cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,732 Documents
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA Azka Alycia Yahya; Amalia Pratiwi; Santi Mulyady; Dr. Nurdin; Fullah Jumaynah, M.I.P
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cj2yx458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). No. 5 Tahun 1960 terhadap konflik tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara khusus studi ini mengkasi sejauh mana prinsip keadilan agraria UUPA mampu melindungi hak masyarakat adat di tengah pembangunan strategis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana data dikumpulkan melalui studi literatur yang bersumber dari berbagai tulisan ilmiah terdahulu yang relevan. Dengan menggunakan teori konflik milik Karl Marx peneliti berusaha untuk memahami pertentangan kepentingan dan relasi kekuasaan struktural antara negara, investor dan masyarakat adat. Hasilnya adalah implementasi UUPA di IKN bersifat kontradiktif. Meskipun UUPA mengakui Hak Ulayat, namun pengakuan tersebut bersifat kondisional dan mudah dibantah dengan doktrin Hak Menguasai dari Negara (HMN) atas nama kepentingan nasional. Lambatnya pendaftaran hak Ulayat membuat masyarakat adat membuat komunitas masyarakat adat rentan atas klaim tanah negara. Hal ini kemudian diperburuk oleh pendekatan top-down dimana pemerintah minim melibatkan masyarakat adat. Konflik ini merupakan manifestasi pertarungan struktural antara kelas yang menguasai sumber daya dan masyarakat rentan, memperlihatkan bahwa UUPA memiliki celah hukum yang melegitimasi pengambilalihan lahan.
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATERI PERSEKUTUAN MELALUI MEDIA PAPAN FUNGSI DI KELAS V SDN KETEGAN Nur Chanifah Wulandari; Fakhrur Rozy; Nabila Khairina Maskuri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/37gkyp68

Abstract

Matematika adalah mata pelajaran yang bersifat abstrak, sehingga diperlukan media pembelajaran yang mampu mengkonkretkan konsep – konsep di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kelipatan dan faktor persekutuan dengan memanfaatkan media papan fungsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan test, menggunakan instrumen berupa lembar observasi serta soal evaluasi. Data yang di peroleh dianalisis secara statistic deskripsi dengan melibatkan 21 peserta didik kelas V SDN Ketegan. Berdasarkan hasil analis diketahui bahwa terjadi peningkatkan hasil belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan media konkret seperti papan fungsi mampu membantu siswa memahami konsep abstrak secara lebih mudah dan menarik. Selain itu, keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran meningkat, sehingga berdampak positif terhadap pencapaian kompetensi. Temuan ini menegaskan bahwa media pembelajaran inovatif dapat menjadi alternatif efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah dasar. Namun, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II melalui peningkatan intensitas penggunaan papan fungsi serta pemberian bimbingan yang lebih terarah, hasil belajar siswa meningkat secara nyata dan aktivitas pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Papan fungsi terbukti membantu siswa memahami konsep abstrak menjadi lebih konkret dan menarik perhatian mereka, Penggunaan media konkret membuat pembelajaran lebih menarik, mudah dipahami, serta meningkatkan fokus dan partisipasi aktif peserta didik. Papan fungsi juga terbukti mampu mengurangi aktivitas di luar pembelajaran, sehingga siswa lebih terarah dalam mengikuti proses belajar. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa media papan fungsi dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selain itu, integrasi penggunaan papan fungsi selama kegiatan pembelajaran mendorong peserta didik untuk berkolaborasi lebih aktif dalam menyelesaikan masalah matematika. Suasana kolaboratif ini tidak hanya mendukung pembelajaran antar teman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri siswa ketika menyampaikan ide-ide mereka. Elemen visual dan praktik langsung pada papan fungsi memungkinkan peserta didik mengeksplorasi hubungan matematis dengan cara yang lebih jelas dan bermakna. Saat siswa memanipulasi komponen pada papan tersebut, mereka mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam, tidak hanya sekadar menghafal. Selain itu, bimbingan guru yang konsisten selama proses pembelajaran berperan penting dalam membantu peserta didik mengatasi miskonsepsi terkait persekutuan.
PENGARUH KEAMANAN, KEMUDAHAN DAN FITUR PRODUK TERHADAP MINAT GENERASI Z DALAM MENGGUNAKAN MOBILE BANKING Dwi Marlinda; Moh. Bahrudin; Yulistia Devi; Ghina Ulfa Saefurrohman
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/frahce34

Abstract

Perbankan secara umum mencakup definisi bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat (simpanan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan Mobile banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan melalui perangkat seluler, seperti smartphone, melalui aplikasi khusus. Layanan ini menawarkan kemudahan dan efisiensi waktu untuk transaksi seperti cek saldo, transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa tanpa harus datang ke bank atau ATM. Hal ini mempengaruhi minat generasi z dalalm menggunakan mobile banking di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian Korelasional Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian korelasional karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.. populasi penelitian adalah Generasi Z di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung yang lahir pada tahun 1997-2012 atau berusia 13-28 tahun, dan sampel berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala likert, serta regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat generasi Z dalam menggunakan mobile banking, Hasil analisis menunjukkan bahwa kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat generasi Z dalam menggunakan mobile banking, dan Hasil analisis menunjukkan bahwa fitur produk berpengaruh signifikan terhadap minat generasi Z dalam menggunakan mobile banking, Fitur produk (X3) merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi minat generasi Z dalam menggunakan mobile banking, sedangkan keamanan (X1) dan kemudahan (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial.
DAMPAK POLA ASUH ORANG TUA DAN EKSPEKTASI GURU TERHADAP OVERACHIEVEMENT SISWA SEKOLAH DASAR Dwi Apriliana Zubaidatul Islamiyah; Siti Nurhaliza; Agung Setyawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ks06jc33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pola asuh orang tua dan ekspektasi guru dalam memengaruhi pencapaian akademik siswa sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana kedua faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk motivasi belajar, keseimbangan emosional, serta kecenderungan siswa untuk menunjukkan perilaku overachievement. Instrumen yang dikembangkan terdiri atas tiga variabel utama, yaitu pola asuh (X₁), ekspektasi guru (X₂), dan overachievement siswa (Y), yang masing-masing diukur melalui sejumlah indikator untuk menggambarkan kondisi psikososial siswa secara komprehensif. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh butir pernyataan dinyatakan valid, sementara satu butir memerlukan perbaikan agar lebih akurat. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,892, yang menandakan konsistensi internal yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa instrumen tersebut reliabel dan layak digunakan dalam penelitian lanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian tiga variabel psikososial dalam satu alat ukur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji instrumen ini pada sampel yang lebih besar dan beragam serta menyempurnakan butir yang memiliki validitas rendah.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN Annabella Marcella Geraldine Kandou; Rico Arden Kusuma; Immanuel C. E. Wurangian; Leslie Glori Julio Mandibondibo; Leonardo Nathanael Morong
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/88s0e881

Abstract

Perdagangan manusia di Asia Tenggara masih menjadi masalah serius meskipun ASEAN telah meratifikasi ACTIP sejak 2015. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip ASEAN Way, seperti non-intervensi dan konsensus yang mempengaruhi implementasi ACTIP dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan dengan studi dokumen dan fokus pada Indonesia, Thailand, dan Filipina sebagai negara asal, transit, dan tujuan. Hasil temuan menunjukkan bahwa ACTIP cenderung bersifat soft law tanpa daya paksa hukum, sehingga efektivitas implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik domestik. ASEAN Way, yang menjaga stabilitas kawasan, justru membatasi kapasitas kolektif ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara seperti TPPO. Penelitian ini merekomendasikan penguatan bahasa hukum ACTIP, pengecualian prinsip non-intervensi dalam kasus pelanggaran HAM berat, serta pembentukan lembaga pengawasan regional yang independen. Diperlukan transformasi pendekatan ASEAN menuju flexible engagement dan prinsip Responsibility to Protect (R2P) agar dapat merespons isu kemanusiaan secara lebih efektif.
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA LISAN MELALUI MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Ida Ayu Dyv Darmani; I Made Dedy Priyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/r093qq02

Abstract

Hubungan kerja antara pelaku usaha dan pekerja pada hakikatnya melahirkan hak dan kewajiban yang mutlak bagi para pihaknya. Dalam praktiknya, terutama pada sektor informal, hubungan kerja banyak dibangun melalui perjanjian kerja lisan, yang tetap sah sepanjang terpenuhinya syarat-syarat perjanjian yang termaktub melalui Pasal 1320 KUHPerdata serta Pasal 52 UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum perjanjian kerja lisan serta karakteristik dan mekanisme penyelesaian perselisihan hak yang muncul akibat pelanggaran hak pekerja yang ada di hubungan kerja dari perjanjian kerja lisan. Metode penelitian hukum normatif direalisasikan oleh penulis didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa negara hadir secara aktif dalam hubungan kerja untuk melindungi pekerja sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinatif, sehingga pelanggaran kewajiban pelaku usaha tidak dikualifikasikan sebagai wanprestasi, melainkan sebagai perselisihan hak yang tunduk pada rezim penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal jalur non-litigasi atau luar pengadilan, penyelesaian perselisihan hak hanya dapat ditempuh melalui perundingan bipartit dan mediasi. Jika kedua tahap tersebut gagal, sengketa dilanjutkan ke PHI. Pembuktian kasus perjanjian kerja lisan menjadi lebih sulit karena tidak adanya dokumen tertulis, sehingga sangat bergantung pada keterangan saksi dan persangkaan. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun secara hukum perjanjian kerja lisan diakui, perjanjian tertulis tetap jauh lebih direkomendasikan guna menjadikan penjaminan hukum yang lebih optimal bagi pekerja.
PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN DAN PROPORSIONALITAS DALAM PERANG SIBER: STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA RUSIA–UKRAINA Michelle Golda Meir; I Made Budi Arsika
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/t0fgv245

Abstract

Perkembangan perang siber sebagai domain peperangan modern menghadirkan tantangan signifikan bagi kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penerapan prinsip-prinsip fundamental HHI, khususnya prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Dalam konteks operasi siber pada konflik bersenjata Rusia–Ukraina. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Temuan utama menunjukkan bahwa karakteristik unik perang siber, seperti sifat infrastruktur berfungsi ganda dan efek serangan yang berjenjang, secara fundamental mengaburkan batasan antara objek militer dan objek sipil. Hal ini menyebabkan kesulitan substansial dalam mengimplementasikan prinsip pembedaan secara efektif. Selain itu, kalkulasi proporsionalitas menjadi sangat kompleks karena sulitnya mengukur kerusakan non-fisik dan memprediksi dampak insidentil yang berlebihan terhadap penduduk sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun HHI tetap berlaku, terdapat kesenjangan implementasi yang mendesak. Diperlukan klarifikasi dan penguatan kerangka hukum HHI agar tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan efektif bagi warga sipil di era peperangan digital.
EKSPLORASI PENERAPAN REGULASI SYARIAH DALAM OPERASIONAL START UP E-COMMERCE SYARIAH Hawa Gazani; Syahroni Wahyu Pratama; Linawati; Putri Leni Asyari; Nanda Alfia
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/vsgrk394

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong lahirnya berbagai start up E-commerce syariah yang berusaha menghadirkan layanan transaksi sesuai prinsip-prinsip Islam. Dengan semakin maraknya penggunaan internet, semakin marak pula perdagangan secara elektronik (e-commerce). Namun, implementasi regulasi syariah dalam operasional bisnis digital masih menghadapi tantangan baik dari sisi kepatuhan hukum, kesesuaian akad, maupun mekanisme pengawasan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana regulasi syariah diterapkan dalam praktik operasional start up E-commerce syariah, dengan meninjau aspek akad jual beli, transparansi informasi, sistem pembayaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai regulasi, fatwa, dan penelitian terdahulu terkait hukum ekonomi syariah dan praktik e-commerce. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa penerapan regulasi syariah menuntut integrasi antara kepatuhan terhadap Undang-Undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta inovasi teknologi yang mampu menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembang start up syariah, regulator, dan akademisi dalam merumuskan strategi operasional yang sesuai syariat sekaligus kompetitif di era digital.
FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS TERHADAP GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY Amanda Fitria Khoirun Nadzifah; Rafih; Loli Santan Laysia; Syafi’ Badi’atul Fudlah; Amalia Nuril Hidayati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5vx8by27

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali fungsi uang dalam ekonomi Islam dalam konteks tantangan krisis iklim, serta menganalisis peran kebijakan moneter Islam hijau (green Islamic monetary policy) dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan. Krisis iklim mendorong perlunya transformasi paradigma ekonomi agar selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui analisis literatur seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, uang bukan komoditas yang layak diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan alat tukar yang memiliki fungsi sosial dan harus dikelola secara produktif serta etis. Oleh karena itu, peran uang perlu diarahkan pada pembiayaan sektor hijau dan kegiatan ekonomi ramah lingkungan sesuai prinsip maqashid al-syari‘ah. Dengan demikian, fungsi uang menjadi instrumen moral yang dapat menciptakan keseimbangan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi. Walaupun masih terdapat tantangan seperti minimnya standar global, rendahnya literasi green finance, serta keterbatasan proyek hijau yang layak dibiayai, penguatan regulasi, inovasi instrumen keuangan, dan kolaborasi lintas lembaga diyakini mampu memperkuat implementasinya.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO Friska Hardiyanti Komala; Devi Marlita Martana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6k9sb119

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pemerintah atas represi ekspresi seni, mengambil studi kasus pembatalan pameran tunggal seniman Yos Suprapto oleh Galeri Nasional Indonesia, yang merupakan Tindakan Faktual yang melahirkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD). Meskipun tindakan ini idealnya diselesaikan melalui standar PMH Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) karena fokus pada pelanggaran hak subjektif dan tuntutan ganti rugi imateriil, namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 secara absolut mengalihkan kompetensi OOD ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan penelitian ini adalah merumuskan Standar Yudisial Ideal untuk menjamin Reparasi Efektif bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, di mana analisis utama melibatkan komparasi mendalam antara parameter pengujian PMH Perdata dan PMH Administrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergeseran yurisdiksi ke PTUN menciptakan tiga kesenjangan krusial, yakni standar pengujian PTUN yang kaku terhadap pelanggaran HAM, krisis akses keadilan akibat daluarsa gugatan yang sangat singkat (90 hari), dan ketiadaan mekanisme eksekusi moneter yang jelas (Enforcement Gap). Sebagai rekomendasi solusi, diusulkan standar yudisial ideal dan penerbitan PERMA baru yang secara tegas mengatur prosedur eksekusi moneter untuk menutup Enforcement Gap dan memulihkan akses keadilan yang substantif guna menjamin reparasi yang efektif dan menegakkan prinsip akuntabilitas pemerintah.