin Otentisitas dan Konsistensi, Menjawab Problematika Kontemporer. Epistemologi ilmu ushul fiqh adalah fondasi metodologis yang esensial dalam penetapan hukum syara'. Ia tidak hanya mengatur cara memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga memastikan relevansi dan adaptabilitas hukum Islam untuk kesejahteraan manusia di setiap zaman. Penguatan kajian epistemologi ushul fiqh sangat diperlukan untuk merespons tantangan hukum yang semakin kompleks saat ini. 
Penggunaan Lahan Perusahaan Menjadi Lahan Tanaman dalam Perspektif Kaidah Tasharruf Fi Milkil Ghair : Studi di Desa Masnauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Muhammad Sya’ban Siregar; Mhd Yadi Harahap; Sukiati; Nurasiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4712

Abstract

Pemanfaatan lahan perusahaan yang dibiarkan kosong seringkali memunculkan ketegangan antara hak kepemilikan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sebagaimana terjadi pada lahan milik PT. SRGR di Desa Masnauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah yang digarap warga tanpa izin pada tahap awal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan tersebut dalam perspektif kaidah tasharruf fi milkil ghair serta menelaah mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan kajian pustaka dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fiqh muamalah, pemanfaatan harta milik orang lain tanpa izin termasuk bentuk tasharruf yang terlarang, namun dengan adanya izin tertulis dari perusahaan, penggunaan lahan menjadi sah dan memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya legalitas izin, mediasi pemerintah desa, dan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat guna menciptakan pemanfaatan lahan yang adil, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif
Implementasi Program Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng Ketut Yuli Widiasari; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4734

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Relawan Demokrasi (Relasi) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Secara normatif, Program Relasi merupakan inovasi pendidikan pemilih berbasis komunitas yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 30 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024. Namun secara empiris, program ini tidak dilaksanakan di Kabupaten Buleleng sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dan praktik lapangan (das sein). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap komisioner KPU, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterlaksanaan Program Relasi dipengaruhi oleh pergantian komisioner di tengah tahapan pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya transparansi rekrutmen relawan, serta kurangnya dukungan anggaran dan teknis. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya pendidikan pemilih dan potensi menurunnya partisipasi, terutama pada pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Penelitian menekankan pentingnya konsistensi kelembagaan, stabilitas kepemimpinan, serta kebijakan adaptif dalam memperkuat program partisipatif. Rekomendasi meliputi penguatan strategi pendidikan pemilih berbasis komunitas, peningkatan kapasitas relawan secara berkelanjutan, serta penguatan akuntabilitas KPU demi terwujudnya pemilu yang demokratis, inklusif, dan partisipatif.
Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Putri Sita Rohmadani; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4751

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam kerangka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang peradilan, dengan menempatkan sidang keliling sebagai mekanisme persidangan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan guna memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang secara geografis berada jauh dari wilayah yurisdiksi pengadilan maupun yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada keterpaduan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan aparatur pengadilan, pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sidang keliling, serta penelaahan dokumen-dokumen terkait. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana prosedur persidangan dalam sidang keliling diterapkan, dampaknya terhadap efisiensi waktu penyelesaian perkara, serta implikasinya terhadap pengurangan beban biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan, terutama biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan sidang keliling, termasuk ketersediaan anggaran, jumlah dan kesiapan sumber daya manusia, serta kondisi teknis dan sarana prasarana di lokasi persidangan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam konteks penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Analisis Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah Lisa, Hendro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4766

Abstract

Perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia menempatkan akad murabahah sebagai instrumen dominan dalam pembiayaan konsumtif, namun praktiknya masih menyisakan persoalan pada aspek kepemilikan barang, transparansi margin, dan potensi penyimpangan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatoris melalui kajian literatur dan analisis normatif terhadap regulasi serta praktik operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual akad murabahah telah diterapkan secara sistematis melalui mekanisme pembelian barang oleh bank, penetapan margin secara terbuka, dan pembayaran angsuran yang disepakati, namun masih ditemukan tantangan berupa kecenderungan menyerupai kredit konvensional dan lemahnya pemahaman sebagian pelaku transaksi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan syariah, peningkatan literasi nasabah, serta optimalisasi tata kelola pembiayaan agar akad murabahah tetap menjaga integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan syariah